LKKNU Banyuwangi Jajaki Kolaborasi dengan Dinsos PPKB untuk Penguatan Ketahanan Keluarga

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Banyuwangi terus memperluas kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka memperkuat program kemaslahatan keluarga. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui audiensi dan silaturahim dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Banyuwangi, Senin (8/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di kantor Dinsos PPKB tersebut menjadi forum koordinasi awal untuk membangun kerja sama dalam bidang ketahanan keluarga, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Delegasi LKKNU Banyuwangi yang dipimpin Ketua LKKNU, Dalilatus Saadah, diterima oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Luqman Al Hakim serta Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Rahmanto.

Dalam pertemuan tersebut, Dalilatus Saadah menjelaskan bahwa penguatan keluarga menjadi salah satu fokus utama program kerja LKKNU. Menurutnya, keluarga yang kokoh dan berkualitas merupakan pondasi penting dalam membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

Karena itu, pihaknya memandang perlu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah agar berbagai program pemberdayaan keluarga dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Ketahanan keluarga tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi berbagai elemen, termasuk pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, agar upaya pendampingan keluarga dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Audiensi tersebut juga membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama, mulai dari upaya menekan angka kematian ibu dan anak, peningkatan literasi kesehatan keluarga, penguatan pendidikan pranikah, hingga pencegahan perkawinan usia anak.

LKKNU menilai bahwa pembinaan terhadap calon pengantin memiliki peran penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Melalui pendampingan yang tepat, pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga diharapkan memiliki kesiapan yang memadai dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, maupun spiritual.

Pihak Dinsos PPKB menyambut positif berbagai gagasan yang disampaikan LKKNU. Menurut mereka, organisasi kemasyarakatan memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput, terutama dalam program edukasi dan pendampingan keluarga.

Dalam diskusi tersebut juga muncul peluang kerja sama dalam program pendampingan calon pengantin yang dapat dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Program tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen pencegahan berbagai persoalan keluarga sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak awal pembentukan rumah tangga.

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Setyo Puguh Widodo, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan LKKNU Banyuwangi. Ia menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga di tengah masyarakat.

“Kami menyambut baik silaturahim dan komunikasi yang dibangun LKKNU Banyuwangi. Pada prinsipnya, kami siap bekerja sama dalam berbagai program yang mendukung penguatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Dewan Pakar LKKNU Banyuwangi Syafaat, Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Imam Muklis, Wakil Ketua LKKNU Syaiful Karim, serta sejumlah pengurus lainnya.

Melalui pertemuan ini, LKKNU Banyuwangi dan Dinsos PPKB berharap dapat membangun pola kerja sama yang berkelanjutan dalam menghadirkan program-program pemberdayaan keluarga yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan keluarga yang tangguh, sejahtera, dan berdaya di Kabupaten Banyuwangi.

LKKNU Banyuwangi Perkuat Sinergi dengan Dispendukcapil untuk Mendukung Penyelesaian Administrasi Kependudukan Warga

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) PCNU Banyuwangi masa khidmat 2026–2031 menjalin sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Banyuwangi melalui audiensi dan silaturahim yang berlangsung di Kantor Dispendukcapil Banyuwangi, Senin (8/6/2026).

Rombongan LKKNU Banyuwangi diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispendukcapil Banyuwangi, H. Saifudin, S.H., M.M. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi untuk membantu masyarakat, khususnya dalam penyelesaian berbagai persoalan administrasi kependudukan yang masih banyak ditemukan di lapangan.

Dalam sambutannya, H. Saifudin menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan jajaran LKKNU Banyuwangi. Menurutnya, kemitraan antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih atas silaturahim yang dilakukan LKKNU Banyuwangi. Semoga pertemuan ini menjadi awal kerja sama yang baik dalam membantu masyarakat, khususnya terkait layanan administrasi kependudukan,” ujarnya.

Ketua LKKNU Banyuwangi, Dalilatus Saadah, menjelaskan bahwa sejumlah program yang akan dijalankan lembaganya memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan administrasi kependudukan. Dalam berbagai kegiatan pendampingan masyarakat, pihaknya masih menemukan sejumlah kendala, terutama terkait ketidaksesuaian data identitas pada dokumen kependudukan.

