MEMBANGUN EKOSISTEM MADRASAH AMAN: Melawan Bullying Melalui Pendidikan Karakter

 

MEMBANGUN EKOSISTEM MADRASAH AMAN:

Melawan Bullying Melalui Pendidikan Karakter

Oleh; Hj. Sri Endah Zulaikahtul Kharimah, S.Ag M.Pd

Bullying atau perundungan semakin marak dilingkungan pendidikan, termasuk madrasah, bukan semata mata karena anak memiliki prilaku nakal atau agresif , fenomena ini merupan persoalan komplek yang melibatkan keluarga , lingkungan pergaulan , budaya sekolah , pola pengasuhan serta lemahnya sistem pencegahan dan penanganan yang serius serta penanaman karakter sangat di butuhkan. Madrasah yang hebat bukan hanya tempat peserta didik menimba ilmu, tetapi juga ruang aman tempat setiap anak dihargai, dilindungi, dan tumbuh tanpa rasa takut.

Madrasah seharusnya menjadi rumah kedua bagi peserta didik. Sebuah ruang yang menghadirkan ketenangan, menumbuhkan harapan, membangun persaudaraan, serta mengembangkan potensi setiap anak. Di dalamnya, peserta didik tidak hanya belajar membaca, berhitung, memahami ilmu pengetahuan, dan mendalami ajaran agama, tetapi juga belajar menghargai perbedaan, membangun empati, mengendalikan emosi, dan memperlakukan sesama manusia dengan penuh penghormatan. Namun, ada satu persoalan serius yang masih menjadi tantangan dunia pendidikan, termasuk madrasah, yaitu perilaku bullying atau perundungan.

Fenomena bullying menjadi ironi bagi lembaga pendidikan yang seharusnya menanamkan nilai-nilai akhlak dan kemanusiaan. Bagaimana mungkin sebuah lingkungan yang mengajarkan kasih sayang justru membiarkan tindakan yang melukai perasaan dan martabat sesama? Bagaimana mungkin peserta didik diajarkan menghormati orang lain, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ditemukan ejekan, penghinaan, pengucilan, intimidasi, bahkan kekerasan fisik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu menjadi bahan refleksi bersama bahwa membangun madrasah aman bukan sekadar persoalan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, melainkan membangun budaya pendidikan yang benar-benar menghargai manusia.

Bullying: Luka yang Tidak Selalu Terlihat

Bullying bukan persoalan sederhana yang dapat dianggap sebagai candaan antarteman atau bagian dari dinamika pergaulan anak. Perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang, melibatkan ketimpangan kekuatan, dan dapat menimbulkan penderitaan bagi korban. Bentuknya pun beragam, mulai dari kekerasan fisik, ejekan verbal, penghinaan, pengucilan sosial, intimidasi, hingga perundungan melalui media digital atau cyberbullying.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah masih adanya anggapan bahwa mengejek teman merupakan hal biasa, mempermalukan orang lain dianggap lucu, dan mengucilkan seseorang dipandang sebagai bagian dari pergaulan. Padahal, sesuatu yang dianggap candaan oleh pelaku belum tentu dirasakan sebagai candaan oleh korban.

Dampak bullying tidak selalu tampak secara fisik. Ada peserta didik yang mengalami ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, enggan masuk madrasah, kesulitan berkonsentrasi, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Luka psikologis semacam ini terkadang tidak terlihat, tetapi dapat membekas dalam waktu yang panjang.

Karena itu, madrasah tidak boleh menunggu sampai terjadi kasus besar untuk mulai bertindak. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pembentukan karakter, penguatan budaya positif, serta keberanian seluruh warga madrasah untuk menolak segala bentuk perundungan.

Pendidikan Karakter sebagai Benteng Pencegahan

Melawan bullying tidak cukup hanya dengan memasang spanduk bertuliskan antiperundungan, membuat tata tertib, atau memberikan hukuman kepada pelaku. Semua itu dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan dan penanganan, tetapi akar persoalannya harus disentuh melalui pendidikan karakter.

Pendidikan karakter merupakan proses membangun kesadaran moral agar peserta didik mampu membedakan perilaku yang benar dan salah, memahami perasaan orang lain, serta bertanggung jawab terhadap setiap tindakan. Karakter tidak terbentuk hanya melalui nasihat, melainkan melalui pembiasaan, keteladanan, pengalaman, dan budaya yang terus-menerus dibangun.

Madrasah memiliki modal nilai yang sangat kuat untuk mengembangkan pendidikan karakter. Nilai-nilai keislaman mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, keadilan, kesantunan, dan penghormatan terhadap sesama. Ajaran tentang ukhuwah, akhlakul karimah, serta larangan merendahkan dan menyakiti orang lain harus diterjemahkan menjadi perilaku nyata dalam kehidupan madrasah.

Peserta didik perlu memahami bahwa menghormati teman bukan sekadar kewajiban karena adanya aturan sekolah, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Menolong teman yang kesulitan, tidak menertawakan kekurangan orang lain, berani membela korban perundungan, dan mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan merupakan bentuk konkret pendidikan karakter.

Dengan demikian, pendidikan karakter harus bergerak dari sekadar pengetahuan menuju kesadaran, kemudian menjadi kebiasaan, hingga akhirnya membentuk kepribadian.

Membangun Ekosistem Madrasah yang Aman dan Humanis

Madrasah aman tidak dapat dibangun oleh kepala madrasah atau guru BK semata. Ia membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pendidikan, mulai dari pimpinan, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, hingga masyarakat.

Pertama, kepemimpinan madrasah harus memiliki komitmen yang tegas terhadap perlindungan peserta didik. Kepala madrasah perlu memastikan adanya kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang jelas, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta tindak lanjut yang berpihak pada keselamatan dan pemulihan korban. Setiap laporan harus ditangani secara serius, objektif, menjaga kerahasiaan, dan tidak menyalahkan korban.

Kedua, guru harus menjadi teladan dalam membangun hubungan yang sehat. Tidak mungkin kita berharap peserta didik menghargai sesamanya apabila mereka menyaksikan praktik penghinaan, pelabelan negatif, atau perlakuan diskriminatif di lingkungan pendidikan. Guru perlu membangun komunikasi yang mendidik, menghindari tindakan mempermalukan peserta didik, serta menciptakan suasana kelas yang terbuka dan inklusif.

Ketiga, peserta didik harus dilibatkan sebagai pelaku perubahan. Mereka perlu diberi pemahaman bahwa diam ketika melihat perundungan dapat membuat korban semakin tidak berdaya. Madrasah dapat mengembangkan gerakan sahabat sebaya, duta antiperundungan, kegiatan penguatan solidaritas, dan forum dialog peserta didik. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif membangun budaya aman.

Keempat, orang tua harus menjadi mitra strategis. Komunikasi antara madrasah dan keluarga perlu diperkuat agar perubahan perilaku anak dapat dipantau bersama. Pendidikan karakter tidak akan berjalan optimal apabila nilai yang dibangun di madrasah bertentangan dengan kebiasaan yang berkembang di rumah.

Guru: Pelindung, Pendidik, dan Penanam Empati

Dalam membangun madrasah aman, guru memiliki posisi yang sangat strategis. Guru bukan hanya penyampai materi pembelajaran, melainkan figur yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian peserta didik.

Guru harus memiliki kepekaan untuk mengenali perubahan perilaku anak. Peserta didik yang tiba-tiba menjadi pendiam, kehilangan semangat belajar, sering menghindari teman tertentu, atau menunjukkan ketakutan ketika berada di lingkungan madrasah perlu mendapatkan perhatian. Bisa jadi, terdapat persoalan yang belum berani mereka sampaikan.

Di sinilah pentingnya membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan. Peserta didik harus merasa bahwa guru adalah tempat yang aman untuk bercerita, bukan sosok yang akan menghakimi atau menyalahkan mereka.

Selain itu, penanganan terhadap pelaku bullying juga harus dilakukan secara edukatif. Pelaku tidak boleh dibiarkan mengulangi perbuatannya, tetapi juga tidak seharusnya langsung diberi stigma sebagai anak yang tidak memiliki masa depan. Mereka perlu mendapatkan pembinaan, pendampingan, konsekuensi yang proporsional, dan kesempatan memperbaiki perilaku. Pendekatan disiplin harus tegas, tetapi tetap mendidik.

Prinsipnya, perlindungan korban harus menjadi prioritas, sementara pembinaan pelaku diarahkan pada perubahan perilaku dan tanggung jawab.

