LKKNU Jadi Sorotan Penguatan Keluarga Maslahah di Banyuwangi

BANYUWANGI, 10 Mei 2026— Pelantikan kepengurusan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyuwangi masa khidmat 2026–tidak hanya menjadi momentum pengukuhan jajaran syuriyah dan tanfidziyah, tetapi juga akan diikuti dengan pengukuhan berbagai lembaga yang berada di bawah naungan PCNU Banyuwangi sebagai bentuk penguatan peran organisasi dalam menjawab kebutuhan umat di berbagai sektor kehidupan. Di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, PCNU Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan organisasi yang tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ketahanan keluarga.

Salah satu lembaga yang menarik perhatian dalam pengukuhan tersebut adalah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Lembaga ini dipandang strategis karena memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Di tengah perubahan sosial yang cepat, LKKNU hadir membawa gagasan besar tentang pentingnya membangun keluarga maslahah, yakni keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, serta mampu memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

LKKNU memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan kualitas keluarga Muslim, mulai dari penguatan mental spiritual, kesehatan keluarga, hingga kesejahteraan sosial masyarakat. Program-program yang diusung juga menyentuh berbagai persoalan aktual, seperti isu kependudukan, kesehatan keluarga, pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga rentan, bimbingan pranikah, hingga konseling keluarga.

Konsep keluarga maslahah yang diusung LKKNU tidak sekadar dimaknai sebagai keluarga harmonis dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga keluarga yang mampu menjaga nilai agama, kehormatan, dan kebermanfaatan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, keberadaan lembaga ini dinilai menjadi salah satu garda penting NU dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat dari tingkat keluarga.

Dalam kepengurusan LKKNU PCNU Banyuwangi, sosok Dalilatus Saadah dipercaya sebagai ketua. Ia dikenal sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gambiran yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Selain menjadi pengurus Muslimat NU Cabang Banyuwangi, ia juga tercatat sebagai pengurus Forum Kabupaten Sehat Banyuwangi.

Kepercayaan yang diberikan kepada Dalilatus Saadah dinilai selaras dengan pengalaman dan kiprahnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya penguatan keluarga dan pembinaan perempuan di tingkat akar rumput. Kehadirannya diharapkan mampu membawa LKKNU menjadi ruang pengabdian yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, posisi wakil ketua diisi oleh Nur Anim Jauhariyah yang dikenal sebagai akademisi dan saat ini menjabat Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah (S2) di Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi. Keterlibatan akademisi dalam struktur kepengurusan LKKNU diharapkan mampu memperkuat aspek keilmuan, riset, dan pengembangan program berbasis kebutuhan masyarakat.

Di jajaran kepengurusan juga terdapat Lilikh Maslihah yang dikenal sebagai mantan Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuwangi. Pengalaman di bidang pengawasan publik dan pemberdayaan masyarakat menjadi nilai tambah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan LKKNU.

Menariknya, dalam jajaran pembina LKKNU turut bergabung dua politisi perempuan DPRD Kabupaten Banyuwangi lintas partai. Salah satunya adalah Marifatul Kamila, politisi Partai Golkar yang saat ini menjabat Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi. Sosoknya dikenal aktif dalam berbagai isu sosial, perempuan, dan kebijakan publik di tingkat legislatif.

Selain itu, terdapat pula Desi Prakasiwi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga menjabat anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Keterlibatan tokoh-tokoh perempuan dari berbagai latar belakang tersebut menunjukkan bahwa penguatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda bersama yang melampaui sekat politik.

Pelantikan dan pengukuhan lembaga-lembaga di lingkungan PCNU Banyuwangi yang akan dilaksanakan ini menjadi simbol konsolidasi organisasi menuju pengabdian yang lebih luas dan nyata di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi tokoh agama, akademisi, aktivis sosial, dan unsur legislatif, LKKNU Banyuwangi diharapkan mampu menghadirkan gerakan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memberi dampak langsung bagi kehidupan umat.

