HISKI Pusat Fokuskan Kegiatan “Penguatan HISKI Komisariat 2026

    Banyuwangi (Warta Blambangan) Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI) terus memperkuat peran strategisnya dalam pengembangan kesusastraan nasional melalui program “Penguatan HISKI Komisariat 2026” yang diselenggarakan secara daring pada Senin, 30 Maret 2026, pukul 19.30–21.00 WIB.   Fokus pertemuan ini adalah untuk HISKI Komisariat Banyuwangi (Nurul Ludfia Rochmah, M.Pd.), Jember (Dr. Fitri Amilia, M.Pd.), Luar Negeri (Ahmad Sahidah, Ph.D.), dan Prof. Wan Syaifuddin, M.A., Ph.D. yang melakukan banyak komunikasi dengan para kolega di Brunei, Malaysia, dan Thailand.   Pertemuan secara daring juga dihadiri beberapa pengurus pusat, yaitu Ahmad Supena, M.A., Dr. Imam Qalyubi, M.Hum ,dan Sudartomo Macaryus, M.Hum. Selain itu turut hadir juga tim pengurus HISKI Jember, tim pengurus HISKI Komisariat Surabaya, dan Ketua HISKI Komisariat UIN Hidayatullah Jakarta.    Informasi awal disampaikan oleh Ketua Umum HISKI Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum. dengan menyampaikan program HISKI tahun ketiga ini adalah Penguatan HISKI Komisariat yang diawali konsolidasi internal (tahun pertama) dan tahun buku (tahun kedua).   “Penguatan HISKI Komisariat ini untuk mengetahui potensi dan memetakan peluang kontribusi HISKI dan meningkatkan apresiasi masyarakat dalam bidang kesusastraan,” ujar Anoegrajekti.   Agenda utama dalam pertemuan ini mencakup pembahasan rencana kegiatan komisariat, penguatan sistem keanggotaan, serta pengembangan program kolaborasi lintas wilayah dan lembaga.         Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan para kontributor yang memiliki pengalaman akademik dan organisasi yang kuat di bidang sastra, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.   Forum ini sekaligus menjadi ruang refleksi terhadap capaian HISKI selama ini, sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan agar organisasi tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.  “Penguatan HISKI Komisariat ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan publikasi bersama dalam bentuk buku yang berisi karya dari seluruh perwakilan HISKI Komisariat seluruh Indonesia dan luar negeri. Hal ini sebagai salah satu realisasi dari semangat kolegialitas kerja seperti dipesankan Dewan Pakar HISKI tahun 2023 di Samarinda,” ungkap Anoegrajekti.  Hal ini sejalan dengan mandat organisasi sebagai wadah profesional yang menghimpun sarjana di bidang kesusastraan khususnya dan bidang lain yang terkait. Dalam dokumen program unggulan, ditegaskan bahwa penguatan ini diarahkan pada peningkatan kualitas kegiatan ilmiah, perluasan jaringan kolaborasi, serta optimalisasi peran komisariat sebagai ujung tombak aktivitas HISKI di daerah.   Fokus pembahasan meliputi implementasi program pusat, yaitu “HISKI Masuk Sekolah” yang bertujuan meningkatkan apresiasi sastra di kalangan pelajar dan kerja sama dengan Kantor Bahasa/ Balai Bahasa juga menjadi prioritas, sebagai bagian dari sinergi kelembagaan dalam pengembangan literasi dan kebudayaan. Rapat koordinasi terjadwal antara pusat dan komisariat turut ditekankan sebagai mekanisme penting dalam menjaga komunikasi dan konsistensi program di seluruh wilayah.  *Laporan HISKI Komisariat* 
        

