Pages

LKKNU Jadi Sorotan Penguatan Keluarga Maslahah di Banyuwangi

BANYUWANGI, 10 Mei 2026— Pelantikan kepengurusan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyuwangi masa khidmat 2026–tidak hanya menjadi momentum pengukuhan jajaran syuriyah dan tanfidziyah, tetapi juga akan diikuti dengan pengukuhan berbagai lembaga yang berada di bawah naungan PCNU Banyuwangi sebagai bentuk penguatan peran organisasi dalam menjawab kebutuhan umat di berbagai sektor kehidupan. Di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, PCNU Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan organisasi yang tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ketahanan keluarga.


Salah satu lembaga yang menarik perhatian dalam pengukuhan tersebut adalah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Lembaga ini dipandang strategis karena memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Di tengah perubahan sosial yang cepat, LKKNU hadir membawa gagasan besar tentang pentingnya membangun keluarga maslahah, yakni keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, serta mampu memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

LKKNU memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan kualitas keluarga Muslim, mulai dari penguatan mental spiritual, kesehatan keluarga, hingga kesejahteraan sosial masyarakat. Program-program yang diusung juga menyentuh berbagai persoalan aktual, seperti isu kependudukan, kesehatan keluarga, pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga rentan, bimbingan pranikah, hingga konseling keluarga.

Konsep keluarga maslahah yang diusung LKKNU tidak sekadar dimaknai sebagai keluarga harmonis dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga keluarga yang mampu menjaga nilai agama, kehormatan, dan kebermanfaatan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, keberadaan lembaga ini dinilai menjadi salah satu garda penting NU dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat dari tingkat keluarga.

Dalam kepengurusan LKKNU PCNU Banyuwangi, sosok Dalilatus Saadah dipercaya sebagai ketua. Ia dikenal sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gambiran yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Selain menjadi pengurus Muslimat NU Cabang Banyuwangi, ia juga tercatat sebagai pengurus Forum Kabupaten Sehat Banyuwangi.

Kepercayaan yang diberikan kepada Dalilatus Saadah dinilai selaras dengan pengalaman dan kiprahnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya penguatan keluarga dan pembinaan perempuan di tingkat akar rumput. Kehadirannya diharapkan mampu membawa LKKNU menjadi ruang pengabdian yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, posisi wakil ketua diisi oleh Nur Anim Jauhariyah yang dikenal sebagai akademisi dan saat ini menjabat Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah (S2) di Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi. Keterlibatan akademisi dalam struktur kepengurusan LKKNU diharapkan mampu memperkuat aspek keilmuan, riset, dan pengembangan program berbasis kebutuhan masyarakat.

Di jajaran kepengurusan juga terdapat Lilikh Maslihah yang dikenal sebagai mantan Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuwangi. Pengalaman di bidang pengawasan publik dan pemberdayaan masyarakat menjadi nilai tambah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan LKKNU.


Menariknya, dalam jajaran pembina LKKNU turut bergabung dua politisi perempuan DPRD Kabupaten Banyuwangi lintas partai. Salah satunya adalah Marifatul Kamila, politisi Partai Golkar yang saat ini menjabat Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi. Sosoknya dikenal aktif dalam berbagai isu sosial, perempuan, dan kebijakan publik di tingkat legislatif.

Selain itu, terdapat pula Desi Prakasiwi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga menjabat anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Keterlibatan tokoh-tokoh perempuan dari berbagai latar belakang tersebut menunjukkan bahwa penguatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda bersama yang melampaui sekat politik.

Pelantikan dan pengukuhan lembaga-lembaga di lingkungan PCNU Banyuwangi yang akan dilaksanakan ini menjadi simbol konsolidasi organisasi menuju pengabdian yang lebih luas dan nyata di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi tokoh agama, akademisi, aktivis sosial, dan unsur legislatif, LKKNU Banyuwangi diharapkan mampu menghadirkan gerakan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memberi dampak langsung bagi kehidupan umat.

Di tengah arus zaman yang terus berubah, NU Banyuwangi tampak ingin menegaskan bahwa kekuatan organisasi bukan hanya terletak pada besarnya jamaah, melainkan pada kemampuannya menjaga kemaslahatan masyarakat mulai dari lingkup yang paling kecil: keluarga.

Lomba Dai’yah, Cerdas Cermat, dan Paduan Suara Semarakkan Harlah ke-80 Muslimat NU Banyuwangi

BANYUWANGI, (Warta Blambangan) Lomba dai’yah, cerdas cermat, dan paduan suara menjadi rangkaian kegiatan yang paling menyita perhatian dalam menyambut peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Muslimat NU Banyuwangi yang digelar di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi (UNIIB), Ahad (10/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti kader Muslimat NU dari berbagai anak cabang se-Kabupaten Banyuwangi dan berlangsung semarak dengan dukungan para suporter dari masing-masing wilayah.

Suasana penuh semangat dan kekeluargaan tampak mewarnai jalannya kegiatan sejak pagi. Tidak hanya peserta yang antusias mengikuti perlombaan, para pendukung dari Muslimat NU anak cabang juga turut memeriahkan acara dengan memberikan dukungan kepada kontingen masing-masing.

Khusus lomba dai’yah, panitia menghadirkan dewan juri yang berpengalaman di bidang dakwah, pendidikan, dan literasi. Mereka yakni Syafaat dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang juga aktif di Komite Bahasa dan Sastra DKB serta Ketua Lentera Sastra, kemudian Muh. Fauzan Anshori dari KUA Srono yang dikenal sebagai dai nasional, serta Anis Muyasaroh, guru MAN 4 Banyuwangi sekaligus pembina LPTQ Kabupaten Banyuwangi.

Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi, Achmad Turmudzi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengabdian di lingkungan Nahdlatul Ulama harus dilandasi semangat kebersamaan dan mencari keberkahan.

“Dalam organisasi tentu ada dinamika. Namun selama masih ada semangat persatuan dan kebersamaan, organisasi itu tetap kuat dan hidup,” ujarnya.

Ia berharap Muslimat NU Banyuwangi semakin solid serta mampu memperkuat kontribusi organisasi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua PC Muslimat NU Banyuwangi, Hj. Istianah, mengatakan bahwa kegiatan harlah tersebut menjadi wadah untuk menggali sekaligus mengembangkan potensi kader perempuan NU di Banyuwangi.

“Banyak kader Muslimat NU di tingkat anak cabang yang memiliki kemampuan luar biasa, khususnya dalam bidang dakwah. Kami berharap melalui kegiatan ini lahir kader-kader dai’yah yang berkualitas dan mampu menjadi penggerak di masyarakat,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Desi Prakasiwi, yang memberikan dukungan terhadap kiprah Muslimat NU dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan kegiatan sosial-keagamaan.

Selain itu, hadir pula Satriyo serta Ketua MWN-NU Kecamatan Genteng yang turut memberikan apresiasi terhadap semangat kader Muslimat NU dalam menyemarakkan Harlah ke-80.

Melalui kegiatan tersebut, Muslimat NU Banyuwangi diharapkan semakin mempererat ukhuwah antar kader sekaligus memperkuat peran perempuan NU dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Direktur Klinik Pratama KDS Rogojampi Ikuti Upacara Hardiknas 2026, Kuntulan Ewon Semarakkan Taman Blambangan

BANYUWANGI, (Lensa Banyuwangi)  Direktur Klinik Pratama dr. Didik Sulasmono (KDS), Bd. Diah Fitrianingsih, S.Keb., Ch., menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar di Taman Blambangan, Banyuwangi, Jumat (2/5/2026).

