Kabar dari Armuzna

Kabar dari Armuzna

Oleh: Petugas PPIH 2024

Sudah beberapa kali saya membaca kabar dari Armuzna—Arafah, Muzdalifah, dan Mina—dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Setiap kali membaca, dada saya bergemuruh. Seperti aroma mesiu yang menggantung di udara, meletup-letup dalam kata, siap meledak dalam telunjuk jari. Tetapi saya tahan. Karena saya tahu, ini bukan hanya tentang pelayanan. Ini bukan sekadar soal logistik. Ini tentang kesabaran. Tentang mereka yang menggadaikan sebagian usia dan harta demi sebuah kata yang belum tentu bisa dibawa pulang: mabrur.

Banyak yang pesimis pelaksanaan haji berjalan lancar seperti tahun 2024, pemerintah kerajaan Saudi Arabia memangkas petugas haji Indonesia, mereka yakin dengan sistem baru tidak perlu petugas terlalu banyak dari Indonesia. Awalnya kita percaya sampai pada akhirnya serumit ini kenyataannya. 

Saya tahu, tidak mudah mengatur dua ratus ribu lebih jamaah Indonesia yang menyemut di tiga titik genting itu: Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahkan bagi negara sehebat manapun, mengatur kerumunan dalam waktu dan tempat yang serentak—tanpa chaos—adalah pertaruhan besar. Tapi tetap saja, kita tak bisa menganggap biasa bila ada yang rebah di tanah karena tidak kebagian tenda. Kita tak bisa menganggap lumrah bila jamaah lansia harus berjalan kaki lima kilometer lebih, bukan karena menjemput pahala, tapi karena tak ada kendaraan.

Katanya, tahun ini layanan lebih baik. Karena tak lagi bergantung pada satu syarikah—perusahaan penyedia layanan haji—tapi delapan. Delapan! Rasanya seperti menyambut demokrasi di padang pasir. Tapi pesta kadang hanya indah di spanduk. Kadang hanya hidup dalam slide presentasi di ruang rapat mentereng. Di lapangan? Beberapa jamaah Indonesia harus berebut tenda di Arafah. Harus mengalah dari sistem kafilah yang dibuat sepihak. Dibuat syarikah, bukan berdasarkan kloter. Maka pecahlah kelompok. Jamaah yang semestinya bersama pembimbing dan ketua kloternya, kini tercerai di bawah panji kafilah yang bahkan namanya sulit diucapkan.

Lalu siapa yang kenal siapa? Siapa yang tahu siapa yang stroke, siapa yang tak bisa bicara Arab, siapa yang kalau malam harus disuntik insulin?, bersyukur jika kafilah masih dalam satu kabupaten atau Embarkasi, itupun kadang ada yang tidak kenal atau bertemu sebelumnya. Beruntung orang Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan, dan merasa senasib ketika di negeri orang.

Saya teringat wajah-wajah itu. Wajah bapak-bapak dari pelosok desa, ibu-ibu dari pedalaman pegunungan, yang selama ini hanya tahu arti sabar dari ceramah ustaz. Kini, sabar itu mereka kunyah sendiri. Mereka telan dengan peluh, dengan kaki bengkak, dengan lutut gemetar. Bahkan sabar pun kadang kalah oleh dehidrasi.

Di Arafah, yang semestinya menjadi puncak refleksi spiritual, mereka justru sibuk mencari tempat merebahkan tubuh. Tidak untuk tidur, tapi untuk sekadar tak roboh. Padahal, al-hajju ‘Arafah, kata Nabi. Haji adalah Arafah. Ruhnya di sana. Tetapi bagaimana bisa ruh hadir, kalau tubuh harus diluar tenda seharian? Bersyukur yang langsung dapat tenda, tapi bagaimana dengan yang bingung mencari tenda. Bagaimana bisa khusyuk kalau kanan kiri penuh dengan wajah bingung yang bertanya, "Kita ini di mana?"

Saya mendengar orang bilang: pemerintah kita tak punya bargaining position terhadap Kerajaan Saudi Arabia. Lalu saya bertanya-tanya: bargaining yang mana? Mau minta tambahan kuota, toh tetap harus sabar menunggu giliran. Mau minta biaya ditekan, pemerintah Saudi juga punya logika bisnisnya sendiri. Mau ancam tidak kirim jamaah? Yang rugi malah rakyat kita sendiri. Ini bukan urusan kirim delegasi dagang yang bisa dibatalkan sepihak. Ini rukun Islam kelima—sakral. Ada darah, air mata, dan harapan seumur hidup yang digantungkan di sana.

Kita negara dengan jumlah jamaah haji dan umrah terbesar, betul. Tapi jangan lupa, ibadah ini bukan konser Coldplay yang bisa digeser ke stadion lain kalau panitia tak cocok dengan harga sewa venue. Makkah itu satu. Ka'bah itu satu. Tak bisa diduplikat, tak bisa digeser. Bargaining macam apa yang bisa dilakukan kalau kita sendiri tidak punya alternatif spiritual yang setara? Kalau pun ada yang merasa harus menggugat Saudi soal pelayanan, silakan, tapi jangan membawa nama jutaan orang yang sejak kecil mengaji dengan air mata demi satu impian: bisa menunaikan ibadah haji atau setidaknya umroh sebelum mati, tak mungkin tempat haji dipindahkan ketempat lain, bahkan bergantian hari ketika di Arafahpun juga tidak bisa, apalagi dilaksanakan di negeri sendiri.