Tantangan: Jangan Jadikan Madrasah Aman Sekadar Slogan

Tantangan terbesar dalam membangun ekosistem madrasah aman adalah kesenjangan antara komitmen dan praktik. Tidak sedikit lembaga pendidikan yang memiliki tata tertib dan program pembinaan karakter, tetapi belum sepenuhnya mampu membangun budaya yang mencegah kekerasan.

Ada kalanya kasus perundungan dianggap sebagai persoalan kecil demi menjaga nama baik lembaga. Ada pula kecenderungan menyelesaikan persoalan secara tertutup tanpa memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Sikap semacam ini justru berisiko melanggengkan kekerasan.

Nama baik madrasah tidak dibangun dengan menyembunyikan persoalan, melainkan dengan keberanian menyelesaikan persoalan secara bertanggung jawab. Madrasah yang bermartabat bukanlah madrasah yang mengaku tidak pernah memiliki masalah, tetapi madrasah yang memiliki keberanian, kepedulian, dan sistem yang baik dalam mencegah serta menangani setiap bentuk kekerasan.

Oleh sebab itu, evaluasi budaya madrasah harus dilakukan secara berkala. Apakah peserta didik merasa aman? Apakah mereka berani melaporkan tindakan perundungan? Apakah guru memiliki pemahaman yang memadai tentang pencegahan kekerasan? Apakah kebijakan perlindungan benar-benar berjalan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi bagian dari refleksi kelembagaan.

Dari Madrasah Aman Menuju Generasi Beradab

Pada akhirnya, membangun ekosistem madrasah aman merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Kita tidak hanya sedang mencegah perilaku bullying, tetapi juga sedang menyiapkan generasi yang mampu hidup berdampingan dalam perbedaan, menghormati martabat manusia, dan memiliki tanggung jawab sosial.

Madrasah harus menjadi tempat di mana peserta didik yang berbeda latar belakang tetap merasa diterima, anak yang memiliki keterbatasan tidak direndahkan, mereka yang lemah mendapatkan perlindungan, dan setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

Pendidikan karakter harus menjadi ruh dalam seluruh aktivitas madrasah. Nilai kasih sayang harus hadir dalam pembelajaran, nilai keadilan tercermin dalam kebijakan, nilai persaudaraan tumbuh dalam pergaulan, dan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam perilaku seluruh warga madrasah.

Kita perlu menyadari bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari tingginya nilai akademik atau banyaknya prestasi yang diraih peserta didik. Ada ukuran yang jauh lebih mendasar, yaitu apakah mereka tumbuh menjadi manusia yang mampu menghargai orang lain, tidak menyakiti sesama, berani membela kebenaran, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.

Madrasah yang aman bukan sekadar madrasah tanpa kekerasan, melainkan madrasah yang menghadirkan rasa aman, menumbuhkan kasih sayang, dan memuliakan martabat setiap manusia.

Sudah saatnya kita mengubah cara pandang: melawan bullying bukan hanya tugas guru BK, bukan hanya tanggung jawab kepala madrasah, dan bukan pula sekadar program sesaat. Ini adalah gerakan moral seluruh warga pendidikan.

Sebab, kita tidak ingin melahirkan generasi yang hanya cerdas dalam menjawab soal, tetapi gagal menghargai sesama. Kita ingin melahirkan generasi yang kuat dalam ilmu, luhur dalam akhlak, matang dalam emosi, dan luas dalam kepedulian.

Mari membangun madrasah yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menenangkan hati. Madrasah yang tidak hanya mengajarkan kebaikan, tetapi mempraktikkannya. Madrasah yang tidak memberi ruang bagi perundungan, karena setiap anak berhak belajar, tumbuh, dan meraih masa depan tanpa rasa takut.

Inilah wajah madrasah yang kita cita-citakan: aman lingkungannya, kuat karakternya, luhur akhlaknya, dan bermartabat peradabannya.

Hari Puisi Indonesia, Lentera Sastra Berkolaborasi dengan BCM dan Rumah Kebangsaan, Menyatukan Kata dan Kepedulian

BANYUWANGI – Taman Blambangan pada Minggu (26/7/2026) menjelma menjadi ruang tempat kata-kata bertumbuh menjadi cahaya. Di bawah langit Banyuwangi yang teduh, bait-bait puisi mengalir bersama denyut kepedulian dalam peringatan Hari Puisi Indonesia yang digelar Yayasan Lentera Sastra Banyuwangi berkolaborasi dengan Banyuwangi Creative Market (BCM) dan Rumah Kebangsaan.

Perhelatan yang menjadi bagian dari peringatan satu tahun Banyuwangi Creative Market itu tidak hanya menghadirkan panggung baca puisi, tetapi juga donor darah, santunan bagi anak yatim, dan berbagai aksi sosial. Seni dan kemanusiaan berpadu tanpa sekat, menghadirkan pesan bahwa puisi bukan sekadar rangkaian kata, melainkan denyut nurani yang mampu menyentuh kehidupan.

Hari Puisi Indonesia ditetapkan berdasarkan deklarasi 40 penyair dari seluruh Indonesia pada 22 November 2012 di Anjungan Idrus Tintin, Pekanbaru, Riau. Deklarasi ini dibacakan oleh Presiden Penyair Indonesia Sutardji Calzoum Bachri. Pemilihan tanggal 26 Juli merujuk pada hari lahir Chairil Anwar pada 26 Juli 1922 di Medan, Sumatera Utara, Pemerintah kemudian menetapkan 26 Juli sebagai Hari Puisi Indonesia melalui keputusan resmi pada tahun 2025

Ketua Yayasan Lentera Sastra Banyuwangi, Syafaat, mengatakan Hari Puisi Nasional merupakan momentum untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap sastra sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.

"Puisi adalah media yang mampu menyampaikan pesan kemanusiaan, membangun kepekaan sosial, serta mempererat persaudaraan. Karena itu, kami menggabungkan peringatan Hari Puisi Indonesia dengan kegiatan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat," ujarnya.

Panggung puisi menghadirkan beragam suara dari lintas generasi dan profesi. Penyair, guru, pelajar, santri, hingga pegiat literasi silih berganti menyampaikan karya dengan penghayatan yang menyentuh. Dari lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi hadir Kepala MTsN 5 Banyuwangi Herny Nilawati, Kepala MTsN 2 Banyuwangi Uswatun Hasanah, Lulu Anwariyah dan Cicik Handayani dari MTsN 4 Banyuwangi, Nurul Ludfia Rochmah selaku Ketua HISKI Komisariat Banyuwangi yang juga guru MAN 1 Banyuwangi bersama para siswanya, Nukhbah Fahiroh dari MTsN 1 Banyuwangi, peraih Juara Liga Puisi Kategori Guru sekaligus penerima penghargaan Sastra Tama, serta Nur Khofifah, guru MIN 1 Banyuwangi yang juga penerima penghargaan Sastra Tama.

Suasana semakin hidup ketika Elok Faiqoh, Juara Liga Puisi Kategori SLTA Tahun 2025, tampil membacakan puisi dengan penjiwaan yang kuat. Setiap larik yang dilantunkan seolah mengajak hadirin menyelami makna, hingga tepuk tangan panjang mengiringi penampilannya.

Kesegaran juga datang dari para santri. Azka Dzakiyatus Shaleha, Zahiya Farha Sakinah, Muhammad Bisma Arkananta Mahardika, Kiasatina Elisa Yulfani, dan Ananda Nur Millati Laili dari MI Darunnajah 2 Tukang Kayu tampil percaya diri membacakan puisi. Penampilan mereka disusul santri MI Syamsul Huda Bulusan, Kalipuro, yang mampu memikat perhatian penonton dengan pembacaan puisi yang penuh semangat.

Salah satu momen paling menggetarkan hadir ketika Purwowidodo, Penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, melangkah ke panggung membawakan puisi berjudul "Bukan Warisan Malaikat." Dengan intonasi yang tenang namun menghunjam, ia menuturkan larik demi larik yang mengajak hadirin merenungi kemanusiaan, toleransi, dan tanggung jawab moral. Sejenak suasana menjadi hening, seolah setiap kata menemukan rumahnya di dalam hati para pendengar. Tepuk tangan panjang yang menggema menjadi penanda bahwa puisi masih memiliki kekuatan untuk menyatukan rasa.

Ketua Banyuwangi Creative Market, Rahmad Hidayat, mengapresiasi kolaborasi berbagai komunitas yang berhasil memadukan seni, kreativitas, dan aksi sosial dalam satu ruang kebersamaan. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi energi positif bagi tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif sekaligus memperkuat budaya gotong royong di Banyuwangi.

Sementara itu, Ketua Rumah Kebangsaan, Hakim Said, menegaskan bahwa sastra merupakan salah satu jalan yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan persatuan. Ia berharap panggung-panggung sastra terus dihadirkan sebagai ruang dialog budaya yang mampu merawat harmoni di tengah keberagaman.