Klinik Pratama KDS yang berada di Jl. Alisakti No. 06, Gitik, Rogojampi, dikenal sebagai salah satu layanan kesehatan masyarakat di wilayah Banyuwangi selatan. Kehadiran jajaran klinik dalam agenda tersebut menunjukkan dukungan terhadap dunia pendidikan dan kemajuan generasi bangsa.

Upacara berlangsung tertib dan khidmat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebagai inspektur upacara. Turut hadir unsur Forkopimda, kepala OPD, pimpinan instansi, tokoh masyarakat, pelajar, serta ribuan warga yang memadati kawasan Taman Blambangan.


Suasana semakin meriah saat acara dilanjutkan dengan penampilan tari kolosal Kuntulan Ewon. Kesenian tradisional khas Banyuwangi itu memadukan gerakan kompak, tabuhan rebana, serta lantunan shalawat yang menggema di tengah lapangan.

Penonton semakin terpukau ketika vokalis MAN 3 Banyuwangi, Damar Aji, melantunkan shalawat dengan suara merdu dan penuh penghayatan. Penampilan tersebut sukses memikat perhatian para tamu undangan, mulai Forkopimda, kepala dinas, hingga masyarakat umum yang hadir.

Peringatan Hardiknas 2026 di Banyuwangi pun menjadi momen istimewa, karena tidak hanya meneguhkan semangat pendidikan, tetapi juga menghadirkan kekayaan budaya lokal bernuansa religius yang mendapat sambutan hangat masyarakat.

Joyokaryo Banyuwangi Pentaskan “Pandome Urip Wojiwo”, Angkat Semangat Banyuwangi 1771 di Gesibu

BANYUWANGI, (Lensa Banyuwangi) Kelompok musik Joyokaryo Banyuwangi sukses menggelar pagelaran musik dan drama bertajuk Pandome Urip Wojiwo di Gelanggang Seni dan Budaya (Gesibu) Banyuwangi, Jumat (25/4/2026). Pertunjukan yang memadukan unsur teater, musik etnik, dan narasi sejarah ini berlangsung meriah dan mendapat sambutan hangat dari ratusan penonton yang memadati lokasi acara.


Pagelaran tersebut menghadirkan dua penyanyi lintas generasi, yakni Yons DD dan Damar Adji Adyaksa. Yons DD dikenal sebagai seniman, pencipta lagu, sekaligus penyanyi terkemuka asal Banyuwangi yang konsisten melestarikan seni tradisi melalui karya-karya hibrid. Ia juga tercatat sebagai pengurus Persatuan Pencipta Lagu dan Gendhing Using (PPLP) Banyuwangi. Sementara itu, Damar Adji Adyaksa, siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyuwangi di Srono, tampil memukau dengan kualitas vokalnya yang matang meski masih berusia muda. Namanya dikenal luas melalui lagu-lagu dangdut dan musik populer.

Pagelaran ini berada di bawah binaan Elvin Hendrata, sosok seniman sekaligus penulis buku Angklung: Tabung Musik Blambangan. Karya tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam kajian musik tradisional Banyuwangi, karena mengklasifikasikan enam jenis angklung berdasarkan fungsi dan bentuknya, seperti Angklung Caruk dan Angklung Paglak. Selain itu, Elvin juga aktif membina generasi muda melalui Sanggar Seni Joyokaryo sebagai ruang belajar musik dan tari tradisional.

Mengusung semangat Banyuwangi 1771, pagelaran ini mengangkat kembali nilai-nilai perjuangan dalam Perang Bayu, yang menjadi tonggak sejarah perlawanan masyarakat Blambangan terhadap kolonialisme. Narasi tersebut dikemas dalam bentuk dramatik yang dipadukan dengan musik etnik khas Banyuwangi, menciptakan suasana pertunjukan yang sarat makna historis dan kultural.

Sejumlah tokoh seni dan budaya turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Hasan Basri bersama jajaran pengurus, perwakilan dari beberapa dinas dan instansi, serta Ketua Lentera Sastra Banyuwangi Syafaat. Selain itu, para wali murid yang anak-anaknya terlibat dalam pertunjukan juga tampak memenuhi area penonton, menambah semarak suasana.


Acara yang disponsori oleh LPDP ini berlangsung meriah dan penuh apresiasi dari publik. Para penonton tidak hanya disuguhkan hiburan, tetapi juga diajak memahami kembali nilai-nilai sejarah dan budaya Banyuwangi.

Semangat Banyuwangi 1771 yang diangkat dalam pagelaran ini dinilai sangat inspiratif. Banyuwangi yang terbentuk dari keberagaman etnik dan agama, serta posisinya yang berdekatan dengan Bali, melahirkan akulturasi budaya yang kaya. Perpaduan tersebut tercermin dalam pertunjukan yang menampilkan harmoni antara tradisi lokal dan pengaruh budaya luar, menjadikan seni sebagai jembatan persatuan.

Pagelaran Pandome Urip Wojiwo tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni, tetapi juga ruang refleksi akan pentingnya menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi. Dengan kolaborasi lintas generasi dan dukungan berbagai pihak, Joyokaryo Banyuwangi kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam pelestarian seni dan budaya daerah.

Beraksi di 6 Kecamatan, Pencuri Meteran Air Banyuwangi Akhirnya Ditangkap

BANYUWANGI (Warta Blambangan)  Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi berhasil mengungkap kasus pencurian meteran air milik PUDAM yang sempat meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi, di Mapolsek Banyuwangi Kota, Rabu (22/4/2026).

Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan satu orang pelaku berinisial P.A.A.P. (29), warga Kecamatan Songgon. Pelaku diketahui menjalankan aksinya secara mandiri dengan menyasar rumah yang ditinggal pemiliknya.


“Targetnya rumah kosong, sehingga memudahkan pelaku saat menjalankan aksinya,” ujar Kompol Lanang.

Untuk menghindari kecurigaan, pelaku menggunakan modus berpura-pura sebagai petugas resmi PUDAM. Dengan alasan pemeriksaan instalasi, pelaku membongkar meteran air yang terpasang di rumah warga.

Setelah itu, pelaku mengambil bagian dalam meteran yang mengandung logam bernilai tinggi.

“Komponen yang diambil berupa kuningan dan tembaga. Nilai kerugian ditaksir mencapai Rp71,7 juta,” jelasnya.

Kerugian tersebut dihitung berdasarkan hasil verifikasi bersama pihak PUDAM Banyuwangi.

Polisi juga mengungkap bahwa aksi pencurian ini tidak terjadi di satu lokasi saja. Pelaku tercatat beroperasi di enam kecamatan berbeda di wilayah Banyuwangi dengan pola serupa.

Saat ini, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya jaringan penadah yang menampung hasil curian tersebut.

Sejumlah barang bukti telah diamankan, termasuk alat yang digunakan untuk membongkar meteran serta sisa komponen perangkat.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana penjara. (**)

Hari Kartini, Bupati Ipuk Gelar “Rembug Perempuan” Serap Aspirasi untuk Kebijakan Pembangunan

BANYUWANGI (Warta Blambangan)  Peringatan Hari Kartini tiap 21 April, dimanfaatkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Salah satunya dengan menggelar “Rembug Perempuan” yang merupakan forum menyerap aspirasi untuk merancang kebijakan pembangunan tahun mendatang.

Kegiatan ini diikuti puluhan perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tenaga kesehatan, pelaku usaha, hingga komunitas literasi dan pendamping sosial, yang berlangsung di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwagi, Selasa (21/4/2026).

