Makelar-Makelar Digital: Orang Kere Diperantarai Orang Kaya

 Makelar-Makelar Digital: Orang Kere Diperantarai Orang Kaya

Minggu pagi, langit cerah, tempat gesah belakang Hotel Slamet  sudah penuh. Saya datang telat. Kursi panjang dari kayu jati sudah dipenuhi orang-orang yang saya sebut "orang pintar". Mereka bukan hanya pintar baca koran, tapi juga pintar mencium peluang.

Sayangnya, di negeri ini, orang pintar di Ibukota juga bisa minteri. Lalu pembicaraan kami mengalir ke soal aplikasi, banyak yang dibahas tanpa konsep, bukan hanya aplikasi ojek online, bukan juga aplikasi jual beli. Kami membahas makelar—bukan makelar tanah, bukan makelar jabatan. Ini makelar digital. Yang mempertemukan si miskin dengan si miskin, tapi fee-nya buat orang kaya.b

“Namanya keren: platform,” kata seorang teman sambil mengunyah peyek kacang.

Tapi intinya satu: mempertemukan dua pihak yang sama-sama kere, dan yang kaya? Duduk di atas server. Menonton statistik. Menikmati komisi. Mengatur algoritma.

Dulu makelar itu tukang celoteh di emperan kantor layanan publik. Sekarang, makelar bisa kuliah di Stanford, merancang antarmuka digital yang user-friendly, dan duduk di Menlo Park. Tapi prinsipnya sama: tidak bikin produk, tidak punya barang, tidak mengeluarkan modal. Hanya mempertemukan. Hanya memfasilitasi. Tapi dapat bagian paling besar.

Saya jadi ingat tukang pijat langganan saya. Sudah 15 tahun jadi tukang urut. Sejak pandemi, dia gabung aplikasi layanan pijat online. “Dapat pelanggan lebih banyak, Pak,” katanya. Tapi ketika saya tanya berapa fee-nya ke aplikasi, dia jawab: 40 persen. Saya kaget. Tapi dia tidak. “Kalau tidak ikut aplikasi, saya tidak dapat pelanggan,” katanya lirih.

Saya lalu berpikir: kenapa yang kerja keras cuma dapat 60 persen, dan yang duduk di atas awan dapat 40 persen?

Ini dunia baru. Dunia tanpa pasar tradisional. Dunia tanpa suara tukang sayur. Dunia yang sunyi karena semua transaksi disaring lewat layar. Dan di balik layar itu, ada satu atau dua nama yang mengatur aliran rupiah. Mereka yang mengaku sekadar “fasilitator”—padahal merekalah penguasa ekonomi paling diam.

Dulu kita kenal makelar tanah. Makelar motor. Makelar proyek. Sekarang, mereka berubah nama. Menjadi startup. Menjadi founder. Menjadi CEO. Tapi pekerjaannya tetap: mencomblangi. Bedanya: sekarang pakai kode. Pakai server. Pakai data. Pakai narasi “membantu UMKM”.

Padahal UMKM yang dibantu itu hanya bertahan karena kerja keras sendiri. Yang bantu? Sering kali hanya memperantarai, lalu menghisap.

Saya tidak anti teknologi. Saya juga pengguna aplikasi. Tapi saya curiga pada narasi. Terlalu banyak narasi indah soal “transformasi digital” yang ternyata cuma alat kamuflase untuk menghisap lebih banyak fee dari mereka yang tak punya pilihan.

“Jadi makelar digital itu profesi paling laris sekarang,” kata teman saya. “Tidak butuh gudang. Tidak butuh toko. Tidak butuh barang. Tapi bisa IPO.”

Saya diam. Sambil menyeruput kopi. Di meja sebelah, seorang bapak tua mengeluh karena anaknya tak lulus SNBP. Katanya anaknya kalah dengan yang bisa beli akun belajar online premium. Saya ingin bilang: dunia ini sedang disusun untuk membuat kita percaya bahwa keadilan adalah utopia. Tapi saya tahan. Nanti kopinya jadi pahit.