Kegiatan ini juga dihadiri Pengawas Madrasah St. Muanifah, penyair Faiz Abadi bersama putrinya Tirta Baiti Jannah, serta sejumlah penyair dan pegiat literasi dari berbagai komunitas. Hangatnya kebersamaan, antusiasme para peserta, dan apresiasi masyarakat menjadi bukti bahwa puisi masih hidup dan terus menemukan pembacanya.

. Kolaborasi Yayasan Lentera Sastra Banyuwangi, Banyuwangi Creative Market, dan Rumah Kebangsaan telah menghadirkan peringatan Hari Puisi Nasional yang bukan hanya merayakan sastra, melainkan juga merawat kepedulian. Sebab, ketika puisi bertemu kemanusiaan, yang lahir bukan sekadar keindahan bahasa, melainkan harapan bahwa peradaban selalu dapat dibangun melalui kata, kasih, dan kebersamaan. (SYF)

LKKNU Banyuwangi Matangkan Persiapan Isbat Nikah Terpadu bagi 40 Pasangan

 BANYUWANGI – Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) PCNU Banyuwangi terus mematangkan persiapan pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di Aula Kantor PCNU Banyuwangi dengan melibatkan jajaran pengurus dan tim pelaksana. 

Rapat dipimpin oleh Ketua LKKNU Banyuwangi, Dalilatus Saadah, serta dihadiri Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi Achmad Turmudzi, Sekretaris Bisri Mustofa, Bendahara Junaedi, Wakil Sekretaris Fadh Reza Abdullah, Dewan Pakar LKKNU Banyuwangi Syafaat, S.H., M.H.I., dan Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Imam Muklis, S.Ag., M.H.I.

Dalam arahannya, Ketua LKKNU Banyuwangi, Dalilatus Saadah, menyampaikan bahwa pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu tahun ini dirancang dengan sistem pelayanan yang lebih efektif melalui pembentukan tiga majelis sidang. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempercepat proses persidangan tanpa mengurangi aspek ketelitian dan kepastian hukum.

"Kami membentuk tiga majelis sidang agar proses pelayanan berlangsung lebih efektif, tertib, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada seluruh peserta secara optimal," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi, Achmad Turmudzi, menegaskan bahwa Kantor PCNU Banyuwangi akan menjadi lokasi penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, dukungan PCNU merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak-hak hukum di bidang administrasi perkawinan.

"Kami berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu agar berjalan lancar, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan legalitas perkawinan," katanya.

Program Isbat Nikah Terpadu merupakan bentuk pelayanan publik berbasis kolaborasi lintas instansi yang bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya. Melalui layanan terpadu ini, peserta akan memperoleh penetapan isbat nikah dari pengadilan, pencatatan perkawinan melalui penerbitan buku nikah, serta pembaruan dokumen administrasi kependudukan dalam satu rangkaian pelayanan. Model pelayanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum dan administrasi yang terpadu.

Selain membahas aspek teknis pelaksanaan, rapat koordinasi juga mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia, pembagian tugas kepanitiaan, mekanisme pelayanan, serta sarana dan prasarana pendukung. Seluruh persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu bagi 40 pasangan dapat berlangsung secara profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui koordinasi yang intensif dan sinergi antarlembaga, LKKNU PCNU Banyuwangi berharap pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu tahun 2026 dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat tertib administrasi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak keluarga di Kabupaten Banyuwangi

Gerakan Indonesia ASRI Digelar di Banyuwangi, Ribuan Warga Bersatu Jaga Kebersihan Pesisir

BANYUWANGI – Semangat gotong royong mewarnai kawasan Pantai Ancol Plengsengan, Kelurahan Lateng, Kabupaten Banyuwangi, Selasa (21/7/2026). Lebih dari seribu peserta dari berbagai unsur masyarakat ambil bagian dalam aksi bersih pantai yang merupakan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), sebuah gerakan nasional yang diinisiasi pemerintah untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Kegiatan yang diprakarsai Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tersebut melibatkan nelayan, warga pesisir, pegiat lingkungan, aparatur sipil negara, TNI, Polri, mahasiswa, hingga para pelajar. Sejak pagi, para peserta bergotong royong mengumpulkan sampah di sepanjang kawasan pantai sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, mengatakan bahwa Gerakan Indonesia ASRI merupakan upaya membangun budaya peduli lingkungan yang dimulai dari tindakan sederhana, seperti menjaga kebersihan kawasan publik dan mengelola sampah secara bertanggung jawab.

"Hari ini Kemendagri bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan," ujar Safrizal.

Menurutnya, Banyuwangi dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan karena dinilai konsisten dalam menerapkan berbagai program strategis pemerintah pusat. Komitmen tersebut menjadi modal penting untuk menjadikan Banyuwangi sebagai contoh pelaksanaan gerakan peduli lingkungan bagi daerah lain di Indonesia.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa semangat Gerakan Indonesia ASRI telah diimplementasikan melalui program Banyuwangi ASRI yang secara rutin dilaksanakan di seluruh kecamatan serta desa dan kelurahan.

"Kegiatan menjaga kebersihan lingkungan telah menjadi agenda berkelanjutan di Banyuwangi. Tidak hanya di kawasan pantai, tetapi juga di lingkungan permukiman, desa, dan ruang-ruang publik lainnya," kata Ipuk.

Lebih lanjut, Ipuk menegaskan bahwa pembangunan lingkungan yang bersih tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat agar senantiasa menjaga lingkungan tetap aman, sehat, bersih, dan indah.

Dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga terus memperluas pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di berbagai wilayah. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

Melalui Gerakan Indonesia ASRI, diharapkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terus tumbuh sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Gelar Pengamatan Rashdul Kiblat, Sinergi Ilmu Falak dan Spiritualitas dalam Menyempurnakan Arah Ibadah

Banyuwangi – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi melaksanakan pengamatan Rashdul Kiblat di halaman kantor pada Kamis (16/7/2026) tepat pukul 16.27 WIB. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dr. Chaironi Hidayat, serta diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam sebagai bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. 

Rashdul Kiblat merupakan fenomena astronomi ketika Matahari berada tepat di atas Ka'bah. Pada momentum tersebut, bayangan benda yang berdiri tegak lurus mengarah berlawanan dengan kiblat sehingga menjadi acuan paling akurat untuk melakukan verifikasi arah kiblat. Fenomena ini menjadi bukti bahwa ilmu falak berperan penting dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam melalui pendekatan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam arahannya, Dr. Chaironi Hidayat menyampaikan bahwa Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah. Ketepatan arah kiblat bukan semata persoalan teknis, tetapi merupakan ikhtiar menghadapkan diri kepada Allah Swt. dengan penuh keyakinan, memanfaatkan tanda-tanda kebesaran-Nya yang terbentang di alam semesta.

Usai pengamatan, seluruh peserta mengunggah dokumentasi dan hasil pelaksanaan melalui dashboard Indonesia Berkiblat sebagai bentuk partisipasi dalam gerakan nasional sekaligus penguatan basis data verifikasi arah kiblat di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan memanfaatkan fenomena alam yang telah Allah Swt. tetapkan secara teratur, umat Islam diajak semakin mantap dalam menjalankan ibadah, sehingga sains menjadi jalan untuk memperkuat keimanan dan menyempurnakan pengabdian kepada-Nya.

Menegakkan Keadilan, Merawat Kemaslahatan: Keberadaan Leda Al-Dama dalam Penguatan Advokasi LKKNU dalam Menegakkan Hukum dan Kemaslahatan

 Menegakkan Keadilan, Merawat Kemaslahatan: Keberadaan Leda Al-Dama dalam Penguatan Advokasi LKKNU dalam Menegakkan Hukum dan Kemaslahatan

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90).

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar konsep yuridis, melainkan perintah ilahiah yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif Islam, keadilan adalah amanah yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kedudukan seseorang. Sementara dalam perspektif konstitusi, keadilan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Namun, realitas menunjukkan bahwa kesamaan di hadapan hukum belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya masih sering mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum. Tidak sedikit korban kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, penelantaran, maupun konflik keluarga yang memilih diam karena keterbatasan ekonomi, minimnya pengetahuan hukum, serta rasa takut menghadapi proses peradilan.

