Hutan untuk Livelihoods, Bukan Sekadar Regulasi

 Hutan untuk Livelihoods, Bukan Sekadar Regulasi

Dr. Emi Hidayati, M.Si.

Dosen UNIIB Genteng

Hutan merupakan salah satu aset strategis bangsa yang tidak hanya berfungsi sebagai kawasan

konservasi, tetapi juga sebagai ruang kehidupan. Food and Agriculture Organization (FAO)

menegaskan bahwa hutan memikul sedikitnya empat fungsi utama, yaitu sebagai penyerap karbon

(carbon sink), habitat keanekaragaman hayati, penyedia jasa lingkungan, dan sumber penghidupan

(sustaining livelihoods and economic opportunities) bagi jutaan masyarakat. Keempat fungsi tersebut

menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan tidak cukup diukur dari terjaganya tutupan

kawasan, tetapi juga dari kemampuan hutan menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis

secara seimbang. 

Kesadaran atas fungsi tersebut mendorong perubahan kebijakan kehutanan di Indonesia. Selama

bertahun-tahun, pengelolaan hutan didominasi paradigma forest management yang menempatkan

negara sebagai pengendali utama kawasan melalui instrumen perizinan, pengawasan, dan

penegakan hukum. Pendekatan ini berhasil memperkuat kontrol negara, tetapi belum sepenuhnya

menyelesaikan persoalan mendasar berupa konflik tenurial, ketimpangan akses, kemiskinan

masyarakat desa pangkuan hutan, serta kriminalisasi masyarakat yang menggantungkan hidupnya

pada kawasan hutan. Ironisnya, degradasi hutan pun masih terus berlangsung. Artinya, pendekatan

yang terlalu berorientasi pada penguasaan kawasan belum mampu menjawab tantangan ekologis

maupun sosial secara bersamaan.

Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah mengembangkan kebijakan Perhutanan Sosial sebagai

koreksi terhadap pendekatan kehutanan yang sentralistis. Perjalanan kebijakan ini menunjukkan

arah yang semakin progresif. Permen LHK Nomor P.83 Tahun 2016 membuka akses legal

masyarakat terhadap kawasan hutan. Permen LHK Nomor P.89 Tahun 2018 kemudian memperkuat

posisi Kelompok Tani Hutan sebagai kelembagaan pembelajaran, pemberdayaan, dan

pengembangan usaha masyarakat. Selanjutnya, Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 memperluas

orientasi Perhutanan Sosial melalui penguatan pendampingan, kemitraan, pemberdayaan ekonomi,

dan penyelesaian konflik tenurial. Arah tersebut dipertegas kembali melalui Peraturan Presiden

Nomor 28 Tahun 2023 yang menempatkan Perhutanan Sosial sebagai agenda pembangunan

nasional berbasis perencanaan terpadu lintas sektor. Perpres ini menunjukkan bahwa keberhasilan

Perhutanan Sosial tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan semata, tetapi memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah

desa, Perhutani, KPH, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat sendiri.

Namun demikian, berbagai dinamika implementasi menunjukkan bahwa semangat regulasi tersebut

belum sepenuhnya terwujud. Koordinasi yang berlapis, perbedaan tafsir kewenangan, kehati-hatian

administratif, serta kecenderungan saling menunggu keputusan antarinstansi masih menjadi

hambatan yang berulang. Dalam banyak kasus, energi para pemangku kepentingan lebih banyak

dihabiskan untuk menyelesaikan prosedur administratif dibanding mempercepat pelayanan kepada

masyarakat. Akibatnya, Perhutanan Sosial sering kali dipersepsikan sebagai urusan legalitas

dokumen, bukan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pangkuan hutan.

Di sinilah konsep forest governance yang dikembangkan FAO menjadi relevan. Paradigma ini

menggeser fokus pengelolaan hutan dari penguasaan kawasan menuju kualitas tata kelola.

Keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh banyaknya izin atau luas kawasan yang dialokasikan, tetapi

oleh kepastian hak, transparansi, akuntabilitas, efektivitas koordinasi, penyelesaian konflik, serta

distribusi manfaat yang adil. Dengan demikian, tata kelola hutan bukan hanya persoalan

administrasi, melainkan kemampuan berbagai aktor membangun kepercayaan dan bekerja sama

mencapai tujuan bersama.

Paradigma tersebut selaras dengan konsep inclusive governance, yang menempatkan masyarakat

desa pangkuan hutan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan.

Partisipasi yang bermakna tidak cukup diwujudkan melalui sosialisasi atau konsultasi formal, tetapi

melalui pengakuan terhadap pengetahuan lokal, pengalaman hidup masyarakat, dan keterlibatan

mereka dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Pendekatan ini diperkuat oleh teori

polycentric governance dari Elinor Ostrom yang menunjukkan bahwa sumber daya bersama seperti

hutan lebih efektif dikelola melalui jejaring kelembagaan yang saling bekerja sama daripada melalui

satu pusat kekuasaan yang dominan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, KPH,

Perhutani, perguruan tinggi, pendamping, organisasi masyarakat sipil, dan Kelompok Tani Hutan

merupakan simpul-simpul tata kelola yang harus saling melengkapi, bukan saling menunggu atau

mempertahankan batas kewenangannya.

Pada akhirnya, seluruh pendekatan tersebut bermuara pada keadilan ekologis (environmental

justice) sebagaimana dikembangkan David Schlosberg. Keadilan ekologis tidak hanya berarti

pemerataan manfaat ekonomi, tetapi juga pengakuan terhadap hak masyarakat yang selama ini

hidup berdampingan dengan hutan, kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan, dan kemampuan masyarakat membangun kehidupan yang layak tanpa

mengorbankan kelestarian ekosistem. Perspektif ini sejalan dengan Sustainable Livelihood

Framework (DFID) yang memandang hutan sebagai aset penghidupan yang harus memperkuat

modal alam, modal manusia, modal sosial, modal fisik, dan modal finansial masyarakat.

Karena itu, agenda reformasi Perhutanan Sosial ke depan tidak cukup berhenti pada

penyederhanaan prosedur administrasi. Yang lebih mendesak adalah mengimplementasikan

semangat kolaboratif sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 28 Tahun 2023 melalui

forum koordinasi permanen lintas sektor di tingkat daerah yang melibatkan seluruh pemangku

kepentingan. Forum ini harus menjadi ruang penyelesaian konflik, harmonisasi kebijakan,

percepatan pelayanan, sekaligus pengembangan usaha masyarakat berbasis hasil hutan. Lebih

penting lagi, pemerintah perlu mengubah sistem evaluasi Perhutanan Sosial dari ukuran

administrative performance menjadi governance performance dan livelihood performance.

Keberhasilan tidak lagi diukur dari jumlah izin, luas kawasan, atau banyaknya kelompok yang

dibentuk, tetapi dari menurunnya konflik tenurial, meningkatnya pendapatan masyarakat desa

pangkuan hutan, berkembangnya usaha produktif berbasis hutan, membaiknya kualitas ekosistem,

dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola hutan. Hanya dengan

pergeseran paradigma tersebut, Perhutanan Sosial benar-benar menjadi kebijakan yang menjaga

hutan sekaligus menjaga kehidupan.

Pelantikan MWCNU Kalipuro Hadirkan KH. Abdul Ghofar, Perkuat Khidmah dan Soliditas Nahdliyin

 

Banyuwangi – Suasana khidmat dan penuh kebahagiaan menyelimuti pelantikan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Kalipuro masa khidmat 2026–2031 yang digelar pada Sabtu (18/7/2026) di Masjid Quba, Desa Kopenbayah, Kecamatan Kalipuro. Pelantikan yang dipimpin oleh PCNU Banyuwangi tersebut turut menghadirkan penceramah kondang KH. Abdul Ghofar.