Di antaranya Penggia


t PKK Kabupaten dan Kecamatan, organisasi keagamaan Islam Aisyiyah (Muhammadiyah) dan Muslimat (Nahdatul Ulama), Perkumpulan Perempuan Katolik, Hindu dan Budha serta Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Turut hadir perwakilan Kepaka Desa dan Sekretaris Desa Perempuan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Pegiat Literasi, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Travel, Kader Posyandu, Migrant Care hingga pelaku UMKM perempuan daerah.

“Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Kami terus mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagaimana pemikiran visioner Kartini yang memperjuangkan pendidikan, kesetaraan kesempatan, dan martabat perempuan,” kata Ipuk. 

Ipuk mengatakan perempuan memiliki peran yang sangat besar, bukan hanya di keluarga, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, bahkan kepemimpinan. Forum ini untuk mendengar suara perempuan, menyerap aspirasi, dan merumuskan langkah dalam pembangunan daerah.

“Melalui rembuk ini, saya berharap lahir gagasan-gagasan segar dan solusi yang menjadikan perempuan Banyuwangi sebagai perempuan yang berdaya, mandiri, sehat, cerdas, dan sejahtera, menjadi penyangga keluarga hingga penggerak ekonomi,” harap Ipuk.

Ditambahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Suyanto Waspotondo, dalam Rembug Perempuan ini dibagi empat kelompok perwakilan perempuan dalam empat tema utama, yakni literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan serta bisnis dan ekonomi kreatif.

“Sebelumnya para perwakilan telah melakukan kunjungan ke OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) untuk mendapat  insight dan mengumpulkan materi. Lalu setiap kelompok berdiskusi dengan didampingi oleh fasilitator selanjutnya  merumuskan masukan-masukan perencanaan,” kata Suyanto.

Dalam forum tersebut muncul banyak aspirasi dari para peserta. Seperti perwakilan perempuan Zulfi Zumala dari KUPI, yang berharap ada pelatihan bagi anak dan orang tua tentang literasi digital, adanya saluran konsultasi dan pengaduan terhadap kasus kekerasan digital, mitigasi terkait kekerasan digital berbasis multi pihak.

“Untuk mendukung produktifitas perempuan kami juga mengusulkan adanya peningkatan kapasitas penggunaan medsos untuk produktivitas, pelatihan literasi keuangan dan pelatihan keamanan digital bagi perempuan,” ujar Zulfi.

Berbagai usulan lainnya juga muncul. Mulai dari pemberdayaan perempuan dengan penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi Kepala Keluarga Perempuan melalui program “Kanggo Riko” yang telah digulirkan Pemkab Banyuwangi, penguatan mental health perempuan dan anak, hotline kesehatan, pelatihan ekonomi kreatif, dan lainnya. (*)

Pemkab Banyuwangi Gratiskan PBB untuk Warga Miskin

BANYUWANGI (Warta Blambangan)  Mulai tahun ini Pemkab Banyuwangi menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk 6.836 warga miskin. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, kebijakan ini sebagai salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.

“Ada 6 ribu lebih rumah warga miskin yang akan kita gratiskan PBB-nya tahun ini. Semoga ini bisa mengurangi beban mereka,” kata Ipuk, dalam acara High Level Meeting Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Senin (20/4/2026).


Ditambahkan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Samsudin, kebijakan pembebasan PBB ini untuk warga yang masuk dalam Desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).

“Data bisa kita lihat di DTSEN, otomatis akan terdeteksi siapa yang berada di desil 1-4 dan berhak untuk mendapatkan pembebasan PBB,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab tetap melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran. Proses verifikasi dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama pemerintah desa dan kelurahan.

Bapenda mendistribusikan surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) calon sasaran ke masing-masing desa/kelurahan untuk dilakukan pengecekan di lapangan.

Jika ternyata ditemukan warga yang tidak layak menerima, akan segera dilaporkan kepada Bapenda untuk dibatalkan.

“Sebaliknya, jika ditemukan warga miskin baru yang belum terdata, bisa langsung diusulkan. Selama mereka masih berada di desil 1- 4, nantinya akan terus mendapatkan pembebasan PBB di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya. (*)

Bantuan Armada Truk untuk Koperasi Merah Putih Tiba di Banyuwangi

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Bantuan armada truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah tiba di Banyuwangi. Terdapat 18 truk telah diserahkan kepada ketua KDKMP serta kepala desa penerima bantuan, di Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0825 Banyuwangi, Rabu pagi (22/4/2026).


Penyerahan dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Komandan Kodim (Dandim) 0825 Banyuwangi Letkol Arm Tryadi Indrawijaya, beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Bupati Ipuk berpesan agar bantuan dari Presiden Prabowo Subianto ini dirawat dengan baik serta digunakan secara optimal dan produktif.

"Saya minta bantuan truk operasional ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja. Tolong dirawat secara rutin agar masa pakainya panjang," pesan Ipuk.

Ipuk menambahkan bantuan tersebut untuk mendorong pengembangan ekonomi di wilayah KDKMP, terutama dalam memperlancar jalur distribusi.

"Bapak Presiden berharap Koperasi Merah Putih menjadi simpul ekonomi desa/kelurahan yang menghubungkan produksi hasil rakyat. Dengan begitu, keberadaan armada ini memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar koperasi," tutur Ipuk.

Ditambahkan Dandim Banyuwangi, penyaluran 18 truk ini merupakan bagian dari tahap awal. Dari total 217 KDKMP yang ada di Banyuwangi, bantuan akan diberikan secara bertahap.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 27 KDKMP yang selesai 100 persen dalam pembentukan koperasi, sementara sisanya masih dalam proses kelengkapan.

"Bantuan armada disalurkan secara bertahap seiring dengan kesiapan masing-masing Koperasi Merah Putih di lapangan," kata Dandim.

Ia menambahkan, armada ini berfungsi sebagai stimulus untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.

"Kepada kepala desa dan ketua KDKMP, negara menitipkan aset ini. Anggaplah kendaraan ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dirawat. Pastikan armada ini memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga di wilayah masing-masing," tambah Dandim. (*)

Buka MUSDA VIII, Bupati Ipuk Sebut LDII Mitra Strategis Pembangunan Banyuwangi

BANYUWANGI (Lensa Banyuwangi)  Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VIII Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (22/4/2026). Dalam forum tersebut, Bupati menegaskan posisi LDII sebagai mitra strategis dalam mempercepat pembangunan daerah.

“Kemajuan Banyuwangi saat ini tidak terlepas dari peran penting LDII. Organisasi ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan,” ujar Bupati Ipuk dalam sambutannya.


Bupati Ipuk juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Ketua DPD LDII Banyuwangi, KH. Astro Junaedi. Ia menilai, di bawah kepemimpinan KH. Astro, LDII konsisten menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara harmonis tanpa gesekan internal.

"Saya berharap Musda ini menjadi ajang pemersatu. Saya yakin setiap kegiatan LDII selalu berjalan kondusif," imbuhnya.

Mengutip pernyataan Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, Bupati Ipuk menekankan bahwa dakwah LDII harus terus memperkuat karakter bangsa dan memberikan kontribusi nyata. Secara khusus, ia meminta Musda VIII ini merumuskan program yang selaras dengan visi "Banyuwangi Asri".

Di tengah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, Bupati Ipuk menekankan pentingnya konsep kolaborasi atau tandang bareng.