HISKI Komisariat Luar Negeri yang diketuai Ahmad Sahidah telah melaksanakan beberapa kegiatan ilmiah, seperti publikasi dan dokumentasi. Ke depan HISKI Komisariat Luar Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung program “Internasionalisasi HISKI 2027”. Oleh karena itu, penguatan HISKI Komisariat Luar Negeri mendapat perhatian bersama utamanya dalam hal pengembangan dan aktivasi anggota dari luar negeri.  Anggota dari luar negeri juga berpotensi menjadi sumber daya untuk mendukung publikasi ilmiah jurnal dan prosiding untuk mencapai jenjang akreditasi secara nasional dan internasional. Hal tersebut mendapat penguatan dari HISKI Komisariat Surabaya yang berjuang meningkatkan akreditasi jurnal ilmiah di lembaganya.  Prof. Wan Syaifuddin yang memiliki jaringan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi Asia mengajak agar HISKI Komisariat Luar Negeri mengembangkan kerja sama dengan beberapa universitas di Asia. Untuk keperluan tersebut ia bersedia untuk mengawal dalam merekrut anggota HISKI Komisariat Luar Negeri.   HISKI Komisariat Jember memaparkan program unggulannya, “Ngontras” (Ngobrol Metasastra), yang telah berjalan secara konsisten sebagai forum diskusi ilmiah daring dengan melibatkan akademisi dan praktisi dari berbagai daerah. Program ini dinilai berhasil membuka ruang kolaborasi dan memperluas jejaring intelektual, meskipun masih menghadapi kendala dalam aspek pendanaan dan publikasi.   Permasalahan keanggotaan juga menjadi salah satu kendala, utamanya dalam mengembangkan jumlah anggota dan kesediaan dalam melakukan aktivasi. Pendataan anggota, aktivasi keanggotaan, serta peningkatan partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi menjadi agenda penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing komisariat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan kegiatan secara berkala juga ditekankan sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel. 
        HISKI Komisariat Banyuwangi memfokuskan kegiatan pada pengembangan alih wahana sastra, termasuk tradisi lisan. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari kegiatan HISKI Komisariat Banyuwangi dengan HISKI Pusat yang mendapat dukungan dana dari Dana Indonesiana (2025) dan Bantuan Pemerintah melalui Badan Bahasa (2024).  Fokus lainnya adalah revitalisasi seni tradisi di Banyuwangi yang terancam punah. Beberapa program telah dirancang dan akan diselenggarakan secara kolaboratif dengan organisasi dan lembaha terkait, seperti Dewan Kesenian Blambangan, Masyarakat Pernaskahan Nusantara, dan Dinas Pendidikan.    Secara umum HISKI Komisariat telah memiliki kegiatan unggulan dan strategi mengatasi permasalahan internal, termasuk masalah pendanaan. Problem menonjol yang tampak adalah masalah keanggotaan yang masuk dalam bidang keorganisasian, mulai perekrutan anggota sampai aktivasi anggota.  Melalui kegiatan ini, HISKI menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dan berkembang sebagai organisasi profesi yang memfokuskan pada kajian akademik dan berperan aktif dalam membangun ekosistem kesastraan yang inklusif dan berdampak. Penguatan komisariat diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menghidupkan kegiatan sastra di tingkat lokal, sekaligus memperkuat kontribusi HISKI dalam pembangunan budaya nasional. Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam mewujudkan program besar HISKI tahun 2026, yakni memperluas jangkauan kegiatan, meningkatkan kualitas kegiatan lintas HISKI Komisariat, dan memperkuat posisi sastra sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia (nurulludfiarochmah).

Menata Ulang Respon Krisis Lingkungan

 Menata Ulang Respon Krisis Lingkungan

Emi Hidayati, Dosen Fak. Dakwah UNIIB Genteng

Krisis lingkungan global pada 2026 semakin serius, baik dari sisi dampak maupun kompleksitasnya. Pemanasan global akibat bahan bakar fosil masih menjadi isu utama, namun sering terhambat oleh politisasi. Padahal, data menunjukkan tekanan besar terhadap bumi: populasi satwa liar turun rata-rata 68% (1970–2016), sementara deforestasi menghilangkan hutan setara 300 lapangan sepak bola setiap jam. Produksi plastik melonjak dari 2 juta ton (1950) menjadi lebih dari 400 juta ton (2015), dengan 14 juta ton masuk ke laut setiap tahun dan diproyeksikan mencapai 29 juta ton pada 2040. Polusi udara menyebabkan 4,2–7 juta kematian per tahun.

Di sektor pangan, sepertiga makanan dunia (1,3 miliar ton) terbuang, meski 820 juta orang masih kelaparan. Sistem pangan menyumbang 26% emisi global, sementara 40% tanah telah terdegradasi. Krisis air juga mengancam, dengan 1,1 miliar orang kekurangan air bersih dan dua pertiga populasi dunia berisiko mengalami kelangkaan air pada 2025.

