Tentang Soeharto, Gelar Pahlawan, dan Luka yang Enggan Sembuh

 Tentang Soeharto, Gelar Pahlawan, dan Luka yang Enggan Sembuh

Oleh : Syafaat

Di suatu malam yang lembut, ketika angin hanya berani menyentuh daun-daun dengan ujung jarinya, berita mengenai seorang presiden yang akhirnya dianugerahi gelar pahlawan nasional hadir seperti bisikan dari masa lampau, namanya Soeharto. Kabar itu menggugah ruang batin yang lama tak dibuka, seakan setiap huruf membawa debu sejarah yang perlu ditiup pelan agar bentuknya terlihat jelas. Malam itu memanjang seperti ruang doa, dan sejarah duduk di hadapan bangsa ini dengan wajah-wajah yang pernah tersenyum, sekaligus wajah-wajah yang hilang.

Tidak ada sejarah yang sepenuhnya suci, kecuali sejarah para nabi. Selain itu, semuanya tersusun dari tangan manusia, tangan yang gemetar, tangan yang sesekali teguh, tangan yang dapat menanam kebaikan dan sekaligus menyakiti. Mungkin karena itu perdebatan tentang Soeharto tak pernah tuntas: yang diperbincangkan bukan hanya orangnya, tetapi juga cara bangsa ini memilih mengingat, mengampuni, atau tidak mengampuni masa lalu.

Di satu sisi, banyak yang mengingat Soeharto seperti ayah tua yang bekerja dalam diam: membangun sawah, menghadirkan puskesmas, mendirikan sekolah, menciptakan stabilitas. Tahun 1984 disebut seperti tahun ketika hujan turun setelah kemarau Panjang, tahun ketika Indonesia meraih swasembada beras. Nama Soeharto juga digandengkan dengan julukan “Bunga Pertempuran” dari Jenderal Soedirman, Serangan Umum 1 Maret, serta operasi merebut Papua ketika banyak bagian negeri masih diguncang ketidakpastian. Bagi sebagian orang, figur itu hadir setiap kali republik hampir pingsan. 

Namun ada sisi lain yang menyimpan bayang-bayang panjang. Bagi sebagian rakyat, Soeharto dikenang seperti malam yang terlalu gelap: dingin, tajam, penuh ketakutan. Mereka mengingat pelanggaran HAM yang tak pernah diuji tuntas di pengadilan, penangkapan dan penghilangan, tubuh-tubuh yang tak pernah kembali, dan ibu-ibu yang menua tanpa sempat mendengar kabar anaknya. Mereka mengingat Timor Timur, operasi militer, serta fusi partai, lorong politik yang meredupkan banyak suara. Mereka juga mengingat KKN yang menjadi jaring raksasa selama berpuluh-puluh tahun.

Ketika Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan kepada Soeharto pada 2025, perdebatan pun membara seperti bara yang lama tertimbun di bawah abu. Ada yang melihat keputusan itu sebagai bentuk penghormatan: jasa pembangunan, ketahanan pangan, stabilitas negeri yang pernah goyah. Namun seakan-akan sebagian bangsa lupa bahwa kebaikan sebesar apa pun tak pernah otomatis menghapus dosa sejarah. Cahaya tetap cahaya, namun bayangan tetap menempel pada siapa pun yang pernah berdiri di bawah matahari kekuasaan.

Negara bukan dipimpin langsung oleh Tuhan. Negara bekerja melalui prosedur, rapat, rekomendasi, tanda tangan, dan suara-suara yang disaring oleh meja pertemuan. Sedangkan luka bekerja melalui ingatan, dan ingatan tak mengenal mekanisme administratif. Luka datang seperti zikir malam, diulang, bergetar, dan tak pernah benar-benar hilang. Ia hidup di dada para keluarga korban, hidup dalam cerita yang tak sempat ditulis, hidup dalam kecemasan yang diwariskan diam-diam kepada generasi berikutnya.

Lalu muncullah suara-suara yang menentang: bagaimana mungkin seseorang yang didemo mahasiswa pada 1998 kini disebut pahlawan? Argumen itu meluncur deras, seolah sejarah dapat dilihat hanya dari satu jendela. Mereka lupa sesuatu yang sederhana: pada 1998, Soeharto belum disebut pahlawan. Seperti ketika pada akhir 1960-an demonstrasi terhadap Soekarno berkobar di jalanan; saat itu Soekarno masih hidup, masih memikul beban politiknya sendiri, dan belum menyandang gelar pahlawan. Dalam tradisi negeri ini, gelar pahlawan adalah kabar setelah kematian, sebuah doa yang diberikan saat napas telah berhenti, bukan saat riuh dunia masih mengepung.