Apakah saya sinis? Mungkin. Tapi coba pikirkan. Siapa yang paling banyak dapat uang dari aplikasi transportasi online? Bukan sopirnya. Siapa yang paling banyak dapat uang dari aplikasi penginapan? Bukan pemilik rumah. Siapa yang paling kaya dari aplikasi makanan? Bukan penjual pecel di warung pagi ini. Tapi orang-orang yang pintar mengatur algoritma dan fee.

Itulah makelar zaman sekarang. Bukan berpeci dan bertas pinggang. Tapi berkacamata dan berpakaian hitam-hitam. Bukan berdiri di pinggir jalan, tapi duduk di ruang konferensi dengan Wi-Fi tercepat.

Dan yang paling ajaib: mereka bisa membuat kita merasa berutang budi.

Minggu pagi itu, saya diam dengan kepala penuh. Bukan karena nggak kebagian sambal pecelnya. Tapi karena obrolan tentang kecerdasan yang justru memiskinkan.

Kita tidak bisa menolak aplikasi. Tapi kita bisa belajar mengendus jebakan.

Karena kadang, yang paling pintar adalah mereka yang membuat dirinya tampak tidak ikut bermain—padahal semua garis di peta mereka yang tentukan. (Syafaat)

Haji Delapan Syarikah: Sistem Baru, Risiko Baru

 Haji Syarikah: Sistem Baru, Risiko Baru.

Saya tidak ikut haji tahun ini. Tapi saya tahu betul, para petugas haji kita—dari Kemenag, KK, PIHK sampai TKHK—sedang gundah. Banyak yang belum tahu sistem baru ini. Bahkan yang sudah tahu, banyak yang belum paham.

Namanya: sistem syarikah.

Bukan istilah yang asing, sebenarnya. Tapi jadi terasa asing saat kita tahu, tahun ini, penyelenggaraan haji Indonesia tidak lagi sepenuhnya di tangan pemerintah. Kini, pelayanan jemaah Indonesia diatur oleh delapan syarikah asal Arab Saudi. Delapan perusahaan yang tiba-tiba punya kuasa besar terhadap 221 ribu jemaah kita. 

Kita memang tidak bisa menolak. Sejak 2024, Pemerintah Arab Saudi memang mewajibkan sistem ini. Tapi saya khawatir, seperti biasa: kita ini terlalu sering siap berangkat, tapi belum tentu siap berubah.

Delapan nama syarikah itu barangkali tidak akan pernah dihafal jemaah. Tapi mereka akan merasakannya. Akan tinggal di hotel yang disediakan syarikah. Akan makan dari dapur yang dimasak oleh syarikah. Akan naik bus dan tidur di tenda Mina yang diatur syarikah.

Dan di situlah persoalannya.

Satu kloter, satu syarikah. Sistem ini menggantikan sistem lama: kloter disusun berdasarkan asal kabupaten/kota. Maka jangan kaget, jemaah dari Jember bisa sekamar dengan orang Cianjur, tidur satu tenda dengan orang Palembang. Petugas haji kabupaten pun, yang biasanya sudah sangat mengenal jemaahnya, kini ikut terseret dalam tatanan baru.

Saya bayangkan suasana malam di Mina: jemaah bingung, petugas kewalahan. Karena apa? Karena syarikah A mengatur logistik sendiri. Syarikah B punya vendor katering sendiri. Syarikah C punya protokol sendiri soal evakuasi. Belum tentu satu sama lain saling terhubung. Tidak ada jaminan semuanya bisa duduk satu meja dan menyamakan SOP.

Bahkan Duta Besar RI di Arab Saudi pun sudah bilang, sistem ini rawan gesekan. Masalah "murur" dan "tanazul"—dua istilah penting dalam pengaturan mobilitas jemaah—sudah mulai muncul sebelum puncak haji tiba.