Sementara , kita sedang menyaksikan hadirnya berbagai kebijakan simbolik dari pemerintah daerah dalam merespons isu lingkungan, salah satunya ajakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersepeda ke kantor guna mengurangi emisi karbon. Secara sepintas, langkah ini terlihat baik dan menunjukkan kepedulian. Namun, jika dilihat lebih dalam, kebijakan seperti ini sering kali bersifat sesaat dan belum menyentuh akar persoalan. Krisis lingkungan yang kita hadapi jauh lebih kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak cukup dijawab melalui perubahan kosmetik, melainkan membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara berpikir masyarakat. Masalah lingkungan bukan hanya persoalan tindakan, tetapi berakar pada cara manusia memandang dan membangun relasinya dengan alam.

Selama ini, alam sering dipahami sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia—baik untuk pembangunan, investasi, maupun peningkatan pendapatan daerah. Cara berpikir ini tercermin dalam banyak kebijakan: hutan dilihat sebagai lahan produksi, laut sebagai sumber tangkapan tanpa batas, dan tanah sebagai komoditas ekonomi. Dalam kajian akademik, pendekatan ini dikenal sebagai utilitarian, namun secara sederhana dapat dipahami sebagai cara pandang “alam selama masih menguntungkan, maka boleh dimanfaatkan”.

Sebaliknya, praktik kehidupan masyarakat lokal dan adat menunjukkan cara pandang yang berbeda. Alam tidak hanya diposisikan sebagai sumber penghidupan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Terdapat nilai-nilai yang menekankan keseimbangan, saling menjaga, dan tanggung jawab antar generasi. Masyarakat tidak hanya mengambil, tetapi juga menjaga agar sumber daya tetap lestari. Hal ini tampak dalam praktik bertani yang menjaga kesuburan tanah, perlindungan sumber mata air, serta aturan adat dalam pemanfaatan hutan dan laut.

Dari sini, kita belajar bahwa keberlanjutan kehidupan tidak cukup hanya dengan mengurangi dampak, tetapi memerlukan perubahan cara berpikir—dari sekadar memanfaatkan menjadi merawat. Pertanyaannya bukan lagi “apa yang bisa kita ambil dari alam?”, tetapi “apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga alam tetap hidup?”. Pergeseran ini penting karena akan memengaruhi cara kebijakan dirancang dan dijalankan.

Menghadapi kompleksitas krisis lingkungan, kita tidak hanya membutuhkan kebijakan yang kuat, tetapi juga desain kelembagaan yang mampu mengintegrasikan berbagai sistem pengetahuan. Pengetahuan lokal sesungguhnya telah lama menyediakan contoh nyata gaya hidup yang menopang keberlanjutan. Namun, selama ini pengetahuan tersebut sering dipandang hanya sebagai pelengkap—sekadar data atau informasi yang diambil, lalu disesuaikan dengan kerangka sains modern. Kritik yang muncul menegaskan bahwa cara ini berisiko menghilangkan makna asli pengetahuan lokal, karena dipaksa masuk ke dalam kerangka yang tidak sepenuhnya sesuai.

Karena itu, diperlukan ruang bersama di tingkat daerah—ruang dialog dan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak secara setara: pemerintah, masyarakat desa, komunitas adat, akademisi, dan pelaku usaha. Dalam ruang ini, tidak ada satu perspektif yang paling dominan. Pengetahuan modern dan pengetahuan lokal berdialog secara sejajar, saling melengkapi tanpa harus saling meniadakan. Masyarakat adat tidak lagi diposisikan sebagai “informan”, tetapi sebagai ko-produsen pengetahuan dan aktor utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini menuntut perubahan desain institusi yang mampu mengatasi ketimpangan kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok marjinal. Selain itu, ruang dialog ini harus mampu mengakomodasi perbedaan cara pandang yang mungkin tidak selalu sejalan, tanpa harus memaksakan penyatuan. Ragam sistem pengetahuan dapat berjalan berdampingan—“berbeda tetapi sejajar”—saling belajar tanpa kehilangan identitasnya.