Padahal, hukum tidak boleh berhenti sebagai kumpulan norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hakikat hukum adalah menghadirkan keadilan yang hidup (living justice), memberikan perlindungan kepada yang lemah, memulihkan hak-hak korban, serta menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan, tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil mashlahah, bahwa setiap kebijakan dan tindakan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Atas dasar itulah keberadaan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) menjadi semakin strategis. Sebagai Lembaga khusus Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan masyarakat, LKKNU tidak hanya menjalankan fungsi sosial-keagamaan, tetapi juga menjalankan amanah konstitusi melalui pemberian akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kehadirannya menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.

Penguatan peran tersebut semakin nyata dengan bergabungnya Siti Hamidah, S.H. yag juga tergabung dalam eBEST LAW FIRM Banyuwangi, yang akrab disapa Mbak Leda, sebagai Pengurus Bidang Kesejahteraan Sosial LKKNU PCNU Kabupaten Banyuwangi periode 2026–2031. Sosok advokat yang selama ini dikenal konsisten mendampingi perempuan, anak, dan masyarakat kurang mampu tersebut membawa warna baru dalam penguatan fungsi advokasi di lingkungan LKKNU.

Kehadiran Mbak Leda bukan sekadar melengkapi struktur organisasi, melainkan memperkuat kapasitas kelembagaan LKKNU dalam memberikan layanan pendampingan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan. Pengalaman panjangnya sebagai praktisi hukum menjadi modal penting bagi LKKNU untuk menghadirkan advokasi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara di ruang sidang, tetapi juga pada pemulihan korban, pemberdayaan keluarga, dan perlindungan hak-hak masyarakat yang selama ini sulit menjangkau layanan hukum.

Dalam perspektif hukum modern, keberadaan advokat memiliki fungsi konstitusional sebagai penegak hukum yang sejajar dengan hakim, jaksa, dan kepolisian. Karena itu, sinergi antara kompetensi hukum yang dimiliki Mbak Leda dengan misi dakwah sosial LKKNU menjadi kekuatan baru dalam membangun akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Di sinilah hukum tidak lagi dipahami sebagai alat penghukuman semata, tetapi sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan.

Semangat tersebut diwujudkan melalui lahirnya Program PELITA HATI NU, sebuah gerakan pendampingan yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak. PELITA merupakan akronim dari Perempuan Energik Lepas Intimidasi dan Trauma Asal, sedangkan HATI berarti Healing, Advokasi, Traumaless, Independen. Program ini lahir dari kesadaran bahwa korban kekerasan tidak cukup hanya memperoleh putusan pengadilan, tetapi juga membutuhkan ruang aman untuk pulih, memperoleh pendampingan hukum, dukungan psikologis, serta kesempatan membangun kembali kehidupan yang bermartabat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma victim centered justice dan restorative justice yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia. Keadilan tidak hanya diukur dari berat-ringannya hukuman terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara dan masyarakat dalam memulihkan hak-hak korban. Hukum yang baik bukan sekadar menghukum, melainkan menghadirkan rasa aman, kepastian, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

Dalam pandangan hukum progresif sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum hadir untuk manusia, bukan manusia yang dipaksa tunduk kepada hukum. Pemikiran tersebut selaras dengan prinsip Islam yang menjadikan perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs), kehormatan (hifz al-'irdh), dan keturunan (hifz an-nasl) sebagai bagian dari tujuan utama syariat (maqashid syariah). Dengan demikian, setiap upaya advokasi terhadap perempuan dan anak bukan hanya merupakan pelaksanaan amanat undang-undang, tetapi juga bagian dari ibadah sosial (ibadah ijtima'iyyah) yang bernilai luhur di hadapan Allah SWT.

Penguatan bidang advokasi melalui kehadiran Mbak Leda menjadikan LKKNU memiliki posisi yang semakin kokoh sebagai lembaga yang tidak hanya membina keluarga, tetapi juga menjadi rumah perlindungan, konsultasi, mediasi, serta pendampingan hukum bagi masyarakat. Nilai rahmatan lil 'alamin diterjemahkan dalam tindakan nyata melalui pelayanan yang inklusif, empatik, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara hukum bukan hanya banyaknya peraturan yang dibuat atau megahnya gedung pengadilan, tetapi sejauh mana hukum mampu melindungi mereka yang paling lemah. Begitu pula keberhasilan organisasi keagamaan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan dakwah, melainkan dari kemampuannya menghadirkan solusi nyata atas persoalan umat.

Karena itu, sinergi antara LKKNU dengan para praktisi hukum seperti Mbak Leda merupakan ikhtiar mulia dalam menghadirkan wajah hukum yang lebih humanis, religius, dan berkeadaban. Sebab hukum yang bernafaskan nilai-nilai Islam adalah hukum yang menegakkan keadilan tanpa diskriminasi, melindungi yang tertindas, membela yang lemah, serta mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang damai, bermartabat, dan penuh kemaslahatan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8, "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Maka setiap langkah advokasi, setiap pendampingan terhadap korban, dan setiap upaya membela hak-hak masyarakat sesungguhnya bukan hanya menjalankan amanat konstitusi, tetapi juga menunaikan amanat agama. Di sanalah hukum dan dakwah bertemu, berpadu dalam satu tujuan yang sama: menghadirkan keadilan sebagai jalan menuju kemaslahatan umat. (dll)

Merawat Keluarga, Merawat Bangsa: Khidmah Marifatul Kamila dalam Penguatan Kemaslahatan Umat di LKKNU Banyuwangi

 Merawat Keluarga, Merawat Bangsa: Khidmah Marifatul Kamila dalam Penguatan Kemaslahatan Umat

Di tengah meningkatnya berbagai persoalan keluarga—mulai dari perceraian, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga persoalan administrasi kependudukan—kehadiran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Banyuwangi menjadi semakin relevan. Berbagai program yang digagasnya bukan sekadar kegiatan organisasi, melainkan ikhtiar membangun fondasi masyarakat dari unit terkecil bernama keluarga. Dalam kerja-kerja kemaslahatan itu, keberadaan Dewan Pakar menjadi salah satu kekuatan penting yang memberikan arah, pandangan, sekaligus jembatan antara gagasan dan kebijakan publik.

Salah satu sosok yang mengisi ruang strategis tersebut adalah Marifatul Kamila, S.H., atau yang akrab disapa Rifa. Keterlibatannya sebagai Dewan Pakar LKKNU Banyuwangi bukan sekadar melengkapi struktur organisasi, tetapi menghadirkan pengalaman panjang di bidang pemerintahan, hukum, dan pelayanan masyarakat. Sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi Partai Golkar, Rifa terbiasa berhadapan dengan berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Mulai dari pelayanan publik, perlindungan perempuan dan anak, hingga penguatan tata kelola pemerintahan menjadi bagian dari kesehariannya sebagai legislator.

Karena itu, ketika LKKNU Banyuwangi memilih memperkuat gerakan penguatan keluarga melalui sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah, kehadiran Rifa menjadi sangat relevan. Pengalaman menyusun kebijakan publik berpadu dengan kepekaan terhadap realitas sosial masyarakat, sehingga mampu memberikan perspektif yang dibutuhkan dalam merancang program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan umat.

Hal tersebut terlihat dari langkah-langkah yang kini dijalankan LKKNU Banyuwangi. Organisasi ini aktif membangun kerja sama dengan berbagai instansi, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi untuk memberikan pendampingan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Program pelayanan pembuatan KTP, Kartu Keluarga, hingga dokumen kependudukan lainnya bukan hanya urusan administratif, tetapi menyangkut hak-hak dasar warga negara yang menjadi pintu masuk terhadap layanan pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan hukum.

Tidak berhenti di situ, LKKNU juga memperluas kemitraan dengan Dinas Sosial serta Pengadilan Agama Banyuwangi melalui program pembinaan calon pengantin. Langkah ini menunjukkan bahwa membangun keluarga yang kuat tidak cukup dimulai ketika persoalan telah muncul, tetapi sejak sebelum akad nikah dilaksanakan. Pembekalan mengenai kesiapan mental, tanggung jawab, hak dan kewajiban suami istri, hingga tertib administrasi menjadi investasi sosial yang sangat penting dalam membangun rumah tangga yang kokoh.

Program pernikahan massal yang didukung LKKNU juga memiliki makna lebih dari sekadar seremoni. Legalitas pernikahan memberikan kepastian hukum bagi pasangan maupun anak-anak yang lahir dari keluarga tersebut. Dalam perspektif Islam, menjaga keturunan (hifzh an-nasl) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

Selain pelayanan langsung kepada masyarakat, LKKNU Banyuwangi terus menghadirkan ruang edukasi melalui berbagai forum seperti Intimate Sharing Session. Forum ini menjadi tempat berdialog mengenai komunikasi dalam rumah tangga, pola pengasuhan anak, kesehatan mental keluarga, hingga tantangan kehidupan digital yang kini semakin memengaruhi hubungan antaranggota keluarga. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak cukup dibangun melalui ceramah, tetapi juga melalui ruang belajar bersama yang terbuka dan solutif.