Saya bayangkan: seseorang dari kloter syarikah keempat harus segera tanazul (pulang lebih awal) karena ibunya meninggal di kampung. Tapi ternyata, syarikah-nya tak siap menyediakan transportasi cepat. Siapa yang harus urus? Petugas kloter? Atase Haji? Konsulat? Atau... tidak ada?

Saya tahu, niatnya baik. Pemerintah ingin pelayanan yang lebih profesional. Lebih berskala besar. Lebih modern. Tapi apakah delapan syarikah itu paham betul kultur jemaah Indonesia?

Apakah mereka tahu bahwa orang Indonesia makan harus pakai sambal? Bahwa tenda di Mina tak bisa hanya diberi matras, tapi perlu disiapkan selimut dan sandal jepit? Bahwa jemaah Indonesia suka saling nitip, saling bantu, dan panik kalau ketinggalan rombongan?

Saya tidak menyalahkan mereka. Mereka orang Arab Saudi. Mereka hanya kontraktor.

Yang saya khawatirkan: apakah negara—dalam hal ini Kemenag—masih cukup punya kontrol atas delapan entitas besar ini? Kalau makan terlambat, siapa yang ditegur? Kalau bus telat dua jam, siapa yang minta maaf? Jangan sampai nanti, negara kita hanya jadi penonton, yang hanya bisa menampung keluhan, tapi tak bisa menindak.

Di sisi lain, ada satu hal menarik dari sistem ini. Justru bisa jadi peluang.

Bayangkan kalau suatu saat, Indonesia sendiri punya syarikah. Kita kirim ratusan ribu jemaah tiap tahun. Kenapa tidak kita bangun sendiri jaringan hotel, dapur, bus, bahkan tenda Mina? Bukankah pasar haji ini sangat jelas? Tidak akan pernah sepi.

Tapi itu butuh nyali. Butuh investasi. Dan tentu, butuh komitmen jangka panjang. Kalau setiap tahun kita hanya jadi konsumen, maka selamanya kita bergantung.

Tahun ini adalah tahun uji coba. Kita akan tahu dalam sebulan ke depan, apakah sistem ini berhasil atau kacau. Yang jelas, para petugas haji kita sedang bekerja keras mengawal transisi ini.

Saya tahu, banyak yang sudah senior, paham lapangan, dan cinta pada tugasnya. Saya percaya, mereka tidak akan menyerah.

Tapi saya juga tahu: sistem yang baik tidak cukup hanya mengandalkan orang-orang baik. Ia butuh kepastian. Butuh skema kerja. Butuh sistem kontrol yang adil dan kuat.

Dan itu, belum tentu dimiliki delapan syarikah.

Pohon yang Tak Pernah Berbuah

 *Pohon yang Tak Pernah Berbuah*

Saya mengenalnya di teras masjid, puluhan tahun lalu. Seorang lelaki tua, wajahnya bersih, matanya teduh, suaranya berat tapi lembut. Ia selalu datang lebih awal dari azan, dan pulang paling akhir setelah lampu masjid padam. Konon, malamnya tak pernah tidur sebelum tahajud. Siangnya berpuasa sunah, mulutnya tak pernah lepas dari dzikir. Saya sempat berpikir: inilah manusia langit.

Tapi suatu hari, ia berkata:

“Saya sudah tak percaya lagi pada manusia. Mereka semua munafik.” 

Sejak itu pintu rumahnya tertutup rapat. Ia tak lagi menegur tetangga. Tak datang ke pengajian. Tak pernah terlihat di acara kematian, walau jaraknya hanya sepelemparan batu. Daun pintu rumahnya berganti peran menjadi tembok. Daun pintu hatinya pun begitu.