Ketua PCNU Banyuwangi, H. Achmad Turmudzi, dalam sambutannya menegaskan bahwa menjadi bagian dari kepengurusan Nahdlatul Ulama merupakan salah satu wasilah untuk menunjukkan kecintaan kepada jam'iyah. Namun demikian, menurutnya, khidmah kepada NU tidak hanya diwujudkan melalui struktur organisasi, melainkan juga dengan menjadi anggota NU yang aktif dan berkomitmen menjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.

"Masih banyak warga yang mengaku NU, tetapi belum menjadi anggota NU. Karena itu, diperlukan ikhtiar bersama untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar semakin mengenal dan mencintai organisasi ini," ujarnya.

Ketua Tanfidziyah MWCNU Kalipuro, H. Nanang Musta'in, mengaku bersyukur atas tersusunnya kepengurusan yang lahir melalui proses musyawarah dan konsolidasi yang panjang sejak konferensi hingga penyusunan oleh tim formatur.

"Kami ingin menjaga kebersamaan yang telah terbangun sejak awal. Alhamdulillah seluruh pihak dapat menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dan siap menjalankan amanah organisasi demi kemajuan NU di Kalipuro," tuturnya.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat. Surat Keputusan dibacakan oleh Sekretaris PCNU Banyuwangi H. Bisri Musthofa, sedangkan baiat kepengurusan dipimpin oleh Katib Syuriah PCNU Banyuwangi KH. Ahmad Qosim.

Pelantikan tersebut juga memiliki makna historis bagi Nahdlatul Ulama Banyuwangi. KH. Abdul Ghani, yang dilantik sebagai Rais Syuriah MWCNU Kalipuro, merupakan cucu dari Mbah KH. Maksum dari Panderejo, yang tercatat sebagai Rais Syuriah pertama PCNU Banyuwangi. Kehadiran beliau menjadi simbol estafet perjuangan ulama, sekaligus memperkuat kesinambungan tradisi keilmuan, kepemimpinan, dan pengabdian kepada jam'iyah Nahdlatul Ulama dari generasi ke generasi.

Kekompakan keluarga besar NU Kalipuro juga tampak dalam penyelenggaraan acara. Berbagai badan otonom dan lembaga NU, seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, dan Pagar Nusa, hadir serta bergotong royong menyukseskan pelantikan. Sinergi tersebut menjadi gambaran kuatnya semangat kebersamaan warga Nahdliyin dalam membangun organisasi yang semakin kokoh dan bermanfaat bagi umat.

Melalui pelantikan ini, MWCNU Kalipuro diharapkan mampu menggerakkan program-program keumatan secara lebih optimal, memperkuat pelayanan kepada warga, serta meneruskan perjuangan para muassis dan ulama terdahulu dalam membumikan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di tengah masyarakat.(Tim)

Ketua BMT NU Jatim dan Ketua PCNU Banyuwangi Teguhkan Sinergi Perkuat Ekonomi Warga Nahdliyin

 

Banyuwangi – KSPPS Syariah BMT NU Jawa Timur menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Semester I Tahun Buku 2026 bersama Direksi, Pengawas Pusat, dan Pengawas Cabang (MWC) Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (18/7/2026), di Pondok Apung Moro Seneng Cafe & Eatery, Rogojampi. Forum ini menjadi ruang refleksi atas capaian kinerja sekaligus penyusunan langkah strategis untuk mengoptimalkan target pada semester berikutnya.

Ketua KSPPS Syariah BMT NU Jawa Timur, Masyudi, S.Ag, menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian dari ikhtiar membangun lembaga yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Menurutnya, keberhasilan BMT NU tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset dan laba, tetapi juga dari sejauh mana lembaga mampu menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Kepercayaan anggota adalah modal terbesar BMT NU. Karena itu, seluruh jajaran harus terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola, serta menjaga semangat amanah agar BMT NU semakin kokoh sebagai lembaga keuangan syariah milik warga Nahdliyin," ujar Masyudi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PCNU Banyuwangi, H. Achmad Turmudzi, menyampaikan bahwa BMT NU merupakan salah satu pilar penting dalam membangun kemandirian ekonomi jam'iyah. Menurutnya, penguatan BMT NU akan semakin efektif apabila didukung oleh sinergi seluruh struktur Nahdlatul Ulama, mulai dari PCNU, MWCNU, PRNU hingga PARNU.