Dalam seluruh rangkaian program tersebut, Dewan Pakar memiliki fungsi yang sangat strategis. Mereka menjadi tempat bertemunya pengalaman, ilmu pengetahuan, dan kebijakan. Organisasi yang besar tidak hanya membutuhkan pengurus yang bekerja di lapangan, tetapi juga para pemikir yang mampu melihat persoalan secara lebih luas dan memberikan arah jangka panjang. Di sinilah peran Marifatul Kamila menemukan maknanya.

Pengalaman Rifa dalam dunia legislatif membuatnya memahami bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari berdirinya jalan, jembatan, atau gedung-gedung megah. Pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat memiliki keluarga yang sehat, perempuan merasa aman, anak-anak tumbuh dengan kasih sayang, dan setiap warga memperoleh hak-hak dasarnya secara adil.

Cara pandang tersebut tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari lingkungan keluarga Nahdliyin yang kuat. Ayahnya, Salimi Irfan, merupakan Kepala Kantor Urusan Agama yang dikenal sebagai sosok sederhana dan penuh dedikasi dalam melayani masyarakat melalui Kementerian Agama. Dari lingkungan keluarga itulah Rifa belajar bahwa jabatan bukanlah simbol kehormatan, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui pelayanan.

Tradisi Nahdlatul Ulama yang akrab dengan kehidupan keluarganya juga membentuk karakter kepedulian sosial sejak dini. Ia memahami bahwa agama tidak berhenti pada ibadah ritual, tetapi harus hadir dalam penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Nilai-nilai itulah yang kemudian terus dibawa dalam perjalanan politik maupun aktivitas sosialnya.

Karena itu, kehadiran Rifa di LKKNU Banyuwangi terasa sebagai kelanjutan dari jalan pengabdian yang telah ditempuh sejak lama. Politik, organisasi kemasyarakatan, dan pelayanan umat bukanlah tiga ruang yang terpisah, melainkan saling melengkapi dalam menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan madrasah pertama tempat nilai-nilai keimanan, akhlak, kasih sayang, dan tanggung jawab ditanamkan. Dari keluarga yang sehat lahir generasi yang akan memimpin masyarakat pada masa depan. Sebaliknya, ketika keluarga rapuh, berbagai persoalan sosial akan bermunculan dan sulit diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah.

Karena itu, setiap ikhtiar memperkuat keluarga sejatinya adalah investasi peradaban. Program-program yang dijalankan LKKNU Banyuwangi mungkin tidak selalu menjadi sorotan, tetapi manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Di balik pelayanan administrasi, pembinaan calon pengantin, edukasi keluarga, hingga pendampingan masyarakat, tersimpan harapan besar untuk melahirkan keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Marifatul Kamila menjadi salah satu contoh bahwa pengalaman di dunia kebijakan publik dapat berjalan seiring dengan semangat khidmah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ketika kebijakan bertemu kepedulian, dan pengalaman berpadu dengan nilai-nilai keagamaan, maka lahirlah pengabdian yang tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan.

Sebab bangsa yang kuat selalu dimulai dari keluarga yang kuat. Dan keluarga yang kuat hanya dapat dibangun melalui kehadiran orang-orang yang bersedia mengabdikan ilmu, pengalaman, dan waktunya untuk kemaslahatan umat. Itulah ikhtiar yang sedang dirawat LKKNU Banyuwangi, bersama para pengurusnya, para Dewan Pakarnya, dan seluruh elemen masyarakat yang meyakini bahwa membangun keluarga berarti sedang membangun peradaban. (dll)

LKKNU Jadi Sorotan Penguatan Keluarga Maslahah di Banyuwangi

BANYUWANGI, 10 Mei 2026— Pelantikan kepengurusan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyuwangi masa khidmat 2026–tidak hanya menjadi momentum pengukuhan jajaran syuriyah dan tanfidziyah, tetapi juga akan diikuti dengan pengukuhan berbagai lembaga yang berada di bawah naungan PCNU Banyuwangi sebagai bentuk penguatan peran organisasi dalam menjawab kebutuhan umat di berbagai sektor kehidupan. Di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, PCNU Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan organisasi yang tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ketahanan keluarga.

Salah satu lembaga yang menarik perhatian dalam pengukuhan tersebut adalah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Lembaga ini dipandang strategis karena memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Di tengah perubahan sosial yang cepat, LKKNU hadir membawa gagasan besar tentang pentingnya membangun keluarga maslahah, yakni keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, serta mampu memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

LKKNU memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan kualitas keluarga Muslim, mulai dari penguatan mental spiritual, kesehatan keluarga, hingga kesejahteraan sosial masyarakat. Program-program yang diusung juga menyentuh berbagai persoalan aktual, seperti isu kependudukan, kesehatan keluarga, pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga rentan, bimbingan pranikah, hingga konseling keluarga.

Konsep keluarga maslahah yang diusung LKKNU tidak sekadar dimaknai sebagai keluarga harmonis dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga keluarga yang mampu menjaga nilai agama, kehormatan, dan kebermanfaatan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, keberadaan lembaga ini dinilai menjadi salah satu garda penting NU dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat dari tingkat keluarga.

Dalam kepengurusan LKKNU PCNU Banyuwangi, sosok Dalilatus Saadah dipercaya sebagai ketua. Ia dikenal sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gambiran yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Selain menjadi pengurus Muslimat NU Cabang Banyuwangi, ia juga tercatat sebagai pengurus Forum Kabupaten Sehat Banyuwangi.

Kepercayaan yang diberikan kepada Dalilatus Saadah dinilai selaras dengan pengalaman dan kiprahnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya penguatan keluarga dan pembinaan perempuan di tingkat akar rumput. Kehadirannya diharapkan mampu membawa LKKNU menjadi ruang pengabdian yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, posisi wakil ketua diisi oleh Nur Anim Jauhariyah yang dikenal sebagai akademisi dan saat ini menjabat Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah (S2) di Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi. Keterlibatan akademisi dalam struktur kepengurusan LKKNU diharapkan mampu memperkuat aspek keilmuan, riset, dan pengembangan program berbasis kebutuhan masyarakat.

Di jajaran kepengurusan juga terdapat Lilikh Maslihah yang dikenal sebagai mantan Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuwangi. Pengalaman di bidang pengawasan publik dan pemberdayaan masyarakat menjadi nilai tambah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan LKKNU.

Menariknya, dalam jajaran pembina LKKNU turut bergabung dua politisi perempuan DPRD Kabupaten Banyuwangi lintas partai. Salah satunya adalah Marifatul Kamila, politisi Partai Golkar yang saat ini menjabat Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi. Sosoknya dikenal aktif dalam berbagai isu sosial, perempuan, dan kebijakan publik di tingkat legislatif.

Selain itu, terdapat pula Desi Prakasiwi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga menjabat anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Keterlibatan tokoh-tokoh perempuan dari berbagai latar belakang tersebut menunjukkan bahwa penguatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda bersama yang melampaui sekat politik.

Pelantikan dan pengukuhan lembaga-lembaga di lingkungan PCNU Banyuwangi yang akan dilaksanakan ini menjadi simbol konsolidasi organisasi menuju pengabdian yang lebih luas dan nyata di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi tokoh agama, akademisi, aktivis sosial, dan unsur legislatif, LKKNU Banyuwangi diharapkan mampu menghadirkan gerakan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memberi dampak langsung bagi kehidupan umat.

Di tengah arus zaman yang terus berubah, NU Banyuwangi tampak ingin menegaskan bahwa kekuatan organisasi bukan hanya terletak pada besarnya jamaah, melainkan pada kemampuannya menjaga kemaslahatan masyarakat mulai dari lingkup yang paling kecil: keluarga.

Isbat Nikah dan Problem yang Tak Kunjung Usai: Antara Keabsahan Syar’i dan Kepastian Administratif

 Isbat Nikah dan Problem yang Tak Kunjung Usai: Antara Keabsahan Syar’i dan Kepastian Administratif

Oleh : Syafaat, S.H., M.H.I.