"Program dari Pak Astro yang sudah baik wajib dilanjutkan. Mengingat adanya efisiensi anggaran saat ini, kita harus mengedepankan konsep 'tandang bareng' (kerja bersama) dalam setiap program pembangunan," tegas Ipuk hingga tiga kali dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, H. Moch Amrodji Konawi, mengungkapkan adanya dinamika suksesi dalam organisasi. Amrodji menyebut awalnya berniat mencalonkan kembali KH. Astro Junaedi mengingat keberhasilannya, namun yang bersangkutan telah menyatakan pamit untuk tidak dicalonkan kembali.

Amrodji menjelaskan bahwa Musda merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi program lima tahun terakhir sekaligus menyusun rencana kerja strategis ke depan.

“Fokus kami adalah meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan religius. LDII berkomitmen berkontribusi dalam pembinaan generasi muda dan siap bersinergi penuh dengan pemerintah daerah,” tutur Amrodji.

Musda VIII LDII Kabupaten Banyuwangi kali ini mengusung tema “Penguatan SDM Profesional Religius yang Berdaya Saing untuk Pembangunan Berkelanjutan Menuju Banyuwangi Sejahtera." Agenda ini dihadiri oleh jajaran pengurus LDII dari tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (**)

Musancab PDI Perjuangan Banyuwangi Jadikan Anak Muda sebagai Penerus Kepemimpinan Partai

BANYUWANGI (Warta Blambangan)  Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Banyuwangi resmi menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) serentak pada Rabu (22/04/2026).

Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang serentak oleh 25 Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se Banyuwangi ini dibagi menjadi dua Lokasi. Untuk PAC di wilayah daerah pemilihan (Dapil) Banyuwangi 1,2,7 dan 8 bertempat di Hotel Aston. Sedangkan untuk PAC di wilayah Dapil 3,4,5 dan 6 atau wilayah Banyuwangi Selatan bertempat di Havana Waterpark,Jajag Kecamatan Gambiran.


Agenda lima tahunan partai berlambang banteng moncong putih ini dilaksanakan sebagai langkah strategis PDI Perjuangan untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan partai dan memperluas basis dukungan di akar rumput dengan focus meningkatkan keterwakilan kader muda (Gen Z) serta Perempuan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi, Ana Aniati menyampaikan, Musancab ini merupakan tindak lanjut instruksi partai yang dilakukan serentak untuk menyusun kepengurusan baru di tingkat kecamatan.

“ Musancab menjadi momen strategis untuk membentuk struktur kepengurusan PAC yang solid sekaligus memperkuat konsolidasi hingga tingkat kelurahan/ desa dan anak ranting atau setingkat dusun, “ ucap Ana Aniati.

Pada kesempatan itu, Ia menekankan pentingnya soliditas antar kader partai dari tingkat DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting sebagai kunci dalam melaksanakan kerja kerja politik untuk kepentingan rakyat sekaligus juga menghadapi kontestasi Pemilu mendatang.

“ Kekompakan internal, kepatuhan dalam satu komando dan konsolidasi yang kuat dari Tingkat DPC hingga Anak Ranting menjadi modal dasar untuk meraih kemenangan , “ tegasnya.

Ana Aniati juga menegaskan komitmennya membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda, termasuk generasi milenial dan Gen Z untuk terlibat aktif di kancah politik guna merespons perubahan demografi pemilih yang didominasi kalangan muda.

“ PDI Perjuangan tidak hanya menjadi anak muda sebagai pemilih,tetapi juga sebagai penerus perjuangan partai, “ ucapnya.

Sebelum Musancab dibuka secara resmi, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa penguatan peran perempuan dan anak muda bukan sekadar wacana, melainkan kebijakan struktural yang mengikat. 

Setiap kepengurusan hasil Musancab di tingkat PAC diwajibkan memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan generasi muda atau Gen Z minimal 20 persen.

"Semua kita wajibkan, salah satu dari mereka harus menjadi Ketua, Sekretaris, atau Bendahara. Ini bukan sekadar pelengkap, tapi posisi strategis dalam kepengurusan," ucap Deni saat ditemui di sela-sela agenda Musancab.

Menurut Deni, kebijakan ini menjadi pondasi awal bagi regenerasi kepemimpinan partai di tingkat akar rumput. PAC sebagai ujung tombak pergerakan partai dituntut mampu membaca situasi sosial, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus merespons tantangan masa depan dengan cermat.

“Kehadiran generasi muda sangat krusial untuk membawa perspektif baru, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat,” pungkasnya. (**)

Ficky Septalinda: Sinergi Tiga Pilar Jadi Kunci Kemenangan PDI Perjuangan Banyuwangi

Banyuwangi (Warta Blambangan) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Banyuwangi menegaskan pentingnya soliditas internal dalam menghadapi kontestasi politik ke depan. Hal ini disampaikan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banyuwangi, Ficky Septalinda , saat membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di wilayah Banyuwangi Utara, Rabu (23/4/2026).


Musancab yang digelar di Ballroom Hotel Aston tersebut diikuti Pengurus Anak Cabang (PAC) dari daerah pemilihan (Dapil) 1, 2, 7, dan 8. Dalam sambutannya, Ficky menekankan bahwa kekuatan utama partai terletak pada sinergi tiga pilar, yakni struktur partai, legislatif, dan eksekutif.

“Soliditas tiga pilar menjadi kunci utama untuk menjaga kemenangan di setiap kontestasi, baik Pemilu, Pilkada, maupun Pilpres,” ujarnya.Ia menyebut PDI Perjuangan Banyuwangi memiliki modal politik yang kuat, mulai dari keberadaan kader di eksekutif, dominasi kursi legislatif, hingga struktur organisasi yang lengkap hingga tingkat akar rumputDengan kekuatan tersebut, partai menargetkan capaian suara minimal 20 persen dalam pemilu mendatang.

“Kita punya amunisi yang lengkap. Tinggal bagaimana menjaga kekompakan dan kerja kolektif untuk mencapai target,” kata Ficky.Selain itu, ia menegaskan pentingnya disiplin kader terhadap keputusan partai, termasuk dalam penetapan kepengurusan PAC hasil Musancab.

“Keputusan partai bukan diambil secara sembarangan. Semua harus patuh dan menjaga soliditas,” tegasnya.

Ficky juga menyinggung pentingnya dukungan sumber daya bagi operasional partai, termasuk harapan adanya peningkatan bantuan keuangan partai politik (Banpol) di tengah kondisi efisiensi anggaran.Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Agus Wicaksono, mengingatkan bahwa pengurus PAC yang terpilih harus bekerja secara nyata dan tidak sekadar menjalankan fungsi administratif.“Pengurus PAC harus aktif, solid, dan benar-benar bekerja di tengah masyarakat untuk memenangkan partai,” ujarnya.

Ia optimistis kader yang terpilih merupakan figur yang siap menjalankan tugas politik di wilayah masing-masing.Ke depan, kepengurusan PAC periode 2026–2031 akan melanjutkan konsolidasi melalui Musyawarah Ranting dan Anak Ranting sebagai bagian dari penguatan struktur partai hingga tingkat paling bawah. (fj)

Dari Kebaya ke Kesadaran Kritis menuju Kesalehan Sosial

 Dari Kebaya ke Kesadaran Kritis menuju Kesalehan Sosial

Emi Hidayati, Dosen Fak. Dakwah – Ketua YPM NU Banyuwangi

“Kau tanyakan kepadaku, bagaimana keadaanku di antara empat dinding tebal itu. Kau tentu pikir tentang sebuah sel atau semacamnya. Tidak, Stella, penjaraku adalah sebuah rumah besar, dengan perkarangan luas, tapi sebuah pagar tembok tinggi mengelilinginya, dan pagar itulah yang mengurung aku.” (Toer, 2018: 67)


Penggalan surat Kartini tersebut menghadirkan ironi yang tetap relevan hingga hari ini: keterbatasan tidak selalu tampak sebagai penderitaan yang kasar, melainkan bisa hadir dalam kemapanan yang rapi dan “layak”. Rumah besar itu bukan sekadar ruang fisik, tetapi simbol dari sistem sosial yang membatasi tanpa terlihat menindas. Jika pada masa Kartini tembok itu berupa adat pingitan dan struktur feodal, maka di era global dan digital, “tembok-tembok” baru justru hadir dalam bentuk yang lebih halus—tak kasat mata, tetapi bekerja dalam kesadaran.