"BMT NU bukan sekadar lembaga simpan pinjam syariah, tetapi instrumen pemberdayaan ekonomi warga NU. Oleh karena itu, seluruh struktur NU perlu menjadi bagian dari ekosistem pengembangannya, baik melalui edukasi, pendampingan, maupun pemanfaatan layanan BMT NU dalam aktivitas ekonomi warga," tutur H. Achmad Turmudzi.

Ia juga mendorong agar BMT NU terus melakukan inovasi layanan dan mengkaji berbagai strategi penguatan usaha, termasuk penyempurnaan skema bagi hasil yang mampu meningkatkan daya saing lembaga tanpa meninggalkan prinsip syariah dan kehati-hatian.

Dalam rapat tersebut dipaparkan capaian Semester I Tahun Buku 2026. Pada sektor funding (tabungan), dari target Rp117,09 miliar, telah terealisasi Rp61,99 miliar. Sementara sektor pembiayaan (landing) mencatat realisasi Rp43,47 miliar dari target Rp47,63 miliar, atau telah mendekati target yang ditetapkan. Adapun laba mencapai Rp476,59 juta dari target Rp1 miliar.

Melalui forum evaluasi ini, KSPPS Syariah BMT NU Jawa Timur bersama PCNU Banyuwangi berkomitmen memperkuat kolaborasi kelembagaan, memperluas jangkauan pelayanan, serta menghadirkan lembaga keuangan syariah yang semakin profesional, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi warga Nahdlatul Ulama di Banyuwangi.

Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Gelar Pengamatan Rashdul Kiblat, Sinergi Ilmu Falak dan Spiritualitas dalam Menyempurnakan Arah Ibadah

Banyuwangi – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi melaksanakan pengamatan Rashdul Kiblat di halaman kantor pada Kamis (16/7/2026) tepat pukul 16.27 WIB. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dr. Chaironi Hidayat, serta diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam sebagai bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. 

Rashdul Kiblat merupakan fenomena astronomi ketika Matahari berada tepat di atas Ka'bah. Pada momentum tersebut, bayangan benda yang berdiri tegak lurus mengarah berlawanan dengan kiblat sehingga menjadi acuan paling akurat untuk melakukan verifikasi arah kiblat. Fenomena ini menjadi bukti bahwa ilmu falak berperan penting dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam melalui pendekatan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam arahannya, Dr. Chaironi Hidayat menyampaikan bahwa Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah. Ketepatan arah kiblat bukan semata persoalan teknis, tetapi merupakan ikhtiar menghadapkan diri kepada Allah Swt. dengan penuh keyakinan, memanfaatkan tanda-tanda kebesaran-Nya yang terbentang di alam semesta.

Usai pengamatan, seluruh peserta mengunggah dokumentasi dan hasil pelaksanaan melalui dashboard Indonesia Berkiblat sebagai bentuk partisipasi dalam gerakan nasional sekaligus penguatan basis data verifikasi arah kiblat di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan memanfaatkan fenomena alam yang telah Allah Swt. tetapkan secara teratur, umat Islam diajak semakin mantap dalam menjalankan ibadah, sehingga sains menjadi jalan untuk memperkuat keimanan dan menyempurnakan pengabdian kepada-Nya.

Sinergi LKKNU, LKNU, dan RMI PCNU Banyuwangi Luncurkan Program Sapasantri, Perkuat Kesehatan Pesantren

BANYUWANGI – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan di lingkungan pesantren melalui kolaborasi Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PCNU Banyuwangi. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Aula RSNU Banyuwangi, Selasa (14/7/2026).