 

Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 2ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama. Dengan demikian, secara teologis dan yuridis material, pencatatan bukanlah unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Namun demikian, dalam perspektif hukum administrasi modern, pencatatan merupakan suatu keniscayaan. Negara hukum menuntut adanya pembuktian formal atas setiap peristiwa hukum. Perkawinan bukan sekadar peristiwa privat, melainkan fakta hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik bagi suami dan istri maupun terhadap pihak ketiga, terutama anak-anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Tanpa pencatatan, pembuktian mengenai status hukum para pihak menjadi problematik dan rentan menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam praktiknya, fenomena perkawinan tidak tercatat (nikah siri) memunculkan kebutuhan akan mekanisme pengesahan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan instrumen hukum yang memungkinkan negara mengakui dan mengesahkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat secara administratif. Dan secara filosofis dan yuridis, ketika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan isbat nikah, negara pada hakikatnya telah mengakui eksistensi dan keabsahan peristiwa perkawinan tersebut, meskipun dilakukan di luar pengawasan negara.

Konsekuensi logisnya, perkawinan yang telah diisbatkan semestinya memiliki jejak administrasi dalam register resmi negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Apabila negara mengakui putusan isbat, namun tidak menindaklanjutinya dengan pencatatan administratif, maka terjadi kontradiksi antara pengakuan yudisial dan pengakuan administratif. Dalam konteks ini, pencatatan bukan lagi persoalan sah atau tidak sahnya perkawinan, melainkan persoalan tertib administrasi dan kepastian hukum.

Isbat Nikah dalam Rangka Perceraian: Perlukah Dicatat?

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika isbat nikah diajukan dalam rangka perceraian, khususnya dalam perkara verstek (di mana tergugat tidak hadir). Dalam beberapa praktik, permohonan isbat dan gugatan cerai diajukan secara kumulatif, tetapi diputus secara terpisah: isbat diputus lebih dahulu, kemudian dilakukan pencatatan, baru selanjutnya diproses perkara cerainya. Dalam konstruksi ini, pencatatan tetap relevan karena perkawinan tersebut secara hukum diakui pernah ada, sehingga harus memiliki rekam administratif sebelum diputuskan perceraian.

Namun, terdapat pula putusan yang sekaligus mengabulkan isbat dan menjatuhkan perceraian dalam satu amar putusan. Dalam situasi demikian, muncul perdebatan: apakah pencatatan perkawinan yang secara simultan telah diputus cerai masih diperlukan?

Secara hukum administrasi, selama terdapat putusan pengadilan yang memerintahkan atau mengakui adanya perkawinan, maka Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN) tetap berkewajiban mencatatkannya, baik ditungkan dalam amar putusan maupun tidak. Kepala KUA/PPN dalam kedudukannya sebagai ambtenaar (pejabat umum menurut konsepsi Burgerlijk Wetboek) memiliki kewenangan atributif untuk menerbitkan dokumen autentik terkait perkawinan. Setiap surat atau akta yang diterbitkan oleh PPN memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun pencatatan tersebut dapat disertai catatan administratif bahwa perkawinan telah diputus berdasarkan putusan pengadilan tertentu. Dengan demikian, register negara tetap mencerminkan kronologi peristiwa hukum secara utuh: ada perkawinan, dan kemudian ada perceraian, dengan mengingat peristiwa hukum (perkawinan) pasti ada akibat hukum.

Argumentasi yang kerap muncul adalah: jika putusan isbat sudah mengesahkan perkawinan, apakah masih diperlukan akta nikah? Bukankah putusan pengadilan itu sendiri merupakan alat bukti autentik? Secara teoritik, benar bahwa putusan pengadilan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian. Akan tetapi, dalam praktik administrasi kependudukan dan layanan publik, akta nikah seringkali menjadi dokumen primer yang dipersyaratkan. Putusan pengadilan bersifat kasuistik dan memerlukan interpretasi, sedangkan akta nikah memiliki format baku dan sistematis dalam register negara.

Persoalan teknis seperti wali, suami, atau istri yang telah meninggal sebelum pencatatan maupun telah terjadinya perceraian tidak menghilangkan kewajiban administratif tersebut. Pencatatan dalam konteks isbat bukanlah pencatatan peristiwa baru, melainkan pencatatan retrospektif atas peristiwa yang telah terjadi dan telah diakui secara yudisial.

Implikasi terhadap Status Anak dan Harta

Dari perspektif hukum keluarga dan hukum kewarisan, putusan isbat nikah memiliki konsekuensi yuridis yang bersifat deklaratif sekaligus konstitutif terhadap status hukum para pihak. Secara deklaratif, putusan tersebut menegaskan bahwa suatu peristiwa perkawinan memang telah terjadi dan sah menurut hukum agama sejak tanggal dilangsungkannya akad. Secara konstitutif dalam konteks hukum negara, putusan itu memberikan legitimasi formal sehingga perkawinan tersebut memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, sejak tanggal terjadinya perkawinan hingga tanggal putusan perceraian, para pihak secara hukum dipandang memiliki hubungan sebagai suami-istri yang sah. Konsekuensinya, seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada institusi perkawinan berlaku penuh dalam rentang waktu tersebut. Hal ini mencakup kewajiban suami memberi nafkah, kewajiban istri menjaga kehormatan dan mengatur rumah tangga, serta adanya prinsip kebersamaan dalam membangun kehidupan keluarga.

Dalam konteks perlindungan anak, keberadaan putusan isbat nikah memiliki arti fundamental. Anak yang lahir dalam masa perkawinan yang telah diisbatkan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya secara penuh, baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Status tersebut menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak keperdataan lengkap, termasuk hak atas pemeliharaan, pendidikan, perwalian, dan hak waris dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, isbat nikah berfungsi sebagai instrumen korektif untuk mencegah terjadinya kerugian hukum terhadap anak akibat kelalaian administratif orang tuanya.

Selanjutnya, dalam aspek harta kekayaan, perkawinan yang telah diisbatkan menimbulkan rezim harta bersama sejak tanggal terjadinya akad hingga putusnya perkawinan. Segala harta yang diperoleh selama periode tersebut pada prinsipnya tunduk pada ketentuan mengenai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan sebagai harta bawaan atau harta yang diperoleh secara individual berdasarkan pengecualian yang sah menurut hukum. Dengan demikian, pengakuan terhadap eksistensi perkawinan melalui isbat tidak hanya berdampak pada status personal, tetapi juga pada struktur kepemilikan dan distribusi kekayaan.

Namun demikian, dalam kerangka hukum positif, pembuktian formal mengenai adanya suatu perkawinan tetap merujuk pada dokumen autentik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, bukti resmi perkawinan bagi umat Islam adalah kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dokumen tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Implikasinya, meskipun putusan isbat nikah merupakan putusan pengadilan yang juga berkekuatan hukum tetap dan memiliki daya pembuktian, dalam praktik administrasi kependudukan dan pelayanan publik, kutipan akta nikah tetap menjadi instrumen pembuktian utama yang diakui secara sistemik. Oleh karena itu, pencatatan hasil isbat dalam register resmi negara bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari integrasi putusan yudisial ke dalam sistem administrasi hukum nasional.

Adapun perceraian yang dijatuhkan setelah adanya pengakuan perkawinan melalui isbat tetap menimbulkan akibat hukum sebagaimana perceraian pada umumnya. Putusnya perkawinan melahirkan konsekuensi mengenai kewajiban nafkah iddah, pemberian mut’ah, hak hadhanah (pemeliharaan anak), serta pembagian harta bersama. Seluruh akibat hukum tersebut dihitung berdasarkan masa perkawinan yang telah diakui, yakni sejak tanggal terjadinya akad hingga tanggal putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, secara sistematis dapat ditegaskan bahwa isbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan formal atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, tetapi juga sebagai dasar legitimasi untuk menegakkan seluruh akibat hukum yang melekat pada institusi perkawinan, baik dalam ranah personal, kekeluargaan, maupun kebendaan. Isbat nikah pada hakikatnya adalah jembatan antara keabsahan syar’i dan kepastian hukum negara. Problematika yang tak kunjung usai bukan terletak pada sah atau tidaknya perkawinan, melainkan pada sinkronisasi antara pengakuan yudisial dan tertib administrasi.

Pencatatan bukanlah syarat sahnya perkawinan, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks negara hukum modern, pengakuan tanpa pencatatan akan melahirkan ketidakpastian; sebaliknya, pencatatan yang didasarkan pada pengawasan terjadinya pernikahan maupun putusan pengadilan justru meneguhkan konsistensi sistem hukum itu sendiri.

Penulis adalah ASN kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

 

Ramadlan sebagai Arena Kesalehan Sosial

 

Ramadlan sebagai Arena Kesalehan Sosial

Menjelang Ramadhan, denyut kehidupan religius mulai terasa di kampung-kampung. Masjid dan musala dibersihkan bersama-sama; tikar dan karpet digelar, lampu dan kelambu diperbaiki, serta ruang ibadah ditata agar mampu menampung jamaah tarawih yang biasanya membludak pada pekan pertama. Di rumah-rumah, keluarga menyiapkan mukena dan sajadah, sekaligus mengirim doa bagi para leluhur melalui selamatan dan tahlilan sebagai penanda syukur dan harapan. 