Di tengah arus zaman yang terus berubah, NU Banyuwangi tampak ingin menegaskan bahwa kekuatan organisasi bukan hanya terletak pada besarnya jamaah, melainkan pada kemampuannya menjaga kemaslahatan masyarakat mulai dari lingkup yang paling kecil: keluarga.

Lomba Dai’yah, Cerdas Cermat, dan Paduan Suara Semarakkan Harlah ke-80 Muslimat NU Banyuwangi

BANYUWANGI, (Warta Blambangan) Lomba dai’yah, cerdas cermat, dan paduan suara menjadi rangkaian kegiatan yang paling menyita perhatian dalam menyambut peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Muslimat NU Banyuwangi yang digelar di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi (UNIIB), Ahad (10/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti kader Muslimat NU dari berbagai anak cabang se-Kabupaten Banyuwangi dan berlangsung semarak dengan dukungan para suporter dari masing-masing wilayah.

Suasana penuh semangat dan kekeluargaan tampak mewarnai jalannya kegiatan sejak pagi. Tidak hanya peserta yang antusias mengikuti perlombaan, para pendukung dari Muslimat NU anak cabang juga turut memeriahkan acara dengan memberikan dukungan kepada kontingen masing-masing.

Khusus lomba dai’yah, panitia menghadirkan dewan juri yang berpengalaman di bidang dakwah, pendidikan, dan literasi. Mereka yakni Syafaat dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang juga aktif di Komite Bahasa dan Sastra DKB serta Ketua Lentera Sastra, kemudian Muh. Fauzan Anshori dari KUA Srono yang dikenal sebagai dai nasional, serta Anis Muyasaroh, guru MAN 4 Banyuwangi sekaligus pembina LPTQ Kabupaten Banyuwangi.

Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi, Achmad Turmudzi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengabdian di lingkungan Nahdlatul Ulama harus dilandasi semangat kebersamaan dan mencari keberkahan.

“Dalam organisasi tentu ada dinamika. Namun selama masih ada semangat persatuan dan kebersamaan, organisasi itu tetap kuat dan hidup,” ujarnya.

Ia berharap Muslimat NU Banyuwangi semakin solid serta mampu memperkuat kontribusi organisasi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua PC Muslimat NU Banyuwangi, Hj. Istianah, mengatakan bahwa kegiatan harlah tersebut menjadi wadah untuk menggali sekaligus mengembangkan potensi kader perempuan NU di Banyuwangi.

“Banyak kader Muslimat NU di tingkat anak cabang yang memiliki kemampuan luar biasa, khususnya dalam bidang dakwah. Kami berharap melalui kegiatan ini lahir kader-kader dai’yah yang berkualitas dan mampu menjadi penggerak di masyarakat,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Desi Prakasiwi, yang memberikan dukungan terhadap kiprah Muslimat NU dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan kegiatan sosial-keagamaan.

Selain itu, hadir pula Satriyo serta Ketua MWN-NU Kecamatan Genteng yang turut memberikan apresiasi terhadap semangat kader Muslimat NU dalam menyemarakkan Harlah ke-80.

Melalui kegiatan tersebut, Muslimat NU Banyuwangi diharapkan semakin mempererat ukhuwah antar kader sekaligus memperkuat peran perempuan NU dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Direktur Klinik Pratama KDS Rogojampi Ikuti Upacara Hardiknas 2026, Kuntulan Ewon Semarakkan Taman Blambangan

BANYUWANGI, (Lensa Banyuwangi)  Direktur Klinik Pratama dr. Didik Sulasmono (KDS), Bd. Diah Fitrianingsih, S.Keb., Ch., menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar di Taman Blambangan, Banyuwangi, Jumat (2/5/2026).