Rapat menghasilkan sejumlah program strategis, di antaranya roadshow kesehatan pesantren melalui edukasi SAHUD (Sadar Hidup Sehat), Edukes (Edukasi Kesehatan), dan BHD (Bantuan Hidup Dasar), aktivasi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), penguatan UKS Ma'arif, edukasi kesehatan reproduksi dan bimbingan perkawinan, hingga pencanangan Gerakan Bersih Scabies di pondok pesantren se-Kabupaten Banyuwangi.

Program tersebut akan diawali dengan kick-off Sapasantri pada 20 Juli 2026 di Pondok Pesantren Minhajut Thullab.

Mewakili LKKNU PCNU Banyuwangi, Dr. Nur Anim Jauhariyah menyampaikan bahwa kesehatan keluarga dan santri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun generasi yang berkualitas. Menurutnya, edukasi kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur pesantren agar terbentuk budaya hidup bersih dan sehat.

Sementara itu, perwakilan LKNU PCNU Banyuwangi, dr. Sabit Purnomo, menegaskan bahwa langkah promotif dan preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika penyakit sudah menyebar. Karena itu, LKNU siap mengerahkan tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi, pelatihan Bantuan Hidup Dasar, serta mendampingi penguatan Poskestren di berbagai pondok pesantren.

Adapun perwakilan RMI PCNU Banyuwangi, Gus Rozi, menyambut baik kolaborasi lintas lembaga tersebut. Ia berharap seluruh pesantren di Banyuwangi dapat berpartisipasi aktif sehingga program Sapasantri tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama dalam membangun pesantren yang sehat, bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh santri.

Melalui sinergi LKKNU, LKNU, dan RMI, PCNU Banyuwangi berharap pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan pola hidup sehat. Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan generasi santri yang sehat, tangguh, dan siap berkontribusi bagi umat, bangsa, dan negara.(FRD)

NGERANDU NU PCNU Banyuwangi Menjangkau Lereng Gunung Raung hingga Pesisir Pulau Merah

Banyuwangi – Gerakan Turun ke Bawah (TURBA) PCNU Banyuwangi bertajuk "NGERANDU NU" terus bergerak menyapa warga Nahdliyin dari wilayah lereng Gunung Raung hingga pesisir Pantai Pulau Merah. Selama dua hari berturut-turut, Sabtu-Minggu (11–12 Juli 2026), kegiatan estafet konsolidasi organisasi berlangsung di MWCNU Songgon dan Singojuruh, kemudian berlanjut ke MWCNU Pesanggaran dan Siliragung.

Di setiap titik pelaksanaan, antusiasme warga NU begitu terasa. Jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU Banyuwangi, pengurus MWCNU, ranting, anak ranting, hingga badan otonom (Banom) hadir memenuhi lokasi kegiatan. Suasana hangat penuh kekeluargaan mewarnai seluruh rangkaian acara, mencerminkan semangat persaudaraan yang selama ini dirindukan oleh warga Nahdlatul Ulama.

Bagi banyak pengurus ranting, NGERANDU NU bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang untuk melepas rindu setelah sekian lama belum merasakan kebersamaan dalam forum besar NU.

"Judul NGERANDU NU sangat tepat bagi kami yang ada di ranting. Kerinduan untuk berkumpul dan bersilaturahmi seperti ini sudah lama kami tunggu. Alhamdulillah sekarang bisa kembali bertemu dalam suasana penuh kekeluargaan," ungkap Kasiono, Ketua Ranting NU Sumberdadi, Sarongan.

Sekretaris PCNU Banyuwangi, H. Bisri Musthofa, menjelaskan bahwa NGERANDU NU merupakan implementasi nyata dari program TURBA PCNU Banyuwangi yang menyasar basis organisasi paling bawah, yaitu MWCNU dan ranting-ranting NU di seluruh Kabupaten Banyuwangi.