Pengetahuan lokal tidak hanya memberi solusi teknis, tetapi juga membentuk etika hubungan manusia dengan alam—berbasis memberi, timbal balik, dan tanggung jawab. Berbeda dengan cara pandang modern yang melihat alam sebagai objek untuk dimanfaatkan, masyarakat adat memandang alam sebagai bagian dari kehidupan yang harus dirawat. Sikap ini lahir dari rasa keterhubungan yang mendalam, bukan sekadar aturan. Karena itu, keberlanjutan perlu dimaknai ulang: bukan hanya untuk kesejahteraan manusia, tetapi keseimbangan seluruh kehidupan. Untuk mewujudkannya, diperlukan kelembagaan seperti konsep common asset trust atau trustee local berupa musyawarah lingkungan, yang menempatkan sumber daya alam sebagai amanah bersama lintas generasi, dengan keterlibatan aktif masyarakat lokal.

Sinergi Kemenag dan Baznas Banyuwangi Hadirkan Layanan Masjid Ramah Pemudik Berbasis Inklusivitas

 BANYUWANGI (Lensa Banayuwangi) Inisiatif Program Masjid Ramah Pemudik yang digagas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menunjukkan penguatan melalui dukungan strategis dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyuwangi, terutama dalam penyediaan sarana ibadah serta fasilitasi mobilitas bagi terapis tunanetra. Program ini secara resmi diluncurkan oleh Ipuk Fiestiandani menjelang Idulfitri sebagai bagian dari penguatan layanan keagamaan bagi masyarakat dalam momentum arus mudik.

Ketua Baznas Banyuwangi, Dwiyanto, menjelaskan bahwa keterlibatan lembaganya merupakan bentuk optimalisasi distribusi dana ZIS yang diarahkan tidak hanya pada aspek konsumtif, tetapi juga pelayanan publik berbasis masjid. Program ini diharapkan mampu memperluas manfaat zakat dalam mendukung kenyamanan musafir, sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pelayanan umat. Selain itu, Baznas juga tetap menjalankan program santunan sosial bagi kelompok rentan seperti anak yatim, lansia, dan masyarakat kurang mampu yang menjalani perawatan medis.

Implementasi program tampak nyata di Masjid Al Huda Bulusan yang berlokasi di jalur utama transportasi Ketapang–Gilimanuk. Masjid ini dikembangkan sebagai pusat layanan terpadu dengan menyediakan fasilitas istirahat, ibadah, serta layanan terapi pijat gratis yang dikelola oleh komunitas disabilitas.

Ketua Yayasan Lentera Insan (YALI), Nurhadi Windoyo, mengungkapkan bahwa layanan terapi dilaksanakan dalam dua sesi operasional, yaitu pukul 09.00–15.00 WIB dan 15.00–21.00 WIB. Setiap sesi melibatkan terapis laki-laki dan perempuan yang bekerja secara terjadwal. Menurutnya, program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemudik, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan bagi penyandang tunanetra agar dapat berkontribusi aktif dalam pelayanan sosial.

Lebih lanjut, Nurhadi menekankan pentingnya mengubah perspektif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Ia menyatakan bahwa tunanetra memiliki kapasitas multidimensional dan tidak terbatas pada satu jenis profesi tertentu. Dalam konteks ini, keterlibatan mereka dalam layanan pijat merupakan bagian dari kontribusi sosial sekaligus ekspresi kemandirian.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Chaironi Hidayat, menyampaikan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis keagamaan. Ia menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan program, terutama dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik.

Dari hasil observasi di lapangan, layanan yang disediakan di masjid tersebut mendapatkan respons positif dari para pengguna. Pemudik merasakan manfaat langsung, baik dari segi kenyamanan fisik maupun ketenangan psikologis. Interaksi antara relawan, terapis, dan masyarakat juga mencerminkan nilai-nilai inklusivitas serta solidaritas sosial yang kuat.

Dengan demikian, Program Masjid Ramah Pemudik di Banyuwangi dapat dipandang sebagai model inovasi pelayanan publik yang mengintegrasikan dimensi keagamaan, sosial, dan kemanusiaan, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara holistik.

