PCNU Banyuwangi Gelar Kick Off Hari Santri 2026, Siapkan Lima Agenda Penguatan Tradisi dan Kebangsaan

BANYUWANGI – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi menggelar Kick Off Hari Santri Nasional 2026 dengan mengusung tema “Menguatkan Akar Tradisi, Menjaga Keutuhan Negeri.” Sejumlah agenda telah disiapkan untuk menyemarakkan peringatan Hari Santri Nasional yang berpuncak pada 22 Oktober 2026.

Rangkaian kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang penguatan tradisi pesantren, penghormatan terhadap perjuangan para ulama, serta peneguhan peran santri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pemaparan agenda kegiatan, Ketua Panitia Hari Santri Nasional 2026 PCNU Banyuwangi, Ayyum Jakfar, menyampaikan bahwa peringatan tahun ini dikemas melalui sejumlah kegiatan yang melibatkan struktur NU, pesantren, lembaga pendidikan, masjid, dan mushala di berbagai wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut menjadi ikhtiar bersama untuk menghadirkan semangat Hari Santri secara lebih luas di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat keterlibatan warga Nahdlatul Ulama dalam menjaga tradisi keagamaan dan kebangsaan.

“Rangkaian kegiatan Hari Santri ini kami susun agar semangat santri tidak berhenti pada peringatan seremonial, tetapi hadir melalui penghormatan kepada para ulama, penguatan tradisi pesantren, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa,” demikian garis besar pesan yang disampaikan dalam pemaparan agenda kepanitiaan.

Lima Agenda Utama Hari Santri 2026

Berdasarkan jadwal yang telah disusun panitia, terdapat lima agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Santri Nasional 2026 PCNU Banyuwangi.

Pertama, ziarah makam tokoh NU lokal. Kegiatan ini dijadwalkan pada Sabtu, 17 Oktober 2026, bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1448 H. Pelaksanaannya dilakukan di masing-masing Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Kabupaten Banyuwangi.

Ziarah tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para ulama dan tokoh NU yang telah meletakkan fondasi perjuangan Nahdlatul Ulama di daerah. Melalui kegiatan ini, generasi penerus diharapkan dapat mengenali sejarah perjuangan para pendahulu sekaligus meneladani pengabdian mereka kepada agama, masyarakat, dan bangsa.

Kedua, Sarasehan Santri. Agenda ini akan dilaksanakan pada Senin, 19 Oktober 2026, bertempat di Kantor PCNU Banyuwangi. Sarasehan diharapkan menjadi ruang dialog dan refleksi mengenai posisi strategis santri dalam menghadapi perkembangan zaman, termasuk tantangan sosial, pendidikan, kebangsaan, dan kehidupan digital.

Melalui forum tersebut, semangat keilmuan pesantren diharapkan semakin terhubung dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, Kemah Santri LP Ma’arif NU. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 20–22 Oktober 2026 di Lapangan Persen, Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo.

Kemah Santri menjadi wadah pembelajaran bagi peserta didik untuk mengembangkan kemandirian, kedisiplinan, kerja sama, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap tanah air. Nilai-nilai yang tumbuh dalam tradisi pesantren diharapkan semakin kuat melalui pengalaman belajar bersama di alam terbuka.

Keempat, Istighotsah serentak. Kegiatan ini dijadwalkan pada Rabu, 21 Oktober 2026, dengan melibatkan sekolah, madrasah, masjid, dan mushala di seluruh wilayah Banyuwangi.

Istighotsah menjadi ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan Allah SWT, mendoakan keselamatan bangsa, serta memperkuat ikatan kebersamaan di tengah masyarakat. Keterlibatan berbagai lembaga pendidikan dan tempat ibadah juga diharapkan memperluas jangkauan syiar Hari Santri di tingkat akar rumput.

Kelima, Upacara Hari Santri Nasional. Sebagai puncak rangkaian kegiatan, upacara Hari Santri Nasional dijadwalkan pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Lapangan Persen, Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo. Upacara juga direncanakan berlangsung di MWCNU se-Kabupaten Banyuwangi.

Peringatan ini menjadi kesempatan untuk meneguhkan kembali kontribusi santri dan pesantren dalam perjalanan sejarah bangsa, terutama dalam menjaga kemerdekaan, merawat persatuan, serta mengembangkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Keterlibatan semua stakeholder NU dilibatkan baik pengamanan dari Banser, Pagarnusa maupun kelompok usaha atau UMKM binaan dari Lembaga Perekonomian NU Banyuwangi turut menyemarakkan kegiatan perkemahan dengan mengerahkan 500 UMKM yg tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Menguatkan Tradisi, Merawat Keutuhan Negeri

Tema Hari Santri Nasional 2026, “Menguatkan Akar Tradisi, Menjaga Keutuhan Negeri,” menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan tradisi keilmuan pesantren sekaligus memperkuat tanggung jawab kebangsaan.

Tradisi pesantren yang berpijak pada penghormatan kepada ulama, pendalaman ilmu agama, pembentukan akhlak, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan modal penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Di tengah perubahan zaman, santri juga dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat tanpa kehilangan jati diri. Kemampuan tersebut menjadi penting agar nilai-nilai pesantren tetap relevan dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan bangsa.

Melalui rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional 2026, PCNU Banyuwangi berharap semangat perjuangan para ulama dapat terus diwariskan kepada generasi muda. Keterlibatan MWCNU, lembaga pendidikan, pesantren, serta masyarakat diharapkan menjadikan peringatan Hari Santri sebagai gerakan bersama untuk memperkuat tradisi keagamaan, menumbuhkan kepedulian sosial, dan menjaga keutuhan NKRI.(HK)

PCNU Banyuwangi Mantapkan Barisan Organisasi, Teguhkan Khidmah dan Komitmen Menjaga Khittah NU

 

BANYUWANGI – Penguatan soliditas organisasi, kesinambungan kaderisasi, dan komitmen menjaga Khittah Nahdlatul Ulama menjadi perhatian utama dalam kegiatan tasyakuran, silaturahmi, dan konsolidasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Minhajut Tullab, Muncar, Kamis (15/10/2026), tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarpengurus sekaligus menyatukan langkah dalam menjalankan khidmah kepada umat.