Tradisi gotong royong pun hidup kembali. Remaja masjid dan kelompok masyarakat menyusun paket takjil, sementara jadwal buka bersama telah disepakati jauh hari—bukan sekadar untuk makan bersama, melainkan untuk merawat kebersamaan. Semua ini menunjukkan bahwa Ramadhan masih menjadi ruang sosial yang mengikat umat dalam semangat persaudaraan dan kepedulian bersama.

Namun, di sisi lain, dinamika sosial yang berbeda juga tampak jelas. Pasar tradisional menjadi jauh lebih padat dari biasanya. Harga bahan pokok naik, lapak makanan berbuka bermunculan di hampir setiap sudut jalan, dan pusat perbelanjaan dipenuhi pembeli yang berburu diskon Ramadhan. Media sosial dipenuhi konten kuliner berbuka yang serba melimpah. Ironisnya, bulan yang seharusnya melatih pengendalian diri justru sering berubah menjadi musim konsumsi terbesar dalam setahun.

Puasa dalam Islam sejatinya bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi latihan etika. Ia mengajarkan manusia membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara cukup dan berlebihan. Tujuan puasa adalah takwa, yakni kesadaran moral yang membimbing perilaku sehari-hari agar tehindar dari hawa nafsu yang mendorong pada ketimpangan sosial, termasuk dalam cara kita membeli, memasak, dan menghabiskan makanan. Ketika puasa justru diikuti dengan pemborosan, maka pesan etikanya kehilangan daya sosialnya.

Fenomena konsumtif ini bukan sekadar soal individu yang “kurang kuat menahan diri”. Ia berkaitan dengan cara kita memahami kesejahteraan. Dalam kehidupan modern, kebahagiaan sering diukur dari seberapa banyak kita bisa mengonsumsi. Logika ini diperkuat oleh iklan, diskon, dan promosi yang membanjiri ruang publik menjelang Ramadhan. Akibatnya, puasa berisiko direduksi menjadi ritual pribadi tanpa dampak pada pola hidup yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pemikir sosial Karl Polanyi pernah mengingatkan bahwa kegiatan ekonomi selalu tertanam dalam hubungan sosial. Pasar tidak pernah netral; ia hidup dari nilai, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Dalam sejarah Islam, pasar bukan sekadar tempat jual beli, tetapi juga ” ruang etika”. Pedagang dikenal karena amanahnya, dan hubungan sosial sering lebih penting daripada sekadar mencari harga tertinggi atau keuntungan terbesar. Nabi Muhammad SAW bahkan menegaskan hak tetangga dalam transaksi karena kedekatan sosialnya.

Nilai ini terasa relevan dengan kondisi hari ini. Di banyak daerah, kita seringkali melihat dua wajah Ramadhan yang kontras. Di satu sisi, ada keluarga yang menyiapkan hidangan berbuka berlimpah hingga sebagian berakhir di tempat sampah. Di sisi lain, ada tetangga yang hanya mampu berbuka dengan teh manis dan sepotong gorengan. Ada masjid yang menyediakan iftar besar setiap hari, tetapi masih banyak warga sekitar yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa puasa belum sepenuhnya melahirkan kepekaan sosial.

Puasa seharusnya menghidupkan empati. Rasa lapar di siang hari bukan untuk dibalas dengan pesta di malam hari, melainkan untuk memahami kehidupan mereka yang kekurangan setiap hari. Dalam praktik sederhana, ini bisa dimulai dari rumah: memasak secukupnya, mengurangi belanja impulsif, dan menyisihkan sebagian pengeluaran untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Di tingkat komunitas, masjid dan organisasi sosial bisa mendorong berbuka sederhana dan mengalihkan anggaran konsumsi berlebih menjadi program solidaritas.

Dimensi lingkungan juga penting diperhatikan. Setiap Ramadhan, volume sampah plastik dan sisa makanan meningkat tajam. Bungkus takjil, gelas sekali pakai, dan makanan terbuang menjadi pemandangan biasa. Padahal, Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga bumi. Kesalehan spiritual yang menghasilkan pemborosan dan kerusakan lingkungan adalah kesalehan yang belum utuh.

Ramadhan, dengan demikian, bukan hanya bulan ibadah, tetapi momentum koreksi budaya. Ia mengajak umat Islam mengkritik gaya hidup konsumtif yang merusak solidaritas sosial dan keseimbangan alam. Pertanyaan penting menjelang Ramadhan bukan semata apa menu berbuka yang akan disiapkan, tetapi bagaimana puasa dapat mengubah cara kita hidup bersama.

Puasa adalah kritik kultural yang lembut namun mendalam. Ia mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak lahir dari menumpuk, tetapi dari berbagi dan menahan diri. Jika pesan ini benar-benar dihidupkan dalam keluarga dan komunitas, Ramadhan bukan hanya menjadi bulan ritual, tetapi juga bulan pembentukan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Marhana ya Ramadlan……

Penulis : Emy Hidayati (Dosen Fakutas Dakwah UNIIB Genteng)

Nebeng Haji: Antara Ritual dan Panggilan Kemanusiaan Petugas Haji

 Nebeng Haji: Antara Ritual dan Panggilan Kemanusiaan Petugas Haji

Oleh : Syafaat

Memang ada petugas haji yang berangkat dengan kuota petugas haji, membayar dengan biaya sendiri, lalu sibuk dengan ibadahnya sendiri. Mereka memakai seragam petugas, tapi jiwanya adalah jamaah yang ingin beribadah tanpa ingin direpotkan oleh jamaah lain. Mereka merasa sah, sebab ongkos dibayar sendiri, bukan dari negara. Seolah membayar biaya perjalanan otomatis membayar tanggung jawab.

Petugas haji yang direkrut dan dibiayai negara, sejatinya telah menandatangani sebuah kontrak sunyi. Bukan hanya kontrak diatas meterai, bukan sekedar tanda tangan di atas kertas, tetapi juga dengan hati dan niat yang mengikat lebih kuat daripada perjanjian apa pun. Kontrak itu ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan amanah ribuan jamaah yang kelak akan menyebut namanya dalam doa atau keluh. Sejak seragam itu dikenakan, sejak niat menjadi petugas diikrarkan, ibadah pribadi pelan-pelan harus belajar menepi. Bukan dihapus, bukan diingkari, tetapi ditempatkan dengan sadar pada urutan yang benar. Salat berjamaah di Masjid Nabawi yang rindu itu menahun. Thawaf sunnah yang berputar-putar seperti waktu. Ziarah sejarah ke jejak para nabi dan sahabat, semuanya tetap bernilai, tetap mulia, tetapi ia turun derajat menjadi bonus. Bukan tujuan utama.

Baik petugas yang dibiayai negara, maupun yang berangkat dengan biaya mandiri, keduanya berdiri pada kaidah yang sama: ketika amanah sudah diterima, maka pilihan-pilihan rohani tak lagi sepenuhnya milik pribadi. Sebab di tanah suci, niat baik tidak selalu cukup; ia harus tunduk pada tanggung jawab yang telah disanggupi. Di sinilah fikih memberi kita cahaya yang tenang, tidak berisik, tetapi tegas: taqdimul wajib ‘alas sunnah, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kaidah ini bukan sekadar rumus hukum, melainkan etika spiritual. Ia mengingatkan bahwa amal sunnah, betapapun indah dan menggetarkan, bisa gugur nilainya bila ditegakkan di atas kelalaian terhadap kewajiban. Pondasi tak boleh ditinggalkan demi mempercantik atap.

Melayani jamaah adalah kewajiban, menjaga yang lemah bagi petugas adalah fardhu, mengantar yang sakit, mencari yang tersesat, menenangkan yang panik, semua itu bukan penghalang ibadah, melainkan wajah lain dari ibadah itu sendiri. Di titik ini, petugas haji sedang menunaikan haji dalam bentuk lain, thawaf dalam bentuk lain, bahkan wukuf dalam makna yang lebih sunyi: berhenti pada penderitaan manusia. Melaksanakan kewajiban sebagai petugas haji memang tidak datang tanpa konsekuensi. Konsekuensinya adalah menahan diri. Mengalahkan ego spiritual. Rela tidak selalu berada di saf terdepan. Siap melepas keinginan pribadi demi keselamatan orang lain. Konsekuensinya adalah letih yang tak selalu terlihat, dan pahala yang tak selalu diumumkan. Namun justru di situlah kemuliaannya bersemayam. 