Menurutnya, perbedaan data antara akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya kerap menimbulkan hambatan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Oleh karena itu, LKKNU memandang perlu membangun koordinasi yang lebih intensif dengan Dispendukcapil agar masyarakat memperoleh solusi yang tepat dan sesuai ketentuan.

“Permasalahan administrasi kependudukan masih menjadi salah satu persoalan yang sering ditemui di tengah masyarakat. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat membantu warga memperoleh pendampingan dan penyelesaian yang lebih cepat,” kata Dalilatus Saadah.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga LKKNU Banyuwangi, H. Imam Muklis, S.Ag., M.H.I., yang juga menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Wongsorejo, mengungkapkan bahwa persoalan administrasi kependudukan kerap muncul dalam proses pencatatan pernikahan.

Ia menjelaskan, ketidaksesuaian data antara akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, maupun dokumen administrasi lainnya sering menjadi kendala bagi calon pengantin dalam memenuhi persyaratan administrasi.

“Beberapa kasus yang kami temukan terjadi saat calon pengantin akan melangsungkan pernikahan. Data yang tercantum dalam dokumen kependudukan tidak selalu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Situasi ini memerlukan edukasi dan pendampingan agar masyarakat dapat menyelesaikan persoalan tersebut sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, H. Saifudin menegaskan bahwa sebagian besar persoalan administrasi kependudukan sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme pelayanan yang tersedia di Dispendukcapil. Karena itu, ia berharap LKKNU dapat berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan informasi sekaligus pendampingan kepada masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi dapat diwujudkan melalui program pelayanan jemput bola maupun pendampingan administrasi bagi warga yang mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan.

“LKKNU dapat menjadi mitra strategis dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal. Kami siap berkolaborasi agar berbagai persoalan administrasi kependudukan dapat diselesaikan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua LKKNU Banyuwangi H. Saiful Karim, S.Ag., M.Pd.I., Sekretaris LKKNU Banyuwangi Dr. Nur Anim Jauhariyah, serta sejumlah pengurus lainnya.

Dalam waktu dekat, LKKNU Banyuwangi berencana melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang salah satu fokus utamanya adalah pendampingan penyelesaian persoalan administrasi kependudukan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi maupun kendala dalam mengurus dokumen secara mandiri.

Melalui kolaborasi antara Dispendukcapil dan LKKNU Banyuwangi, diharapkan berbagai persoalan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyuwangi dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Sinergi tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat. (dll)

H. Nanang Mustain, S.Ag., M.M. Terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah MWC NU Kecamatan Kalipuro

Banyuwangi (Warta Blambangan) Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Kalipuro berlangsung khidmat, dinamis, dan penuh semangat ukhuwah Islamiyah. Forum permusyawaratan tertinggi warga Nahdlatul Ulama di tingkat kecamatan tersebut akhirnya menetapkan Ustadz Abdul Ghani sebagai Rais Syuriah dan Nanang Musta’in sebagai Ketua Tanfidziyah MWCNU Kalipuro masa khidmat 2026–2031.

Konferensi yang diselenggarakan pada Sabtu (6/6/2026) di Pondok Pesantren Nurul Khoiroh, Dusun Pekarangan, Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro, menjadi momentum penting bagi warga Nahdliyin dalam memperkuat konsolidasi jam’iyah sekaligus melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari utusan ranting, badan otonom, lembaga, serta para tokoh NU se-Kecamatan Kalipuro.

Dengan mengusung semangat musyawarah dan nilai-nilai ahlussunnah wal jamaah, seluruh rangkaian sidang konferensi berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan. Sebanyak 30 ranting NU hadir dalam forum, meskipun satu ranting belum dapat mengikuti proses pemilihan karena belum melaksanakan musyawarah ranting.

Pada tahapan pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk menentukan Rais Syuriah, forum berhasil menjaring 20 nama tokoh yang memperoleh dukungan peserta. Setelah melalui proses tabulasi dan penyaringan, mengerucut lima nama dengan perolehan dukungan tertinggi, yakni Abdul Ghani, Agus Idrus, Gus Nardho, Hariri, dan KH Abdul Majid.

Kelima tokoh tersebut kemudian bermusyawarah dalam forum AHWA. Dengan mengedepankan kebijaksanaan dan semangat mencari kemaslahatan bersama, forum sepakat mempercayakan amanah Rais Syuriah MWCNU Kalipuro kepada Ustadz Abdul Ghani.