Layanan Kesehatan Tetap Jalan Selama Libur Lebaran, Banyuwangi Siapkan Puskesmas dan Posko di Jalur Mudik

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Pemkab Banyuwangi menyediakan 10 pos kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Banyuwangi, meliputi dua terminal bus, bandara, satu stasiun (Ketapang) dan pelabuhan, masjid hingga di wilayah perbatasan selama arus mudik Lebaran 2026.

Pos kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat atau pemudik, pengemudi dan lainnya yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan itu dibuka pada 13-25 Maret 2026.

“Pada mudik lebaran tahun 2026 ini, disediakan pos kesehatan pada 10 titik, ditempatkan di kawasan yang banyak diakses warga. Kami juga sediakan di wilayah perbatasan seperti di Kalibaru, wongsorejo, hingga Paltuding Ijen,” kata Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono , Senin (16/3/2026).

Mujiono menyebutkan 10 lokasi itu, yakni Terminal Rogojampi, Terminal Gambiran, Pelabuhan Ketapang, Stasiun Ketapang, Bandara Banyuwangi, hingga di pusat Kecamatan Genteng.  

“Selain itu di Masjid Baiturrohman Kalibaru, RTH Kalibaru, Taman Sritanjung posko gabungan bersama Polresta, juga Paltuding Ijen juga kami tempatkan pos kesehatan,” jelasnya. 

Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat menambahkan layanan kesehatan yang disediakan meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, pertolongan pertama kegawatdaruratan, stabilisasi pasien sebelum rujukan, serta rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat. 

“Tenaga kesehatan yang bertugas berasal dari rumah sakit, puskesmas, klinik di Banyuwangi,” terang Amir.

Selain  layanan kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu, Banyuwangi juga menyiagakan  13 UGD rumah sakit dan 18 puskesmas rawat inap yang tetap siaga selama 24 jam. “Sehingga penanganan kegawatdaruratan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses pelayanan kesehatan selama periode libur, Dinas Kesehatan juga membuka 13 Puskesmas Rawat Jalan Siaga pada hari libur dengan jam pelayanan pukul 08.00–14.00 WIB.

“Melalui langkah ini, Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk memastikan bahwa selama periode arus mudik dan libur Lebaran, masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan responsif, serta mampu mengantisipasi berbagai potensi kejadian kegawatdaruratan di jalur perjalanan maupun di lingkungan masyarakat,” ungkap Amir. (*)

Jelang Lebaran, 211 Ribu Warga Banyuwangi Terima Bansos Pangan

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Sebanyak 211.782 warga Banyuwangi yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) telah menerima bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras dan minyak goreng dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Penyaluran bulan Maret ini merupakan tahap pertama di tahun 2026. Masing-masing keluarga penerima bantuan pangan (PBP) akan mendapatkan bantuan berupa 10 kilogram (kg) beras dan 2 liter minyak goreng untuk per bulan alokasi.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono sempat meninjau secara langsung proses pendistribusian bansos pangan di Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi pada SSenin (16/3/2026). Ia berharap bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh warga miskin.

“Bantuan ini harapannya tidak hanya memenuhi kebutuhan dapur keluarga, tetapi juga meminimalkan dampak fluktuasi harga di pasaran. Ini sangat berarti bagi masyarakat, terutama keluarga prasejahtera,” kata Mujiono. 

Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB), Puguh Setyo W, menjelaskan penyaluran kali ini adalah rapelan untuk dua bulan, yakni Februari dan Maret.

“Karena ini rapelan dua bulan, maka masing-masing PBP akan menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng,” kata Puguh, Selasa (17/3/2026).

Di Banyuwangi, bansos pangan didistribusikan melalui Bulog Kantor Cabang Banyuwangi kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

Dikatakan Kepala Bulog Cabang Banyuwangi, Dwiana Puspitasari, proses distribusi bantuan pangan sudah dimulai sejak 16 Maret dan diperkirakan rampung pada 30 April mendatang.

“Bantuan sudah kami salurkan sejak 16 Maret di beberapa kelurahan di Kecamatan Banyuwangi. Selanjutnya menyusul ke desa/kelurahan di kecamatan yang lain. Kami target 30 April bisa tuntas semua,” ujarnya.

Penyaluran bansos dilakukan berbasis desa/kelurahan. Calon penerima bantuan cukup hadir ke balai desa/kelurahan setempat sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, berupa KTP, Kartu Keluarga (KK) dan undangan.