Saya termenung lama. Di antara sajadah dan sendal jepit yang tertinggal di serambi masjid, saya merenung: siapa sebenarnya yang munafik?

Saya takut. Takut jika rajin beribadah ternyata tak cukup untuk menjadi manusia. Saya takut jika kesalehan pribadi menjadi alasan untuk bersikap jumawa. Dan yang lebih saya takutkan, adalah jika seseorang mengira sudah sangat dekat dengan Tuhan, lalu menjauh dari manusia.

Ada yang keliru jika begitu.

Saya menulis ini bukan untuk menyoal siapa yang lebih benar. Tapi saya ingin kita berhenti sejenak, dan menengok kebun yang kita tanami selama ini. Apakah pohon-pohon itu berbuah?

Ada pohon yang batangnya besar, daunnya rimbun, akarnya menembus tanah. Tapi tak pernah berbuah. Ia gagah, ia hijau, tapi tak pernah memberi. Orang lalu-lalang hanya bisa memandang, tanpa bisa memetik. Anak-anak yang ingin berteduh pun takut, karena rantingnya tajam dan suaranya kering.

Pohon seperti itu, lama-lama akan ditebang. Karena menyita lahan dan menebar bayang-bayang tanpa makna.

Saya takut menjadi pohon seperti itu.

Saya ingat, di masa kecil saya, di dusun sepi yang dikelilingi bukit, ada seorang lelaki tua yang tak rajin ke masjid. Tapi tiap kali panen, ia sisihkan hasil kebunnya untuk tetangga. Ia tak fasih membaca Al-Qur’an, tapi mulutnya tak pernah membentak. Jika ada yang sakit, ia orang pertama yang datang menjenguk. Jika ada yang kemalingan, ia orang pertama yang bangun malam mencari pelakunya.

Ia tak pernah naik haji. Tapi hatinya seolah selalu thawaf di sekeliling sesama.

Saya lalu sadar. Islam bukan hanya perkara rukuk dan sujud. Tapi tentang bagaimana menyapa, bagaimana mendengar, bagaimana mengulurkan tangan. Saya tahu, shalat adalah tiang agama. Tapi tiang tak berarti jika tak menyangga atap kebaikan.

Saya pernah menulis di Disway: iman tanpa amal itu seperti surat cinta tanpa alamat. Tak pernah sampai. Tak pernah dibaca. Dan akhirnya, tak pernah dimengerti.

Saya semakin tua. Dan semakin sadar bahwa agama itu bukan hanya hubungan vertikal. Tapi juga horizontal. Tidak cukup langit, jika tanah yang kita injak tak kita jaga.

Islam adalah mata uang. Satu sisi bertuliskan “Tuhan”, sisi lain bertuliskan “Manusia”. Tanpa keduanya, uang itu tak berlaku.

Rasulullah dikenal bukan karena shalat malamnya saja, tapi karena akhlaknya. Ia tak hanya mengajarkan cara berdoa, tapi juga cara bertetangga. Ia tak hanya menyampaikan wahyu, tapi juga membalut luka orang-orang di sekitarnya. Ia tidak hanya mengajak ke surga, tapi menciptakan surga kecil di bumi lewat kasih sayangnya.

Zaman sekarang lebih sulit. Saat jempol bisa melukai lebih tajam dari pedang. Saat doa dibarengi ujaran kebencian. Saat orang merasa paling suci hanya karena banyak followers. Maka akhlak bukan hanya perlu, tapi mendesak.

Saya pernah bertemu sopir taksi online. Ia berkata:

“Saya nggak terlalu paham agama, Pak. Tapi saya berusaha bikin penumpang saya senyum. Kalau mereka bahagia turun dari mobil, saya merasa sudah ibadah.”

Saya terdiam. Ia telah mengubah jok belakang mobilnya menjadi sajadah. Setiap sabar adalah rakaat. Setiap senyum adalah salam. Setiap permakluman atas kemacetan adalah dzikir yang tak terdengar tapi menyentuh.