Pertemuan ini tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan organisasi, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan penguatan komitmen seluruh elemen NU agar program yang telah dirancang dapat berjalan secara berkesinambungan.

Rais Syuriyah PCNU Banyuwangi, KH. Fahrudin Manan, menyampaikan bahwa sejumlah tahapan penting telah dilalui oleh kepengurusan, mulai dari pelantikan pengurus, Musyawarah Kerja (Musyker), hingga pelaksanaan turba melalui program NGERANDU NU ke seluruh MWC NU se-Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, pembentukan lembaga-lembaga di lingkungan PCNU menjadi bagian dari upaya memperkuat perangkat organisasi agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih terarah.

Menurutnya, kebersamaan seluruh unsur organisasi, mulai dari Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, lembaga, hingga badan otonom (Banom), perlu terus dipelihara. Silaturahmi menjadi sarana membangun kesepahaman, mempererat komunikasi, dan menumbuhkan semangat pengabdian yang sama.

Konsolidasi tersebut juga menjadi bagian dari persiapan PCNU Banyuwangi dalam menyongsong berbagai agenda organisasi, termasuk peringatan Hari Santri Nasional 2026.

Ketua PCNU: Program Harus Berjalan dan Memberi Manfaat

Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi, H. Achmad Turmudzi, menegaskan bahwa kekuatan organisasi tidak cukup diukur dari kelengkapan struktur kepengurusan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan setiap unsur menerjemahkan amanah organisasi menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi warga NU dan masyarakat.

PCNU Banyuwangi telah menyiapkan 19 lembaga sebagai perangkat pelaksana khidmah dalam berbagai bidang. Keberadaan lembaga tersebut perlu diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, serta pelaksanaan program secara optimal.

Ia juga mendorong penguatan kerja sama dengan berbagai pihak di luar organisasi. Kolaborasi dinilai penting untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan kontribusi NU dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebagai langkah memperkuat sinergi, PCNU Banyuwangi merencanakan konsolidasi akbar yang melibatkan seluruh unsur organisasi. Forum tersebut diharapkan mampu menyelaraskan program dan memperkuat kesinambungan gerakan dari tingkat cabang hingga MWC NU dan ranting.

Dengan koordinasi yang terbangun secara baik, setiap unsur organisasi diharapkan dapat bergerak searah dan saling mendukung dalam menjalankan agenda jam’iyah.

Perkuat Kaderisasi dan Tertib Organisasi

Penguatan sumber daya manusia dan tata kelola organisasi turut menjadi pembahasan penting dalam forum konsolidasi. Kaderisasi dipandang sebagai fondasi untuk menyiapkan kepemimpinan NU yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen pengabdian.

Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PDPKPNU) di tingkat MWC NU dan ranting, serta Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama (PMKNU) di tingkat PCNU dan jenjang berikutnya, menjadi bagian dari proses pembinaan kader sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan mengenai Peraturan Perkumpulan (Perkum), mekanisme pemilihan kepemimpinan perlu dijalankan sesuai aturan organisasi. Musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi pilihan utama, sedangkan mekanisme pengusulan lima calon kepada Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) dapat ditempuh apabila mufakat tidak tercapai, sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain kaderisasi dan tata kelola, penyelesaian persoalan internal juga perlu dilakukan melalui mekanisme organisasi, termasuk Majelis Tahkim sesuai kewenangannya. Langkah ini penting untuk menjaga ketertiban organisasi, menghindari konflik berkepanjangan, dan memelihara kehormatan jam’iyah.

Apel Kader NU Jawa Timur Jadi Agenda Strategis

PCNU Banyuwangi juga menaruh perhatian pada rencana Apel Kader Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan pada November 2026. Agenda tingkat Jawa Timur tersebut diproyeksikan melibatkan sekitar 35 ribu kader NU.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas kader, meneguhkan komitmen berkhidmah, serta membangun kesamaan langkah dalam mengawal perjuangan Nahdlatul Ulama.

Persiapan kegiatan membutuhkan koordinasi berjenjang, mulai dari PWNU, PCNU, MWC NU, hingga ranting. Kesiapan kader, keberlanjutan pendidikan kader, dan keterlibatan seluruh unsur organisasi menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran agenda tersebut.

Lebih dari sekadar kegiatan seremonial, apel kader diharapkan mampu menumbuhkan semangat pengabdian yang diwujudkan melalui kerja nyata dan pelayanan kepada masyarakat.

Mustasyar PCNU Tekankan Pentingnya Tahu Diri, Tahu Situasi, dan Istikamah

Mustasyar PCNU Banyuwangi, KH. Fathullah Suyuti Toha, memberikan pesan penting mengenai karakter yang perlu dimiliki oleh setiap pengurus dan kader NU. Ia menekankan tiga prinsip utama, yakni tahu diri, tahu situasi, dan istikamah.

Prinsip pertama, Rahimallahu imra’an ‘arafa qadrah nafsihi, mengandung makna bahwa Allah merahmati seseorang yang memahami kadar dirinya. Dalam kehidupan organisasi, prinsip ini mengajarkan pentingnya mengenali kapasitas, memahami tanggung jawab, dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan jam’iyah.

Prinsip kedua, Anzilin nasa manazilahum, mengajarkan pentingnya menempatkan seseorang sesuai kedudukan dan porsinya. Setiap unsur organisasi perlu saling menghormati, menghargai pengalaman, serta memahami peran masing-masing. Perbedaan kemampuan dan tanggung jawab hendaknya menjadi kekuatan yang saling melengkapi.

