Beraksi di 6 Kecamatan, Pencuri Meteran Air Banyuwangi Akhirnya Ditangkap

BANYUWANGI (Warta Blambangan)  Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi berhasil mengungkap kasus pencurian meteran air milik PUDAM yang sempat meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi, di Mapolsek Banyuwangi Kota, Rabu (22/4/2026).

Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan satu orang pelaku berinisial P.A.A.P. (29), warga Kecamatan Songgon. Pelaku diketahui menjalankan aksinya secara mandiri dengan menyasar rumah yang ditinggal pemiliknya.

“Targetnya rumah kosong, sehingga memudahkan pelaku saat menjalankan aksinya,” ujar Kompol Lanang.

Untuk menghindari kecurigaan, pelaku menggunakan modus berpura-pura sebagai petugas resmi PUDAM. Dengan alasan pemeriksaan instalasi, pelaku membongkar meteran air yang terpasang di rumah warga.

Setelah itu, pelaku mengambil bagian dalam meteran yang mengandung logam bernilai tinggi.

“Komponen yang diambil berupa kuningan dan tembaga. Nilai kerugian ditaksir mencapai Rp71,7 juta,” jelasnya.

Kerugian tersebut dihitung berdasarkan hasil verifikasi bersama pihak PUDAM Banyuwangi.

Polisi juga mengungkap bahwa aksi pencurian ini tidak terjadi di satu lokasi saja. Pelaku tercatat beroperasi di enam kecamatan berbeda di wilayah Banyuwangi dengan pola serupa.

Saat ini, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya jaringan penadah yang menampung hasil curian tersebut.

Sejumlah barang bukti telah diamankan, termasuk alat yang digunakan untuk membongkar meteran serta sisa komponen perangkat.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana penjara. (**)

Hari Kartini, Bupati Ipuk Gelar “Rembug Perempuan” Serap Aspirasi untuk Kebijakan Pembangunan

BANYUWANGI (Warta Blambangan)  Peringatan Hari Kartini tiap 21 April, dimanfaatkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Salah satunya dengan menggelar “Rembug Perempuan” yang merupakan forum menyerap aspirasi untuk merancang kebijakan pembangunan tahun mendatang.

Kegiatan ini diikuti puluhan perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tenaga kesehatan, pelaku usaha, hingga komunitas literasi dan pendamping sosial, yang berlangsung di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwagi, Selasa (21/4/2026).

Di antaranya Penggia

t PKK Kabupaten dan Kecamatan, organisasi keagamaan Islam Aisyiyah (Muhammadiyah) dan Muslimat (Nahdatul Ulama), Perkumpulan Perempuan Katolik, Hindu dan Budha serta Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Turut hadir perwakilan Kepaka Desa dan Sekretaris Desa Perempuan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Pegiat Literasi, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Travel, Kader Posyandu, Migrant Care hingga pelaku UMKM perempuan daerah.

“Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Kami terus mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagaimana pemikiran visioner Kartini yang memperjuangkan pendidikan, kesetaraan kesempatan, dan martabat perempuan,” kata Ipuk. 

Ipuk mengatakan perempuan memiliki peran yang sangat besar, bukan hanya di keluarga, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, bahkan kepemimpinan. Forum ini untuk mendengar suara perempuan, menyerap aspirasi, dan merumuskan langkah dalam pembangunan daerah.

“Melalui rembuk ini, saya berharap lahir gagasan-gagasan segar dan solusi yang menjadikan perempuan Banyuwangi sebagai perempuan yang berdaya, mandiri, sehat, cerdas, dan sejahtera, menjadi penyangga keluarga hingga penggerak ekonomi,” harap Ipuk.

Ditambahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Suyanto Waspotondo, dalam Rembug Perempuan ini dibagi empat kelompok perwakilan perempuan dalam empat tema utama, yakni literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan serta bisnis dan ekonomi kreatif.

“Sebelumnya para perwakilan telah melakukan kunjungan ke OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) untuk mendapat  insight dan mengumpulkan materi. Lalu setiap kelompok berdiskusi dengan didampingi oleh fasilitator selanjutnya  merumuskan masukan-masukan perencanaan,” kata Suyanto.

