Ikhtiar Mewujudkan Indonesia Bertaqwa Melalui Kontrak Politik

 

Prof. Dr. Eggi Sudjana, SH., MSI.

BANYUWANGI - Prof. Dr. Eggi Sudjana, SH, MSI, sosok Guru Besar Universitas PTIQ Jakarta dan Pendiri Partai Pemersatu Bangsa, resmi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI melalui Partai Keadilan Sejahtera, mewakili Daerah Pemilihan III Jawa Timur (Bondowoso – Situbondo – Banyuwangi).

Eggi Sudjana membawa misi penting dalam perjalanannya ke panggung politik, yakni mewujudkan Indonesia yang bertaqwa dengan merujuk pada prinsip-prinsip Syariat Islam. Dalam setiap moment sosialisasinya, Eggi menyampaikan komitmennya, dengan menegaskan bahwa tujuannya bukanlah mencari keuntungan pribadi apalagi kekayaan melalui jalur politik. Bagi Eggi, berpolitik adalah bentuk ibadah untuk menerapkan dan mempertahankan prinsip-prinsip Syariat Islam.  Sementara itu, ia meyakinkan masyarakat bahwa rezekinya sudah cukup diperoleh dari berbagai sumber lainnya yang diyakini halal.

Pada kesempatan tersebut, Eggi Sudjana secara terbuka telah menandatangani  kontrak politiknya kepada masyarakat Banyuwangi.  Dalam kontrak tersebut, ia berjanji untuk sepenuhnya menyerahkan hak keuangannya, termasuk Dana Reses, Dana Jasmas, dan Dana Pokir, kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan fisik, pemberdayaan UMKM, dan program-program keagamaan seperti Al Quran, Sholat, dan Infaq.

Kontrak Politik Eggi Sudjana

Eggi juga berkomitmen mendirikan Rumah Peradaban sebagai pusat aspirasi, yang melibatkan sektor klinik, budaya, hukum, sosial, dan inisiatif lainnya.

Eggi Sudjana tidak hanya menawarkan janji, tetapi juga berani menerima konsekuensi. Dengan tegas, ia menyatakan kesiapannya untuk direcall atau diberhentikan sebagai anggota DPR RI apabila di masa depan terbukti tidak amanah dan tidak dapat memenuhi janji sesuai  apa yang tercantum dalam kontrak politik yang telah ditandatanganinya.

Kontrak politik ini menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat Banyuwangi dalam memilih wakilnya, memberikan harapan akan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan dapat mewakili aspirasi masyarakat setempat dengan baik. (AW)