Klinik Pratama KDS yang berada di Jl. Alisakti No. 06, Gitik, Rogojampi, dikenal sebagai salah satu layanan kesehatan masyarakat di wilayah Banyuwangi selatan. Kehadiran jajaran klinik dalam agenda tersebut menunjukkan dukungan terhadap dunia pendidikan dan kemajuan generasi bangsa.

Upacara berlangsung tertib dan khidmat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebagai inspektur upacara. Turut hadir unsur Forkopimda, kepala OPD, pimpinan instansi, tokoh masyarakat, pelajar, serta ribuan warga yang memadati kawasan Taman Blambangan.

Suasana semakin meriah saat acara dilanjutkan dengan penampilan tari kolosal Kuntulan Ewon. Kesenian tradisional khas Banyuwangi itu memadukan gerakan kompak, tabuhan rebana, serta lantunan shalawat yang menggema di tengah lapangan.

Penonton semakin terpukau ketika vokalis MAN 3 Banyuwangi, Damar Aji, melantunkan shalawat dengan suara merdu dan penuh penghayatan. Penampilan tersebut sukses memikat perhatian para tamu undangan, mulai Forkopimda, kepala dinas, hingga masyarakat umum yang hadir.

Peringatan Hardiknas 2026 di Banyuwangi pun menjadi momen istimewa, karena tidak hanya meneguhkan semangat pendidikan, tetapi juga menghadirkan kekayaan budaya lokal bernuansa religius yang mendapat sambutan hangat masyarakat.

Joyokaryo Banyuwangi Pentaskan “Pandome Urip Wojiwo”, Angkat Semangat Banyuwangi 1771 di Gesibu

BANYUWANGI, (Lensa Banyuwangi) Kelompok musik Joyokaryo Banyuwangi sukses menggelar pagelaran musik dan drama bertajuk Pandome Urip Wojiwo di Gelanggang Seni dan Budaya (Gesibu) Banyuwangi, Jumat (25/4/2026). Pertunjukan yang memadukan unsur teater, musik etnik, dan narasi sejarah ini berlangsung meriah dan mendapat sambutan hangat dari ratusan penonton yang memadati lokasi acara.

Pagelaran tersebut menghadirkan dua penyanyi lintas generasi, yakni Yons DD dan Damar Adji Adyaksa. Yons DD dikenal sebagai seniman, pencipta lagu, sekaligus penyanyi terkemuka asal Banyuwangi yang konsisten melestarikan seni tradisi melalui karya-karya hibrid. Ia juga tercatat sebagai pengurus Persatuan Pencipta Lagu dan Gendhing Using (PPLP) Banyuwangi. Sementara itu, Damar Adji Adyaksa, siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyuwangi di Srono, tampil memukau dengan kualitas vokalnya yang matang meski masih berusia muda. Namanya dikenal luas melalui lagu-lagu dangdut dan musik populer.

Pagelaran ini berada di bawah binaan Elvin Hendrata, sosok seniman sekaligus penulis buku Angklung: Tabung Musik Blambangan. Karya tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam kajian musik tradisional Banyuwangi, karena mengklasifikasikan enam jenis angklung berdasarkan fungsi dan bentuknya, seperti Angklung Caruk dan Angklung Paglak. Selain itu, Elvin juga aktif membina generasi muda melalui Sanggar Seni Joyokaryo sebagai ruang belajar musik dan tari tradisional.

Mengusung semangat Banyuwangi 1771, pagelaran ini mengangkat kembali nilai-nilai perjuangan dalam Perang Bayu, yang menjadi tonggak sejarah perlawanan masyarakat Blambangan terhadap kolonialisme. Narasi tersebut dikemas dalam bentuk dramatik yang dipadukan dengan musik etnik khas Banyuwangi, menciptakan suasana pertunjukan yang sarat makna historis dan kultural.