Perayaan Hari Kartini dengan simbol kebaya yang terus direproduksi setiap tahun dapat dibaca sebagai bagian dari bagaimana masyarakat memaknai perempuan. Ia penting sebagai penanda sejarah, tetapi juga berpotensi menjadi ruang normalisasi baru ketika makna perempuan direduksi pada estetika dan kepantasan. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan bekerja melalui produksi norma yang diterima sebagai kebenaran bersama. Hari ini, norma itu tidak hanya dibentuk oleh keluarga atau negara, tetapi juga oleh algoritma, media sosial, dan industri budaya global.

Di era digital, perempuan tidak lagi dipingit dalam ruang domestik, tetapi seringkali “dipingit” dalam ekspektasi tak terlihat: standar kecantikan yang dikonstruksi media, tuntutan untuk selalu tampil sempurna, hingga tekanan untuk memenuhi peran ganda tanpa ruang negosiasi yang adil. Media sosial, yang semula dianggap membuka ruang ekspresi, justru kerap menjadi arena disiplin baru—di mana tubuh, pilihan hidup, bahkan suara perempuan dinilai, dibandingkan, dan dikontrol secara kolektif. Dalam konteks ini, kebebasan akses tidak otomatis melahirkan kemerdekaan; ia bisa menjadi bentuk baru dari keterikatan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hambatan perempuan hari ini tidak lagi semata soal akses pendidikan atau ruang publik, tetapi juga soal kemampuan untuk membangun kesadaran di tengah banjir informasi. Kartini pada masanya menggunakan surat sebagai medium untuk melawan—membangun diskursus tandingan terhadap norma yang mengekang. Hari ini, ruang itu terbuka jauh lebih luas, tetapi juga jauh lebih bising. Tanpa kesadaran kritis, perempuan justru berisiko menjadi konsumen pasif dari nilai-nilai yang terus direproduksi tanpa disadari.

Di sinilah pentingnya memaknai kesadaran kritis sebagai bentuk kesalehan sosial. Kesalehan tidak lagi hanya dipahami sebagai kepatuhan individual, tetapi sebagai kepekaan terhadap struktur ketidakadilan dan keberanian untuk tidak tunduk pada normalisasi yang mengekang. Kesadaran kritis memungkinkan perempuan membaca realitas secara lebih utuh—memilah mana nilai yang membebaskan dan mana yang justru membatasi dalam wajah yang tampak modern.

Namun, realitas juga menunjukkan bahwa akses terhadap kesadaran ini tidak merata. Perempuan di wilayah pedesaan, kelompok marjinal, atau mereka yang terjebak dalam tekanan ekonomi, seringkali masih berhadapan dengan “tembok-tembok” lama sekaligus baru. Di satu sisi, mereka menghadapi keterbatasan struktural seperti pendidikan dan akses informasi; di sisi lain, mereka juga terpapar pada arus global yang tidak selalu berpihak. Di sinilah tantangan kelembagaan menjadi penting—bagaimana pendidikan, kebijakan, dan gerakan sosial mampu menjembatani kesenjangan ini, agar kesadaran tidak menjadi privilese, tetapi menjadi hak yang hidup.

Maka, dari tradisi kebaya menuju kesadaran kritis bukanlah upaya menanggalkan simbol, melainkan menghidupkan makna. Kebaya tidak berhenti sebagai pakaian seremonial, tetapi menjadi pengingat akan sejarah keterbatasan yang pernah—dan dalam bentuk tertentu masih—dialami perempuan. Dari sana, perayaan Kartini dapat bergeser dari sekadar ritual menuju refleksi sosial yang lebih dalam.

Kartini tidak hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga cara berpikir. Ia menunjukkan bahwa perlawanan tidak selalu hadir dalam bentuk besar, melainkan bisa tumbuh dari kesadaran yang perlahan menggeser batas. Di era digital yang serba cepat ini, kesadaran kritis menjadi bentuk perjuangan yang paling mendasar—dan dalam konteks sosial, ia menjelma sebagai kesalehan: sebuah upaya untuk tetap adil, reflektif, dan merdeka di tengah relasi kuasa yang terus berubah.

 

Sastrawan Kemenag Banyuwangi Hadirkan Suara Damai di Rubaiyat Hormuz

BANYUWANGI, (Warta Blambangan) Keikutsertaan para sastrawan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mewarnai perhelatan sastra bertajuk “Rubaiyat Hormuz: Lantunan Puisi Kemanusiaan dari Bumi Blambangan” yang digelar di Langgar Art, Jalan Ikan Wijinongko, Perum Griya Wiyata B.50, Banyuwangi, Selasa (14/4/2026). Sejumlah pegiat sastra dari lingkungan Kemenag turut hadir dan membacakan puisi, di antaranya Ketua Lentera Sastra Banyuwangi Syafaat, Penyelenggara Bimas Katolik Purwowidodo, Kepala MTsN 2 Banyuwangi Dr. Uswatun Hasanah, Kepala MTsN 12 Banyuwangi Herny Nilawati, Pengawas Madrasah St. Muanifah, serta pegiat sastra dari MAN 1 Banyuwangi sekaligus peraih Sastratama, Nur Khofifah. Kehadiran mereka menjadi bentuk respons atas konflik di kawasan Selat Hormuz yang berdampak luas bagi dunia.


Kegiatan ini diprakarsai oleh MWC-NU Kecamatan Banyuwangi bersama Lentera Sastra Banyuwangi, Komite Bahasa dan Sastra Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Banyuwangi, IPNU-IPPNU Banyuwangi, Forum 28, serta komunitas Mocoan Wadon Lontar Yusuf. Kolaborasi lintas komunitas ini menghadirkan ruang refleksi bersama melalui puisi dan sastra sebagai medium suara kemanusiaan. Dalam kesempatan tersebut juga dilantunkan Mocoan Lontar Yusuf, sebuah tradisi sastra yang sebagian kisahnya diambil dari perjalanan Nabi Yusuf.

Sejumlah tokoh seni dan budaya Banyuwangi tampak hadir dan ambil bagian dalam pembacaan puisi. Di antaranya Hasan Basri selaku Ketua DKB Banyuwangi, sastrawan Fatah Yasin Nor, Aekanu Hariyono dari Killing Osing Banyuwangi, serta Muttafaqurrohmah dari Forum 28 yang juga dosen di Untag dan ISI Kampus B Banyuwangi bersama para mahasiswanya.


Kehadiran lintas elemen juga terlihat dari partisipasi pengurus Muslimat NU dan ISNU Banyuwangi. Purwowidodo pun turut membacakan puisi, menegaskan bahwa suara kemanusiaan melampaui sekat-sekat identitas.

Menariknya, Diah Fitriani, owner Klinik KDS Rogojampi, juga hadir dan menyampaikan harapannya melalui bahasa sastra. Ia menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi pengingat bahwa perdamaian adalah kebutuhan bersama, dan para pemimpin dunia diharapkan dijauhkan dari ambisi menguasai bangsa lain yang berdaulat. Sejumlah pengurus Muslimat NU dan ISNU Banyuwangi juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut.

