Siswa MI Islamiyah Rogojampi Raih Juara I Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten

Banyuwangi (Warta Blambangan) Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh siswa madrasah. Avilla Fikratus Putri Yuwono, siswi kelas 4 MI Islamiyah Rogojampi, berhasil meraih juara pertama dalam ajang Lomba Bertutur yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi. Final lomba ini berlangsung pada Rabu, 22 Mei 2025. 

Lomba yang diikuti oleh siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kabupaten Banyuwangi ini berlangsung dengan persaingan yang ketat. Para peserta tampil dengan membawa kisah-kisah inspiratif dari berbagai daerah, menyampaikan dengan artikulasi, ekspresi, dan penjiwaan yang dinilai oleh dewan juri. 

Kepala MI Islamiyah Rogojampi, Nur Hariri, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas capaian yang diraih oleh siswinya tersebut.

“Alhamdulillah, siswa kami berhasil meraih juara pertama di tengah persaingan yang sangat ketat. Kami memang memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan bakat siswa dalam seni suara dan bertutur. Hasil ini adalah buah dari latihan dan bimbingan yang berkesinambungan,” ujarnya.

Nur Hariri juga menambahkan bahwa madrasah berkomitmen untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Sementara itu, prestasi lain juga datang dari siswa madrasah. Afina Alana Qolbi, siswi MI Darunnajah 2, turut mencatatkan namanya sebagai juara keempat dalam kompetisi yang sama.

Kegiatan lomba bertutur ini merupakan salah satu upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi dalam menumbuhkan minat baca serta kecintaan terhadap budaya literasi di kalangan siswa sejak usia dini. Selain itu, lomba ini juga bertujuan untuk melestarikan cerita rakyat serta membentuk karakter siswa yang percaya diri dan komunikatif.

Dengan prestasi ini, madrasah kembali membuktikan eksistensinya dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga terampil dalam bidang seni dan budaya.

Suasana Haru Warnai Pemberangkatan Tambahan Jamaah Haji Kloter SUB-72 Asal Banyuwangi

Banyuwangi (Warta Blambangan) – Suasana penuh haru menyelimuti halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Rabu malam (21/5), saat sebanyak 11 calon jamaah haji dari kelompok terbang (kloter) SUB-72 secara resmi diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kloter ini merupakan bagian dari kuota tambahan haji tahun 2025 yang dialokasikan untuk Kabupaten Banyuwangi. Adapun 4 jamaah lainnya telah lebih dahulu berada di Surabaya karena kini berdomisili di kota tersebut.

Prosesi pemberangkatan dimulai selepas Salat Isya dan dihadiri oleh para keluarga jamaah serta sejumlah pejabat daerah. Dalam laporan resminya, Pelaksana Harian Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah, H. Moh. Jali, menjelaskan bahwa pemberangkatan ini merupakan lanjutan dari keberangkatan sebelumnya yang telah mencakup kloter 42, 43, 44, sebagian kloter 46, dan kloter 48.

“Malam ini, total ada 15 jamaah yang tergabung dalam kloter SUB-72. Sebanyak 11 orang hadir secara fisik dalam prosesi ini, dua orang telah lebih dahulu berada di Asrama Haji Surabaya, dan dua lainnya berdomisili di Surabaya. Enam jamaah tambahan akan diberangkatkan pada tanggal 25 Mei mendatang dalam kloter SUB-85,” paparnya.

H. Moh. Jali juga memberikan edukasi dan imbauan kepada keluarga jamaah untuk melepaskan dengan penuh keikhlasan, serta terus mendoakan kelancaran proses ibadah haji para kerabat mereka. “Kami harap keluarga dapat memasrahkan keberangkatan ini dengan tulus. Ibadah haji adalah misi suci menunaikan rukun Islam kelima. Semoga semua proses ibadah berjalan lancar dan jamaah senantiasa dalam kondisi sehat,” tambahnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Banyuwangi, H. Yusdi Irawan, yang hadir mewakili Bupati Banyuwangi, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dr. Chaironi Hidayat, yang turut menyampaikan arahan dan doa pelepasan.