Menurutnya, selain menjawab kerinduan warga Nahdliyin untuk kembali berkumpul, kegiatan ini juga menjadi media edukasi mengenai tata kelola organisasi, administrasi, dan penguatan kelembagaan.

"Melalui kunjungan langsung ini, kami bisa mengidentifikasi berbagai kondisi di lapangan, mulai dari kelebihan, kekurangan, potensi, hingga peluang yang dimiliki masing-masing ranting. Dari sinilah nanti lahir langkah-langkah pembinaan yang lebih tepat sasaran," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) TURBA NGERANDU NU, Gus Riza Azizy, menegaskan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari kuatnya koneksi antarstruktur organisasi.

"Soliditas organisasi dapat dilihat dari seberapa kuat hubungan antara PCNU, MWCNU, hingga ranting. Ketika komunikasi dan koordinasi berjalan baik, maka denyut kehidupan organisasi akan tampak dari kekompakan para pengurusnya," ujarnya.

Ia menambahkan, kerja-kerja Nahdlatul Ulama tidak cukup hanya diwujudkan dalam pertemuan rutin atau aktivitas keagamaan semata. Yang lebih penting adalah menghadirkan program-program yang mampu menjawab kebutuhan warga dan dapat dijalankan secara nyata di seluruh tingkatan organisasi.

Melalui estafet NGERANDU NU, PCNU Banyuwangi berharap lahir tata kelola organisasi yang semakin tertib, sinergi antar-lembaga dan Banom yang semakin kuat, serta ranting-ranting NU yang semakin aktif sebagai ujung tombak pelayanan kepada umat. Dari lereng Gunung Raung hingga pesisir Pantai Pulau Merah, semangat kebersamaan dan khidmah Nahdlatul Ulama terus dirawat untuk mewujudkan organisasi yang solid, mandiri, dan semakin bermanfaat bagi masyarakat.(HK)

Satu Jam Bersama Mas Wapres Gibran

Satu Jam Bersama Mas Wapres Gibran

Jumat, 10 Juli 2026

Ada hari-hari yang tidak pernah kita masukkan ke dalam agenda. Ia datang tanpa mengetuk, mengubah arah perjalanan, lalu pergi meninggalkan jejak yang lebih panjang daripada rencana. Mungkin begitulah cara Tuhan mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan menurut peta yang kita gambar sendiri.

Pagi itu saya hanya menjalankan rutinitas. Bersama pimpinan, kami melaksanakan monitoring dan evaluasi di beberapa Kantor Urusan Agama, dimulai dari KUA Songgon, berlanjut ke KUA Singojuruh, lalu berakhir di KUA Genteng. Di balik berkas administrasi, tanda tangan, dan ruang pelayanan, selalu ada orang-orang yang bekerja dalam diam. Pengabdian sering kali tidak lahir di atas panggung, melainkan di meja-meja sederhana yang jarang disorot.

Menjelang salat Jumat, ketika pimpinan memberikan pengarahan, di KUA Genteng, seorang ASN berpamitan karena harus menghadiri ramah tamah bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming Raka. Seorang ASN lain bahkan sejak awal tidak mengikuti pembinaan karena memperoleh undangan yang sama. Saat itulah ingatan saya seperti disentuh pelan. Bukankah saya juga menerima undangan itu?

Seperti sungai yang tiba-tiba menemukan aliran baru, perjalanan hari itu pun berubah arah. Peralatan kantor saya tinggalkan di KUA. Saya memilih berboncengan sepeda motor. Lebih cepat, lebih praktis. Atau mungkin, jika ingin sedikit menertawakan diri sendiri, memang itulah pilihan paling masuk akal bagi seseorang yang belum memiliki mobil. Kadang kesederhanaan justru mengajarkan bahwa tujuan tidak selalu ditentukan oleh kendaraan, melainkan oleh langkah. sebelum menuju lokasi, kami singgah di Pondok Pesantren Ibnu Sina untuk mengambil kartu identitas tamu. Di tangan saya tertera dua angka: 80 dan 91.