Kadang saya malu. Kita—yang merasa tahu banyak—justru sering lupa menghidupkan yang paling sederhana.

Saya teringat Sayyidina Umar. Saat ada orang melaporkan bahwa seseorang rajin ke masjid, tapi curang dalam berdagang, Umar berkata:

“Bukan itu orang baik. Orang baik adalah yang ketika kau bertransaksi dengannya, engkau merasa aman.”

Betapa jelasnya garis antara ritual dan moral.

Saya takut jika kita hanya mendirikan sajadah, tapi membiarkan manusia di sekeliling kita terluka. Saya takut jika kita membangun menara dzikir, tapi di sekelilingnya anak-anak lapar dan tak terperhatikan. Saya takut, jika kita merasa sudah sampai kepada Tuhan, tapi meninggalkan jejak darah di jalan manusia.

Air mata dan cinta—dua jalur tercepat menuju Tuhan.

Air mata dari sujud yang dalam.

Dan cinta yang mengalir kepada yang tertindas.

Jika ibadah kita tak membuat kita lembut, ada yang salah dalam niat. Jika dzikir kita tak membuat kita tenang, ada yang keliru dalam hati. Jika puasa kita tak mengurangi amarah, mungkin kita hanya lapar, bukan sedang menyucikan diri.

Pohon itu...

Semoga tidak kita warisi.

Karena di bawahnya, banyak yang menunggu.

Anak-anak, janda tua, tetangga miskin, dan mereka yang patah semangat.

Mereka butuh buah.

Bukan hanya bayang-bayang.

Istighosah dan Pelepasan Petugas Haji Banyuwangi 2025: Doa dan Harapan dari Halaman Kemenag

Banyuwangi (Warta Blambangan) — Suasana khidmat menyelimuti halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pada Rabu malam (7/5/2025), saat digelar acara Istighosah dan Pelepasan Petugas Haji Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh keluarga besar ASN Kementerian Agama, jajaran Kantor KUA, serta para tamu undangan dari berbagai unsur.

Kegiatan diawali dengan pembacaan istighosah yang dipimpin oleh para tokoh agama dari lingkungan Kemenag Banyuwangi, diiringi lantunan doa-doa keselamatan dan kelancaran untuk jamaah haji dan para petugas yang akan menjalankan amanah mulia di Tanah Suci.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dr. H. Chaironi Hidayat, menyampaikan pesan mendalam kepada seluruh peserta, khususnya kepada para petugas haji yang akan diberangkatkan. Ia menekankan bahwa tugas utama petugas haji bukan hanya menjalankan ibadah pribadi, tetapi juga melayani para tamu Allah dengan sepenuh hati.

> "Petugas haji memiliki dua tanggung jawab besar. Pertama adalah menyempurnakan ibadah hajinya, dan yang lebih berat adalah tanggung jawab dalam melayani jamaah. Maka kami tegaskan, petugas haji tidak boleh sakit. Jasmani, rohani, dan komitmen moral harus disiapkan sejak sekarang,” tegasnya.

Chaironi juga mengajak jamaah Masjid Ar Royyan, yang terletak di lingkungan kantor Kemenag Banyuwangi, untuk senantiasa mendoakan kelancaran ibadah haji setiap selesai salat.

> "Kami mohon agar jamaah Masjid Ar Royyan dan seluruh ASN mendoakan jamaah haji kita, serta petugas yang mendampingi mereka. Semoga semua proses berjalan lancar, sehat, dan menjadi haji mabrur," imbuhnya.

Acara ini sekaligus menjadi ajang syukuran bagi para petugas haji dari berbagai unsur seperti Ketua Kloter (KK), Petugas Pembimbing Ibadah (PIHK), serta Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK). Salah satu yang mendapat perhatian khusus adalah Sufiyanto, ASN Kemenag Banyuwangi yang tahun ini juga menjadi salah satu jamaah haji.