Dalam sambutannya, Dr. Chaironi menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya dalam hal logistik dan fasilitasi transportasi jamaah haji. Ia juga menggarisbawahi perbedaan signifikan dalam sistem keberangkatan tahun ini, sebagai dampak dari regulasi baru Pemerintah Arab Saudi melalui sistem syarikah.

"Skema ini menimbulkan sebaran jadwal keberangkatan yang lebih variatif dan tidak lagi terpusat. Meski bukan sistem ideal bagi semua pihak, sebagai tamu negara, kita berkewajiban mematuhi ketentuan yang berlaku. Kami mohon maaf atas keterbatasan ini, namun tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik,” jelasnya.

Dr. Chaironi turut menekankan pentingnya dukungan moril dan spiritual dari para keluarga. Ia menyampaikan bahwa dimensi spiritual haji kerap membawa mukjizat. “Ada jamaah yang dari sini berangkat dengan kursi roda, lalu pulang dalam keadaan sehat dan tidak lagi membutuhkannya. Inilah kekuatan spiritual yang hanya bisa dijelaskan oleh keajaiban Allah,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Menjelang akhir acara, suasana semakin emosional. Para jamaah satu per satu berpamitan kepada keluarga. Tangis haru dan pelukan mengiringi prosesi ini, menandai betapa besar cinta dan doa yang mengantar keberangkatan mereka ke Tanah Suci.

Prosesi pemberangkatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat, diikuti penghormatan terakhir kepada para calon tamu Allah sebelum diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo pada Kamis pagi (22/5) pukul 06.00 WIB.

Semoga seluruh jamaah haji asal Kabupaten Banyuwangi diberikan kekuatan fisik dan mental, kelancaran dalam menjalani seluruh rangkaian ibadah haji, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan membawa predikat haji yang mabrur.

Penguatan Majelis Taklim Banyuwangi: Dorong Peran Strategis dalam Masyarakat

Banyuwangi (Warta Blambangan) Dalam upaya memperkuat peran majelis taklim sebagai pranata sosial keagamaan yang strategis, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menggelar kegiatan Penguatan Majelis Taklim Kabupaten Banyuwangi, yang dilangsungkan di aula MAN 1 Banyuwangi, Selasa (20/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh para pengurus Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) Kabupaten Banyuwangi serta perwakilan majelis taklim dari berbagai kecamatan yang telah terdaftar secara resmi. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, H. Mastur, S.Ag., M.Pd.I., menegaskan bahwa majelis taklim memiliki posisi penting dalam membentuk karakter masyarakat yang religius dan harmonis.

“Majelis taklim adalah salah satu pranata sosial keagamaan yang diorganisir melalui Peraturan Menteri Agama. Kegiatan hari ini bertujuan untuk memperkuat peran tersebut agar kebermanfaatannya semakin terasa di tengah masyarakat,” ujarnya. 

Ia juga mengimbau agar seluruh majelis taklim yang belum terdaftar segera melakukan pendaftaran melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan masing-masing. “Di setiap KUA sudah ada penyuluh agama Islam yang siap memandu proses pendaftaran dan pembinaan,” tambah Mastur.

Diskusi dan penguatan dalam kegiatan ini dimoderatori oleh Syafaat, S.H., M.H.I. dari Seksi Bimas Islam. Adapun narasumber pertama adalah Dr. H. Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I., Rektor Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi (UNIIB) Genteng. Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya pengelolaan majelis taklim yang baik dan terstruktur.

“Program-program yang terstruktur akan lebih efektif dalam menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda, dalam memperkuat iman, akhlak, dan kepedulian sosial,” ungkap Dr. Lukman. Ia menekankan bahwa efisiensi sumber daya, sinergi antar komunitas, dan pengelolaan kelembagaan yang profesional akan membawa dampak positif yang signifikan.