Saya dua kali menjadi ketua kloter. Dua kali saya melihat dari dekat bagaimana ruwetnya mengatur manusia dalam ibadah massal terbesar di dunia ini. Tapi saya belum pernah melihat yang seperti tahun ini. Bahkan tahun 2017, saat suhu di Tanah Suci menyentuh 52 derajat dan enam orang jamaah saya wafat dalam satu kloter, rasanya tidak serumit ini. Waktu itu, yang jadi musuh adalah panas dan penyakit bawaan. Sekarang, musuhnya adalah sistem. Bukan kurang niat. Tapi bingung. Bingung karena segala sesuatu yang sudah kita rancang di tanah air, bubar di Mekah. Karena di sana, kita bukan lagi tuan atas jamaah kita sendiri.

Para petugas pun jadi seperti sekam basah. Terbakar pelan tapi tak menyala. Mereka tak bisa memindahkan jamaah ke tenda yang lebih aman. Tak bisa memaksa bus untuk datang. Bahkan kadang tak tahu siapa sebenarnya jamaahnya. Karena bisa jadi, jamaah yang mereka temui di tenda itu bukan berasal dari kloternya. Tapi disatukan dalam kafilah yang tak memberi ruang untuk keakraban, apalagi pendampingan.

Saya membaca satu laporan dari Muzdalifah melalui group WA, yang membuat saya diam cukup lama. Katanya, hanya 13 bus yang tersedia untuk satu syarikah. Padahal semestinya 20. Maka  kembali dari Mina ke Makkah harus lebih sabar dan antri, itu juga yang membuat jamaah jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina, trauma kejadian 2023 yang banyak jamaah kepanasan di Muzdalifah.

Muzdalifah memang tidak dirancang untuk nyaman. Tapi setidaknya, jangan sampai membuat para lansia berjalan tanpa tahu arah. Jangan sampai ibadah ini menjadi trauma. Memang tidak sedikit yang berdoa agar dapat meninggal di tanah suci ketika sedang beribadah, tetapi juga tidak dengan cara seperti ini, dan bersyukurlah karena tidak banyak terdengar tragedi kematian selama Armuzna seperti tahun sebelumnya.

Seorang petugas menulis: "Saya hanya bisa menangis diam-diam melihat jamaah yang saya bimbing berjalan dalam gelap, di antara bisikan tak tentu arah. Kami tak bisa mengarahkan. Karena kami pun bukan siapa-siapa dalam sistem kafilah.", ini terjadi bisa jadi karena petugas kloter dan jamaah yang asalnya satu kloter berbeda kafilah, dan tidak memungkinkan untuk selalu mendatangi jamaah berbeda kafilah.

Tahun lalu, saya berjaga di Mina. Masalahnya hanya satu waktu itu: tenda kami terlalu dekat dengan masjid Kuwait yang digunakan mabid jamaah luar negeri. Maka, banyak yang masuk areal tenda sembarangan. Karena WC dan kamar mandi tenda Indonesia bersih dan nyaman, mereka ingin menumpang mandi, bahkan tidur di area sekitar tenda. Saya terpaksa jadi satpam dadakan. Mengusir mereka satu-satu. Bukan karena tak ingin berbagi, tapi karena ruang dan fasilitas untuk jamaah kita pun terbatas.

Tahun ini, tenda dekat masjid yang tidak steril seperti itu sepertinya tak lagi digunakan. Masuk area tenda harus pakai kartu Nusuk. Sistem baru yang katanya akan memperbaiki penataan. Tapi tetap saja: sistem yang baik tidak menjamin hasil yang baik, kalau eksekusinya semrawut.

Saya membayangkan wajah almarhum Pak Ruslan, jamaah saya dulu yang wafat beberapa jam sebelum wukuf. Betapa dia sangat ingin sampai ke Arafah. Bahkan ketika setelah sholat subuh berjamaah, dia masih bertanya, “Saya masih boleh ikut wukuf, kan?” Ia seperti anak kecil yang menanti hari ulang tahun. Tapi tak sempat meniup lilin. Tuhan memanggilnya lebih dulu.

Saya membayangkan wajah salah satu Ibu dari Banyuwangi yang pernah berkata, “Kalau saya meninggal di Mina, tolong sampaikan ke anak saya, saya bahagia.” dan kini, saya membayangkan wajah-wajah seperti mereka, berada dalam tenda yang terlalu sempit, dalam padang yang terlalu bising. Mereka menanti bis yang tak datang, petugas yang tak muncul, dan kabar yang tak pernah pasti.

Tapi inilah haji. Kadang kita datang dengan rencana, lalu Tuhan hadir dengan kejutan. Dan kejutan itu kadang berbentuk kekacauan. Tapi kekacauan yang penuh hikmah, bagi mereka yang mampu menahan geram dan tidak mengutuk takdir. Saya membaca satu pesan dari teman lama, Ustaz Izuddin. Yang tahun lalu juga berangkat haji. Katanya, kalau di Mina sekarang situasinya sulit, itu sebenarnya bagus. Bagus untuk menghayati bagaimana Nabi Muhammad dan keluarganya di tanah Mina pernah diboikot oleh Quraisy selama tiga tahun. Hanya makan dedaunan, sampai Khadijah wafat. Sampai Abu Thalib wafat.

"Sungguh besar hikmahnya kalau kita sekarang di tanah Mina, ada situasi sulit. Tapi sungguh tak sesulit Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarganya."

Saya diam. Kalimat itu menampar saya yang barusan ingin menulis tajam. Saya yang barusan hendak mencaci sistem, mencela layanan, mengutuk ketidaksiapan, mendadak tenang. Mendadak seperti ditarik kembali oleh sejarah. Ini memang bukan salah Pemerintah Indonesia, kerajaan Saudi Arabia inginnya juga lebih baik, tetapi ini sistem baru yang tahap pertama. Mina memang bukan tempat untuk tidur nyenyak. Ia adalah tempat kita belajar tentang keikhlasan. Tempat Nabi melemparkan tiga batu pada simbol keangkuhan dan kesombongan. Maka wajarlah kalau di sana, ego kita harus dilebur. Amarah kita harus diredam.