Dalam forum tersebut muncul banyak aspirasi dari para peserta. Seperti perwakilan perempuan Zulfi Zumala dari KUPI, yang berharap ada pelatihan bagi anak dan orang tua tentang literasi digital, adanya saluran konsultasi dan pengaduan terhadap kasus kekerasan digital, mitigasi terkait kekerasan digital berbasis multi pihak.

“Untuk mendukung produktifitas perempuan kami juga mengusulkan adanya peningkatan kapasitas penggunaan medsos untuk produktivitas, pelatihan literasi keuangan dan pelatihan keamanan digital bagi perempuan,” ujar Zulfi.

Berbagai usulan lainnya juga muncul. Mulai dari pemberdayaan perempuan dengan penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi Kepala Keluarga Perempuan melalui program “Kanggo Riko” yang telah digulirkan Pemkab Banyuwangi, penguatan mental health perempuan dan anak, hotline kesehatan, pelatihan ekonomi kreatif, dan lainnya. (*)

Pemkab Banyuwangi Gratiskan PBB untuk Warga Miskin

BANYUWANGI (Warta Blambangan)  Mulai tahun ini Pemkab Banyuwangi menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk 6.836 warga miskin. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, kebijakan ini sebagai salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.

“Ada 6 ribu lebih rumah warga miskin yang akan kita gratiskan PBB-nya tahun ini. Semoga ini bisa mengurangi beban mereka,” kata Ipuk, dalam acara High Level Meeting Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Senin (20/4/2026).

Ditambahkan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Samsudin, kebijakan pembebasan PBB ini untuk warga yang masuk dalam Desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).

“Data bisa kita lihat di DTSEN, otomatis akan terdeteksi siapa yang berada di desil 1-4 dan berhak untuk mendapatkan pembebasan PBB,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab tetap melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran. Proses verifikasi dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama pemerintah desa dan kelurahan.

Bapenda mendistribusikan surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) calon sasaran ke masing-masing desa/kelurahan untuk dilakukan pengecekan di lapangan.

Jika ternyata ditemukan warga yang tidak layak menerima, akan segera dilaporkan kepada Bapenda untuk dibatalkan.

“Sebaliknya, jika ditemukan warga miskin baru yang belum terdata, bisa langsung diusulkan. Selama mereka masih berada di desil 1- 4, nantinya akan terus mendapatkan pembebasan PBB di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya. (*)

Bantuan Armada Truk untuk Koperasi Merah Putih Tiba di Banyuwangi

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Bantuan armada truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah tiba di Banyuwangi. Terdapat 18 truk telah diserahkan kepada ketua KDKMP serta kepala desa penerima bantuan, di Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0825 Banyuwangi, Rabu pagi (22/4/2026).

Penyerahan dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Komandan Kodim (Dandim) 0825 Banyuwangi Letkol Arm Tryadi Indrawijaya, beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Bupati Ipuk berpesan agar bantuan dari Presiden Prabowo Subianto ini dirawat dengan baik serta digunakan secara optimal dan produktif.

"Saya minta bantuan truk operasional ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja. Tolong dirawat secara rutin agar masa pakainya panjang," pesan Ipuk.

Ipuk menambahkan bantuan tersebut untuk mendorong pengembangan ekonomi di wilayah KDKMP, terutama dalam memperlancar jalur distribusi.

"Bapak Presiden berharap Koperasi Merah Putih menjadi simpul ekonomi desa/kelurahan yang menghubungkan produksi hasil rakyat. Dengan begitu, keberadaan armada ini memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar koperasi," tutur Ipuk.

Ditambahkan Dandim Banyuwangi, penyaluran 18 truk ini merupakan bagian dari tahap awal. Dari total 217 KDKMP yang ada di Banyuwangi, bantuan akan diberikan secara bertahap.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 27 KDKMP yang selesai 100 persen dalam pembentukan koperasi, sementara sisanya masih dalam proses kelengkapan.

"Bantuan armada disalurkan secara bertahap seiring dengan kesiapan masing-masing Koperasi Merah Putih di lapangan," kata Dandim.

Ia menambahkan, armada ini berfungsi sebagai stimulus untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.