Sejumlah tokoh seni dan budaya turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Hasan Basri bersama jajaran pengurus, perwakilan dari beberapa dinas dan instansi, serta Ketua Lentera Sastra Banyuwangi Syafaat. Selain itu, para wali murid yang anak-anaknya terlibat dalam pertunjukan juga tampak memenuhi area penonton, menambah semarak suasana.

Acara yang disponsori oleh LPDP ini berlangsung meriah dan penuh apresiasi dari publik. Para penonton tidak hanya disuguhkan hiburan, tetapi juga diajak memahami kembali nilai-nilai sejarah dan budaya Banyuwangi.

Semangat Banyuwangi 1771 yang diangkat dalam pagelaran ini dinilai sangat inspiratif. Banyuwangi yang terbentuk dari keberagaman etnik dan agama, serta posisinya yang berdekatan dengan Bali, melahirkan akulturasi budaya yang kaya. Perpaduan tersebut tercermin dalam pertunjukan yang menampilkan harmoni antara tradisi lokal dan pengaruh budaya luar, menjadikan seni sebagai jembatan persatuan.

Pagelaran Pandome Urip Wojiwo tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni, tetapi juga ruang refleksi akan pentingnya menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi. Dengan kolaborasi lintas generasi dan dukungan berbagai pihak, Joyokaryo Banyuwangi kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam pelestarian seni dan budaya daerah.

Beraksi di 6 Kecamatan, Pencuri Meteran Air Banyuwangi Akhirnya Ditangkap

BANYUWANGI (Warta Blambangan)  Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi berhasil mengungkap kasus pencurian meteran air milik PUDAM yang sempat meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi, di Mapolsek Banyuwangi Kota, Rabu (22/4/2026).

Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan satu orang pelaku berinisial P.A.A.P. (29), warga Kecamatan Songgon. Pelaku diketahui menjalankan aksinya secara mandiri dengan menyasar rumah yang ditinggal pemiliknya.

“Targetnya rumah kosong, sehingga memudahkan pelaku saat menjalankan aksinya,” ujar Kompol Lanang.

Untuk menghindari kecurigaan, pelaku menggunakan modus berpura-pura sebagai petugas resmi PUDAM. Dengan alasan pemeriksaan instalasi, pelaku membongkar meteran air yang terpasang di rumah warga.

Setelah itu, pelaku mengambil bagian dalam meteran yang mengandung logam bernilai tinggi.

“Komponen yang diambil berupa kuningan dan tembaga. Nilai kerugian ditaksir mencapai Rp71,7 juta,” jelasnya.

Kerugian tersebut dihitung berdasarkan hasil verifikasi bersama pihak PUDAM Banyuwangi.

Polisi juga mengungkap bahwa aksi pencurian ini tidak terjadi di satu lokasi saja. Pelaku tercatat beroperasi di enam kecamatan berbeda di wilayah Banyuwangi dengan pola serupa.

Saat ini, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya jaringan penadah yang menampung hasil curian tersebut.

Sejumlah barang bukti telah diamankan, termasuk alat yang digunakan untuk membongkar meteran serta sisa komponen perangkat.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana penjara. (**)

Hari Kartini, Bupati Ipuk Gelar “Rembug Perempuan” Serap Aspirasi untuk Kebijakan Pembangunan

BANYUWANGI (Warta Blambangan)  Peringatan Hari Kartini tiap 21 April, dimanfaatkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Salah satunya dengan menggelar “Rembug Perempuan” yang merupakan forum menyerap aspirasi untuk merancang kebijakan pembangunan tahun mendatang.

Kegiatan ini diikuti puluhan perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tenaga kesehatan, pelaku usaha, hingga komunitas literasi dan pendamping sosial, yang berlangsung di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwagi, Selasa (21/4/2026).

Di antaranya Penggia

t PKK Kabupaten dan Kecamatan, organisasi keagamaan Islam Aisyiyah (Muhammadiyah) dan Muslimat (Nahdatul Ulama), Perkumpulan Perempuan Katolik, Hindu dan Budha serta Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Turut hadir perwakilan Kepaka Desa dan Sekretaris Desa Perempuan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Pegiat Literasi, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Travel, Kader Posyandu, Migrant Care hingga pelaku UMKM perempuan daerah.

“Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Kami terus mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagaimana pemikiran visioner Kartini yang memperjuangkan pendidikan, kesetaraan kesempatan, dan martabat perempuan,” kata Ipuk. 

Ipuk mengatakan perempuan memiliki peran yang sangat besar, bukan hanya di keluarga, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, bahkan kepemimpinan. Forum ini untuk mendengar suara perempuan, menyerap aspirasi, dan merumuskan langkah dalam pembangunan daerah.

“Melalui rembuk ini, saya berharap lahir gagasan-gagasan segar dan solusi yang menjadikan perempuan Banyuwangi sebagai perempuan yang berdaya, mandiri, sehat, cerdas, dan sejahtera, menjadi penyangga keluarga hingga penggerak ekonomi,” harap Ipuk.

Ditambahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Suyanto Waspotondo, dalam Rembug Perempuan ini dibagi empat kelompok perwakilan perempuan dalam empat tema utama, yakni literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan serta bisnis dan ekonomi kreatif.

“Sebelumnya para perwakilan telah melakukan kunjungan ke OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) untuk mendapat  insight dan mengumpulkan materi. Lalu setiap kelompok berdiskusi dengan didampingi oleh fasilitator selanjutnya  merumuskan masukan-masukan perencanaan,” kata Suyanto.

Dalam forum tersebut muncul banyak aspirasi dari para peserta. Seperti perwakilan perempuan Zulfi Zumala dari KUPI, yang berharap ada pelatihan bagi anak dan orang tua tentang literasi digital, adanya saluran konsultasi dan pengaduan terhadap kasus kekerasan digital, mitigasi terkait kekerasan digital berbasis multi pihak.

“Untuk mendukung produktifitas perempuan kami juga mengusulkan adanya peningkatan kapasitas penggunaan medsos untuk produktivitas, pelatihan literasi keuangan dan pelatihan keamanan digital bagi perempuan,” ujar Zulfi.

Berbagai usulan lainnya juga muncul. Mulai dari pemberdayaan perempuan dengan penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi Kepala Keluarga Perempuan melalui program “Kanggo Riko” yang telah digulirkan Pemkab Banyuwangi, penguatan mental health perempuan dan anak, hotline kesehatan, pelatihan ekonomi kreatif, dan lainnya. (*)

Pemkab Banyuwangi Gratiskan PBB untuk Warga Miskin

BANYUWANGI (Warta Blambangan)  Mulai tahun ini Pemkab Banyuwangi menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk 6.836 warga miskin. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, kebijakan ini sebagai salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.

“Ada 6 ribu lebih rumah warga miskin yang akan kita gratiskan PBB-nya tahun ini. Semoga ini bisa mengurangi beban mereka,” kata Ipuk, dalam acara High Level Meeting Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Senin (20/4/2026).

Ditambahkan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Samsudin, kebijakan pembebasan PBB ini untuk warga yang masuk dalam Desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).

“Data bisa kita lihat di DTSEN, otomatis akan terdeteksi siapa yang berada di desil 1-4 dan berhak untuk mendapatkan pembebasan PBB,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab tetap melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran. Proses verifikasi dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama pemerintah desa dan kelurahan.

Bapenda mendistribusikan surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) calon sasaran ke masing-masing desa/kelurahan untuk dilakukan pengecekan di lapangan.

Jika ternyata ditemukan warga yang tidak layak menerima, akan segera dilaporkan kepada Bapenda untuk dibatalkan.

“Sebaliknya, jika ditemukan warga miskin baru yang belum terdata, bisa langsung diusulkan. Selama mereka masih berada di desil 1- 4, nantinya akan terus mendapatkan pembebasan PBB di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya. (*)