Dimensi Sosial Dalam Pelaksanaaan Ibadah haji

Oleh : Syafaat

 

Pelaksanaan perjalanan haji Indonesia selama empat pulunhari, baik ketika berada di Makkah maupun di Kota Madinah bukan hanya melaksanakan ritual haji yang hanya berlangsung beberapa hari saja.berkumpulnya ratusan orang tentu membutuhkan tatanan organisasi yang baik agar kesempatan menunaikan Ibadah haji tersebut bagi jamaah hanya sekali seumur hidup. Sangat jarang yang mempunyai kesempatan melaksanakan ibadah haji kedua kali dengan mengingat antrian panjang jamaah haji Indonesia.

Kemabruran haji tidak hanya dinillai dari berapa banyak dzikir yang dilakukan, atau berapa banyak ibadah sunnah yang telaah dilaksanakan, karena yang dapat mengukur kemabruran haji bukanlah dengan ukuran manusia, kita pernah mendengar ada orang yang mendapat predikat haji mabrur dari orang yang tidak jadi berangkat haji karena uang yang rencananya dibuat untuk berangkat haji, digunakan untuk membantu sesama.

Pelaksanaan ibadah hai di Indonesia telah diatur diatur oleh pemerintah sesuai dengan quota yang di dapat dari pemerintah Saudi Arabia, dengan mengingat keterbatasan tempat dan antusiasme muslim yang berkeinginan beraangkat haji, sehingga meskipun seseorang secara finansial mampu dan berkeinginan berangkat haji, belum tentu dapat dengan mudah berangkat menunaikan ibadah haji.

Ada beberapa quota yang disediakan pemerintah Saudi Arabia dalam pelaksanaan Ibadah haji yang diberikan kepada penduduk muslim di Indonesia, Yakni quota haji yang dibagi dalam quota haji khusus dan quota haji reguler serta quota untuk petugas haji. Disamping itu ada quota yang diberikan dan dikeolola oleh pemerintah Saudi yang dikenal dengan Furoda.

Pelaksanaan perjalanan ibadah haji yang relatif panjang dengan berbagai permasalahan, baik eksternal maupun internal dalam satu kelompok terbang (kloter), membutuhkan tananan organisasi yang memadai agar semua jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Dalam sebuah kloter disamping ada lima orang petugas kloter (PPIH Kloter), juga ada PHD (Petugas Haji Daerah) yang menggunakan quota petugas,  merekaa ini bertugas bukan atas biaya dari BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), tetapi dari APBN/APBD/Lainnya.

Para petugas yang dipimpin Ketua kloter inilah yang mempunyai peran untuk membawa jamaah haji menunaikan rukun Islam kelima yang waktunya terbatas, Petugas Kloter juga menyiapkan pembimbing Ibadah yang memandu bagaimana para jamaah haji ini melaksanakan ritual haji, disamping tenaga kesehatan yang menjaga kesehatan jamaah haji agar tidak mudah sakit.

Jamaah haji juga dibagi dalam rombongan dan regu yang diamblkan dari jamaah itu sendiri, mereka bertugas untuk mengkoordinir dan membantu jamaah, sehingga jamaah tertata dengan baik, karena ratusan orang tersebut tidak akan tertangani dengan baik jika hanya dilakukan oleh para petugas yang menggunakan quota petugas, baik PPIH maupun PHD, dengan mengingat keragaman status sosial dari masing-masing jamaah yang mengakibatkan penanganan berbeda dari tiap-tiap jamaah.

Semua jamaah haji melakukan ritual yang sama dalam pelaksanaan ibadah haji, namun merekan melakukan kegiatan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya, para Karu dan Karom ada tugas untuk mengkoordinir jamaahnya, terutama dalam layanan konsumsi yang harus terdistribusi kepada jamaah tepat waktu, karena konsumsi yang diterima ada daluwarsa. Karu dan Karom ini tidak dapat dengan leluasa berada terus menerus di dalam Masjid untuk berdzikir, dan bisa jadi karena tugasnya inilah yang mengantarkan mereka menjadi haji mabrur.

Selain melaksanakan tugas memandu dan membimbing jamaah haji, para petugas haji juga dapat melksanakan ibadah haji, karena mereka wajib mendampingi jamaah haji ketika Umroh wajib dan melaksanakan ritual selama di Arofah, Muzdakifah dan Mina, sehingga jamaah meraasa aman dan nyaman bersama-sama melaksanakan haji dengan sempurna.

Petugas Haji, baik PPIH maupun PHD adalah jamaah haji dengan quota petugas, karenanya menurut ulama, kemabruran petugas ini bukan hanya dari rutual hajinya saja, tetapi pelaksanaan tugas yang telah diberikan dan dengan sadar meraka mengambil quota petugas, karenanya bagi petugas haji tugasku adalah kemabruran hajiku.

Dimensi sosial dalam ibadah haji merupakan sebuah keniscayaan, karena harapan dari pelaksanaan ibadah haji adalah perubahan perilaku dari pelaksana haji, baik perilaku diri pribadi, pengendalian dirii maupun lelaku dalam tatanan sosial setelahnya. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai peran urgen dalam perubahan sosial dilingkungannya, dan ini tidak dapat terlepas dari peran individu dari masing-masing tatanan, karenanya ritual haji yang merupakan perjalanan napak tilas tersebut harus dapat dijadikan pelajaran dari semua yang dilakukan.

 

Penulis adalah Ketua kloter SUB-58 Tahun 2024