Gus Dur: Kitab yang Tak Pernah Tamat Dibaca

 Gus Dur: Kitab yang Tak Pernah Tamat Dibaca

Oleh : Syafaat

Ada manusia-manusia tertentu yang hidupnya menyerupai kitab tafsir: tak pernah selesai dibaca, tak pernah habis ditafsirkan, dan selalu memberi makna baru setiap kali zaman berganti halaman. Ia bukan kitab yang menawarkan jawaban instan, melainkan kitab yang memaksa pembacanya berhenti sejenak, menunduk, lalu merenung. Gus Dur adalah salah satu dari manusia semacam itu. Ia bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan teks hidup, yang ayat-ayatnya tersusun dari tawa, luka, kontroversi, doa, dan keberanian untuk tetap manusia di tengah godaan menjadi berhala.

Maka ketika negara melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025, akhirnya menetapkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Pahlawan Nasional, sesungguhnya negara hanya mengafirmasi sesuatu yang telah lama disahkan oleh nurani publik. Negara hanya menyusul, tertatih di belakang kesadaran rakyatnya sendiri. Sebab bagi banyak orang, Gus Dur telah menjadi pahlawan jauh sebelum namanya dicetak di lembaran resmi negara; jauh sebelum Hari Pahlawan dijadikan panggung simbolik; bahkan jauh sebelum kekuasaan berani mengakui bahwa kemanusiaan adalah bentuk tertinggi dari pengabdian.

Gus Dur adalah pahlawan yang tidak pernah merasa perlu mengenakan baju kebesaran kepahlawanan. Ia tidak membangun mitos tentang dirinya. Ia tidak berdiri gagah dengan dada dibusungkan oleh sejarah. Tubuhnya ringkih, matanya rabun, langkahnya pelan, dan tutur katanya sering kali melenceng dari ekspektasi mereka yang memuja ketertiban formal. Ia tertawa di saat orang lain menuntut keseriusan, dan justru serius ketika orang lain sibuk membangun sandiwara kesalehan. Dalam dunia yang terobsesi pada kepastian, Gus Dur menawarkan keraguan sebagai jalan iman. Dalam politik yang mendewakan ketegasan, ia mengajarkan kebijaksanaan yang lahir dari empati.

Ia memahami bahwa iman bukanlah palu untuk memukul perbedaan, melainkan jendela untuk memahami manusia. Ia tidak menjual agama sebagai slogan murahan yang dipasang di baliho kekuasaan. Ia menghidupkannya sebagai laku batin, sebagai akhlak sehari-hari, sebagai kesediaan untuk berdiri di pihak mereka yang disingkirkan oleh mayoritas. Baginya, agama kehilangan ruhnya ketika ia dipaksa menjadi alat legitimasi, dan justru menemukan kemuliaannya ketika ia membela yang rapuh.

Sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia, Gus Dur memimpin negeri ini pada masa yang paling genting, ketika demokrasi baru saja lahir dari rahim panjang otoritarianisme yang menyesakkan. Demokrasi itu masih merah, masih basah oleh darah sejarah, masih gemetar menapak bumi, bahkan belum sepenuhnya mampu menyebutkan namanya sendiri. Ia tumbuh di tengah trauma, kecurigaan, dan luka kolektif yang belum sembuh. Pada saat itulah Gus Dur datang—di antara dua zaman—menggantikan Habibie dan kelak digantikan Megawati, menjadi presiden yang dipilih secara demokratis ketika bangsa ini nyaris tercerai oleh ketakutan dan karut kepentingan.

Ia menerima tampuk kekuasaan bukan dalam keadaan utuh, melainkan dalam kondisi rapuh. Bangsa ini berada di ambang perpecahan: konflik komunal menyala di berbagai daerah, kepercayaan pada negara terkoyak, dan elit politik sibuk memperebutkan sisa-sisa kekuasaan lama dengan cara-cara baru. Demokrasi yang seharusnya menjadi jalan keselamatan justru hampir berubah menjadi ladang baru bagi keserakahan. Di tengah pusaran itu, Gus Dur berdiri bukan sebagai penguasa yang menghunus ketegasan, melainkan sebagai penjaga nurani yang mencoba menenangkan badai dengan kebijaksanaan.