“Kalau lansia atau sakit dan tidak bisa hadir, bisa diwakilkan oleh anggota keluarga lain dengan tetap menunjukkan dokumen lengkap seperti KTP dan KK,” kata Dwiana. (*)

Kapolresta Banyuwangi Tinjau Arus Lalu Lintas di ASDP Ketapang, Pastikan Jalur Jawa-Bali Tetap Lancar

BANYUWANGI (Lentera Sastra)  Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., melaksanakan pengecekan langsung ke Pos Pengamanan (Pos Pam) ASDP Ketapang pada Selasa (17/03/2026). Langkah ini dilakukan untuk memantau efektivitas pengamanan dan kelancaran arus lalu lintas kendaraan yang keluar masuk melalui pelabuhan penyeberangan tersebut.

Dalam kunjungannya, Kombes Pol Dr. Rofiq memeriksa kesiapsiagaan personel serta koordinasi antarinstansi di pelabuhan. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, volume kendaraan yang menuju maupun keluar dari Pulau Bali menunjukkan intensitas yang tinggi, namun tetap dalam kondisi padat lancar.

"Kami memastikan bahwa seluruh personel di Pos Pam Ketapang sigap dalam mengatur ritme kendaraan. Meski ada peningkatan volume, aliran kendaraan dari gerbang masuk hingga area parkir siap muat di dermaga terpantau bergerak konsisten tanpa hambatan berarti," ujar Kombes Pol Dr. Rofiq di lokasi.

Di sela-sela pengecekan, Kapolresta Banyuwangi memberikan pesan khusus bagi para pengguna jalan dan jasa penyeberangan "Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan menyeberang agar tetap waspada dan mengedepankan etika berkendara. Mengingat kondisi lalu lintas yang padat lancar, kami harap pengendara tetap sabar dalam antrean dan mengikuti instruksi petugas di lapangan. Pastikan dokumen perjalanan dan tiket ferry sudah siap sebelum memasuki pelabuhan demi kenyamanan bersama."(*)

Banyuwangi Siapkan 48 Masjid Ramah Pemudik

Banyuwangi (Lentera Sastra) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan  didukung Baznas Banyuwangi menyiapkan 48 masjid di berbagai titik lokasi di ruas jalan nasional dan provinsi maupun destinasi wisata jalur pemudik untuk memudahkan para pemudik selama arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah.

"Dengan adanya masjid ramah pemudik, kami berharap para pemudik dapat merasa nyaman dan aman selama perjalanan," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat Lounching Masjid Ramah Pemudik di Masjid Al Huda,Kelurahan Bulusan yang berbatasan dengan Desa Ketapang- Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Selasa (17/03/2026)

Masjid-masjid yang terlibat dalam program ini akan membuka akses selama 24 jam dan menyediakan berbagai fasilitas bagi pemudik, seperti area istirahat, tempat ibadah, fasilitas toilet yang bersih,, serta pengamanan di lingkungan masjid dan area parkir. Selain itu, tersedia pula ruang layanan kesehatan didukung puskesmas dan plus ada fasilitas pijat gratis di spot tertentu, serta penyediaan air minum hingga  kopi maupun teh dan makanan ringan gratis hingga menu berbuka. 

"Masjid memang pusat peradaban sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW, masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah rutin, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas seperti untuk mengkaji dan diskusi ragam topik kehidupan," ujar Bupati Ipuk Fiestiandani yang didampingi Ketua Baznas Drs. Dwi Yanto, M. Pd. 

Kepala Kemenag Banyuwangi Dr. H  Chaeroni Hidayat, MM mengatakan bahwa Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang terbanyak di Jawa Timur dalam menyiapkan masjid ramah pemudik. "Kami berterima kasih atas kolaborasi yang baik antara pemkab, Baznas, dan semua yang terlibat jadi ladang amal sholeh kita semua," kata Chaeroni yang alumni Ponpes Nurul Jadid Paiton yang tandai inovasi ini dengan santunan yatim dan sembako ke nenek dhuafa serta simbolis berikan bantuan peralatan ke Masjid yang ikut program dan Yayasan Aura Lentera yang koordinir pemijat tunanetra dan difabel lainnya.