Angka memang tidak pernah benar-benar bisu. Delapan puluh mengingatkan saya pada usia Republik Indonesia tahun ini. Delapan puluh tahun bukan sekadar hitungan kalender, melainkan perjalanan panjang tentang pengorbanan, harapan, dan cara sebuah bangsa memaknai kemerdekaannya. Sejarah selalu memiliki lebih dari satu wajah. Kita menyebut Belanda sebagai penjajah karena kita memandangnya dari tanah yang pernah terluka. Dari tempat lain, kisah itu mungkin dituturkan dengan sudut pandang berbeda. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi juga tentang dari mana mata memandang.

Sementara angka sembilan puluh satu membawa saya pulang ke tahun ketika menamatkan Madrasah Aliyah. Ingatan kemudian melompat lagi ke tahun 1988 saat saya lulus Madrasah Tsanawiyah. Di acara itu saya sempat berbincang dengan Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, yang dahulu merupakan kakak kelas saya.

Mungkin benar, manusia bukan sedang mengingat angka. Manusialah yang menyimpan kenangan di balik angka. Angka hanyalah bahasa matematika, sedangkan makna adalah bahasa pengalaman. Secara matematis, sepuluh ditambah tujuh belas tentu tidak pernah menjadi tujuh belas. Namun dalam dunia simbol, budaya, atau keyakinan, orang sering menemukan tafsir yang berbeda. Di situlah kita belajar membedakan antara logika dan cara manusia memaknai kehidupan. Jika ada yang bertanya, "Sampeyan di sini sebagai apa?"

Saya hanya akan menjawab sambil tersenyum, "Sebagai orang yang kebetulan mendapat undangan." Memang, saya bukan pejabat. Bukan tokoh masyarakat. Bukan pula orang yang memiliki posisi penting dalam acara itu. Saya hanyalah seorang penulis yang sehari-hari bekerja sebagai ASN. Mungkin nama saya memang tercantum dalam daftar undangan, mungkin pula panitia tanpa sengaja memasukkannya. Saya tidak pernah mencari tahu. Tidak semua kebetulan harus dijelaskan. Sebab bisa jadi, apa yang kita sebut kebetulan hanyalah cara Tuhan menyembunyikan rencana-Nya.

Pondok Pesantren Ibnu Sina bukan tempat yang asing bagi saya. Dua tahun lalu saya mengikuti Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) di sana. Pesantren selalu menghadirkan suasana yang sulit diterjemahkan oleh kata-kata. Ada kesederhanaan, ilmu, doa, dan ketenangan yang tumbuh tanpa banyak suara.

Kegiatan juga mengingatkan saya kepada KH. Fakhruddin Manan, Rais Syuriah PCNU Banyuwangi yangj uga hadir dalam jamuan bersama Mas Wapres, . Sekitar dua puluh tahun lalu, ketika kami mulai merintis pengajian alumni haji di lingkungan kami, di Desa Sumberberas, beliau termasuk yang paling sering kami undang untuk memberikan tausiyah. Hingga hari ini pengajian tersebut masih berlangsung dan jamaahnya terus bertambah.

Barangkali begitulah cara amal bekerja. Ia tidak selalu tumbuh secepat harapan. Kadang ia menjadi benih yang lama berdiam di dalam tanah sebelum akhirnya menjelma pohon yang menaungi banyak orang.

Ketika Mas Wapres Gibran memasuki tempat jamuan, suasana berlangsung sederhana. Tidak ada pidato, Tidak ada seremoni yang berlebihan. Yang ada hanyalah ramah tamah dan permohonan doa kepada para ulama. Menurut saya, seorang pemimpin yang meminta doa kepada para kiai sedang menunjukkan bahwa setinggi apa pun jabatan, manusia tetap memerlukan sentuhan Tuhan.

Saya memilih duduk di sudut tempat jamuan. Dari sana saya dapat melihat seluruh suasana dengan lebih utuh. Bahkan saya sempat menikmati beberapa tusuk sate tanpa banyak diketahui orang. Kadang, mereka yang tidak berada di tengah sorotan justru dapat melihat panggung kehidupan dengan lebih jernih.