Adapun prinsip ketiga, Qul amantu billahi tsummastaqim, menegaskan pentingnya konsistensi setelah menyatakan keimanan kepada Allah. Istikamah dalam berkhidmah berarti menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, menjaga akhlak, dan terus memberikan manfaat bagi umat.

Ketiga prinsip tersebut menjadi pengingat bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur yang lengkap, tetapi juga oleh kedewasaan sikap, kemampuan menghargai sesama, serta keteguhan setiap pengurus dalam menjalankan tanggung jawab.

Menjaga Khittah NU dan Independensi Organisasi

Selain penguatan internal, penjagaan Khittah Nahdlatul Ulama menjadi pesan penting dalam membangun organisasi yang kokoh. NU merupakan jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk pendidikan, sosial, ekonomi, serta berbagai ikhtiar untuk kemaslahatan umat.

Khittah NU perlu menjadi pedoman dalam menentukan sikap dan arah perjuangan organisasi. Dalam konteks kehidupan politik, kepentingan pribadi maupun kelompok harus dibedakan dari kepentingan jam’iyah.

Setiap warga NU memiliki hak politik sebagai warga negara. Namun, NU sebagai organisasi harus tetap menjaga independensi agar mampu merangkul masyarakat dari berbagai latar belakang dan pilihan politik.

Menjaga independensi bukan berarti menjauh dari persoalan kebangsaan. NU tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memperjuangkan keadilan, menjaga persatuan, serta membela kepentingan masyarakat.

Karena itu, jabatan dalam organisasi harus dipahami sebagai amanah pengabdian, bukan sebagai sarana membangun kepentingan pribadi. Seluruh pengurus diharapkan mendahulukan kemaslahatan jam’iyah, menjaga persatuan jamaah, dan menjadikan Khittah NU sebagai pedoman dalam mengambil keputusan.

Konsolidasi untuk Khidmah yang Lebih Berdampak

Kegiatan tasyakuran, silaturahmi, dan konsolidasi PCNU Banyuwangi di Pondok Pesantren Minhajut Tullab, Muncar, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan roda organisasi.

Berbagai tahapan yang telah dilalui menjadi modal untuk melanjutkan kerja-kerja jam’iyah. Penguatan tata kelola, kesinambungan kaderisasi, kolaborasi antarlembaga, dan pemeliharaan kebersamaan perlu terus berjalan secara beriringan.

Pesan tentang pentingnya tahu diri, memahami situasi, dan istikamah menjadi pengingat bahwa pengabdian membutuhkan kedewasaan, ketulusan, dan konsistensi.

Dengan memperkuat koordinasi, mengoptimalkan peran lembaga, menyiapkan kader yang berkualitas, serta menjaga Khittah NU, PCNU Banyuwangi diharapkan semakin solid dalam menjalankan amanah organisasi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan organisasi bukan semata-mata kelengkapan struktur atau banyaknya agenda yang dilaksanakan, melainkan sejauh mana seluruh ikhtiar tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi warga NU, umat, dan masyarakat luas.(Kaf)

LPBHNU PCNU Banyuwangi Resmi Dilantik, Perluas Akses Keadilan hingga Akar Rumput

 

BANYUWANGI – Pengurus Cabang Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) PCNU Banyuwangi resmi dilantik pada Jumat (9/10/2026) di Aula Kantor PCNU Banyuwangi. Pelantikan ini menandai penguatan peran lembaga dalam memperluas akses keadilan, meningkatkan kesadaran hukum, serta memberikan pendampingan kepada warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

LPBHNU diharapkan mampu menjadi garda pengabdian Nahdlatul Ulama dalam menjawab berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat. Penguatan kapasitas paralegal, pendidikan hukum, pendampingan masyarakat, serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga di lingkungan PCNU Banyuwangi menjadi bagian penting dari arah kerja kepengurusan ke depan.

Pesan keagamaan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa perjuangan menegakkan keadilan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan pengabdian kepada umat. Sementara itu, Ketua PCNU Banyuwangi menekankan pentingnya profesionalisme, keberanian, dan kepedulian sosial agar LPBHNU benar-benar hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

Kiai Ahmad Qosim: Menegakkan Keadilan Merupakan Bagian dari Jihad

Katib PCNU Banyuwangi, Kiai Ahmad Qosim, dalam taujihadnya mengingatkan bahwa tugas menegakkan kebenaran dan menolong sesama harus dilandasi nilai-nilai syariat. Menurutnya, pengabdian melalui lembaga bantuan hukum memiliki dimensi ibadah ketika dijalankan untuk membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan.

Ia mengutip firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

“Yā ayyuhallażīna āmanū kūnū qawwāmīna bil-qisṭi syuhadā'a lillāh.”

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah.”

Pesan tersebut menjadi landasan etik bagi pengurus LPBHNU dalam menjalankan amanah organisasi. Pendampingan hukum harus dilakukan dengan keberpihakan pada keadilan, tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan prinsip kebenaran.

Kiai Ahmad Qosim juga menekankan bahwa membantu orang yang sedang menghadapi persoalan merupakan bentuk pengabdian yang membutuhkan kesungguhan. Karena itu, pengurus LPBHNU dituntut memiliki keberanian moral untuk membela hak-hak masyarakat melalui cara-cara yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Semangat khidmah tersebut perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Pengurus tidak cukup memahami persoalan hukum secara teoritis, tetapi juga harus mampu hadir ketika masyarakat membutuhkan penjelasan, perlindungan, dan pendampingan.