Ia adalah presiden yang tidak lahir dari intrik senyap, melainkan dari pilihan rakyat yang masih belajar mempercayai suara mereka sendiri. Namun justru karena itulah ia menjadi sasaran. Keserakahan elit, yang tak sabar menunggu proses dan tak rela kehilangan privilese, menjadikan demokrasi sebagai alat untuk melengserkan presiden yang tidak mau tunduk pada kepentingan sempit. Gus Dur diguncang oleh parlemen, diseret ke ruang-ruang politik yang penuh tipu daya, hingga akhirnya dilengserkan oleh mekanisme yang mengatasnamakan konstitusi, tetapi kehilangan kebijaksanaan.

Meski demikian, jejak Gus Dur tak pernah benar-benar pergi. Kekuasaan boleh dicabut dari tangannya, tetapi pengaruh moralnya tak bisa dihapus dari ingatan bangsa. Ia hadir sebagai presiden yang lebih menyerupai guru spiritual republik, seorang pendidik yang mengajarkan arti kesabaran, keberanian, dan kasih sayang di tengah kegaduhan politik. Ia sering disalahpahami karena tidak berbicara dengan bahasa kekuasaan yang lazim. Ia kerap disangsikan karena memilih jalan sunyi yang tak populer. Namun justru dalam ketidaklaziman itulah ia membentuk arah moral bangsa secara perlahan dan mendalam. Gus Dur mengajarkan bahwa memimpin negeri bukan hanya soal mengatur anggaran dan menandatangani keputusan, melainkan tentang merawat jiwa bangsa. Ia percaya bahwa demokrasi tanpa etika hanyalah kebisingan, dan kekuasaan tanpa welas asih hanyalah tirani dengan wajah baru. Dalam setiap langkahnya, ia mengingatkan bahwa negara tidak boleh kehilangan kemanusiaannya, dan politik tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai luhur.

Ketika kita menoleh ke masa itu, kita menyadari bahwa Gus Dur adalah presiden yang hadir terlalu awal bagi banyak orang, tetapi justru tepat bagi sejarah. Ia mungkin tumbang oleh keserakahan elit, tetapi ia menang dalam ingatan moral bangsa. Seperti doa yang tak pernah selesai diaminkan, warisannya terus bekerja dalam kesunyian: mengajarkan bahwa demokrasi bukan sekadar sistem, melainkan amanah; bukan sekadar prosedur, melainkan tanggung jawab spiritual kepada sesama manusia.

Ia dijuluki Bapak Pluralisme bukan karena ia merumuskan teori besar tentangnya, melainkan karena ia mempraktikkannya dengan keberanian yang sunyi. Ketika ia mencabut larangan perayaan Imlek, itu bukan sekadar keputusan politik yang pragmatis. Itu adalah kesaksian iman. Sebuah pernyataan teologis yang sederhana namun mendalam: bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup dalam satu warna saja. Bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan tanda kebesaran-Nya. Bahwa negara tidak berhak mengatur cara warganya bersyukur kepada Tuhan.

Keberanian semacam itu tidak lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari kesunyian panjang perjalanan intelektual Gus Dur. Pada dekade 1960-an, ia berkelana dari Kairo ke Baghdad, menyerap dunia dengan rasa ingin tahu seorang santri yang tak pernah merasa cukup dengan satu kitab. Ia hidup bersama mahasiswa Indonesia lain di sebuah vila sederhana, memasak kari kepala ikan, detail kecil yang justru menyimpan pelajaran besar. Dari dapur itulah ia belajar bahwa kebudayaan tidak pernah lahir dari benturan, melainkan dari perjumpaan. Dari makan bersama, dari percakapan yang jujur, dari kesediaan untuk mendengar. Baghdad memberinya kosmopolitanisme yang bersahaja. Kota itu mengajarkannya bahwa Islam tidak perlu takut pada dunia. Bahwa iman tidak akan runtuh hanya karena ia berdialog dengan perbedaan. Bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan ujian paling berat bagi nurani. Gus Dur pulang ke Indonesia membawa Islam yang ramah, terbuka, dan tidak silau oleh panggung politik.

Barangkali karena itulah masa kepresidenannya penuh kegaduhan. Buloggate, Bruneigate, pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial, wacana normalisasi hubungan dengan Israel, gagasan pencabutan larangan PKI, hingga ancaman membubarkan parlemen, semuanya seperti halaman-halaman kitab yang membuat pembacanya gelisah. Banyak orang membaca dengan tergesa, lalu menutupnya dengan amarah. Sedikit yang mau bertahan, membaca ulang, dan memahami konteksnya. Namun sejarah memiliki cara kerjanya sendiri. Ia lambat, tetapi adil. Ia memisahkan antara keberanian dan kesalahan, antara niat dan akibat. Gus Dur boleh dimakzulkan oleh mekanisme politik, tetapi nuraninya tak pernah terbukti bersalah. Tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya gugur satu per satu, ditelan oleh waktu dan fakta. Sementara gagasan-gagasannya justru terus hidup, beranak-pinak, dan menjelma menjadi wacana yang kini dianggap lazim, bahkan oleh mereka yang dulu paling keras menentangnya.