Mereka yang turun ke jalan pada 1998 bukan sedang mendemo seorang pahlawan; mereka sedang memprotes seorang pemimpin yang sedang berkuasa, sedang membongkar tembok ketakutan yang dibangun puluhan tahun. Sama seperti mereka yang berdemo terhadap Soekarno bukan sedang mencaci seorang pahlawan, melainkan menantang seorang presiden yang masih bergerak dalam sejarah hidup. Gelar pahlawan datang kemudian, datang dengan proses yang lain, dengan penilaian yang bukan lagi pada tubuh yang bernapas, tetapi pada warisan yang tertinggal setelah keheningan.

Namun sebagaimana setiap keputusan negara, pemberian gelar ini tetap saja mengaduk-aduk ruang batin bangsa. Ada yang merayakan, ada yang menangis, ada yang terdiam karena luka lama kembali membuka pintu. Dalam agama, manusia diajarkan bahwa Tuhan menimbang amal dan dosa dengan keseimbangan yang hanya Dia yang memahami. Tetapi negara tak punya timbangan seperti itu. Negara hanya punya arsip, rapat, rekomendasi, dan tafsir kekuasaan. Di titik itulah sering terselip kegelisahan: apakah gelar pahlawan adalah bentuk penghormatan, atau justru cara paling halus untuk merapikan masa lalu?

Sejarah berjalan seperti angin sore yang lembut tetapi membawa aroma masa silam. Dan bangsa ini, mau tak mau, harus belajar membedakan antara menghormati jasa dan memutihkan luka; antara mengingat dengan jujur dan mengingat dengan tujuan. Sebab keberanian sejati bukanlah memberi gelar, melainkan berani mengakui seluruh cerita: cahaya dan gelapnya, doa dan dendamnya, jasa dan darahnya, tanpa meninggalkan satu pun dari keduanya.

Bangsa ini sering menilai tokoh sejarah seperti menilai malaikat atau setan, seolah manusia hanya boleh berdiri di dua ujung yang saling meniadakan. Padahal manusia, siapa pun dia, selalu hidup di wilayah senja: ruang tengah yang tidak sepenuhnya terang, tidak pula sepenuhnya gelap. Di sanalah kebaikan dan keburukan melekat seperti dua sisi selembar daun yang tumbuh dari batang yang sama. Sisi pertama menangkap cahaya, sisi lainnya menampung bayang; tetapi yang tumbuh tetaplah satu daun, satu riwayat, satu napas yang pernah melintasi bumi ini.

Dalam ruang senja itulah nama Soeharto mendesis dari halaman Sejarah, kadang sebagai cahaya yang menerangi jalan pembangunan, kadang sebagai bayang-bayang yang tak mudah dihapus. Ada yang mengutip Ricklefs tentang pendidikan militernya di bawah Belanda dan Jepang, seolah karakter seorang pemimpin dibentuk dari mata bajak yang diasah dua kekuatan penjajah. Ada pula yang mengingat kenaikan pangkatnya setelah G30S, tongkat Kostrad yang digenggam seperti takdir, serta lembaran Supersemar yang menjadi pintu ke arah kekuasaan yang panjang.

Langkah-langkahnya menuju puncak itu bagai langkah seorang manusia yang sedang diuji Tuhan: setiap pijakan menyimpan tanda tanya, setiap keputusan menyisakan jejak antara amanah dan ambisi. Tidak ada yang tahu dengan pasti apakah ia sedang mengangkat beban bangsa atau justru menumpukkan beban baru di punggung rakyat. Sejarah bergerak seperti sungai malam, airnya mengalir, tapi kedalamannya tidak pernah benar-benar terlihat.

Namun ada pula catatan lain yang kerap terlipat di antara debu arsip dan riuh perdebatan: bahwa pada tahun 1960-an, ketika suara untuk mengadili Soekarno menggema dari gedung MPR seperti gelombang yang mencari tebing untuk dihantam, Soeharto justru memilih diam yang penuh makna. Diam yang bukan pengecut, tetapi penyangga marwah. Ia menolak desakan itu. Alasannya sederhana namun berlapis seperti ayat-ayat yang menunggu dibaca dengan hati yang bening: menghormati Sang Proklamator, menjaga martabat seorang ayah bangsa, melaksanakan amanah leluhur (mikul duwur mendhem jero). Dalam kerapuhan zaman itu, sikap tersebut menjelma setetes embun yang jatuh di tengah badai, bening dan kecil, tetapi mampu menenangkan sekeping nurani yang belum padam.