Hardian Arif Darmawan Siapkan Program Penguatan Paralegal dan Edukasi Hukum

Ketua LPBHNU PCNU Banyuwangi, Hardian Arif Darmawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya menghadapi tantangan besar dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai seorang advokat yang juga memiliki pengalaman dalam aktivitas kemahasiswaan, ia menilai LPBHNU perlu membangun sistem kerja yang profesional, terukur, dan responsif terhadap berbagai pengaduan.

Dalam pemaparannya, Hardian menyampaikan bahwa terdapat lima perkara yang menjadi perhatian LPBHNU. Salah satunya berkaitan dengan laporan dugaan penistaan agama terkait pembakaran Al-Qur'an yang telah disampaikan kepada Kapolres Banyuwangi. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat laporan tersebut disampaikan dalam forum pelantikan, pihaknya belum menerima respons dari kepolisian terkait laporan tersebut.

Menurut Hardian, persoalan itu menjadi salah satu hal yang perlu dikawal melalui mekanisme hukum yang berlaku. Setiap laporan masyarakat harus memperoleh perhatian dan penanganan sesuai prosedur, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara jelas dan bertanggung jawab.

“Bagaimana kita mengawal hukum, jangan sampai kita justru menjadi bahan candaan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan harapannya agar LPBHNU memiliki kredibilitas dan keseriusan dalam menjalankan fungsi pendampingan hukum. Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui kerja nyata, konsistensi, dan kemampuan lembaga dalam mengawal persoalan secara profesional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Hardian memaparkan enam program kerja LPBHNU PCNU Banyuwangi. Salah satu program prioritasnya adalah pendidikan dan pelatihan paralegal di tingkat bawah.

Program ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan warga dalam mengenali persoalan hukum, memahami hak dan kewajibannya, serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi masalah hukum. Keberadaan paralegal di tingkat akar rumput diharapkan mampu memperpendek jarak antara masyarakat dan layanan bantuan hukum.

LPBHNU juga merencanakan perluasan sosialisasi mengenai kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan sekolah. Edukasi tersebut penting untuk memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan korban, serta memberikan informasi tentang mekanisme pelaporan dan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.

Melalui program-program tersebut, LPBHNU berupaya membangun kesadaran hukum yang lebih kuat sekaligus menghadirkan layanan pendampingan yang mudah dijangkau masyarakat.

Ketua PCNU Banyuwangi: Hukum Harus Menjangkau Masyarakat Kecil

Ketua PCNU Banyuwangi, H. Achmad Turmudzi, menyampaikan rasa syukur atas kesediaan para pengurus untuk berkhidmah melalui Nahdlatul Ulama. Ia menilai LPBHNU memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat yang membutuhkan pemahaman, pembelaan, dan pendampingan hukum.

Menurutnya, pengabdian melalui lembaga hukum NU memiliki karakter tersendiri. Kompetensi profesional yang dimiliki para advokat perlu dipadukan dengan kepedulian sosial dan tanggung jawab organisasi untuk membantu masyarakat.

“NU ini tidak hanya mengurus persoalan agama, tetapi juga mengurusi berbagai persoalan kehidupan masyarakat, termasuk pendampingan hukum dan penegakan keadilan,” tegasnya.

H. Achmad Turmudzi menyoroti masih besarnya kebutuhan pendampingan hukum di kalangan masyarakat bawah. Keterbatasan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, prosedur hukum, dan mekanisme pembelaan kerap membuat masyarakat kesulitan ketika menghadapi persoalan.

Kondisi tersebut dapat dialami berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, warga yang tinggal di kawasan hutan, pedagang kecil, hingga kelompok masyarakat lain yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum.

Sebagai organisasi yang memiliki basis massa luas, Nahdlatul Ulama perlu memastikan bahwa keberadaan lembaganya memberikan manfaat nyata bagi warga. Dalam konteks ini, LPBHNU memiliki tanggung jawab untuk memperluas jangkauan penyuluhan, menyediakan pendampingan, dan membantu masyarakat memahami hak-hak hukumnya.

“Di sinilah LPBHNU menjalankan tugas yang mulia. Profesionalisme sebagai penegak hukum harus tetap dikedepankan, tetapi semangat pengabdian kepada umat juga harus menjadi ruh dalam menjalankan organisasi,” pesannya.

Penegasan tersebut mengandung dua hal penting. Pertama, bantuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme. Kedua, kemampuan tersebut perlu diarahkan untuk memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan hukum.

Dengan demikian, LPBHNU diharapkan menjadi ruang pengabdian yang mempertemukan keahlian hukum dengan kepedulian terhadap persoalan sosial masyarakat.

Digitalisasi Layanan dan Sinergi Antar-Lembaga Jadi Strategi Penguatan

Dalam arahannya, H. Achmad Turmudzi juga mendorong LPBHNU PCNU Banyuwangi memanfaatkan media daring sebagai sarana komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemanfaatan platform digital dapat membuka akses yang lebih luas bagi warga untuk menyampaikan pengaduan, berkonsultasi, memperoleh informasi hukum, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan.

Layanan tersebut perlu dirancang dengan memperhatikan kerahasiaan data, keamanan informasi, dan etika profesi agar masyarakat merasa aman ketika menyampaikan permasalahannya.

Selain penguatan layanan digital, Ketua PCNU Banyuwangi menekankan pentingnya membangun kolaborasi dengan lembaga lain di lingkungan NU, seperti Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), serta lembaga terkait lainnya.

Kerja sama tersebut diperlukan karena sejumlah persoalan hukum berkaitan erat dengan lingkungan pendidikan, pesantren, perlindungan anak, kekerasan seksual, dan persoalan sosial kemasyarakatan. Melalui koordinasi antarlembaga, penanganan persoalan diharapkan lebih terarah dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pemeliharaan ukhuwah Islamiyah. Persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang benar, dengan tetap menghormati hak-hak setiap pihak dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menurutnya, ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum tidak boleh menjadi penyebab mereka kehilangan hak atau mengalami kerugian dalam menghadapi persoalan.