"Kepada kepala desa dan ketua KDKMP, negara menitipkan aset ini. Anggaplah kendaraan ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dirawat. Pastikan armada ini memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga di wilayah masing-masing," tambah Dandim. (*)

Buka MUSDA VIII, Bupati Ipuk Sebut LDII Mitra Strategis Pembangunan Banyuwangi

BANYUWANGI (Lensa Banyuwangi)  Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VIII Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (22/4/2026). Dalam forum tersebut, Bupati menegaskan posisi LDII sebagai mitra strategis dalam mempercepat pembangunan daerah.

“Kemajuan Banyuwangi saat ini tidak terlepas dari peran penting LDII. Organisasi ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan,” ujar Bupati Ipuk dalam sambutannya.

Bupati Ipuk juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Ketua DPD LDII Banyuwangi, KH. Astro Junaedi. Ia menilai, di bawah kepemimpinan KH. Astro, LDII konsisten menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara harmonis tanpa gesekan internal.

"Saya berharap Musda ini menjadi ajang pemersatu. Saya yakin setiap kegiatan LDII selalu berjalan kondusif," imbuhnya.

Mengutip pernyataan Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, Bupati Ipuk menekankan bahwa dakwah LDII harus terus memperkuat karakter bangsa dan memberikan kontribusi nyata. Secara khusus, ia meminta Musda VIII ini merumuskan program yang selaras dengan visi "Banyuwangi Asri".

Di tengah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, Bupati Ipuk menekankan pentingnya konsep kolaborasi atau tandang bareng.

"Program dari Pak Astro yang sudah baik wajib dilanjutkan. Mengingat adanya efisiensi anggaran saat ini, kita harus mengedepankan konsep 'tandang bareng' (kerja bersama) dalam setiap program pembangunan," tegas Ipuk hingga tiga kali dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, H. Moch Amrodji Konawi, mengungkapkan adanya dinamika suksesi dalam organisasi. Amrodji menyebut awalnya berniat mencalonkan kembali KH. Astro Junaedi mengingat keberhasilannya, namun yang bersangkutan telah menyatakan pamit untuk tidak dicalonkan kembali.

Amrodji menjelaskan bahwa Musda merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi program lima tahun terakhir sekaligus menyusun rencana kerja strategis ke depan.

“Fokus kami adalah meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan religius. LDII berkomitmen berkontribusi dalam pembinaan generasi muda dan siap bersinergi penuh dengan pemerintah daerah,” tutur Amrodji.

Musda VIII LDII Kabupaten Banyuwangi kali ini mengusung tema “Penguatan SDM Profesional Religius yang Berdaya Saing untuk Pembangunan Berkelanjutan Menuju Banyuwangi Sejahtera." Agenda ini dihadiri oleh jajaran pengurus LDII dari tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (**)

Musancab PDI Perjuangan Banyuwangi Jadikan Anak Muda sebagai Penerus Kepemimpinan Partai

BANYUWANGI (Warta Blambangan)  Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Banyuwangi resmi menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) serentak pada Rabu (22/04/2026).

Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang serentak oleh 25 Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se Banyuwangi ini dibagi menjadi dua Lokasi. Untuk PAC di wilayah daerah pemilihan (Dapil) Banyuwangi 1,2,7 dan 8 bertempat di Hotel Aston. Sedangkan untuk PAC di wilayah Dapil 3,4,5 dan 6 atau wilayah Banyuwangi Selatan bertempat di Havana Waterpark,Jajag Kecamatan Gambiran.

Agenda lima tahunan partai berlambang banteng moncong putih ini dilaksanakan sebagai langkah strategis PDI Perjuangan untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan partai dan memperluas basis dukungan di akar rumput dengan focus meningkatkan keterwakilan kader muda (Gen Z) serta Perempuan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi, Ana Aniati menyampaikan, Musancab ini merupakan tindak lanjut instruksi partai yang dilakukan serentak untuk menyusun kepengurusan baru di tingkat kecamatan.

“ Musancab menjadi momen strategis untuk membentuk struktur kepengurusan PAC yang solid sekaligus memperkuat konsolidasi hingga tingkat kelurahan/ desa dan anak ranting atau setingkat dusun, “ ucap Ana Aniati.

Pada kesempatan itu, Ia menekankan pentingnya soliditas antar kader partai dari tingkat DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting sebagai kunci dalam melaksanakan kerja kerja politik untuk kepentingan rakyat sekaligus juga menghadapi kontestasi Pemilu mendatang.