Izuddin menutup pesannya: “Kanjeng Nabi pasti tersenyum bangga melihat umatnya datang dari Muncar, ribuan kilometer, di tengah kesulitan tetap sabar, di tengah keterbatasan masih ikhlas berbagi.”

Saya seperti melihat wajah Nabi itu. Tersenyum di tengah ribuan tenda. Melihat umatnya yang renta, yang tak tahu arah, tapi masih bisa menyuapi temannya yang lemah. Masih bisa merelakan air minumnya bagi yang haus. Masih bisa berkata, “Bismillah,” meski kaki bengkak dan tubuh lelah.

Tahun ini, haji memang seperti korek yang kehilangan gas. Ia menggesek banyak harapan, tapi apinya tidak menyala. Karena sistem keburu dingin. Karena logistik keburu beku. Tapi dari setiap kebingungan itu, saya percaya: Tuhan sedang menata ulang cara kita beribadah. Mungkin Dia ingin menunjukkan bahwa terlalu banyak manajemen justru bisa menutupi makna. Terlalu banyak layar bisa mengaburkan wajah-Nya.

Haji bukanlah event. Ia bukanlah festival. Ia bukanlah birokrasi yang dilipat dalam folder rapi. Haji adalah perjalanan yang mestinya kembali ke esensi: tentang labbaik, tentang jawaban. Tentang kesiapan untuk menyambut panggilan-Nya, meski dalam letih, meski dalam sepi, meski dalam salah arah.

Dan kepada para jamaah yang berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina malam itu, saya ingin berkata: kalian bukan korban. Kalian adalah teladan. Teladan tentang sabar, tentang ridha, tentang makna mabrur yang sesungguhnya. Saya ingin sekali menulis ini dengan penuh amarah. Tapi saya belajar dari para lansia itu. Yang berjalan pelan, tapi tak mengutuk. Yang duduk di trotoar, tapi tetap tersenyum.

Maka saya hanya ingin menutup dengan satu kalimat:

Kalau Mina hari ini membuatmu menangis, semoga Arafah kemarin telah membuatmu mencintai Allah lebih dalam. Fan semoga, walau hanya satu malam di Muzdalifah, engkau telah meletakkan dunia di bawah batu yang engkau kumpulkan sendiri.

Allāhumma shalli ‘alā Sayyidinā Muhammad wa ‘alā āli Sayyidinā Muhammad.

Ketua Kloter sub-58 Tahun 2024

Reformasi PPDB: Jangan Hanya Ganti Nama, Tapi Ganti Paradigma

 Reformasi PPDB: Jangan Hanya Ganti Nama, Tapi Ganti Paradigma

Oleh: Dr. Emi Hidayati

Dosen Fakultas Dakwah UNIIB & Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat (YPM) NU Banyuwangi

Setiap awal tahun ajaran, kita disuguhi kegelisahan yang sama: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di antara harapan besar orang tua dan semangat anak-anak untuk melanjutkan jenjang pendidikan, terselip kekhawatiran akan sistem yang rumit, ketentuan yang membingungkan, dan kenyataan yang sering kali tidak berpihak pada prinsip keadilan.

Tahun 2025 ini, pemerintah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang mengubah istilah “zonasi” menjadi “domisili” dalam sistem PPDB, yang kini diberi nama baru: Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Sontak, publik bertanya-tanya: apakah ini sekadar penghalusan istilah untuk menenangkan kegelisahan tahunan, atau betul-betul cerminan niat untuk merombak sistem secara substansial?

Perubahan istilah ini tentu menarik dicermati. Bila “zonasi” dahulu cenderung dipahami sebagai batasan geografis administratif yang kaku, “domisili” mengisyaratkan pendekatan yang lebih lentur—setidaknya secara semantik. Namun dalam dunia kebijakan publik, perubahan terminologi hanya akan menjadi kosmetik jika tidak disertai reformasi struktural. Kita tidak sedang bermain kata. Yang dipertaruhkan adalah nasib ribuan anak yang tengah mencari tempat tumbuhnya, dan masa depan pendidikan bangsa secara lebih luas.

Zonasi—yang digagas awalnya untuk memeratakan akses pendidikan—sebenarnya lahir dari semangat yang baik: keadilan. Dalam perspektif filsuf politik John Rawls, sistem pendidikan seharusnya berpihak pada mereka yang paling rentan dan paling sedikit mendapatkan kesempatan. Itulah “Justice as Fairness”. Maka, perubahan ke sistem domisili hanya relevan jika mampu menanggalkan praktik eksklusivitas, dan benar-benar menjadi jembatan bagi akses pendidikan yang lebih merata.

Namun sayangnya, baik sistem zonasi maupun domisili hingga kini belum menyentuh akar masalah pendidikan: kesenjangan kualitas antar sekolah, ketimpangan distribusi guru, dan kurangnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah pinggiran. Banyak siswa yang tinggal berjarak beberapa ratus meter dari sekolah justru tertolak, hanya karena sistem digital tidak mampu membaca konteks sosial spasial secara mikro. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana teknologi gagal ketika tidak dibarengi dengan sensitivitas sosial.

Sebagai pendidik dan penggiat lembaga pendidikan akar rumput, saya sering menyaksikan langsung keresahan ini. Ketika pendidikan berubah menjadi urusan administrasi tahunan yang penuh ketegangan, kita kehilangan ruhnya. Pendidikan bukanlah seleksi birokratis, tetapi proses pemanusiaan. Paulo Freire menyebut pendidikan sebagai praksis kebebasan, bukan sekadar pengisian formulir daring.