Karena itu, LPBHNU perlu menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan memberikan pendampingan ketika mereka berhadapan dengan perkara yang membutuhkan penanganan profesional.

H. Achmad Turmudzi berharap pengurus LPBHNU PCNU Banyuwangi mampu bekerja secara proaktif, merespons pengaduan masyarakat dengan baik, serta menjaga integritas dalam setiap pelayanan. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan bantuan hukum tetap memperhatikan kewenangan, ketentuan perundang-undangan, dan batas-batas profesionalisme.

Menguatkan Khidmah NU Melalui Pendampingan Hukum

Pelantikan pengurus LPBHNU PCNU Banyuwangi menjadi langkah awal untuk memperkuat pelayanan hukum yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Tantangan yang dihadapi tidak berhenti pada penyelesaian perkara, tetapi juga mencakup peningkatan kesadaran hukum, pencegahan pelanggaran, dan penguatan kemampuan masyarakat dalam melindungi hak-haknya.

Pendidikan paralegal, penyuluhan hukum di pesantren dan sekolah, pengembangan layanan digital, serta kolaborasi antarlembaga menjadi sejumlah langkah strategis yang perlu diwujudkan secara konsisten.

Dengan dukungan tenaga profesional dan semangat pengabdian Nahdlatul Ulama, LPBHNU PCNU Banyuwangi diharapkan mampu memperluas akses keadilan hingga tingkat akar rumput.

Pada akhirnya, keberhasilan lembaga ini akan terlihat dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat nyata: semakin memahami hukum, semakin mudah mendapatkan pendampingan, dan semakin terlindungi hak-haknya ketika menghadapi persoalan hukum.(Kaf)

KBIHU Al-Haromain PCNU Banyuwangi Matangkan Program Sapa Jama’ah, Perkuat Layanan Haji hingga Tingkat MWC

 

Banyuwangi – KBIHU Al-Haromain PCNU Banyuwangi mulai memantapkan langkah penguatan pelayanan calon jama’ah haji melalui konsolidasi organisasi dan perluasan jaringan hingga tingkat kecamatan. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Gesah Bareng bersama Koordinator KBIHU Al-Haromain MWC NU se-Kabupaten Banyuwangi, Jumat (2/10/2026), bertempat di Kantor PCNU Banyuwangi.

Pertemuan tersebut menjadi forum penyamaan persepsi sekaligus perumusan langkah strategis dalam memperkuat pelayanan, pendampingan, sosialisasi, dan rekrutmen Calon Jama’ah Haji (CJH) secara berkelanjutan.

Ketua KBIHU Al-Haromain PCNU Banyuwangi, H. Herman Suyitno, M.Pd.I, menegaskan bahwa program Sapa Jamaah merupakan langkah konkret untuk memperkuat pelayanan, pendampingan, dan komunikasi antara pengurus KBIHU dengan calon jamaah haji dan umrah di seluruh wilayah Banyuwangi.

Menurutnya, KBIHU Al-Haromain harus hadir lebih dekat dengan jamaah, sejak proses pendaftaran, pembinaan manasik, hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

“Melalui program Sapa Jamaah, kami ingin memastikan bahwa jamaah mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan, informasi yang jelas, serta pembinaan yang memadai. KBIHU Al-Haromain adalah ikhtiar NU dalam mengantarkan jamaah haji dan umrah agar semakin mudah dalam menjalankan ibadah dan memperoleh kemabruran,” ungkapnya.

Ia juga berharap seluruh koordinator KBIHU Al-Haromain di tingkat MWC NU dapat bergerak bersama, membangun koordinasi yang solid, serta menjadikan pelayanan jamaah sebagai tanggung jawab bersama.

“Yang kita bangun bukan semata-mata kelembagaan, tetapi khidmah. Semangatnya adalah bagaimana warga NU yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah merasa terlayani, terbimbing, dan terayomi,” pungkasnya.

Salah satu keputusan utama dalam pertemuan tersebut adalah pelaksanaan program Sapa Jama’ah yang dijadwalkan mulai Jumat, 9 Oktober 2026, dengan pola kegiatan bergilir di wilayah MWC NU se-Kabupaten Banyuwangi.

Program ini akan dilaksanakan setiap Jumat dan Sabtu, masing-masing dengan dua sesi kegiatan, yakni pukul 13.00 WIB dan 19.00 WIB. Penjadwalan di setiap kecamatan akan dikoordinasikan oleh KBIHU Al-Haromain PCNU Banyuwangi bersama koordinator MWC.

Sapa Jama’ah, Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat

Program Sapa Jama’ah dirancang sebagai ruang silaturahmi, sosialisasi kelembagaan, edukasi haji, sekaligus dialog terbuka antara KBIHU Al-Haromain dengan masyarakat.

Kegiatan akan melibatkan Calon Jama’ah Haji, pengurus MWC NU, lembaga, badan otonom (Banom), serta pengurus ranting NU.

Materi sosialisasi difokuskan pada tiga hal utama, yakni pengenalan kelembagaan dan layanan KBIHU Al-Haromain, edukasi administrasi serta layanan perbankan haji melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), dan pendampingan pengurusan paspor bagi calon jama’ah haji.

Melalui pola tersebut, KBIHU Al-Haromain berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, informatif, dan terorganisasi, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai tahapan persiapan ibadah haji.

 Perkuat Koordinasi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Dalam aspek teknis pelaksanaan, setiap koordinator MWC diminta segera melakukan estimasi jumlah peserta untuk mendukung koordinasi kegiatan, termasuk kebutuhan konsumsi dan fasilitasi bersama BSI.