Sementara itu, proses pemilihan Ketua Tanfidziyah berlangsung tidak kalah menarik. Dalam sidang pleno pembahasan tata tertib konferensi, peserta menyepakati bahwa bakal calon Ketua Tanfidziyah harus memperoleh dukungan minimal 15 suara agar dapat ditetapkan sebagai calon.

Hasil pemungutan suara menunjukkan Nanang Musta’in memperoleh 18 suara, sedangkan Nanang Rojik memperoleh 11 suara. Dengan hanya satu kandidat yang memenuhi ambang batas dukungan, Nanang Musta’in kemudian ditetapkan sebagai Ketua Tanfidziyah MWCNU Kalipuro secara aklamasi.

Pimpinan sidang konferensi, H. Guntur Al Badri yang mewakili PCNU Banyuwangi, menyampaikan apresiasi atas kedewasaan seluruh peserta dalam mengikuti proses demokrasi organisasi. Menurutnya, perbedaan pilihan yang muncul selama konferensi merupakan bagian dari dinamika yang sehat dalam tubuh Nahdlatul Ulama.

“Proses yang demokratis ini merupakan cerminan kedewasaan berorganisasi di dalam wadah Nahdlatul Ulama. Perbedaan pandangan dapat dikelola dengan musyawarah sehingga melahirkan keputusan yang diterima bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PCNU Banyuwangi, H. Nasir Basrawi, dalam arahannya menekankan pentingnya kaderisasi sebagai ruh keberlangsungan organisasi. Ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi NU pada masa mendatang semakin kompleks sehingga membutuhkan kader-kader yang memiliki keteguhan dalam menjaga tradisi sekaligus kecakapan dalam menjawab perkembangan zaman.

“Kaderisasi harus terus dilakukan. Tantangan NU ke depan tidak sederhana dalam merawat tradisi sekaligus mengukir peradaban sesuai perkembangan zaman,” pesannya.

Ketua PCNU Banyuwangi, , yang hadir secara langsung dalam konferensi tersebut, menyampaikan harapan agar kepengurusan baru mampu menghadirkan energi baru bagi kemajuan organisasi. Menurutnya, Kalipuro memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara terarah untuk kemanfaatan umat dan kemajuan jam’iyah.

“MWCNU Kalipuro memiliki potensi besar. Tinggal bagaimana seluruh stakeholder NU bergerak cepat, menyusun langkah strategis, dan bersinergi dalam menjalankan misi organisasi serta program-program yang memberi manfaat nyata bagi umat,” tegasnya.

Konferensi MWCNU Kalipuro tahun 2026 ini tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepemimpinan, melainkan juga menjadi ikhtiar bersama dalam meneguhkan khidmah Nahdlatul Ulama di tengah masyarakat. Duet kepemimpinan Abdul Ghani dan Nanang Musta’in diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas kaderisasi, serta menghadirkan program-program keagamaan, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Semangat musyawarah yang mewarnai seluruh rangkaian konferensi menjadi bukti bahwa tradisi NU tetap terjaga dengan baik; berkompetisi dalam kebaikan, bermusyawarah dengan hikmah, dan kembali bersatu dalam satu barisan demi terwujudnya kemaslahatan umat, kejayaan jam’iyah, serta keberkahan bagi bangsa dan negara. (hkl)

325 Pasangan Menikah Serentak di Banyuwangi pada Jumat Pon dianggap Hari Baik Bagi Suku Osing untuk Akad Nikah

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Sebanyak 325 pasangan pengantin melangsungkan akad nikah secara serentak di berbagai wilayah Kabupaten Banyuwangi pada Jumat (5/6/2026). Tanggal yang bertepatan dengan Jumat Pon dalam kalender Jawa ini menjadi salah satu hari paling sibuk bagi jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) di Banyuwangi sepanjang tahun 2026.

Fenomena membludaknya pelaksanaan pernikahan tersebut tidak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap nilai keberkahan yang melekat pada Jumat Pon. Dalam tradisi Jawa, kombinasi hari dan pasaran tersebut diyakini sebagai waktu yang baik untuk memulai kehidupan rumah tangga karena melambangkan keharmonisan, kemakmuran, dan keberlangsungan keluarga.

Dari perspektif Islam, hari Jumat juga memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Hari yang dikenal sebagai Sayyidul Ayyam atau rajanya hari itu diyakini sebagai waktu yang penuh keberkahan untuk melaksanakan berbagai ibadah, termasuk akad nikah yang merupakan bagian dari penyempurnaan agama dan ikhtiar membangun keluarga sakinah.