Yang jarang disorot adalah sisi Gus Dur sebagai pecinta film. Ia menonton film dengan kesungguhan seorang santri yang mengaji kitab klasik: perlahan, penuh perhatian, dan tidak tergesa menarik kesimpulan. Dari film-film Prancis yang ia tonton di Kairo hingga High Noon yang ia jadikan cermin moral bagi dirinya sendiri, Gus Dur memahami bahwa kisah manusia selalu bermuara pada pilihan etis. Ia percaya bahwa seni, termasuk film, adalah cara lain Tuhan berbicara kepada manusia, melalui empati dan rasa.

Karena itulah Gus Dur kerap mengkritik film-film dakwah yang terlalu formal, kaku, dan sibuk mengeja simbol-simbol kesalehan tanpa benar-benar menyentuh jiwa. Ia melihat bagaimana dakwah sering terperangkap dalam retorika, seolah kebenaran bisa dipaksakan hanya dengan suara yang paling lantang dan adegan yang paling suci. Padahal, bagi Gus Dur, Tuhan tidak pernah bersemayam di gemuruh pidato, melainkan hadir dalam getaran halus empati, dalam kesediaan manusia untuk memahami luka manusia lain. Baginya, dakwah bukanlah perlombaan siapa yang paling fasih menyebut nama Tuhan, melainkan siapa yang paling jujur merawat martabat sesama. Ia percaya bahwa pesan Ilahi justru menemukan bentuknya yang paling murni ketika manusia berani bersikap manusiawi: menolong tanpa menghakimi, mendengar tanpa tergesa menyimpulkan, dan mencintai tanpa syarat. Di situlah dakwah berubah dari sekadar tontonan menjadi pengalaman batin, dari khotbah menjadi perjumpaan.

Film, dalam pandangan Gus Dur, adalah salah satu jalan sunyi menuju kesadaran. Ia tidak harus dipenuhi dialog religius atau simbol-simbol ritual yang berlebihan. Seperti iman, film bekerja di wilayah rasa: mengalir pelan, menembus pertahanan ego, lalu menetap di relung batin. Sebuah film yang baik tidak menggurui penontonnya, tetapi mengajak mereka berkaca, melihat diri sendiri, melihat yang lain, dan menyadari bahwa hidup selalu menuntut pilihan moral yang jujur. Karenanya, film dakwah yang sejati tidak sibuk mengatur tata cara, tetapi menghidupkan makna. Ia tidak memaksa penonton untuk tunduk, melainkan mengundang mereka untuk merasakan. Ia tidak menutup ruang tafsir, tetapi membukanya selebar-lebarnya, sebagaimana iman yang hidup selalu memberi ruang bagi pertanyaan. Dalam kesunyian layar gelap, ketika cerita manusia dipaparkan apa adanya, dakwah menemukan wajahnya yang paling lembut: bukan sebagai perintah, melainkan sebagai panggilan nurani.

Sebelum menjadi presiden, Gus Dur lebih dulu menempuh jalan sunyi yang panjang sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selama tiga periode berturut-turut, dari 1984 hingga 1999. Jabatan itu tidak pernah ia perlakukan sebagai singgasana, melainkan sebagai amanah yang rawan godaan. Di tangan Gus Dur, NU perlahan menjelma menjadi rumah besar yang teduh bagi perbedaan—sebuah ruang spiritual yang tidak dibangun dari tembok kecurigaan, melainkan dari pintu-pintu yang terbuka. Ia membuktikan, dengan ketekunan dan keberanian, bahwa Islam tradisional tidak identik dengan keterbelakangan, dan bahwa modernitas tidak harus ditebus dengan pengkhianatan terhadap akar.

Gus Dur mengembalikan NU pada khittahnya, bukan sebagai jargon, melainkan sebagai laku organisasi. Pesantren tetap dijaga sebagai pusat pembentukan akhlak dan spiritualitas, namun tidak dikurung dari dunia. Kitab kuning tetap diajarkan, tetapi dibaca dengan mata zaman. Tradisi dirawat, bukan dipatungkan. Dalam pandangannya, masa lalu bukanlah beban yang harus diseret, melainkan mata air yang terus memberi kesegaran bagi masa depan. Karena itu, NU di bawah kepemimpinannya tidak alergi pada demokrasi, hak asasi manusia, dialog lintas iman, dan kebudayaan modern, semua diterima tanpa rasa inferior, tanpa kehilangan jati diri.