Data tersebut wajib disampaikan kepada KBIHU Al-Haromain PCNU Banyuwangi paling lambat setiap Senin pagi sebagai dasar persiapan agenda berikutnya.

Selain itu, forum juga menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi KBIHU Al-Haromain di tingkat kecamatan. Setiap koordinator MWC diminta segera membentuk kepengurusan minimal lima orang, terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara.

Pembentukan struktur tersebut diharapkan memperjelas pembagian tugas, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelayanan jama’ah berjalan secara terarah hingga tingkat kecamatan.

Rekrutmen Berkelanjutan dengan Menjaga Etika Kelembagaan

Gesah Bareng juga menegaskan bahwa gerakan KBIHU Al-Haromain tidak berhenti pada pelayanan jama’ah musim haji tahun berjalan. Sosialisasi dan rekrutmen calon jama’ah harus terus dilakukan sebagai bagian dari pembangunan kelembagaan jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya, seluruh pengurus diminta menjaga kode etik dan etika persaingan antarlembaga KBIHU. Calon jama’ah yang telah terdaftar pada KBIHU lain tidak diperkenankan ditarik secara aktif.

Apabila terdapat jama’ah yang secara sukarela menghendaki perpindahan ke KBIHU Al-Haromain, prosesnya harus dilakukan secara tertib melalui surat pernyataan bermeterai guna menjamin kejelasan administrasi dan komitmen jama’ah.

Siapkan Pengurusan Paspor Massal dan Kurikulum Manasik

Sebagai pengembangan program pelayanan, KBIHU Al-Haromain juga merencanakan pengurusan paspor secara massal untuk membantu jama’ah memenuhi kelengkapan dokumen perjalanan ibadah haji.

Program lainnya adalah sarasehan pembimbing haji internal yang melibatkan pembimbing tingkat kabupaten dan kecamatan.

Sarasehan tersebut diarahkan untuk menyusun kurikulum pembinaan manasik haji, menyamakan persepsi materi, serta membangun standar pendampingan yang terukur dan berkesinambungan.

Dengan demikian, kualitas pembinaan jama’ah di seluruh wilayah Banyuwangi diharapkan memiliki arah dan standar pelayanan yang selaras.

Ikhtiar NU Mengantarkan Jama’ah Haji dan Umrah yang Mabrur

Hasil Gesah Bareng menegaskan bahwa KBIHU Al-Haromain merupakan ikhtiar Nahdlatul Ulama dalam menghadirkan kemudahan pelayanan, pendampingan, dan pembinaan bagi jama’ah haji dan umrah.

Penguatan jaringan hingga tingkat MWC menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan yang berkelanjutan, sekaligus menyiapkan generasi jama’ah pada musim-musim haji mendatang.

Dari konsolidasi menuju aksi, KBIHU Al-Haromain PCNU Banyuwangi berkomitmen memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat profesionalitas pembimbing, dan merawat kepercayaan masyarakat.

KBIHU Al-Haromain bergerak bersama, mengantarkan jama’ah menuju kemudahan ibadah, pelayanan yang berkualitas, serta cita-cita meraih haji dan umrah yang mabrur.(HK)

Isbat Nikah Terpadu di PCNU Banyuwangi: 40 Perkara Diperiksa, Kepastian Hukum Keluarga Diperkuat

 

BANYUWANGI – Kepastian hukum atas perkawinan menjadi bagian penting dalam menjamin tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hak keluarga. Hal tersebut menjadi fokus pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di Kantor PCNU Kabupaten Banyuwangi, Jumat (14/8/2026).

Sebanyak 40 pasangan mengikuti proses persidangan yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama Banyuwangi. Persidangan dibagi dalam tiga majelis dan seluruh permohonan telah diterima serta diperiksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pengadilan Agama Banyuwangi, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, PCNU dan LKKNU Banyuwangi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BAZNAS, serta unsur kepolisian.

Pencatatan Perkawinan Memiliki Konsekuensi Hukum

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dr. Chaironi Hidayat, menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki posisi penting dalam memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami istri dan keluarga.

Ia menjelaskan, kutipan akta nikah merupakan bukti autentik bahwa perkawinan telah dicatat secara resmi. Sementara bagi perkawinan yang tidak diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, pencatatannya harus ditempuh melalui mekanisme pengesahan perkawinan atau isbat nikah di Pengadilan Agama sesuai ketentuan hukum.

“Bagi masyarakat yang pernikahannya tidak diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, pencatatannya harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Setelah memperoleh putusan pengadilan, barulah pernikahan tersebut dapat dicatatkan,” jelasnya.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak semata-mata berkaitan dengan kepemilikan buku nikah. Status perkawinan yang tercatat memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek hukum keluarga dan administrasi kependudukan.

Chaironi juga mengingatkan masyarakat agar perkawinan sejak awal dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Terkait perkawinan siri, ia menyampaikan bahwa apabila pasangan mengajukan legalitas ke KUA dan berdasarkan ketentuan harus melaksanakan akad nikah kembali, maka pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Agama Pastikan Keabsahan Perkawinan

Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Dr. Rizky Hasanah, S.Ag., M.H., menjelaskan bahwa proses isbat nikah bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan proses pemeriksaan dan penetapan hukum oleh pengadilan.

Dalam persidangan, majelis hakim memeriksa fakta-fakta perkawinan, termasuk rukun dan syarat perkawinan, wali, saksi, serta aspek lain yang berkaitan dengan ketentuan hukum dan syariat Islam.

“Dalam persidangan ini semuanya akan diteliti. Pengadilan Agama memiliki tugas untuk memeriksa apakah perkawinan tersebut memenuhi ketentuan syariat Islam atau tidak, termasuk pemeriksaan terhadap wali dan saksi,” ungkapnya.