Dengan wajah haru dan penuh harap, Sufiyanto menerima ucapan selamat dari rekan-rekannya, menandai semangat kekeluargaan di lingkungan kerja Kemenag Banyuwangi.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan pemberian ucapan selamat kepada para petugas haji. Semua berharap, perjalanan haji tahun ini, khususnya dari Kabupaten Banyuwangi, akan berlangsung aman, lancar, dan penuh berkah.

Rapat Konsolidasi PERINDA Banyuwangi Bahas Pendirian Dapur MBG

 

Banyuwangi  – Persatuan Relawan Indonesia (PERINDA) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Banyuwangi menggelar rapat konsolidasi di Cluring, Senin (6/5/2025). Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PERINDA, Arthur Ibrahim, serta seluruh pengurus Perwakilan Anak Cabang se-Kabupaten Banyuwangi.

Rapat yang dipandu oleh Wiwid Margowiji Sekretaris DPC, dibuka oleh Ketua DPC Banyuwangi, Sugiyanto, yang memberikan pengarahan kepada para pengurus anak cabang. Selanjutnya, Arthur Ibrahim memaparkan sejarah, latar belakang, dan tujuan berdirinya PERINDA. Namun, sesi yang paling dinantikan adalah pembahasan mengenai petunjuk teknis pendirian dapur untuk program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah.

Para peserta tampak antusias menyimak penjelasan Arthur Ibrahim, terutama terkait prosedur, infrastruktur, biaya, serta manfaat program MBG. Banyak pertanyaan diajukan, menunjukkan tingginya minat pengurus dalam mendukung program ini.

“Konsolidasi ini penting agar relawan PERINDA Banyuwangi semakin solid dan sukses mendukung pemerintah serta masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan,” ujar Sugiyanto.

Arthur Ibrahim juga mengapresiasi partisipasi seluruh pengurus dan mengimbau untuk menyaring informasi yang tidak benar seputar MBG. “Mari bersama-sama sukseskan program pemerintah ini,” tegasnya.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara relawan, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan program MBG di Banyuwangi. (AW)

Ketum PERINDA Arthur Ibrahin dan Ketua DPC Banyuwangi Sugiyanto

Program Penghapusan Utang & Dana Segar Untuk Ketahan Pangan Non APBN Resmi Diluncurkan

 

Banyuwangi, Warta Blambangan - Kabar gembira datang untuk warga Banyuwangi! Hari Senin 5 Mei 2025, di Sekretariat Koordinasi Debitur Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, diumumkan dua program penting yang akan langsung menyentuh kehidupan masyarakat:

1. Program Pembebasan Utang Bank untuk meringankan beban ekonomi warga
2. Dana PINA khusus untuk pengembangan pertanian dan ketahanan pangan

Pembacaan Pers Release ini dihadiri dari perwakilan kelompok tani dan masyarakat dari beberapa wilayah setempat.

Apa Manfaatnya untuk Warga Banyuwangi?

Bagi yang punya utang di bank:

• Kesempatan untuk mendapatkan penghapusan utang
• Proses verifikasi melalui koordinator setempat

Bagi petani dan pelaku usaha:

• Akses pendanaan tanpa bunga untuk usaha tani
• Bantuan pengembangan infrastruktur pertanian
• Pelatihan dan pendampingan usaha

Fokus pada Ketahanan Pangan

Dana PINA akan difokuskan untuk:
✓ Pembelian alat pertanian modern
✓ Pengembangan irigasi
✓ Pemasaran hasil pertanian
✓ Pelatihan teknologi pertanian

"Program ini hadir untuk membantu petani dan pelaku usaha kecil agar lebih sejahtera," jelas perwakilan PG Banyuwangi. "Kami ingin perekonomian desa benar-benar bergerak."

Warga yang berminat bisa mendatangi Kantor koordinator PG terdekat.  Akan ada pendampingan dalam proses pendaftaran.