Namun, ia juga mencatat tantangan yang dihadapi majelis taklim saat ini, seperti kurangnya minat generasi muda terhadap kegiatan keagamaan dan keterbatasan sumber daya di beberapa majelis.

Narasumber kedua, Agus Baehaqi, S.Ag., M.I.Kom., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung, menyoroti dinamika dakwah di era digital. 

“Perkembangan teknologi dan media sosial menjadi tantangan sekaligus peluang. Majelis taklim perlu beradaptasi dengan cara dakwah yang lebih kreatif dan relevan agar tetap menarik bagi generasi muda,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengurus majelis taklim di Banyuwangi semakin memahami urgensi legalitas, manajemen kelembagaan, serta penguatan konten dakwah yang adaptif terhadap perubahan zaman. Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pun berkomitmen untuk terus mendampingi dan membina majelis taklim sebagai mitra strategis dalam membangun masyarakat yang religius, cerdas, dan damai.

Pengukuhan Kelompok Kerja Majelis Taklim Kabupaten Banyuwangi: Menebar Kedamaian, Menyatukan Misi Dakwah

Banyuwangi, (Warta Blambangan) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dr. H. Chaironi Hidayat, secara resmi mengukuhkan kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Taklim Kabupaten Banyuwangi, dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banyuwangi, Selasa siang (20/05/2025).

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, para pengurus majelis taklim dari berbagai kecamatan di Banyuwangi. Dalam sambutannya, Dr. Chaironi menyampaikan pentingnya kehadiran Pokja Majelis Taklim sebagai garda terdepan dakwah yang membawa nuansa kedamaian di tengah masyarakat.

 “Alhamdulillah, siang ini kita baru saja menyaksikan pengukuhan pengurus Pokja Majelis Taklim Kabupaten Banyuwangi. Saya berharap keberadaan Pokja ini bukan sekadar formalitas, melainkan wadah koordinasi, validasi, dan kolaborasi dakwah yang memberi dampak nyata di masyarakat,” ungkap Chaironi.

Lebih lanjut, Chaironi menyampaikan fenomena meningkatnya permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim beberapa waktu terakhir. Ia mengingatkan agar pengurus tidak menjadikan fasilitas pemerintah sebagai tujuan utama, tetapi tetap menjaga orientasi utama majelis taklim sebagai ruang pencerahan dan keteladanan umat.

“Tujuan Majelis Taklim adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat—baik melalui sholawat, dzikir, maupun kajian keislaman. Jangan sampai keberadaan majelis taklim malah menimbulkan keresahan,” tegasnya.

Chaironi juga mengajak seluruh pengurus Pokja agar menjadi jembatan komunikasi antar majelis, bukan sekadar pengurus administratif. Ia menekankan pentingnya teori dakwah yang santun, koordinasi rutin, dan semangat saling belajar antar sesama majelis taklim.

“Kalau ada dua kelompok majelis saling bersaing hingga bermusuhan, kita perlu bertanya, apa sebenarnya visinya? Pokja harus hadir sebagai penengah—sebagai kekuatan moral yang menyatukan, bukan memecah.”

Chaironi mengisahkan bagaimana umat Islam di masa lalu dikenal karena membawa keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Bahkan dalam kondisi duka mendalam saat wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat tetap mendahulukan ketenangan masyarakat daripada kesedihan pribadi.

“Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar menahan dukanya, dan justru menjadi penyejuk bagi umat yang panik. Itu contoh nyata bagaimana kepentingan pribadi dikorbankan demi maslahat umat,” tuturnya haru.

Ia juga mengingatkan agar pengurus Pokja segera mengadakan rapat kerja untuk menyusun program, termasuk pertemuan rutin minimal setahun sekali, serta menyusun materi dakwah yang menyentuh sisi kemanusiaan dan kebhinekaan.

Menutup sambutannya, Chaironi menitipkan pesan kepada seluruh pengurus agar tetap menjaga semangat dakwah yang rahmatan lil alamin, menjauhi kepentingan pribadi, dan merawat ukhuwah Islamiyah di bumi Blambangan.