Namun jalan itu bukan tanpa duri. Justru karena keberaniannya membuka jendela, angin perlawanan datang dari dalam rumah sendiri. Tidak sedikit kalangan internal NU yang merasa resah, bahkan terancam, oleh cara berpikir Gus Dur yang dianggap terlalu liberal, terlalu melampaui pakem, dan terlalu berani menggugat kenyamanan lama. Kritik demi kritik bermunculan, tidak hanya dalam bentuk perbedaan pendapat, tetapi juga dalam manuver politik organisasi. Dalam kesunyian rapat-rapat internal, dalam bisik-bisik forum musyawarah, mulai terdengar upaya untuk melengserkannya dari jabatan ketua umum.

Kontroversi itu mencapai titik-titik yang melelahkan. Gus Dur kerap dipersoalkan bukan hanya gagasannya, tetapi juga gaya kepemimpinannya yang dianggap terlalu personal, terlalu independen, dan sulit dikendalikan. Ada yang menuduhnya membawa NU terlalu jauh ke wilayah politik gagasan, ada pula yang merasa NU di bawah Gus Dur menjadi terlalu terbuka, kehilangan pagar, dan rawan disalahpahami. Bahkan, upaya menggoyang posisinya sebagai ketua umum beberapa kali mengemuka, dibungkus dalam bahasa kepedulian terhadap jam’iyah, namun sesungguhnya sarat kepentingan.

Tetapi Gus Dur tidak melawan dengan kemarahan. Ia tidak menjawab intrik dengan intrik. Ia memilih bertahan dengan kesabaran seorang santri yang percaya bahwa waktu adalah hakim terbaik. Baginya, konflik di tubuh NU adalah bagian dari dinamika hidup organisasi, bukan tanda kematian. Ia memahami bahwa perbedaan bukan ancaman bagi persaudaraan, melainkan ujian kedewasaan. Di tengah upaya-upaya pelengseran itu, Gus Dur justru memperlihatkan wajah kepemimpinan yang jarang: tidak defensif, tidak paranoid, dan tidak sibuk membangun kultus diri.

Di bawah tekanan itu, NU justru tumbuh menjadi organisasi yang semakin matang. Ia menjadi ruang dialektika, tempat gagasan diuji dan diperdebatkan. Pesantren tidak dipaksa memilih antara menjadi tradisional atau modern, karena Gus Dur menunjukkan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Islam tidak diseret ke panggung ideologi sempit, melainkan dipulangkan ke hakikatnya sebagai rahmat bagi semesta. Di sanalah NU menemukan kembali napasnya sebagai gerakan keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan.

Pada akhirnya, masa kepemimpinan Gus Dur di PBNU bukan hanya tentang keberhasilan organisasi, tetapi tentang keteladanan moral. Ia mengajarkan bahwa memimpin bukan soal bertahan di kursi, melainkan tentang keberanian menjaga nilai. Bahwa perbedaan pendapat tidak harus berujung pada perpecahan. Bahwa tradisi dan masa depan tidak perlu dipertentangkan, sebab keduanya dapat berdialog dalam sikap saling menghormati. Dari NU, Gus Dur melangkah ke panggung nasional dengan bekal yang paling penting: keyakinan bahwa agama yang hidup adalah agama yang berani berdamai dengan perubahan, tanpa kehilangan nuraninya.

Maka gelar Pahlawan Nasional bagi Gus Dur sejatinya bukan penutup kisah, melainkan jeda untuk merenung. Sebuah pengingat bahwa agama tidak pernah diturunkan untuk menakut-nakuti manusia. Bahwa negara tidak diciptakan untuk menyenangkan yang kuat, melainkan melindungi yang lemah. Bahwa tawa, bahkan di tengah konflik, kadang adalah doa paling jujur, karena lahir dari keberanian untuk tetap berharap.

Gus Dur telah wafat, tetapi cara berpikirnya masih berjalan-jalan di antara kita. Ia hadir dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman, dalam keberanian untuk berbeda, dalam kesediaan untuk memeluk yang lain. Seperti iman yang hidup, ia menolak untuk dibekukan. Dan barangkali di situlah kepahlawanannya yang paling religius: ia mengajarkan bahwa mencintai Tuhan berarti berani mencintai manusia, dengan seluruh perbedaan, luka, dan ketidaksempurnaannya.

Penulis adalah Ketua Lentera Sastra Banyuwangi