Berdasarkan data pelaksanaan nikah yang tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, KUA Kecamatan Rogojampi mencatat jumlah pelayanan tertinggi dengan 39 akad nikah dalam sehari. Posisi berikutnya ditempati KUA Srono dengan 28 pasangan, disusul KUA Muncar sebanyak 25 pasangan dan KUA Singojuruh sebanyak 23 pasangan.

Sementara itu, wilayah lain juga mencatat angka yang cukup tinggi, di antaranya Kabat 21 pasangan, Cluring dan Genteng masing-masing 13 pasangan, Gambiran, Songgon, dan Glenmore masing-masing 12 pasangan, serta Glagah sebanyak 11 pasangan.

Di tengah padatnya jadwal pelayanan pernikahan tersebut, terdapat salah satu akad nikah yang menarik perhatian di Kecamatan Srono. Salah satu mempelai diketahui merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.

Prosesi akad nikah pasangan tersebut berlangsung khidmat dengan menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Chaironi Hidayat, sebagai saksi nikah dan menyampaika khutbah nikah. Kehadiran orang nomor satu di lingkungan Kemenag Banyuwangi itu menjadi bentuk perhatian sekaligus doa bagi pasangan yang memulai kehidupan baru.

Pelaksanaan dan pengawasan akad nikah dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan Srono, Moh. Fauzan Anshori. Selain menjalankan tugas sebagai penghulu, Fauzan juga dikenal sebagai dai yang aktif di masyarakat serta menjabat sebagai Biro Keuangan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Cabang Banyuwangi.

Tingginya angka pernikahan pada Jumat Pon menunjukkan bahwa tradisi budaya lokal dan nilai-nilai keagamaan masih menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat Banyuwangi dalam menentukan momentum sakral pernikahan. Meski harus melayani ratusan pasangan dalam satu hari, jajaran KUA di berbagai kecamatan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik agar seluruh prosesi akad nikah berlangsung tertib, lancar, dan penuh khidmat.

Momentum ini sekaligus menjadi gambaran bahwa semangat membangun keluarga yang sah dan berkah masih terus tumbuh di tengah masyarakat Banyuwangi, menjadikan Jumat Pon 5 Juni 2026 sebagai hari istimewa bagi ratusan pasangan yang memulai lembaran baru kehidupan mereka. (dll)

PCNU Banyuwangi Perkuat Sinergi Lembaga, Fokuskan Program untuk Kebutuhan Warga Nahdliyin

Banyuwangi (Warta Blambangan) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi mulai memperkuat konsolidasi internal dengan menghimpun seluruh lembaga yang berada di bawah naungannya. Langkah ini dilakukan untuk menyamakan visi, memperkuat koordinasi, serta menyusun arah program kerja yang lebih terintegrasi dan berdampak langsung bagi warga Nahdliyin.

Pertemuan yang digelar pada Kamis (4/6/2026) tersebut menjadi momentum awal bagi PCNU Banyuwangi dalam membangun sinergi antarlembaga guna memastikan setiap program organisasi berjalan lebih efektif, terencana, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Saat ini, sekitar 17 lembaga di lingkungan PCNU Banyuwangi telah menyatakan kesiapan untuk menjalankan berbagai program strategis sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Bahkan, beberapa di antaranya telah lebih dulu melaksanakan kegiatan kelembagaan sebagai bentuk komitmen dalam menggerakkan roda organisasi.

Selain membahas program kerja, sejumlah lembaga juga tengah mempersiapkan proses pengukuhan kepengurusan. Mekanismenya beragam, mulai dari pengukuhan yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing lembaga hingga pengukuhan bersama yang akan difasilitasi oleh PCNU Banyuwangi.

Dalam kesempatan tersebut, Rois Syuriah PCNU Banyuwangi, KH Fahrudin Manan, menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai, tantangan umat yang semakin kompleks menuntut adanya sistem organisasi yang kuat agar setiap amanah dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan tujuan perjuangan Nahdlatul Ulama.