Karena itu, setiap perkara tidak serta-merta dapat dikabulkan. Hakim tetap memiliki kewajiban memeriksa dan menilai seluruh unsur yang menjadi dasar permohonan sebelum memberikan penetapan.

Menurut Rizky, ketika permohonan dikabulkan dan telah memperoleh kekuatan hukum sesuai ketentuan, putusan tersebut menjadi dasar bagi pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang.

Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan sinergi antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dukcapil, Polresta, BAZNAS, serta LKKNU/PCNU dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

LKKNU: Hak Administrasi Adalah Bagian dari Perlindungan Warga

Ketua LKKNU Banyuwangi, Dalilatus Saadah, mengatakan LKKNU mengambil peran dalam mendampingi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam persoalan administrasi perkawinan dan kependudukan.

Pendampingan tersebut diarahkan agar masyarakat memahami prosedur dan dapat memperoleh hak administrasinya melalui jalur yang sesuai ketentuan.

Dewan Pakar LKKNU Banyuwangi, Syafaat, S.H., M.H.I., menilai Isbat Nikah Terpadu menunjukkan adanya sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah dan masyarakat sipil dalam memberikan perlindungan hukum.

“Dengan adanya pengesahan nikah yang dilaksanakan bersama Pengadilan Agama Banyuwangi, Kementerian Agama Banyuwangi, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah hadir untuk melindungi administrasi kependudukan, hak-hak privat penduduk, hak individu, serta hak kependudukan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Syafaat, legalitas perkawinan memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan keluarga. Kepastian status perkawinan berkaitan dengan administrasi kependudukan dan berbagai hak keperdataan yang melekat pada pasangan maupun anak.

PCNU: Kepastian Hukum dalam Setiap Pasangan Pernikahan Harus Dipegang

Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Banyuwangi, Akhmad Turmudzi, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak dalam kegiatan tersebut.

Ia mendoakan agar seluruh pasangan yang mengikuti Isbat Nikah Terpadu memperoleh kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Menurut Akhmad, kepastian hukum hendaknya berjalan beriringan dengan upaya membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik.

Dari Kepastian Perkawinan Menuju Kepastian Hak

Isbat Nikah Terpadu di PCNU Banyuwangi memperlihatkan bahwa persoalan perkawinan yang belum tercatat memiliki dimensi hukum dan administrasi yang tidak sederhana.

Pengadilan Agama memberikan kepastian melalui proses pemeriksaan dan penetapan hukum. Kementerian Agama menjalankan fungsi pencatatan perkawinan. Dukcapil memastikan tindak lanjut administrasi kependudukan. Sementara PCNU dan LKKNU hadir memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Dukungan BAZNAS turut memperkuat akses masyarakat kurang mampu agar persoalan ekonomi tidak menjadi hambatan dalam memperoleh pelayanan hukum.

Pada akhirnya, isbat nikah bukan sekadar upaya mendapatkan buku nikah. Ia merupakan proses hukum untuk memberikan kepastian atas status perkawinan yang pada tahap berikutnya berhubungan dengan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hak-hak keluarga.

Melalui 40 perkara yang diperiksa dalam tiga majelis tersebut, Banyuwangi kembali menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat didekatkan kepada masyarakat melalui kolaborasi antara lembaga peradilan, pemerintah, organisasi keagamaan, dan lembaga sosial.(Leony)

NGOBIS Zona 2 Dorong LPNU Banyuwangi Bangun Ekosistem Usaha dari PCNU hingga Ranting

 

BANYUWANGI – Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPNU) Banyuwangi terus mendorong penguatan kemandirian ekonomi jam’iyah melalui program NGOBIS (Ngobrol Bisnis). Kegiatan NGOBIS Zona 2 digelar di Gedung PC LP Ma’arif NU, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memetakan sekaligus membahas potensi ekonomi warga Nahdlatul Ulama di tingkat MWCNU hingga ranting. Tidak hanya berhenti pada pemetaan, NGOBIS diharapkan mampu melahirkan tindak lanjut nyata berupa pemberdayaan, pendampingan, dan pengembangan usaha yang dimiliki jam’iyah maupun jamaah NU.

Salah satu poin penting yang mengemuka dalam NGOBIS Zona 1 dan Zona 2 adalah rencana LPNU Banyuwangi untuk merintis dan membangun usaha baru di tingkat PCNU, MWCNU hingga ranting, dengan mengembangkan potensi yang telah tersedia di masing-masing wilayah.

Pengembangan usaha tersebut akan disesuaikan dengan sumber daya alam (SDA), potensi masyarakat, serta kearifan lokal masing-masing wilayah MWCNU. Setidaknya terdapat tujuh sektor yang menjadi perhatian, yakni:

1. Perdagangan dan ritel
2. Keuangan dan koperasi
3. Industri dan manufaktur
4. UMKM dan ekonomi kreatif
5. Jasa dan travel
6. Pariwisata dan properti
7. Pendidikan serta pelatihan entrepreneurship

Dengan pendekatan tersebut, setiap MWCNU diharapkan tidak harus mengembangkan jenis usaha yang sama. Potensi lokal menjadi pijakan utama sehingga usaha yang dibangun benar-benar memiliki basis sumber daya dan pasar di wilayah masing-masing.

MWCNU Minta Ada Tindak Lanjut Nyata

Forum NGOBIS juga menghasilkan harapan agar kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai ruang diskusi. MWCNU se-Banyuwangi berharap adanya aksi nyata dalam pemberdayaan, pendampingan, dan pengembangan bisnis yang telah dimiliki MWCNU, baik secara kelembagaan maupun usaha yang berkembang di tengah jamaah.

PCNU melalui LPNU diharapkan dapat mengawal komitmen bersama tersebut, mulai dari membangun sistem manajemen yang profesional, pembinaan secara berkala, hingga penyusunan roadmap UMKM dan usaha yang ada di masing-masing wilayah MWCNU.