 

Masa Depan untuk Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dengan program ini, diharapkan :

• Produktivitas pertanian meningkat
• Kesejahteraan petani membaik
• Harga pangan lebih stabil
• Lapangan kerja baru terbuka

·       "Kami mengajak semua pihak bekerja sama untuk kesuksesan program ini," tutup Ibu Utami selaku perwakilan PG wilayah Banyuwangi.

Untuk Informasi Lebih Lanjut dapat menghubungi Koordinator PG Banyuwangi  di nomor 0857-3894-7558 (AW).

Strategi Ketahanan Pangan di Musim Kemarau: Bupati Banyuwangi Tinjau Kondisi Waduk Bajulmati

Banyuwangi (Warta Blambangan) Dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah menghadapi musim kemarau, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan peninjauan langsung ke Waduk Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Senin (5/5/2025). Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi kapasitas waduk sebagai sumber utama irigasi pertanian dan penyedia air baku, khususnya bagi kawasan yang tergolong rawan kekeringan.

“Tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan suplai air irigasi tetap terjaga untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Dengan sebagian wilayah Banyuwangi telah memasuki musim kemarau, maka ketahanan pasokan air menjadi krusial,” ujar Ipuk dalam sesi dialog bersama petugas teknis di lokasi.

Waduk Bajulmati diketahui memiliki fungsi utama sebagai penyuplai irigasi pertanian seluas kurang lebih 1.800 hektare lahan di wilayah Wongsorejo. Wilayah ini dikenal memiliki karakteristik agroklimat kering sehingga sangat bergantung pada keberadaan sumber daya air buatan.

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut adalah tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Camat Wongsorejo, serta perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Tim melakukan pengukuran ketinggian permukaan air serta mengecek infrastruktur pintu air dan saluran distribusi.

Sekretaris Dinas PU Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fahrobi, menginformasikan bahwa hingga awal Mei 2025, elevasi permukaan air di waduk tercatat berada pada level 87,6 meter. Posisi ini masih berada dalam kategori aman untuk memasuki musim kemarau, dengan kapasitas tampungan mencapai 10 juta meter kubik.

“Debit air yang dilepas berkisar antara 2,2 hingga 2,6 meter kubik per detik, tergantung pada kebutuhan irigasi di lahan hilir. Ini memungkinkan intensifikasi pertanian dari dua kali menjadi tiga kali musim tanam per tahun,” ungkap Riza.

Ia juga menambahkan bahwa air dari Waduk Bajulmati dialirkan ke Dam Bajulmati dan diteruskan ke saluran irigasi tersier. Sistem ini didesain untuk efisiensi distribusi serta adaptif terhadap fluktuasi kebutuhan lahan.

Lebih lanjut, waduk ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku untuk konsumsi domestik dan sektor industri, dengan kapasitas suplai sebesar 180 liter per detik. Selain itu, Waduk Bajulmati berkontribusi pada pengendalian banjir, konservasi vegetasi di sekitar kawasan, serta menjadi potensi destinasi ekowisata yang mendukung ekonomi lokal.

“Waduk ini merupakan infrastruktur multifungsi. Peran strategisnya tidak hanya dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga dalam menyediakan air bersih, mencegah banjir, dan bahkan menyuplai energi listrik. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemantauan berkala menjadi kunci optimalisasi manfaatnya,” imbuh Riza.

Bupati Ipuk berharap, melalui ketersediaan air yang terjamin, para petani tetap dapat menjalankan aktivitas tanam-panen secara berkelanjutan. Hal ini merupakan bagian dari strategi daerah dalam menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat peran Banyuwangi sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

“Kami ingin memastikan masyarakat, khususnya petani, tetap produktif meskipun berada di tengah ancaman kekeringan. Ketahanan pangan tidak boleh dikompromikan,” pungkas Ipuk.