Menurutnya, keberadaan lembaga yang aktif menjadi salah satu indikator hidup dan bergeraknya organisasi. Karena itu, setiap unsur di lingkungan NU perlu terus mengembangkan peran dan kontribusinya bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua PCNU Banyuwangi, H. Akhmad Turmudzi, menggambarkan pengelolaan organisasi layaknya sebuah orkestra. Dalam sebuah orkestra, setiap pemain memiliki kemampuan dan peran yang berbeda, namun semuanya bekerja menuju satu tujuan yang sama, yakni menghasilkan harmoni yang bermanfaat bagi banyak orang.

Ia menjelaskan bahwa setiap lembaga harus menjalankan tugas sesuai kompetensi yang dimiliki agar program yang dilaksanakan dapat memberikan hasil maksimal. Menurutnya, bidang-bidang strategis seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial harus dikelola oleh sumber daya yang memiliki kapasitas dan keahlian yang relevan.

Turmudzi juga menegaskan bahwa PCNU Banyuwangi memberikan ruang yang luas kepada setiap lembaga untuk menentukan pola kerja, strategi pengembangan organisasi, hingga mekanisme pengukuhan kepengurusan. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah serta ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi antarlembaga ini, PCNU Banyuwangi berharap seluruh perangkat organisasi dapat berperan lebih optimal sebagai penggerak program keumatan. Dengan demikian, kehadiran NU di tengah masyarakat tidak hanya semakin kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi warga Banyuwangi dan khususnya komunitas Nahdliyin. (hkl)

JAMBORE LANSIA PERDANA AKAN DIGELAR DI BANYUWANGI TAHUN DEPAN

 

Foto Bersama Peserta Rembuk Lansia 2026

BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi bersiap mengukir sejarah dengan rencana penyelenggaraan Jambore Lansia perdana. Kegiatan yang mengadopsi semangat kepramukaan ini diusulkan dalam Rembug Lansia 2026 yang berlangsung di D’Gentong Café, selatan Stasiun Banyuwangi Kota, Rabu (3/6/2026).

Acara yang berlangsung penuh keakraban dan diselingi senda gurau tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi berbasis aktivitas lansia, antara lain LVRI, PEPABRI, Perkumpulan Gotong Royong 45, JRKBB, Sanggar Merah Putih 45, PWRI, KOSTI, serta beberapa organisasi lainnya.

Data Lansia Capai 17 Persen Populasi

Berdasarkan data yang dipaparkan, angka harapan hidup Kabupaten Banyuwangi mencapai 74 tahun—melampaui Yogyakarta—dengan populasi lansia mencapai 17 persen dari total penduduk, di atas rata-rata nasional.

Kepala Daerah yang baru dilantik, Sekda Yayan, menekankan bahwa fase lanjut usia adalah masa depan yang pasti dialami semua orang. "Kebijakan itu seperti lukisan. Ia indah jika semua orang yang memandangnya merasa nyaman. Jika belum nyaman, berarti lukisannya belum selesai," ujarnya dalam sambutan.

Usulan Konkret untuk Kesejahteraan Lansia

Ibu Peni Handayani, mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 yang menjadi narasumber utama, memaparkan sejumlah usulan strategis:

1. Jambore Lansia – Rekreasi kolektif ala Pramuka di lapangan terbuka sebagai terobosan nasional
2. Revitalisasi Gedung Juang – Penurunan pagar tembok agar lebih ramah lansia, serta optimalisasi sebagai pusat kegiatan senior
3. Posyandu dan Latihan Terapi Kesehatan – Layanan medis rutin dan terapi kebugaran
4. Dapur LVRI – Dukungan nutrisi dan logistik bagi lansia
5. Ngopi Subuh Bersama Senior – Kegiatan sosial yang inklusif

 

Perwakilan dari PEPABRI

Atasi Tumpang Tindih Bantuan, Data Harus Dibersihkan

Salah satu temuan krusial dalam diskusi adalah adanya ketimpangan distribusi bantuan. Sejumlah oknum disebut menerima manfaat dari beberapa program sekaligus (tumpang tindih), sementara warga lain di sekitarnya tidak mendapat bantuan sama sekali.

Untuk mengatasi hal ini, Bappeda diminta melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap program dan anggaran dari berbagai organisasi, baik pemerintah daerah maupun swasta. Validasi ulang data di tingkat RT menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.

 

Konsep "Lansia Peduli"

Para peserta sepakat membangun ekosistem "Lansia Peduli" yang mengintegrasikan peran pemerintah daerah dengan kepedulian lingkungan tingkat RT. Lansia didorong aktif melaporkan kondisi tetangga di sekitarnya yang membutuhkan bantuan, dengan mekanisme berjenjang dari RT hingga kabupaten.