“MWCNU membutuhkan campur tangan PCNU melalui program kerja LPNU yang ada. Bukan hanya memberikan motivasi, tetapi juga bagaimana potensi usaha yang sudah ada bisa dikawal, didampingi dan dikembangkan secara berkelanjutan,” menjadi salah satu harapan yang mengemuka dalam forum tersebut.

Pendampingan yang terstruktur dinilai penting agar usaha warga NU tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya pemetaan dan roadmap yang jelas, potensi usaha di tingkat jamaah dapat dihubungkan dengan jaringan ekonomi jam’iyah dari tingkat ranting, MWCNU hingga PCNU.

Sekretaris PCNU Tekankan Komitmen Bersama

Sekretaris PCNU Banyuwangi, H. Bisri Musthofa, turut memberikan penekanan pentingnya membangun gerakan ekonomi NU secara terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, penguatan ekonomi tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi potensi. Diperlukan keseriusan bersama untuk memastikan potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi warga dan organisasi.

Sementara itu, Ketua PC LPNU Banyuwangi, Syafroni, menyampaikan harapan besar agar NGOBIS menjadi langkah awal untuk memperkuat jejaring ekonomi NU di Banyuwangi.

Ia berharap hasil diskusi di Zona 1 dan Zona 2 dapat diterjemahkan ke dalam program yang konkret, terutama dalam hal pendampingan, penguatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan jaringan pasar, serta pembentukan usaha baru berbasis potensi lokal.

“Harapannya, NGOBIS tidak berhenti pada ngobrol bisnis. Setelah pemetaan, harus ada tindak lanjut yang nyata. Potensi yang dimiliki MWCNU dan jamaah harus kita dampingi agar berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas,” demikian semangat yang dibawa LPNU Banyuwangi.

Program ini diharapkan menjadi bagian dari langkah PCNU Banyuwangi dalam membangun kemandirian ekonomi jam’iyah, sekaligus membuka ruang kolaborasi antara PCNU, MWCNU, ranting, pelaku UMKM, jamaah, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, NGOBIS tidak sekadar menjadi forum bertukar gagasan, tetapi diharapkan menjadi pintu masuk lahirnya ekosistem bisnis NU Banyuwangi yang tumbuh dari bawah, berbasis potensi lokal, dikelola secara profesional, dan dikawal secara berkelanjutan.(HK)

KBIHU Al Haromain Kembali Bergema, Siap Bimbing Jamaah Haji dan Umrah 2027

 

BANYUWANGI – Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al Haromain PCNU Banyuwangi kembali diaktifkan. Kehadiran kembali KBIHU yang berada di bawah naungan PCNU Banyuwangi ini menjadi bagian dari penguatan pelayanan kepada warga Nahdliyyin dalam mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Pengaktifan kembali KBIHU Al Haromain merupakan tindak lanjut dari amanat Konferensi Cabang (Konfercab) dan Musyawarah Kerja Cabang (Musykercab) NU Banyuwangi tahun 2026. PCNU Banyuwangi mulai menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari struktur kepengurusan, administrasi, hingga program kerja KBIHU.

PCNU Banyuwangi menunjuk H. Herman Suyitno sebagai Ketua KBIHU Al Haromain pada 29 Juli 2026 di Kantor PCNU Banyuwangi. Setelah menerima amanah tersebut, jajaran KBIHU langsung bergerak melakukan konsolidasi dan silaturahmi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan bimbingan ibadah haji dan umrah.

Salah satunya dilakukan pada Senin (3/8/2026) dengan bersilaturahmi ke Kantor Kementerian Haji Kabupaten Banyuwangi. H. Herman Suyitno bersama jajaran KBIHU Al Haromain diterima oleh Kasubbag TU Kementerian Haji Kabupaten Banyuwangi, Imam Mustakim.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran KBIHU Al Haromain menyampaikan bahwa lembaga bimbingan haji dan umrah milik PCNU Banyuwangi tersebut telah kembali aktif dan mulai mempersiapkan berbagai program pelayanan serta pembinaan jamaah.

“Keaktifan KBIHU Al Haromain ini merupakan amanat organisasi dalam memberikan pelayanan ibadah haji dan umrah bagi warga Nahdliyyin se-Kabupaten Banyuwangi,” jelas H. Herman Suyitno.

Menurutnya, KBIHU Al Haromain tidak sekadar hadir sebagai lembaga bimbingan, tetapi diharapkan menjadi ruang pelayanan yang membantu calon jamaah memahami rangkaian ibadah haji dan umrah secara utuh, baik dari aspek manasik, kesiapan mental, maupun pendampingan selama proses persiapan.

Karena itu, KBIHU Al Haromain mulai menyiapkan program bimbingan yang diarahkan untuk calon jamaah haji dan umrah tahun 2027, dengan mengedepankan pembinaan yang sistematis, pelayanan yang profesional, serta pendekatan ke-NU-an.

Sementara itu, pihak Kementerian Haji Kabupaten Banyuwangi menyambut baik silaturahmi tersebut. Aktifnya kembali KBIHU Al Haromain dinilai menjadi kabar positif setelah beberapa tahun terakhir tidak menjalankan aktivitas secara optimal.

Dengan diaktifkannya kembali KBIHU Al Haromain, PCNU Banyuwangi berharap lembaga tersebut dapat menjadi salah satu instrumen pelayanan umat, khususnya dalam membantu masyarakat Banyuwangi mempersiapkan ibadah haji dan umrah secara lebih baik.

KBIHU Al Haromain PCNU Banyuwangi kini bersiap kembali hadir di tengah masyarakat—membimbing, mendampingi, dan menguatkan calon tamu-tamu Allah menuju perjalanan ibadah yang lebih siap, tertib, dan bermakna.(Tim)