Wapres Gibran Serap Aspirasi Nelayan Muncar, Janjikan Percepatan Penyelesaian Persoalan Perizinan dan Infrastruktur

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi dengan menemui para nelayan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan Segar Muncar, Jumat (10/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat pesisir untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi nelayan, mulai dari rumitnya perizinan hingga kebutuhan peningkatan infrastruktur pelabuhan.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, perwakilan nelayan Muncar, Umar, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Wakil Presiden. Salah satu persoalan utama yang dikeluhkan adalah kompleksitas pengurusan izin kapal nelayan yang dinilai membebani masyarakat pesisir karena harus memenuhi banyak persyaratan administratif.

Menurut Umar, nelayan tradisional di Muncar harus mengurus berbagai dokumen yang jumlahnya mencapai belasan jenis sehingga tidak sedikit yang mengalami kesulitan dalam memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menyederhanakan mekanisme perizinan agar nelayan lebih mudah menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara legal.

Selain persoalan administrasi, nelayan juga mengusulkan peningkatan kapasitas Pelabuhan Muncar. Dengan jumlah sekitar 191 kapal berukuran rata-rata 20 hingga 30 Gross Ton (GT), fasilitas sandar yang tersedia dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh armada, terutama ketika kapal-kapal kembali bersamaan setelah melaut.

Kondisi tersebut mengakibatkan antrean panjang saat proses sandar berlangsung. Oleh sebab itu, para nelayan berharap pemerintah dapat merealisasikan reklamasi, revitalisasi pelabuhan, pengerukan sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan, pembangunan pemecah ombak, serta perbaikan akses jalan menuju kawasan pelabuhan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan seluruh masukan dari masyarakat nelayan telah dicatat dan akan segera dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Ia mengakui bahwa efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah menjadi tantangan tersendiri, namun kebutuhan nelayan tetap menjadi perhatian karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut Gibran, penyederhanaan perizinan kapal dan peningkatan infrastruktur pelabuhan merupakan kebutuhan yang mendesak. Karena itu, ia akan melaporkan seluruh usulan tersebut kepada Presiden serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar proses penyelesaiannya dapat dipercepat.

Selain pembenahan pelabuhan, pemerintah juga akan mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Muncar sebagai salah satu program yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan dan ekonomi lokal.

Dalam kesempatan itu, Gibran menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan nelayan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Ia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara bertahap.

Sebagai bentuk dukungan nyata kepada nelayan, Wakil Presiden menyerahkan bantuan sebanyak 320 unit cooler box untuk membantu menjaga kualitas dan kesegaran hasil tangkapan ikan. Ia juga menyempatkan diri mengunjungi lapak pedagang di kawasan TPI Muncar dan membeli sejumlah hasil tangkapan nelayan sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat nelayan di Banyuwangi. Menurutnya, kehadiran Wakil Presiden memberikan harapan baru bagi percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat pesisir.

Ipuk menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam menangani persoalan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Muncar dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.