Demikian pula, inklusivitas yang menjadi jargon sistem PPDB belum menyentuh ranah praksis yang nyata. Padahal, pendidikan inklusif adalah mandat global sejak Deklarasi Salamanca 1994. Mel Ainscow, pakar pendidikan inklusif, menekankan bahwa inklusi bukan sekadar tentang tempat, tapi tentang sikap dan budaya. Menempatkan semua anak dalam ruang kelas yang sama tidak cukup, jika sekolah tidak merayakan keberagaman dan menghargai setiap perbedaan sebagai potensi, bukan hambatan.

Dengan proporsi jalur domisili mencapai 80% untuk SD dan 50% untuk SMP dan SMA, pemerintah sebenarnya sedang menggarisbawahi pentingnya akses berbasis tempat tinggal. Ini patut diapresiasi sebagai upaya afirmatif. Tapi sekali lagi, tanpa pemerataan kualitas dan dukungan nyata bagi sekolah-sekolah di pinggiran, kebijakan ini akan berujung pada keadilan prosedural, bukan keadilan substantif. Hasilnya: sekolah favorit tetap favorit, dan sekolah marjinal tetap dibiarkan berjuang sendiri dengan keterbatasan.

Perlu dipahami bahwa sistem penerimaan siswa juga sangat erat kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam hal ini, Angka Partisipasi Kasar (APK) bisa menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan kebijakan PPDB. Bila sistem tidak menjangkau anak-anak di daerah terpencil, bagaimana kita bisa bicara tentang pembangunan manusia yang holistik?

Dalam konteks ini, saya melihat pemerintah daerah memiliki peran yang amat strategis. Mereka tidak boleh hanya menjadi eksekutor kebijakan pusat. Pemerintah daerah harus aktif dalam memetakan daya tampung sekolah, persebaran guru, dan kesiapan infrastruktur di wilayah masing-masing. Mereka harus mampu membaca kebutuhan riil masyarakat, dan menjadi penerjemah konteks lokal dalam kebijakan nasional.

Kepala sekolah pun harus diberi ruang otonomi untuk berinovasi dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kondisi sosial di lingkungannya. Tidak semua sekolah memiliki latar yang sama, dan tidak semua siswa datang dengan modal yang setara. Maka prinsip keadilan dan inklusivitas harus menjadi roh dalam setiap keputusan kepala sekolah.

Kita juga tidak bisa mengabaikan peran kampus dan perguruan tinggi. Sudah saatnya institusi pendidikan tinggi menjelma menjadi aktor perubahan sosial, bukan hanya menara gading akademik. Tri Dharma Perguruan Tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian—harus menjadi landasan bagi keterlibatan aktif kampus dalam merumuskan kebijakan publik. Melalui riset-riset berbasis bukti, pendidikan kritis, dan pengabdian yang menyentuh akar masalah masyarakat, perguruan tinggi bisa menjadi pendorong reformasi pendidikan dari hulu ke hilir.

Saya yakin, pendidikan yang ideal bukanlah pendidikan yang seragam, melainkan pendidikan yang memberi ruang bagi keberagaman untuk tumbuh. Amartya Sen pernah mengatakan bahwa pembangunan adalah perluasan kapabilitas manusia. Maka, sistem PPDB harus menjadi pintu bagi setiap anak untuk menemukan kemampuannya, bukan pagar pembatas yang menyingkirkan mereka dari kesempatan.

Pendidikan bukan tentang siapa cepat dia dapat, atau siapa punya akses dia menang. Pendidikan adalah tentang siapa pun bisa bertumbuh, sejauh kita menyediakan tanah yang subur dan air yang cukup bagi benih itu tumbuh menjadi pohon kehidupan.

Maka, reformasi PPDB bukan sekadar mengganti “zonasi” dengan “domisili”. Yang harus kita ganti adalah paradigma kita tentang pendidikan itu sendiri. Paradigma bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik untuk belajar, bertumbuh, dan bermakna sebagai manusia seutuhnya.***

Kultum Hikmah Haji, Ajak ASN Kemenag Banyuwangi Tingkatkan Kesadaran Spiritual

Banyuwangi (Warta Blambangan) —Nuansa religius terasa kuat di Masjid Ar Royyan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Rabu pagi (5/6/2025). Usai salat duha berjamaah yang dipimpin langsung Kepala Kantor Kemenag, Dr. H. Chaironi Hidayat, S.Ag., M.M., guru MTsN 1 Banyuwangi, Abdul Gani, menyampaikan kultum bertema Hikmah Haji yang mengajak para aparatur sipil negara (ASN) merenungi kembali esensi ibadah.

Dalam ceramah singkatnya, Abdul Gani menekankan bahwa ibadah haji bukan sekadar ritual fisik, melainkan momentum puncak spiritual. Melalui simbol-simbol haji, seperti pakaian ihram putih, umat Islam diajak meninggalkan atribut dunia dan mempersiapkan diri untuk menghadap Sang Pencipta.v

 “Sebelum berangkat saja, bahkan sebelum memulai acara haji, kita sudah seharusnya menghayati seluruh maknanya. Meski tidak berangkat, pelajaran dari haji itu bisa kita ambil dan bisa sangat luar biasa,” ujarnya.

Menurut Gani, prosesi haji seharusnya menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia mengutip sabda Nabi Muhammad SAW bahwa orang cerdas adalah yang mampu menahan hawa nafsunya dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati.

Lebih jauh, ia mengaitkan semangat haji dengan pelatihan spiritual lain, seperti puasa di bulan Ramadhan. Ia menilai bahwa puasa seharusnya menjadi sarana efektif untuk membentuk pribadi yang sabar dan terjaga dari perbuatan sia-sia. Jika tidak ada perubahan setelah berpuasa bertahun-tahun, maka perlu ada evaluasi terhadap niat dan pelaksanaannya.