Sambutan Sekda Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Tantangan Anggaran dan Infrastruktur

Sekda Yayan juga mengungkapkan tantangan fiskal yang dihadapi: dana transfer dari pusat berkurang Rp 665 miliar, sementara Banyuwangi memiliki jalan terpanjang sepanjang 2.800 km dengan tingkat kerusakan 20 persen per tahun. Biaya overlay aspal mencapai Rp1 miliar per kilometer.

Meski demikian, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terus melanjutkan inovasi manajemen talenta bagi 15.000 ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

Aktivitas Menarik Di Penghujung Acara

Rembug Lansia ditutup dengan kegiatan ramah lingkungan, yakni pembuatan produk ecoprint dan pembuatan jajanan lepet yang melibatkan seni merangkai janur. Acara kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama menyantap hidangan khas Banyuwangi: Nasi Tempong, Pelasan, dan sayur kelor yang sehat dan lezat.

Langkah Selanjutnya

Panitia yang dikoordinasikan Mbak Lusi dan tim diharapkan segera menyusun rencana tindak lanjut untuk Jambore Lansia yang rencananya digelar tahun depan. Bappeda juga diminta segera menghubungi masing-masing organisasi untuk mendata anggaran dan daftar penerima manfaat yang telah tercover.

Pemerintah daerah pun berkomitmen menindaklanjuti permohonan tertulis mengenai penyesuaian pagar tembok di Gedung Juang agar lebih representatif dan nyaman bagi para lansia. (AW)

Kegiatan membuat produk ramah lingkungan - Eco Printing

Silaturahmi LKNU ke Kemenag Banyuwangi, Bahas Binwin, Penguatan Kesehatan di Madrasah dan Pesantren

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Semangat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat menjadi tema utama dalam pertemuan antara Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Banyuwangi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Rabu (3/6/2026). Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung di ruang meeting Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.

Rombongan LKNU Banyuwangi dipimpin oleh Ketua LKNU, dr. Sabit Purnomo, dan disambut langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dr. Chaironi Hidayat, S.Ag., M.M.

Dalam kesempatan tersebut, Chaironi Hidayat menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan yang dilakukan pengurus LKNU. Menurutnya, terdapat sejumlah program yang dapat dikembangkan secara bersama-sama untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan.

“Kami melihat banyak peluang kerja sama yang dapat diwujudkan. Di antaranya penguatan Usaha Kesehatan Madrasah (UKM), pembinaan kesehatan di pesantren, serta dukungan LKNU dalam kegiatan bimbingan perkawinan, terutama terkait kesehatan reproduksi,” ungkapnya.

Chaironi menilai kesehatan tidak hanya menjadi urusan sektor medis semata, tetapi juga bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan keagamaan, menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Ketua LKNU Banyuwangi, dr. Sabit Purnomo, menyambut baik peluang sinergi tersebut. Ia menegaskan bahwa LKNU siap menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam menjalankan berbagai program kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Komunikasi yang baik akan terus kami bangun. Kami berharap kerja sama ini dapat melahirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi warga, baik di lingkungan pesantren, madrasah, maupun masyarakat umum,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris LKNU Banyuwangi, Bd. Diah Fitrianingsih, S.Keb., M.Kes., CH, menjelaskan bahwa selama ini pihaknya telah terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi kesehatan. Melalui Klinik Dokter Didik Sulasmono (KDS) Rogojampi, ia bersama tim telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pondok pesantren di wilayah sekitar.

Tidak hanya itu, Diah juga kerap memberikan materi kesehatan dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan (Binwin) yang diselenggarakan oleh beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyuwangi.

“Pengalaman yang sudah berjalan ini menjadi bekal untuk memperluas kolaborasi yang lebih terarah dan berkelanjutan bersama Kementerian Agama,” katanya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan harapan agar sinergi yang telah terbangun dapat diwujudkan dalam program-program yang lebih luas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Chaironi Hidayat menegaskan bahwa kesehatan masyarakat, terutama di lingkungan pesantren dan madrasah, memerlukan perhatian bersama agar mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Dengan silaturahmi ini, LKNU Banyuwangi dan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi semakin memperkuat komitmen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat serta selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang menjadi fondasi kehidupan umat.