Konflik di Selat Hormuz sendiri dipandang sebagai ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global. Jalur tersebut merupakan salah satu rute distribusi minyak paling vital di dunia, dengan sekitar 20 juta barel minyak—setara 20 persen konsumsi global—melintasinya setiap hari. Ketegangan atau penutupan jalur ini berpotensi mengguncang perekonomian dunia secara luas.

Puisi-puisi yang dilantunkan dalam acara tersebut sebagian besar menggambarkan kondisi terkini di Selat Hormuz—tentang kecemasan, kehilangan, dan harapan yang terombang-ambing di tengah konflik. Dalam nuansa religius dan reflektif, beberapa pembacaan juga mengaitkan situasi tersebut dengan sejarah peperangan di masa awal Islam, seperti Perang Badar dan Perang Khandaq, di mana ketimpangan kekuatan tidak selalu menjadi penentu akhir.

Melalui lantunan kata dan makna, “Rubaiyat Hormuz” menjadi lebih dari sekadar acara sastra. Ia menjelma sebagai doa yang hidup, sebagai suara sunyi dari Banyuwangi untuk dunia—menggaungkan harapan akan damai di tengah riuh konflik global.

Pelatihan Jurnalis Warga Pegiat Rakom JRKBB di Radio Bisma FM Gambiran

Acara dipandu oleh Haderi dri CITRA FM

Jaringan Radio Komunitas Broadcast Banyuwangi (JRKBB) senyampamg halal bihalal, mengadakan peningkatan kapasitas kru dengan adakan pelatihan reportase di Studio Bisma FM Gambiran, Minggu, 12 April 2026,dengan hadirkan pegiat Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dan wartawan online.

Ketua  Perkumpulan Komunitas Gotong royong'45 Aguk Wahyu Nuryadi selaku pembina JRKBB berharap sebagai insan pers, semua menyadari fungsi media tak sekedar hiburan tapi juga informasi dan edukasi. Dan hendaknya anggota JRKBB programnya tak tak hanya karaoke, tapi ada talkshow, podcast, putar ILM maupun sampaikan warta berita.

"Setelah hari pers 9 Februari lalu di Kedai Makmoer saat pelantikan JRKBB dengan mengundang pemimpin umum Jurnal news dan Sastra wacana. Co. Id serta sinergi media, dari Dinas Kominfo dan Persandian Nafi Ferdian ingatkan untuk patuhi regulasi dan buat pendengar cerdas dan melek informasi dengan fakta tanpa hoax!Maka hari ini kita praktek baca berita, laporan langsung di lapangan dan juga ikuti era digital dengan bermain di media sosial" tukas Bung Aguk--denikian panggilan akrabnya yang juga reporter pertama Radio Mandala di awal Reformasi dan kini aktif sebagai wartawan Menara Madinah. Com ini.

Flyer Kegiatan

Dalam akhir sambutannya, Aguk disamping minal aidin wal faidzin  mengajak audience baca ummul kitab untuk mantan Ketua JRKI Jatim Untung Surojo serta orangtua pengurus JRKBB yang juga baru meninggal:Al Fatihah... Aamiin.. mugi husnul khotimah.

Wakil Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Jatim, Hadi Purwanto, yang sudah 29 tahun gawangi Radio Planet FM Bajulmati, ajak peserta jadi jurnalis warga di era tranformasi era digital untuk lebih bermakna dan manfaat untuk masyarakat. Sembari bekali dasar 5W+1H juga untuk perhatikan fakta yang obyektif tanpa opini, obyektif berimbang, sistematika runtut baik sesekali kalimat langsung, ejaan yang benar dan "bekali dokumentasi dengan caption atau keterangan yang mendukung! " tutur pemilik channel Ha Pe Aja, nama udara Venus dan pemegang Kartu Pers Jurnal news PT Tampo Mas Grup ini.

Materi Spotify dibawakan oleh Maulana Afandi dari Sastra Wacana

Acara yang dipandu Haderi dari Radio Komunitas BRIT FM Gendoh Sempu ini lanjut menampilkan narasumber jurnalis yang konten creator, Maulana Affandi, SS, pemimpin umum Sastra wacana. Ia berikan ilmu soal pahami demografi sasaran informasi dan primetime yang bernilai. "Jadi paham ya TKW Taiwan dan Hongkong yang proaktif dan para emak-emak enjoy mendengar sekira pukul 09.17-10.45! "tutur alumni UNEJ yang kini tempuh S-2 di Universitas Muhammadiah Malang ini yang punya viewers jutaan ini.

Yang menarik peserta untuk buka aplikasi spotify dan praktek siaran yang langsung didengarkan seantero. " jadi saya bisa hari ini punya 4-5 channel radio tanpa beli pemancar, tanpa buat studio standar, tanpa ijin serta bisa beriklan profesional dan ILM! " ungkapnya sambil senyum.

Pimpinan Bisma FM  Hariyanto persilahkan kru nambah penghasilan dan memperluas jejaring untuk nambah rejeki. Mesti ikuti jaman dan banyak pilihan sistem aplikasi termasuk streaming via fb atau tiktok dan youtube.

Pelatihan ditandai juga Ketua JRKBB Bambang Irawan menyerahkan sertifikat buat narasumber dan buat kader kartu pers JRKBB serta dipungkasi doa oleh pengusaha lontong lepet dan juragan pisang Ki Sukirman dari Radio Krisna FM Wongsorejo. (Yeti Chotimah/Haderi) 

Hadi Purwanto di Studio Rekaman BISMA FM


Pengurus Pemuda Katolik Banyuwangi Periode 2025–2028 Resmi Dikukuhkan

Banyuwangi (Lensa Banyuwangi) Pengurus Komisariat Cabang Kabupaten Banyuwangi periode 2025–2028 resmi dikukuhkan dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Aula . Dalam pengukuhan tersebut, ditetapkan sebagai ketua untuk memimpin organisasi selama tiga tahun ke depan. 


Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri sejumlah pejabat serta tokoh lintas organisasi. Turut hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi , Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, M. Yanuar Bramudya, serta Purwowidodo Penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi .

Dalam sambutannya, Agustinus Iwan Sanjaya menegaskan pentingnya kehadiran seorang Romo Moderator dalam mendampingi perjalanan organisasi. Menurutnya, peran moderator sangat dibutuhkan sebagai pembimbing iman bagi para anggota Pemuda Katolik, sehingga gerak organisasi tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai spiritual.

“Kami sebagai Pemuda Katolik membutuhkan bimbingan iman yang dilakukan oleh moderator. Dengan demikian, langkah organisasi akan lebih terarah dan selaras dengan nilai-nilai gereja,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran berbagai organisasi kepemudaan lintas agama dan latar belakang di Banyuwangi, seperti (GMNI), (HMI), serta organisasi kepemudaan lainnya. Kehadiran mereka dinilai sebagai bentuk nyata semangat kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Banyuwangi.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran Pemuda Katolik dalam membangun sinergi lintas sektor, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga kerukunan umat beragama dan memperkuat nilai kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi.

Pelapak Baru Tanpa Pemberitahuan, Keramaian BCM Taman Blambangan Perlu Penataan Ulang

Banyuwangi, (Lensa Banyuwangi) Keramaian (BCM) di kian meningkat seiring bertambahnya jumlah pelapak baru. Namun, kehadiran sejumlah pedagang tanpa pemberitahuan kepada paguyuban setempat memunculkan persoalan dalam penataan area, terutama di jalur trotoar. 