“Apapun aktivitas kita — bahkan aktivitas sehari-hari sekalipun — hendaknya bermuara pada keridhaan Allah. Mari berprestasi dalam ibadah dan meninggalkan prasasti spiritual. Ketika kelak kita wafat, hendaknya ada jejak amal yang ditinggalkan,” katanya.

Dalam bagian akhir kultum, Abdul Gani menyoroti pentingnya wukuf di Arafah sebagai momen perenungan terdalam. Ia menyebut bahwa di tempat itulah manusia didorong untuk mengenali jati diri sejatinya, sekaligus menyadari posisi di hadapan Tuhan.

 “Di Arafah, kita seakan dituntut untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kalau bisa sampai pada pengenalan itu, insya Allah sepulang dari sana, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa secara spiritual,” tuturnya.

Kultum tersebut menjadi bagian dari agenda rutin pembinaan rohani di lingkungan Kemenag Banyuwangi. Melalui kegiatan ini, para ASN diajak untuk terus memperbarui niat, meningkatkan kualitas ibadah, serta menanamkan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari.

Kurban dan Bekamal, Narasi, dan Kesabaran yang Terlupakan

 Kurban dan Bekamal, Narasi, dan Kesabaran yang Terlupakan

oleh : Syafaat 

Ada kalimat yang menarik saya diam cukup lama hari ini. Kalimat itu terbit dari sebuah portal berita daring dari penyedia jasa penyembelihan hewan qurban dan aqiqoh, yang saya dapatkan dari group WhatsApp ditulis mungkin dengan niat baik, tapi terasa seperti menabrak pelan-pelan satu lapisan kenyataan. Isinya begini kira-kira: bahwa masyarakat Osing membuat daging fermentasi bernama bekamal karena mereka jarang makan daging. Sebaris kalimat itu seperti menyodorkan kunci palsu untuk membuka lemari yang tak mereka kenali isinya. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Hanya saja, izinkan saya menyampaikan satu hal penting: tidak semua yang kita lihat bisa langsung dinarasikan.

Narasi adalah kerja rasa. Dan rasa lahir dari perjumpaan yang cukup. Perjumpaan itu bisa berupa masa kecil yang dihabiskan di dapur, obrolan di atas lincak bambu saat sore, atau ikut nimbrung ketika nenek menyisihkan daging kurban ke tampah sebelum diproses jadi bekamal. Kalau tidak pernah hadir dalam peristiwa itu, jangan terburu-buru membubuhkan simpulan.

Banyuwangi bukan sekadar kota di ujung timur. Ia adalah peta rasa yang dijaga lewat laut dan ladang. Dan laut di sana tidak pernah pelit. Ia lemparkan ikan sepuas-puasnya. Masyarakat nelayan pun, yang tahu laut tak kenal musim panen seperti padi, belajar cara menyimpan ikan. Di sini kita kenal istilah dipindang, yakni daging ikan yang diawetkan sebentar saja dengan cara di asap, cukup tahan beberapa hari. Lalu ada yang disebut kresek, ikan yang dikeringkan langsung di bawah matahari, setelah lebih dulu dibumbui. Kresek ini bisa bertahan lebih lama. Dan tentu saja ada ikan asin—fermentasi garam yang oleh orang osing dijuluki gerang. Semua metode ini bukan karena lapar. Tapi karena laut memberi terlalu banyak.

Makanan di Banyuwangi tidak pernah bercita rasa sederhana. Di balik setiap kepulan uap rujak soto atau seduhan kuah pecel rawon, ada riwayat panjang tentang bagaimana masyarakat Osing merayakan rasa dan bertahan hidup. Mereka tidak membiarkan tubuh kekurangan tenaga. Ikan laut mudah didapat. Daging menthok yang diolah menjadi geseng adalah hasil dari keakraban mereka dengan halaman belakang. Ayam kesrut bukan sekadar lauk, tapi semacam penegasan bahwa hidup ini perlu rasa yang kuat, seperti percampuran pedas dan asam yang mewakili keberanian orang Osing dalam menghadapi hidup. Saya pernah berpikir bahwa masyarakat agraris lebih banyak makan sayur. Tapi di Banyuwangi, bahkan pecel pun bisa diracik dengan kuah rawon yang gurih dan hitam legam. Di kampung-kampung Osing, protein hewani bukan kemewahan yang datang dari supermarket, melainkan bagian dari keseharian. Mereka tidak repot-repot mengukur kandungan gizi, tapi tubuh mereka kuat karena kebiasaan turun-temurun menyantap apa yang tersedia di tanah sendiri. Makanan mereka bukan hanya soal perut kenyang, tapi juga tentang warisan dan kesetiaan pada cara hidup yang tidak lekang oleh tren makan sehat ala kota.

Saya japri teman saya di Glagah Agung, sebuah desa yang letaknya di selatan Banyuwangi, dekat hutan Grajagan yang tenang tapi menyimpan banyak cerita, dan saya bertanya berapa hewan kurban tahun ini, ia menjawab pelan saja, “Alhamdulillah, di Masjid An-nur depan rumahnya ada 37 sapi, hampir sama seperti tahun lalu,” dan dalam nada suaranya saya menangkap sesuatu yang lebih dari sekadar angka: ada rasa syukur yang hening, juga semacam perasaan bahwa kehidupan betapa pun berubahnya dunia di kampungnya tetap berjalan dengan irama yang dikenalnya sejak kecil, seperti embun pagi yang tak pernah gagal turun di rerumputan belakang rumahnya, hewan kurban semakin tahun semakin banyak.