Sebab Tuhan tidak hanya menilai siapa yang paling sering hadir di masjid, tetapi siapa yang paling setia pada amanah. Dan di tanah suci itu, petugas haji yang memilih kewajiban di atas sunnah sejatinya sedang membangun pondasi ibadah yang kokoh, meski dari luar tampak biasa, bahkan sering dianggap kehilangan kesempatan. Padahal, barangkali di situlah kesempatan itu benar-benar dimulai.

Di Madinah, jamaah haji datang dengan rencana yang rapi. Mereka ingin salat lima waktu di Masjid Nabawi. Ingin duduk lama menunggu iqamah. Ingin memanjatkan doa di Raudhah, meski berdesak-desakan. Bagi jamaah, itu puncak rindu yang selama puluhan tahun disimpan dalam tabungan dan doa. Bagi petugas haji, rencana sering kali adalah kemewahan. Ketika jamaah berbondong ke masjid, bisa jadi kami justru tinggal di hotel. Bukan untuk tidur, tapi untuk menjaga jamaah yang sakit. Mengurus yang demensia. Menyiapkan makan. Mengatur kursi roda. Menghubungi sektor. Menghitung ulang siapa yang belum kembali. Di Madinah, saya belajar bahwa jarak terjauh bukanlah antara hotel dan Masjid Nabawi, melainkan antara niat ibadah dan kewajiban pelayanan.

Di Makkah, sejarah berdiri di setiap sudut. Jabal Nur, Jabal Tsur, Padang Arafah, Mina, Muzdalifah yang semuanya memanggil-manggil. Jamaah ingin ziarah, ingin menyentuh jejak kenabian. Petugas haji sering hanya bisa mendengar cerita mereka sepulang ziarah, sambil tetap waspada pada daftar jamaah yang harus dijaga.

Saya ingat tugas pertama itu seperti seseorang mengingat ayat yang tak pernah ia hafal, tetapi maknanya tinggal lama di dada. Seorang jamaah, tubuhnya renta, ingatannya tercerai, datang dengan mata yang tak lagi mengenali jarak dan waktu. Demensia membuatnya percaya bahwa tanah suci hanyalah halaman rumah yang keliru nama. Ia menangis, gelisah, dan bersikeras ingin pulang. “Saya mau pulang ke rumah,” katanya lirih, dengan keyakinan yang tak bisa dibantah oleh logika. Dalam kepalanya, tanah air masih sejengkal di depan kaki, bisa ditempuh dengan berjalan pelan, seperti dulu ia pulang dari sawah atau dari langgar kampungnya. Saya tidak punya dalil untuk membantah isi kepalanya. Maka saya memilih dalil lain: menggendongnya.

Langkah saya pelan, sebab di pundak saya bukan hanya tubuh seorang jamaah, melainkan sisa-sisa hidup yang telah ia titipkan kepada kami. Peluh jatuh satu-satu, seperti butir tasbih yang tak sempat disebutkan namanya. Doa bercampur napas. Di jalan menuju kantor sektor itu, saya merasa lebih dekat kepada makna haji daripada saat mengenakan kain ihram. Tubuhnya ringan, terlalu ringan untuk usia dan kisah sepanjang itu. Tetapi tanggung jawabnya menekan hingga ke lapisan niat terdalam. Saya sadar, pada saat itu, bahwa haji bukan soal mengejar langkah-langkah ritual, melainkan tentang berhenti pada satu manusia yang tak lagi tahu ke mana harus melangkah.

Di hadapan jamaah seperti itu, semua ambisi rohani terasa kecil. Apa artinya berlari mengejar saf terdepan, jika ada satu jiwa yang tertinggal dan terabaikan? Apa gunanya sampai di masjid lebih cepat, jika di belakang ada yang kehilangan arah dan rasa aman? Di situlah saya yakin, tanpa perlu kitab tafsir bahwa merawat jamaah lebih mulia daripada mengejar ibadah dengan mengabaikan amanah. Bahwa menggendong seorang yang lemah bisa lebih dekat kepada Tuhan daripada menggendong kesalehan diri sendiri. Bahwa menjaga satu nyawa yang bingung adalah bentuk thawaf lain: mengelilingi kemanusiaan dengan penuh kasih. Di tanah suci itu, saya belajar satu hal yang tak pernah diajarkan di manasik: bahwa Allah tidak selalu ditemui di depan Ka’bah, kadang Ia menunggu di pundak kita, dalam bentuk seorang jamaah renta yang ingin pulang, tapi tak tahu jalan pulangnya.

Di Arafah, tempat wukuf yang menjadi inti haji, saya pernah tidak ikut wukuf di tenda bersama jamaah. Bukan karena lalai, tapi karena harus mengantar jamaah yang sakit ke klinik darurat. Di padang luas yang disebut sebagai miniatur Mahsyar itu, saya belajar bahwa melayani satu orang sakit bisa menjadi ibadah yang sama nilainya dengan berdiri bersama jutaan manusia lain mengangkat tangan ke langit. Pernah pula saya mendorong gerobak. Bukan simbolik, tapi benar-benar gerobak sederhana yang tersedia saat itu. Seorang jamaah baru saja operasi, tidak mungkin digendong. Jarak dari tenda ke jalan utama terlalu jauh untuk ditempuh dengan kaki, tidak ada kursi roda. Maka gerobak itu kami dorong perlahan, di bawah dingin malam yang seolah tak punya belas kasihan. Dari tenda menuju bus arah Muzdalifah, roda berdecit seperti tasbih yang lupa nadanya. Inilah wajah haji yang jarang difoto.

Sering pula kami harus mencari jamaah yang tersesat. Di tengah lautan manusia, wajah-wajah menjadi serupa, bahasa bercampur, arah kehilangan makna. Kami tidak pernah bertanya: jamaah kloter siapa? Dari daerah mana? Yang kami tahu hanya satu: ia jamaah haji Indonesia. Dan itu sudah cukup untuk menjadikannya tanggung jawab kami. Petugas haji, jika ia sungguh petugas, tidak memilih-milih siapa yang ditolong. Sebab di tanah suci, identitas administratif luluh oleh satu panggilan yang sama: ya hajj. Maka ketika ada yang berkata petugas haji hanya nebeng haji, saya tersenyum, tapi senyum itu seperti menutup kitab yang halamannya belum sempat dibaca orang lain. Sebab yang terlihat memang seragam. Yang tak terlihat adalah doa-doa yang tertahan, ibadah-ibadah yang ditunda, rindu pribadi yang dikorbankan demi keselamatan orang lain.

Haji mengajarkan bahwa puncak spiritualitas bukan hanya pada ritual, tapi pada pengorbanan. Dan petugas haji, jika ia menjalani tugasnya dengan benar, sedang menempuh jalan sunyi itu: jalan melayani tanpa tepuk tangan, jalan bekerja tanpa panggung, jalan beribadah tanpa selalu berada di saf terdepan. Ibadah haji kami, para petugas, sering kali tidak lengkap secara lahir. Tapi kami berharap ia utuh secara batin.

Dan bila suatu hari masih ada yang bertanya, “Enak ya jadi petugas haji, bisa nebeng,” biarlah kalimat itu saya simpan sebagai doa, bukan bantahan. Doa agar yang bertanya kelak diberi kesempatan merasakan, bahwa melayani manusia di tanah Tuhan adalah haji yang lain. Haji yang tidak selalu ditandai dengan langkah-langkah ritual, tetapi dengan kesediaan menahan diri, mengalah, dan memikul beban orang lain. Dua kali saya menjadi petugas haji. Dua kali pula menjadi ketua kloter. Dan dua kali itu pula telinga saya harus belajar lebih tabah daripada kaki yang lelah menyusuri lorong-lorong panas Madinah dan Makkah, sebab kalimat itu selalu hadir, ringan diucapkan, seolah tanpa beban sejarah dan empati.

Kalimat itu terdengar seperti guyonan, bahkan kadang dibungkus senyum. Namun bagi mereka yang pernah memanggul amanah, ia menjelma duri kecil yang menusuk pelan, terus-menerus, tanpa darah, tapi perihnya lama. Saya tidak menafikan: memang ada yang datang dengan niat setengah-setengah, ada yang menyempilkan kepentingan pribadi di balik seragam petugas. Tetapi haji tidak bisa diukur dari pengecualian. Ia harus dibaca dari mereka yang memilih menunda ibadahnya sendiri demi menjaga ibadah orang lain, dari mereka yang tahu bahwa di tanah suci, kadang Tuhan lebih dekat pada langkah yang melayani, daripada pada langkah yang hanya mengejar sampai.

Penulis adalah ASN Kementerian Agama / Ketua Lentera Sastra Banyuwangi