“Mari berdakwah dengan kasih sayang. Jangan sampai ada pribadi-pribadi yang menyusup membawa agenda di luar misi dakwah. Kalau semua bersatu, insyaallah majelis taklim kita akan menjadi benteng akidah sekaligus perekat persaudaraan,” pungkasnya.

Dengan dikukuhkannya kepengurusan Pokja Majelis Taklim ini, diharapkan semangat dakwah yang sejuk, santun, dan bersinergi akan terus berkembang di seluruh pelosok Kabupaten Banyuwangi. (syaf)

Di Hari Kebangkitan, Mereka Menghidupkan Nama-Nama yang Hampir Lenyap

 

Di Hari Kebangkitan, Mereka Menghidupkan Nama-Nama yang Hampir Lenyap

(Ditulis oleh Syafaat)

Pagi tanggal 20 Mei 2025, sebuah ruang sunyi di Banyuwangi mendadak penuh kata-kata. Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten itu, biasanya hanya untuk pertemuan biasa, hari itu seperti menjadi tempat kelahiran kembali. Bukan kelahiran tokoh atau revolusi besar, tapi kelahiran nama-nama yang pelan-pelan tenggelam dari ingatan: dusun, desa, kelurahan, dan lingkungan yang barangkali hanya disebut ketika surat datang, atau ketika seseorang mengisi alamat di formulir.

Ada seratus penulis. Sebagian mahasiswa, sebagian lagi sudah lama menggantungkan hidup pada huruf dan paragraf. Mereka datang tidak untuk menulis resensi atau cerpen cinta. Mereka datang membawa satu tujuan yang sederhana tapi dalam: menulis toponimi Banyuwangi. Menuliskan kembali asal mula nama tempat. Menemani sejarah yang malas dicatat oleh negara. 

Pertemuan itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan entah siapa yang mula-mula sadar, betapa sepadan peristiwa itu dengan niat para penulis: membangkitkan kembali hal-hal yang nyaris ditelan pembangunan dan papan nama toko swalayan.

Di salah satu deret kursi, seorang gadis muda dan cantik menyimak dengan wajah yang tidak terburu-buru. Namanya panjang: Imtiyaza Syifa Ramadhani Risdayanti. Ia mahasiswa Universitas Jember. Tapi jauh sebelum itu, ia pernah menjadi anak cerdas istimewa di MTs Negeri 3 Banyuwangi—sebuah fakta kecil yang tampak di balik cara ia menyusun kalimat saat bicara.

Ia memilih menulis tentang Desa Sumberberas. Sebuah desa yang terdengar seperti nama sungai dan gabah di saat yang sama. “Banyak ilmu yang saya dapat,” katanya, pelan, seperti takut mengganggu kalimat narasumber yang sedang berbicara di depan. Tapi dari tatapannya, tampak bahwa ilmu itu bukan sekadar catatan, melainkan pemahaman akan pentingnya mencatat.

Syifa berharap akan ada lebih banyak pelatihan semacam ini. Pelatihan yang tidak menyuruh orang menulis tentang dunia, tapi menulis tentang tempat mereka berdiri. Tentang tukang kayu yang dahulu membangun rumah-rumah di Kelurahan Tukangkayu yang disana ada pesantren yang didirikan oleh seorang tokoh yang pernah duduk menjadi anggota konstituante pada masanya. Tentang rumah penyanyi Farel Prayoga di Desa Kepundungan yang oleh publik dikenal sebagai tempat tinggal bocah bernyanyi yang pernah tampil memukau di istana negara, tapi oleh penulis dikenal sebagai desa yang menyimpan lapisan-lapisan cerita yang lebih dalam dari sekadar panggung hiburan.