Ketua Paguyuban BCM Taman Blambangan, , mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menerima informasi terkait masuknya pelapak baru tersebut. Ia menegaskan bahwa paguyuban pada dasarnya terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, selama tetap menjalin komunikasi demi menjaga ketertiban.

“Kami tidak mempermasalahkan adanya pelapak baru. Namun, jika datang tanpa pemberitahuan, tentu menyulitkan dalam pengaturan lapak. Padahal kami sudah memiliki sistem penataan agar semua bisa tertib dan nyaman,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini BCM dikelola dengan sistem zonasi berbasis paguyuban yang mengatur jenis usaha dan penempatan lapak. Tanpa koordinasi, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan yang dapat berdampak pada kenyamanan pengunjung.

Sementara itu, beberapa pelapak baru mengaku sebelumnya berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani pada waktu yang sama. Karena sepinya pembeli, mereka memilih berpindah ke Taman Blambangan yang dinilai lebih ramai dan memiliki potensi pasar yang lebih baik.

“Kami pindah ke sini karena di tempat lama sepi. Di sini terlihat lebih hidup, jadi kami berharap bisa mendapatkan pembeli lebih banyak,” ungkap salah satu pedagang.

Rachmat berharap para pelapak baru segera berkoordinasi dengan paguyuban agar keberadaan mereka dapat diakomodasi secara tertib. Ia menekankan bahwa keterbukaan tetap dijaga, selama diiringi dengan kesadaran untuk mengikuti aturan bersama.

“Kalau semua saling koordinasi, penataan akan lebih mudah. Dampaknya juga baik bagi semua pihak, baik pedagang maupun pengunjung,” pungkasnya.

Meningkatnya jumlah pelapak di BCM menunjukkan geliat ekonomi kreatif masyarakat Banyuwangi. Namun demikian, kolaborasi dan kedisiplinan tetap menjadi kunci agar kawasan ini tetap tertata, nyaman, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Menata Ulang Respon Krisis Lingkungan

 Menata Ulang Respon Krisis Lingkungan

Emi Hidayati, Dosen Fak. Dakwah UNIIB Genteng

Krisis lingkungan global pada 2026 semakin serius, baik dari sisi dampak maupun kompleksitasnya. Pemanasan global akibat bahan bakar fosil masih menjadi isu utama, namun sering terhambat oleh politisasi. Padahal, data menunjukkan tekanan besar terhadap bumi: populasi satwa liar turun rata-rata 68% (1970–2016), sementara deforestasi menghilangkan hutan setara 300 lapangan sepak bola setiap jam. Produksi plastik melonjak dari 2 juta ton (1950) menjadi lebih dari 400 juta ton (2015), dengan 14 juta ton masuk ke laut setiap tahun dan diproyeksikan mencapai 29 juta ton pada 2040. Polusi udara menyebabkan 4,2–7 juta kematian per tahun.

Di sektor pangan, sepertiga makanan dunia (1,3 miliar ton) terbuang, meski 820 juta orang masih kelaparan. Sistem pangan menyumbang 26% emisi global, sementara 40% tanah telah terdegradasi. Krisis air juga mengancam, dengan 1,1 miliar orang kekurangan air bersih dan dua pertiga populasi dunia berisiko mengalami kelangkaan air pada 2025. 


Sementara , kita sedang menyaksikan hadirnya berbagai kebijakan simbolik dari pemerintah daerah dalam merespons isu lingkungan, salah satunya ajakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersepeda ke kantor guna mengurangi emisi karbon. Secara sepintas, langkah ini terlihat baik dan menunjukkan kepedulian. Namun, jika dilihat lebih dalam, kebijakan seperti ini sering kali bersifat sesaat dan belum menyentuh akar persoalan. Krisis lingkungan yang kita hadapi jauh lebih kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak cukup dijawab melalui perubahan kosmetik, melainkan membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara berpikir masyarakat. Masalah lingkungan bukan hanya persoalan tindakan, tetapi berakar pada cara manusia memandang dan membangun relasinya dengan alam.

Selama ini, alam sering dipahami sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia—baik untuk pembangunan, investasi, maupun peningkatan pendapatan daerah. Cara berpikir ini tercermin dalam banyak kebijakan: hutan dilihat sebagai lahan produksi, laut sebagai sumber tangkapan tanpa batas, dan tanah sebagai komoditas ekonomi. Dalam kajian akademik, pendekatan ini dikenal sebagai utilitarian, namun secara sederhana dapat dipahami sebagai cara pandang “alam selama masih menguntungkan, maka boleh dimanfaatkan”.

Sebaliknya, praktik kehidupan masyarakat lokal dan adat menunjukkan cara pandang yang berbeda. Alam tidak hanya diposisikan sebagai sumber penghidupan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Terdapat nilai-nilai yang menekankan keseimbangan, saling menjaga, dan tanggung jawab antar generasi. Masyarakat tidak hanya mengambil, tetapi juga menjaga agar sumber daya tetap lestari. Hal ini tampak dalam praktik bertani yang menjaga kesuburan tanah, perlindungan sumber mata air, serta aturan adat dalam pemanfaatan hutan dan laut.

Dari sini, kita belajar bahwa keberlanjutan kehidupan tidak cukup hanya dengan mengurangi dampak, tetapi memerlukan perubahan cara berpikir—dari sekadar memanfaatkan menjadi merawat. Pertanyaannya bukan lagi “apa yang bisa kita ambil dari alam?”, tetapi “apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga alam tetap hidup?”. Pergeseran ini penting karena akan memengaruhi cara kebijakan dirancang dan dijalankan.

Menghadapi kompleksitas krisis lingkungan, kita tidak hanya membutuhkan kebijakan yang kuat, tetapi juga desain kelembagaan yang mampu mengintegrasikan berbagai sistem pengetahuan. Pengetahuan lokal sesungguhnya telah lama menyediakan contoh nyata gaya hidup yang menopang keberlanjutan. Namun, selama ini pengetahuan tersebut sering dipandang hanya sebagai pelengkap—sekadar data atau informasi yang diambil, lalu disesuaikan dengan kerangka sains modern. Kritik yang muncul menegaskan bahwa cara ini berisiko menghilangkan makna asli pengetahuan lokal, karena dipaksa masuk ke dalam kerangka yang tidak sepenuhnya sesuai.

Karena itu, diperlukan ruang bersama di tingkat daerah—ruang dialog dan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak secara setara: pemerintah, masyarakat desa, komunitas adat, akademisi, dan pelaku usaha. Dalam ruang ini, tidak ada satu perspektif yang paling dominan. Pengetahuan modern dan pengetahuan lokal berdialog secara sejajar, saling melengkapi tanpa harus saling meniadakan. Masyarakat adat tidak lagi diposisikan sebagai “informan”, tetapi sebagai ko-produsen pengetahuan dan aktor utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini menuntut perubahan desain institusi yang mampu mengatasi ketimpangan kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok marjinal. Selain itu, ruang dialog ini harus mampu mengakomodasi perbedaan cara pandang yang mungkin tidak selalu sejalan, tanpa harus memaksakan penyatuan. Ragam sistem pengetahuan dapat berjalan berdampingan—“berbeda tetapi sejajar”—saling belajar tanpa kehilangan identitasnya.