Dalam dunia yang kelebihan, manusia belajar menyimpan. Dan dalam dunia yang kekurangan, manusia belajar bertahan. Dua hal ini tak boleh ditukar tempat dalam narasi. Sama seperti saat hari raya kurban tiba di kampung-kampung Osing. Di Banyuwangi, hampir setiap masjid dan musala melakukan penyembelihan. Seekor sapi dibagi jadi ratusan bungkus. Kadang satu rumah dapat lebih dari satu. Dan daging itu terlalu banyak untuk dimasak dalam sehari. Tidak semua orang punya kulkas, apalagi zaman dulu. Maka orang belajar menyimpan dengan cara mereka sendiri: daging dikeringkan, dibumbui, difermentasi. Hasil akhirnya kadang disebut pegal, kadang bekamal.

Kang Pur dari Kemiren sudah mengingatkan di group DKB, “Iki wong durung weruh kesusu gawe narasi.” Proses membuat bekamal itu panjang. Tidak seperti menulis berita yang cukup dengan menyalin dari grup WhatsApp lalu mengira sudah menyusun kebenaran. Bekamal itu seni. Daging dipotong rapi, dibumbui, lalu dimasukkan ke dalam usus, ya, ini seperti sosis, tapi versi leluhur. Setelah itu disimpan. Diwadahi. Kadang dalam pendek, kadang di toples kaca, kadang juga cukup digantung dan diselimuti udara. Fermentasi terjadi. Rasa menguat. Umur simpan bertambah. Ia bukan sekadar olahan. Ia adalah perayaan atas waktu dan keberlimpahan.

Anggota grup lain juga menuli, salah satu pewaris rasa Banyuwangi, menulis dengan jenaka tapi tepat: “Bekamal iku khusus isi daging. Dung isine jeroan lemon teber arane ketimus....di besel beselaken nong jerone usus. Prosese emeh Podo, di rageni terus di fermentasi di dengan cara di lebokaken pendek utowo toples di serungkup hing jarang kadang Yo di Pepe.”

Saya tidak bisa menulis deskripsi yang lebih jujur dari itu. Kalimat itu seperti aroma dapur yang keluar dari sela-sela papan rumah tua. Ada bumbu, ada waktu, ada kebiasaan yang sabar. Tak ada yang tergesa.

Dan kita, sebagai orang yang hidup dalam era cepat, kadang lupa bahwa tidak semua bisa dipahami dalam dua jam kunjungan. Atau dua paragraf riset Google. Apalagi jika kita ingin bicara tentang satu suku, satu budaya, satu cara hidup.

Banyuwangi punya banyak cara menyimpan daging. Dan bekamal bukan dibuat karena langka daging, tapi karena daging datang sekaligus, dalam satu hari raya, dan ia harus dijaga untuk hari-hari setelahnya. Kalau hari ini kau makan rawon dari daging kurban minggu lalu, itu bukan karena kau miskin, tapi karena kau tahu: tidak semua makanan harus habis hari ini.

Narasi yang baik, seperti bekamal, perlu waktu. Tak bisa dibuat hanya karena deadline. Ia lahir dari pemahaman, bukan dari prasangka. Ia harus tahan lama. Karena itu ia perlu fermentasi. Perlu pengeringan. Perlu dijemur bersama matahari pagi dan dibungkus dengan kejujuran.

Dan orang Banyuwangi, yang sudah terlalu lama hidup dalam putaran musim laut dan ladang, tahu benar: yang baik itu tidak pernah buru-buru. Yang kuat itu disimpan lama. Dan yang layak diceritakan, bukan yang cepat selesai, tapi yang mengendap dalam hati dan tak mudah basi.

Penulis : Ketua Lentera Sastra Banyuwangi 

Dewan Kesenian Belambangan Gelar “Ajar Bareng Lontar Yusuf” di Rumah Budaya Osing Kemiren

Banyuwangi, (Warta Blambangan) Di sebuah malam yang lirih di Rumah Budaya Osing (RBO), Desa Kemiren, Banyuwangi, suara tembang Pupuh Kasmaran mengalun pelan. Nada-nada itu tak sekadar melagukan aksara, tetapi membangkitkan ingatan, rasa, dan nilai-nilai yang mungkin nyaris terbenam dalam debu waktu. Selasa malam, 3 Juni 2025, Dewan Kesenian Belambangan (DKB) membuka kalender literasi tahun ini dengan sebuah gerakan yang bukan saja estetis, tetapi juga bernapas spiritual: Ajar Bareng Lontar Yusuf. 

Ini bukan sekadar kelas sastra atau workshop naskah kuna. Ini adalah sebentuk laku. Sebentuk pemuliaan terhadap khazanah lisan masyarakat Osing yang hidup bukan di rak-rak buku, tapi di ruang batin, di pelipir-pelipir kehidupan. Kang Pur, budayawan yang telah bertahun-tahun memelihara nyala kecil warisan tembang dan lontar, memandu sesi ini dengan sikap rendah hati dan hangat. Ia bukan guru, melainkan sahabat seperjalanan. Di hadapannya, para peserta tak diajak duduk mendengar, melainkan turut menyelami.

“Lontar Yusuf ini bukan sekadar teks sastra. Ia adalah jendela batin, pancaran nilai, dan sarana menyelami rasa,” ucap Kang Pur, sambil membuka lembar pertama naskah, seolah membuka kembali sebuah pintu yang telah lama diketuk sunyi.

Pupuh Kasmaran yang dipilih menjadi gerbang awal kegiatan bukan tanpa alasan. Pupuh ini dikenal sebagai tembang yang menggugah rasa halus manusia: cinta, pengorbanan, keindahan yang lirih. Kang Pur melagukannya terlebih dahulu, mengikuti pakem yang sudah turun-temurun. Lalu satu per satu peserta mencoba mengikutinya. Tak semua tepat cengkok. Tak semua selaras laras. Tapi di sinilah justru maknanya. Ini bukan panggung penampilan. Ini adalah ruang belajar yang egaliter, di mana suara tak harus indah, tapi harus tulus.