Di ruangan itu hadir Bupati Banyuwangi, Gubernur Jawa Timur, para pimpinan daerah, tokoh masyarakat, para kiai, serta petugas pengamanan berpakaian sipil yang tetap mudah dikenali dari sorot mata dan ketegasan sikapnya.

Sepulang dari acara, saya mengunggah foto bersama Mas Wapres ke media sosial. Komentar pun bermunculan. Ada yang mengucapkan selamat dengan tulus. Ada pula yang menyelipkan pertanyaan sinis, bahkan meminta saya menanyakan soal ijazah. Saya memilih diam. Tidak semua pertanyaan harus dijawab, dan tidak setiap kegaduhan layak diberi panggung.

Bagi saya, ijazah tetap penting sebagai bukti pendidikan formal. Namun ia bukan satu-satunya ukuran kebijaksanaan, integritas, ataupun kemampuan seseorang mengabdi kepada masyarakat.

Saya sendiri pernah mengejar gelar mmagister.dengan memilih kampus yang tidak Dulu mungkin ada sedikit keinginan agar tampak lebih pintar. Kini saya mengerti bahwa gelar hanyalah pintu, bukan isi rumah. Pengetahuan tanpa kerendahan hati hanya akan menjadi hiasan di dinding. Sebaliknya, kebijaksanaan tumbuh dari pengalaman, ketekunan, dan kesediaan untuk terus belajar.

Saya bersyukur menjadi satu di antara sekitar dua ratus lima puluh tamu undangan. Entah karena nama saya memang tercatat, entah karena sebuah kebetulan yang tidak pernah saya pahami. Namun saya percaya, tidak semua yang tampak kebetulan benar-benar kebetulan.

Saya pulang bukan hanya membawa foto bersama seorang wakil presiden. Saya membawa kesadaran bahwa hidup sering mempertemukan kita dengan orang-orang penting, bukan agar kita merasa penting, melainkan agar kita semakin sadar bahwa kita bukan orang penting.

Hari itu kembali mengingatkan saya pada makna pesantren. Pesantren bukan sekadar tempat mempelajari kitab. Ia adalah sekolah kehidupan. Di sanalah seseorang belajar bangun sebelum fajar, menghargai waktu, menghormati guru, hidup sederhana, memimpin doa, berbicara di depan banyak orang, menyelesaikan persoalan bersama, serta memahami bahwa ilmu tanpa adab hanyalah cahaya yang kehilangan arah. Tidak mengherankan jika dari pesantren lahir ulama, pemimpin, birokrat, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Yang dibentuk bukan hanya kecerdasan berpikir, tetapi juga keteguhan karakter.

Satu jam bersama Mas Wapres Gibran hanyalah sepotong waktu. Namun yang paling lama tinggal dalam ingatan bukanlah siapa yang saya temui, melainkan perjalanan yang mengantar saya ke sana: dari ruang-ruang pelayanan KUA, deretan angka yang membangunkan kenangan, jejak pesantren yang menempa karakter, hingga kesadaran bahwa syukur adalah cara paling indah menikmati setiap peristiwa.

Sebab pada akhirnya, hidup bukanlah perlombaan untuk selalu berdiri di barisan terdepan. Kadang, duduk tenang di sudut ruangan, menjadi saksi tanpa banyak bicara, sudah cukup untuk menyadarkan bahwa kita sedang mengambil bagian kecil dalam sebuah perjalanan besar yang telah ditulis Tuhan jauh sebelum kita melangkah.Menurut saya, versi ini lebih kuat karena tokoh utamanya bukan Wakil Presiden, melainkan perjalanan batin penulis—tentang takdir, kerendahan hati, pesantren, pengabdian, dan rasa syukur. Itu membuat tulisan terasa lebih sebagai opini sastra daripada sekadar laporan pengalaman. (Syf)