Pengetahuan lokal tidak hanya memberi solusi teknis, tetapi juga membentuk etika hubungan manusia dengan alam—berbasis memberi, timbal balik, dan tanggung jawab. Berbeda dengan cara pandang modern yang melihat alam sebagai objek untuk dimanfaatkan, masyarakat adat memandang alam sebagai bagian dari kehidupan yang harus dirawat. Sikap ini lahir dari rasa keterhubungan yang mendalam, bukan sekadar aturan. Karena itu, keberlanjutan perlu dimaknai ulang: bukan hanya untuk kesejahteraan manusia, tetapi keseimbangan seluruh kehidupan. Untuk mewujudkannya, diperlukan kelembagaan seperti konsep common asset trust atau trustee local berupa musyawarah lingkungan, yang menempatkan sumber daya alam sebagai amanah bersama lintas generasi, dengan keterlibatan aktif masyarakat lokal.

Bupati Banyuwangi Dorong Penguatan Sinergi Kemenag se-Jatim untuk Layanan Publik Inklusif

BANYUWANGI (Lensa Banyuwangi ( Bupati Ipuk Fiestiandani menghadiri pertemuan silaturahmi Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota se-Jawa Timur yang diselenggarakan di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Forum ini dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi guna memperkuat kerja sama antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan sosial.b


Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Chairani Hidayat. Para pimpinan Kemenag dari berbagai daerah di Jawa Timur turut hadir dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan.

Dalam sambutannya, Akhmad Sruji Bahtiar menyampaikan penghargaan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terus mendukung penguatan kelembagaan Kementerian Agama. Ia menilai penyerahan aset berupa tanah hak pakai dari pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam menunjang peningkatan layanan keagamaan kepada masyarakat.

Sementara itu, Chairani Hidayat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menegaskan bahwa hubungan harmonis antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah telah memberikan dampak nyata terhadap keberhasilan berbagai program, khususnya di bidang pendidikan keagamaan, pembinaan umat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam arahannya, Ipuk Fiestiandani menekankan bahwa seluruh anak didik, baik yang berada di sekolah umum maupun madrasah, memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Ia mengingatkan agar tidak ada dikotomi dalam dunia pendidikan.

“Anak-anak kita adalah generasi Banyuwangi. Mereka harus mendapatkan perhatian yang sama tanpa membedakan latar pendidikan,” tegasnya.

Ipuk juga mengajak seluruh pihak untuk terus menguatkan semangat kolaborasi melalui konsep “gandeng bareng” sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia menilai keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat luas.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa kesinambungan kerja sama yang telah terbangun perlu dijaga dan diperluas agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi turut memberikan apresiasi atas peran aktif Kementerian Agama dalam mendukung program-program prioritas daerah, seperti pengendalian angka perceraian dan pencegahan pernikahan usia dini, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menutup sambutannya, Ipuk menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh peserta atas kepercayaan menjadikan Banyuwangi sebagai lokasi kegiatan. Ia berharap pertemuan ini semakin memperkokoh sinergi antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan.

Lantunan Puisi Kemanusiaan: Doa Para Penyair Banyuwangi untuk Kedamaian Dunia

BANYUWANGI, (Warta Blambangan) Dari kejauhan bumi Timur Tengah, kabar duka terus berembus, membawa getir yang tak hanya mengoyak tanah yang dilanda konflik, tetapi juga mengguncang rasa kemanusiaan umat manusia. Di tengah gemuruh perang yang kian menajamkan luka, para penyair di Banyuwangi memilih jalan yang teduh: menadahkan kata sebagai doa, merangkai puisi sebagai ikhtiar spiritual untuk mengetuk langit.


Sebagai wujud kepedulian dan panggilan nurani, komunitas penyair Banyuwangi akan menggelar kegiatan bertajuk “Lantunan Puisi Kemanusiaan” pada Selasa, 14 April 2026 pukul 14.00 WIB di Langgar Art Banyuwangi. Sebuah ruang sederhana yang akan menjadi saksi, bagaimana kata-kata dilahirkan bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dipanjatkan.

Perhelatan ini menghadirkan berbagai elemen lintas komunitas, di antaranya Lentera Sastra Banyuwangi, Forum 28, IPNU-IPPNU Banyuwangi, Komite Bahasa dan Sastra Dewan Kesenian Blambangan (DKB), serta HISKI Komisariat Banyuwangi. Mereka berhimpun dalam satu niat: menyulam doa bersama, agar dunia kembali menemukan damainya.

Ketua panitia, Ayung Notonegoro, menyampaikan bahwa kegiatan ini lahir dari kegelisahan batin yang tak lagi mampu dibungkam oleh diam.

“Ini adalah ikhtiar kecil kami. Ketika tangan tak mampu menjangkau medan konflik, maka doa dan kata adalah jalan yang kami tempuh. Semoga lantunan puisi ini sampai sebagai munajat bagi perdamaian dunia,” tuturnya dengan penuh harap.

Sementara itu, Ketua Lentera Sastra Banyuwangi, Syafaat, memaknai puisi sebagai suara hati yang dapat menjelma doa, bahkan menjadi zikir yang mengalir dalam kesunyian.

“Puisi adalah jalan pulang bagi nurani. Ia mengajarkan kita untuk merasakan luka sesama, dan dari sanalah lahir doa-doa yang tulus. Kami percaya, setiap bait yang dibacakan adalah harapan yang diangkat ke langit,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perang tidak pernah melahirkan kemenangan sejati, melainkan hanya menyisakan kehancuran dan duka yang berkepanjangan. Bahkan, para penjaga perdamaian dunia yang mengemban amanah kemanusiaan pun tak luput dari risiko gugur di medan tugas.

Melalui kegiatan ini, para penyair Banyuwangi ingin mengirimkan pesan yang bening: bahwa dunia tidak membutuhkan lebih banyak amarah, melainkan lebih banyak kasih dan kebijaksanaan. Bahwa setiap bangsa berhak hidup dalam damai, tanpa bayang-bayang kekerasan dan keserakahan kekuasaan.

Di Langgar Art nanti, puisi-puisi akan dilantunkan bukan sekadar sebagai karya, melainkan sebagai doa yang bergetar. Sebab selama kata masih mampu mengetuk hati, dan doa masih terangkat ke langit, harapan akan perdamaian tidak akan pernah benar-benar padam.

PCNU Banyuwangi 2026–2031 Resmi Dilantik, Ini Susunannya Lengkap

 BANYUWANGI (Warta Blambangan) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi masa khidmat 2026–2031 resmi dilantik oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sabtu (4/4/2026), di GOR Pondok Pesantren Minhajut Thullab, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar.

Dalam kepengurusan baru tersebut, KH Fachruddin Mannan ditetapkan sebagai Rais Syuriyah, sementara Ahmad Turmudi menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi., inilah Susunan PC-NU Banyuwangi Periode 2026 - 2031  

Pelantikan dihadiri berbagai elemen penting, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kiai, organisasi masyarakat Islam, kalangan pengusaha, pimpinan partai politik, hingga kepala organisasi perangkat daerah. Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani serta mantan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.


Dari jajaran PBNU, hadir KH Muhib Aman Ali. Sementara itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur diwakili oleh KH Misbahul Munir dan KH Muh Balya Firjaun Barlaman.

Rais Syuriyah PCNU Banyuwangi KH Fachruddin Mannan menegaskan komitmen organisasinya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong kemajuan Banyuwangi, terutama dalam pembangunan, pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelantikan ini menjadi momentum awal bagi kepengurusan PCNU Banyuwangi periode 2026–2031 untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperluas peran organisasi dalam pembangunan daerah.

 
Copyright © 2013. Warta Blambangan - Semua Hak Dilindungi
Template Modify by Blogger Tutorial
Proudly powered by Blogger