Di sekeliling mereka, arsitektur kayu Rumah Budaya Osing berdiri sunyi namun bersaksi. Aroma kopi kemiren yang mengepul dari sudut dapur menemani pelafalan bait-bait awal kisah Nabi Yusuf. Angin malam menyisip dari sela jendela terbuka, seolah ingin turut menjadi bagian dari mocoan itu. Rasa kontemplatif menjelma begitu saja, tak dirancang, tak dipaksakan.

Ketua DKB, Hasan Basri, dalam sambutannya menyebut kegiatan ini sebagai titik tolak penting dari ikhtiar kebudayaan yang selama ini nyaris hanya berputar pada gelaran pertunjukan. “Rumah Budaya Osing bukan sekadar panggung. Ia adalah ruang hidup. Kami ingin menjadikannya ruang belajar bagi karya sastra lisan seperti Lontar Yusuf yang pernah tumbuh dalam kesadaran masyarakat Osing.”

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kegiatan semacam ini akan menjadi agenda rutin, tidak hanya sebagai bentuk pelestarian, tapi juga regenerasi nilai. Dalam konteks itulah Lentera Sastra Banyuwangi turut serta, membawa semangat yang tak hanya literer, tetapi juga spiritual. Syafaat, Ketua Lentera Sastra Banyuwangi, menegaskan bahwa teks seperti Lontar Yusuf memiliki kedekatan kuat dengan sejarah penyebaran Islam di bumi Blambangan. 

“Mocoan Lontar Yusuf bukan sekadar pengulangan kisah. Ia adalah dialektika kultural antara Islam dan kearifan lokal. Di sinilah Islam tumbuh: tidak menyerbu, tapi meresap.”

Beberapa peserta yang hadir membawa salinan lontar mereka sendiri—naskah fotokopi yang telah menguning, atau dalam bentuk cetakan ulang terbatas. Ada rasa haru yang tak diucapkan, hanya terlihat dari cara mereka membolak-balik halaman, seperti menyentuh sesuatu yang telah lama mereka rindukan.

Pada sesi akhir, Kang Pur membedah bagian awal lontar yang telah dibaca bersama: kelahiran Yusuf dan metafora cahaya wajahnya yang disebut cahyaning jagad. Dalam tafsir tembang, cahaya itu bukan semata rupa, melainkan pancaran batin yang menyinari tanpa menyilaukan.

> “Melalui Lontar Yusuf, kita belajar tentang keteladanan, keindahan yang tak sombong, dan cinta yang tak membelenggu,” ujar Kang Pur, menutup sesi malam itu.

Suasana yang tersisa adalah kesunyian yang menggetarkan. Tidak sepi, melainkan penuh gema batin. Inilah ziarah rasa itu. Inilah ajar bareng yang tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga menggugah kesadaran.

DKB telah merancang seri lanjutan dari kegiatan ini. Dalam waktu mendatang, mereka akan memadukan tembang dengan ilustrasi visual dan pertunjukan dramatik. Harapannya, lontar-lontar yang selama ini terkurung di museum dan perpustakaan bisa kembali bernyawa dalam ingatan kolektif masyarakat. Terutama generasi muda, yang sering kali hanya mengenal masa lalu sebagai catatan kaki dalam buku sejarah.

Rumah Budaya Osing, malam itu, telah menjadi lebih dari sekadar ruang. Ia menjelma menjadi tubuh waktu, tempat di mana masa lampau, kini, dan nanti bisa saling menyapa tanpa canggung. Dalam lantunan Pupuh Kasmaran, dalam bait demi bait kisah Yusuf, kita semua belajar untuk tidak hanya mengingat, tapi juga merawat—dengan rasa, dengan jiwa, dengan cinta.

Ledakan Sastra dari Timur Jawa: Lokakarya HISKI Banyuwangi Tawarkan Transformasi Budaya Berbasis Naskah dan Lisan

Banyuwangi, (Warta Blambangan)  Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komisariat Banyuwangi, dengan dukungan Dana Indonesiana dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), telah menyelenggarakan kegiatan lokakarya nasional bertajuk “Penulisan Kreatif Sastra dan Pembuatan Produk Kreatif Berbasis Tradisi Lisan dan Manuskrip” pada 28–29 Mei 2025. Bertempat di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi, lokakarya ini menjadi forum ilmiah sekaligus praktik kolaboratif yang bertujuan untuk merevitalisasi kekayaan budaya lokal melalui medium sastra dan produk kreatif kontemporer.

Ketua HISKI Komisariat Banyuwangi, Nurul Ludfia Rochmah, menjelaskan bahwa pelaksanaan lokakarya telah didahului oleh dua kali sesi Focus Group Discussion (FGD), yang dirancang untuk membekali para peserta secara konseptual sebelum terlibat dalam proses kreatif. FGD tersebut difungsikan sebagai instrumen epistemologis untuk membangun kesadaran budaya peserta, serta memperkuat keterkaitan antara tradisi lisan, naskah klasik, dan kemungkinan penciptaan sastra mutakhir.

Lokakarya ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk birokrat, sastrawan, seniman, budayawan, akademisi, guru, mahasiswa, dan pelajar. Keberagaman latar belakang peserta dimaknai sebagai representasi pluralisme sosial yang berkontribusi terhadap proses dialektika kultural dalam pengolahan tradisi menjadi karya-karya literer yang relevan secara sosial maupun estetik.

Sebagai bentuk afirmasi keilmuan, lokakarya menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang memiliki otoritas di bidang sastra, filologi, dan kajian tradisi, antara lain Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum. (Ketua Umum HISKI), Dr. Munawar Holil, M.Hum. (Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara), Dr. Pudentia MPSS (Ketua Umum Asosiasi Tradisi Lisan), Dr. Tengsoe Tjahjono, M.Pd., dan Dr. Yeni Artanti, M.Hum. Adapun proses diskusi dan elaborasi materi dimoderatori oleh Sudartomo Macaryus, M.Hum., yang turut memastikan alur penyampaian materi berjalan sistematis dan partisipatif.