Juga tentang Dusun Jalen, yang oleh sebagian orang hanya dikenang sebagai titik kecil di Google Maps, padahal di sana berdiri salah satu pondok pesantren tertua di Banyuwangi yang santri-santrinya menjadi cikal bakal beberapa pesantren besar di Banyuwangi. Di tempat seperti itu, sejarah sering kali dibacakan tanpa teks, dan ilmu berpindah dari mulut ke telinga, dari ketelatenan ke keteladanan.

Narasumber hari itu tidak semuanya mengenakan batik resmi, mereka memakai kaos yang sama dengan peserta. Seorang wartawan senior yang juga sastrawan datang membawa tumpukan kisah dari masa lalu, membagikan bagaimana satu tema tulisan bisa hidup tiga dekade bila ditulis dengan jujur. Seorang dosen sejarah yang, konon, belum menikah dan karena itu dianggap punya waktu lebih banyak untuk membaca manuskrip kuno berbicara dengan cara yang membuat nama tempat terdengar seperti puisi. Seorang budayawan menyampaikan bahwa tiap nama dusun adalah mantra; jika kita berhenti menyebutnya, ia akan hilang.

Bimbingan teknis ini, kata sebagian orang, hanyalah pelatihan. Tapi bagi sebagian lain, ini adalah cara menghidupkan kembali hal-hal kecil yang telah lama dipinggirkan oleh ambisi besar pembangunan. Ini adalah cara untuk tidak kehilangan jejak ketika nanti anak-anak bertanya: “Mengapa namanya Tukangkayu? Siapa yang dulu tinggal di Sumberberas?”

Dan para penulis itu, dalam diam dan kerja sunyi mereka, sedang berusaha menyiapkan jawabannya. Tanpa tergesa. Tanpa gemuruh. Tapi dengan sepenuh cinta kepada tempat di mana mereka berpijak.

Ego Sektoral vs Inklusivitas: Tantangan yang Dihadapi Difabel Banyuwangi

 

Banyuwangi, (19/05/2025) – Tim konsultan dari Liliane Fonds, yayasan internasional asal Hertogenbosch, Belanda, yang fokus pada tumbuh kembang anak dan masyarakat inklusif, mengunjungi basecamp Yayasan Aura Lentera di Jl. Letnan Sanyoto No. 8, Banyuwangi, hari ini.

Kedatangan tiga konsultan—Endah Mirareta, Indah Sundari, dan Priyo Budi Asmoro—disambut oleh pengurus dan relawan Aura Lentera. Mereka berdiskusi tentang upaya membangun masyarakat inklusif di Banyuwangi. Tujuan kunjungan ini adalah mengumpulkan data dan informasi mengenai aktivitas pendampingan dan advokasi yang dilakukan Aura Lentera bagi penyandang disabilitas.

Windoyo, Ketua Yayasan Aura Lentera, menyatakan bahwa selama ini yayasannya aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi dan  komunitas difabel. Namun, ia mengakui masih ada kendala, seperti ego sektoral kelompok tertentu serta stigma negatif masyarakat yang menghambat kemajuan penyandang disabilitas.

"Mental rendah diri di kalangan difabel juga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan," ujar Windoyo.

Agus Wahyu Nuryadi (Bung Aguk), seorang sosialpreneur, menceritakan pengalamannya mendorong lembaga seperti Forum Banyuwangi Sehat, Puskesmas, dan dunia pendidikan untuk lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. "Peran pemerintah sangat dibutuhkan melalui kebijakan yang mendukung anak berkebutuhan khusus dan masyarakat inklusif," tegasnya.

Sementara itu, Febrianto (Robin), aktivis UMKM, menyoroti upaya relawan dalam membuka lapangan kerja bagi difabel. "Kami mendorong instansi pemerintah dan swasta memberi kuota kerja, serta memastikan pelaku UMKM difabel mendapat kesempatan berjualan di stand-stand pameran," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Andre Waluyo, relawan IT sekaligus founder Aplikasi Gata, memperkenalkan fitur ramah tunanetra yang dikembangkan bersama Aura Lentera untuk mempromosikan bisnis dan komunitas difabel.