Di tanah Jawa, para ksatria lama menjaga adab seperti menjaga pusaka: tidak menelanjangi pendahulu di hadapan zaman, tidak meruntuhkan nama yang pernah menyalakan obor pertama. Sikap itu seperti sisa cahaya dari tradisi yang percaya bahwa hormat kepada yang dahulu adalah bagian dari kesempurnaan laku, bagian dari perjalanan ruhani seorang pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan bukan hanya soal memerintah, tetapi juga soal merawat jejak sejarah dengan hati yang bersih.

Peristiwa-peristiwa itu saling mengait seperti tasbih yang terulur. Setiap butir mengandung makna yang berbeda: ada butir jasa, ada butir luka, ada butir yang belum jelas apakah ia adalah doa atau peringatan. Sejarah tak pernah meminta manusia untuk memilih satu sisi saja; sejarah hanya meminta untuk melihat semuanya, lalu menundukkan kepala, karena yang dibicarakan bukan hanya nama, melainkan perjalanan seorang manusia yang berjalan dalam cahaya dan bayang sekaligus.

Dan bangsa ini, mungkin suatu hari nanti, akan belajar menilai tokoh sejarah tidak dengan mata yang memutihkan atau menghitamkan, tetapi dengan mata yang mampu melihat senja: wilayah di mana malaikat dan setan tak berdiri di dua kutub, melainkan menyelinap bersama-sama dalam diri setiap manusia yang pernah diberi kuasa. Namun sejarah tidak pernah sesederhana itu. Sejarah lebih mirip air wudu: kadang jernih, kadang keruh, tergantung siapa yang menampung. Ia bisa membersihkan, tetapi juga dapat meninggalkan rasa dingin yang menggigit.

Bangsa ini mungkin seperti seorang tua yang berjalan perlahan menuju masjid pada waktu subuh. Di satu tangan ada tasbih, di tangan lain ada ingatan yang berat. Ia ingin memaafkan, tetapi beberapa luka terlalu dalam untuk sekadar ditutup dengan kata “pahlawan.” Ia ingin melupakan, tetapi nama-nama yang hilang tetap terukir di batu nisan ingatan kolektif.

Pertanyaan pun muncul: apakah negara boleh memberikan gelar pahlawan ketika sebagian besar luka belum sempat diseka? Apakah penghormatan adalah bentuk kesalehan sosial atau cara paling halus untuk memutihkan masa lalu? Dalam agama, keadilan disebut sebagai cahaya, tetapi dalam sejarah, keadilan sering hanya bayang-bayang dari cahaya itu, bergerak sedikit setiap kali didekati.

Orde Baru mengajarkan bahwa stabilitas bisa dibeli, tetapi harganya mahal. Ketika Soeharto akhirnya mundur pada 1998, dentuman sejarah yang tertahan selama puluhan tahun pun pecah. Mahasiswa turun ke jalan, kaca pecah, suara-suara yang lama dikurung keluar seperti burung yang terbebas dari sangkar gelap. Soeharto telah membangun banyak hal, tetapi juga meninggalkan luka-luka besar. Gelar pahlawan mungkin bisa diberikan, tetapi ingatan tak boleh dipaksa ikut tunduk. Jasa harus dihormati, luka harus diakui, dan sejarah tidak boleh disucikan dengan tergesa-gesa.

Seperti azan dari surau kecil di ujung gang sering terdengar seperti pesan halus bahwa manusia hanya mampu melihat sebagian dari kebenaran. Tuhan Maha Melihat keseluruhannya. Tugas manusia hanya satu: jujur. Jujur pada jasa, jujur pada luka, jujur pada sejarah. Dan ketika bangsa ini lebih matang, mungkin nama Soeharto akan dipandang dengan lebih jernih, bukan sebagai malaikat, bukan sebagai setan, melainkan sebagai manusia yang meninggalkan jejak panjang yang harus dipelajari, bukan diputihkan.

Ingatan harus dijaga seperti menjaga air wudu: dengan hati-hati, karena ia mudah batal, tetapi tetap harus dijaga agar kebenaran tidak hilang ditelan waktu.

Penulis adalah ASN Kemenag / Ketua Lentera Sastra Banyuwangi