Secara substantif, kegiatan ini berfokus pada pengembangan keterampilan menulis kreatif berbasis data budaya, yang bersumber dari tradisi lisan maupun manuskrip kuno. Pendekatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan estetika sastra, tetapi juga sebagai strategi pelestarian warisan budaya takbenda dalam kerangka kebudayaan yang dinamis.

Hasil lokakarya menunjukkan pencapaian signifikan, antara lain:

1. Terbitnya buku kumpulan karya peserta, yang memuat eksplorasi naratif atas budaya Banyuwangi dalam bentuk fiksi, puisi, dan narasi kreatif lainnya.

2. Produksi alih wahana sastra dalam format multimedia oleh 30 peserta individu, yang kemudian disebarluaskan melalui kanal digital, terutama YouTube. Lima karya terbaik memperoleh penghargaan masing-masing sebesar Rp1.000.000.

3. Kolaborasi kelompok yang melahirkan lima proyek kreatif berbasis transformasi tradisi ke bentuk multimedia, dengan masing-masing kelompok memperoleh dana pembinaan sebesar Rp3.500.000.

4. Penyusunan artikel ilmiah yang mengkaji alih wahana sastra Banyuwangi, yang direncanakan untuk publikasi pada jurnal bereputasi dalam indeks SINTA.

5. Pendaftaran 14 karya sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap produk kreatif hasil lokakarya.

Implikasi jangka panjang dari kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan penguatan identitas kultural lokal, tetapi juga memberi kontribusi terhadap diskursus kebudayaan nasional melalui pembaruan model produksi sastra. Dalam konteks epistemologi sastra, kegiatan ini memperlihatkan bahwa tradisi lisan dan manuskrip bukan entitas statis, melainkan sumber naratif dinamis yang dapat dimodifikasi, ditransformasikan, dan dihidupkan kembali sesuai konteks zaman.

Seluruh hasil lokakarya akan ditampilkan dalam ajang Festival dan Dialog Sastra HISKI, yang merupakan bagian integral dari Kalender Festival Banyuwangi 2025 dengan tajuk “Banyuwangi Kolo Semono.” Kegiatan ini menjadi ruang publik untuk menampilkan produk sastra dan budaya hasil pengolahan ulang tradisi, serta menjadi sarana literasi kultural yang inklusif.

Dengan demikian, lokakarya ini berfungsi tidak hanya sebagai aktivitas kebudayaan, tetapi juga sebagai laboratorium sosial yang menumbuhkan ekosistem kreatif berbasis pengetahuan lokal. Melalui pendekatan integratif antara kajian ilmiah dan praktik kreatif, HISKI Banyuwangi telah menunjukkan bahwa revitalisasi budaya dapat dilakukan secara inovatif dan tetap mempertahankan akar tradisinya.

Restrukturisasi, Kementerian PU akan Kebut Pembangunan Pasar Banyuwangi

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) akan kembali kebut pembangunan Pasar Induk Banyuwangi. Progres pembangunan pasar tersebut sempat tersendat, karena ada reorganisasi di seluruh kementerian, termasuk Kementerian PU. 

Proses revitalisasi Pasar Banyuwangi sendiri dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan telah dimulai pada Oktober 2024. Namun dalam perjalanan waktu, terjadi reorganisasi atau perubahan nomenklatur di tubuh Kementerian PUPR, yang dipisah menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). 

Di tubuh Kementerian PU sendiri juga terjadi perubahan. Pekerjaan revitalisasi Pasar Banyuwangi dan kawasan Inggrisan yang semula ditangani Ditjen Cipta Karya kini berubah di bawah Ditjen Prasarana Strategis.

"Dengan adanya re-organisasi pada seluruh Kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga berdampak pada proses penganggaran. Dokumen-dokumen DIPA pun harus menyesuaikan, turut terjadi perubahan. Ini yang menyebabkan keterlambatan pada pekerjaan Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi," kata Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Jawa Timur Kementerian PU, I Gusti Agung Ari Wibawa saat meninjau Pasar Banyuwangi yang sedang dalam proses revitalisasi, Rabu (28/5/2025).   

Ari menjelaskan bahwa Kementerian PU bersama Pemkab telah menggelar pertemuan dengan para pedagang Pasar Banyuwangi yang direlokasi pada Selasa (27/5/2025) untuk menjelaskan progress pembangunan pasar. Pertemuan tersebut juga dihadiri pelaksana proyek dan Tim  Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejati Jawa Timur untuk kegiatan Kementerian PUPR di wilayah Jawa Timur. 

"Sebenarnya tidak terjadi pemberhentian total, karena pada Januari hingga Mei tetap dilakukan pengerjaan, meski memang ada perlambatan. Kemarin sudah digelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak. Pelaksana pekerjaan akan melakukan percepatan pembangunan revitalisasi Pasar Banyuwangi mulai awal Juni 2025," jelas Ari.

Plt Kadis PU Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menambahkan bahwa pemkab akan terus berkoordinasi terkait percepatan proses revitalisasi pasar dengan Kementerian PU.    

“Iya, tadi kami juga rapat dengan pihak Kementerian PU apa-apa yang perlu segera kami kerjakan untuk membantu percepatan proses pembangunannya,” kata Suyanto yang akrab dipanggil Yayan.

Pasar Banyuwangi didesain memiliki  gedung utama yang terdiri dua lantai dengan arsitektur khas Osing, Banyuwangi. Pasar akan dibagi menjadi areal pasar basah, pasar kering, dan area kuliner. Juga dilengkapi dengan gedung parkir. (*)