Endah Mirareta dari Liliane Fonds mengapresiasi diskusi ini. "Hampir semua aspek penting dari tujuh pilar inklusi telah dijalankan Aura Lentera. Data ini akan kami analisis untuk potensi kerja sama ke depan," ujarnya.

Diharapkan, kolaborasi antara Aura Lentera dan Liliane Fonds dapat memperkuat upaya mewujudkan masyarakat inklusif di Banyuwangi. (AW)

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH: Komisi VIII DPR RI dan Kemenag Tegaskan Transparansi dan Perlindungan Jamaah

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Sosialisasi pengelolaan dana haji digelar oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI di Hallroom Aston Banyuwangi Hotel & Conference Center pada Senin (19/5). Kegiatan ini diikuti oleh para pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), pimpinan pondok pesantren, anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), serta perwakilan majelis taklim dari seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.v

Dalam sambutannya, Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, menekankan urgensi transparansi dan literasi publik dalam hal pengelolaan dana haji. Ia menyatakan bahwa informasi yang valid dan terverifikasi menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat. “Saya ingin informasi yang benar tentang dana haji sampai ke masyarakat. Jangan sampai ada kabar yang tidak jelas sumbernya, karena ini menyangkut kepercayaan umat,” tuturnya.

Ina juga mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya hoaks yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait isu penggunaan dana haji. Ia turut menyoroti kasus jamaah haji ilegal, termasuk keberadaan rombongan liar (Romli) yang dilaporkan menyusup ke tenda-tenda jamaah resmi di Mina pada musim haji tahun 2024. Ia menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memperketat regulasi perhajian, sehingga mereka yang tidak memiliki visa haji resmi tidak diizinkan masuk ke Masjidil Haram.

Lebih lanjut, Ina menyinggung persoalan daftar tunggu haji yang semakin panjang. Ia mengambil contoh di Embarkasi Makassar, di mana antrean keberangkatan jamaah telah mencapai 40 tahun. Dalam konteks ini, ia mendukung upaya reformasi sistem penyelenggaraan ibadah haji, termasuk rencana pengalihan sebagian besar operasional haji ke Badan Pelaksana Haji yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2026.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dr. H. Chaironi Hidayat, turut memberikan pernyataan dalam forum tersebut. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat agar lebih kritis dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi yang berkaitan dengan dana haji. Menurutnya, KBIHU, pesantren, dan majelis taklim memiliki peran strategis sebagai agen edukasi yang bisa memperkuat literasi keagamaan sekaligus literasi keuangan publik.

Materi inti sosialisasi disampaikan oleh Fani Sufiyandi selaku perwakilan dari BPKH. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan secara profesional, berbasis prinsip nirlaba, dan semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara eksplisit melarang penggunaan dana setoran awal haji untuk keperluan non-haji, termasuk proyek infrastruktur yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan haji.

“Dana haji bukan untuk mencari keuntungan, melainkan diarahkan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas layanan. Mulai dari transportasi, akomodasi, hingga penyediaan konsumsi jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” ujar Fani.

Dalam sesi dialog, muncul sejumlah tanggapan kritis dari peserta. Ustaz Muporrobin dari Pesantren Nur Cahaya, misalnya, mempertanyakan efektivitas pemanfaatan dana haji. Sementara itu, Muhammadun dari Pesantren Darussalam mengeluhkan tingginya biaya haji untuk tahun 2025, khususnya di Embarkasi Surabaya.

Menjawab kekhawatiran tersebut, Ina Ammania menjelaskan bahwa terdapat skema dana abadi umat yang berasal dari selisih biaya penyelenggaraan haji sebelumnya. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan umat, dengan catatan penggunaannya tetap dalam koridor prinsip syariah dan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

Melalui sosialisasi ini, penyelenggara berharap akan tercipta pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif di kalangan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana haji. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meminimalisasi penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan, yang selama ini kerap menjadi sumber keresahan umat.

.