“ Kekompakan internal, kepatuhan dalam satu komando dan konsolidasi yang kuat dari Tingkat DPC hingga Anak Ranting menjadi modal dasar untuk meraih kemenangan , “ tegasnya.

Ana Aniati juga menegaskan komitmennya membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda, termasuk generasi milenial dan Gen Z untuk terlibat aktif di kancah politik guna merespons perubahan demografi pemilih yang didominasi kalangan muda.

“ PDI Perjuangan tidak hanya menjadi anak muda sebagai pemilih,tetapi juga sebagai penerus perjuangan partai, “ ucapnya.

Sebelum Musancab dibuka secara resmi, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa penguatan peran perempuan dan anak muda bukan sekadar wacana, melainkan kebijakan struktural yang mengikat. 

Setiap kepengurusan hasil Musancab di tingkat PAC diwajibkan memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan generasi muda atau Gen Z minimal 20 persen.

"Semua kita wajibkan, salah satu dari mereka harus menjadi Ketua, Sekretaris, atau Bendahara. Ini bukan sekadar pelengkap, tapi posisi strategis dalam kepengurusan," ucap Deni saat ditemui di sela-sela agenda Musancab.

Menurut Deni, kebijakan ini menjadi pondasi awal bagi regenerasi kepemimpinan partai di tingkat akar rumput. PAC sebagai ujung tombak pergerakan partai dituntut mampu membaca situasi sosial, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus merespons tantangan masa depan dengan cermat.

“Kehadiran generasi muda sangat krusial untuk membawa perspektif baru, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat,” pungkasnya. (**)

Ficky Septalinda: Sinergi Tiga Pilar Jadi Kunci Kemenangan PDI Perjuangan Banyuwangi

Banyuwangi (Warta Blambangan) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Banyuwangi menegaskan pentingnya soliditas internal dalam menghadapi kontestasi politik ke depan. Hal ini disampaikan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banyuwangi, Ficky Septalinda , saat membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di wilayah Banyuwangi Utara, Rabu (23/4/2026).

Musancab yang digelar di Ballroom Hotel Aston tersebut diikuti Pengurus Anak Cabang (PAC) dari daerah pemilihan (Dapil) 1, 2, 7, dan 8. Dalam sambutannya, Ficky menekankan bahwa kekuatan utama partai terletak pada sinergi tiga pilar, yakni struktur partai, legislatif, dan eksekutif.

“Soliditas tiga pilar menjadi kunci utama untuk menjaga kemenangan di setiap kontestasi, baik Pemilu, Pilkada, maupun Pilpres,” ujarnya.Ia menyebut PDI Perjuangan Banyuwangi memiliki modal politik yang kuat, mulai dari keberadaan kader di eksekutif, dominasi kursi legislatif, hingga struktur organisasi yang lengkap hingga tingkat akar rumputDengan kekuatan tersebut, partai menargetkan capaian suara minimal 20 persen dalam pemilu mendatang.

“Kita punya amunisi yang lengkap. Tinggal bagaimana menjaga kekompakan dan kerja kolektif untuk mencapai target,” kata Ficky.Selain itu, ia menegaskan pentingnya disiplin kader terhadap keputusan partai, termasuk dalam penetapan kepengurusan PAC hasil Musancab.

“Keputusan partai bukan diambil secara sembarangan. Semua harus patuh dan menjaga soliditas,” tegasnya.

Ficky juga menyinggung pentingnya dukungan sumber daya bagi operasional partai, termasuk harapan adanya peningkatan bantuan keuangan partai politik (Banpol) di tengah kondisi efisiensi anggaran.Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Agus Wicaksono, mengingatkan bahwa pengurus PAC yang terpilih harus bekerja secara nyata dan tidak sekadar menjalankan fungsi administratif.“Pengurus PAC harus aktif, solid, dan benar-benar bekerja di tengah masyarakat untuk memenangkan partai,” ujarnya.

Ia optimistis kader yang terpilih merupakan figur yang siap menjalankan tugas politik di wilayah masing-masing.Ke depan, kepengurusan PAC periode 2026–2031 akan melanjutkan konsolidasi melalui Musyawarah Ranting dan Anak Ranting sebagai bagian dari penguatan struktur partai hingga tingkat paling bawah. (fj)