Kurasi UMKM Berbasis Produk untuk Mustahik Binaan BAZNAS Banyuwangi Sukses Dilaksanakan di Kemenag Banyuwangi

BANYUWANGI - Pada tanggal 6-7 Agustus 2024, Aula Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi berlangsung kegiatan kurasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berorientasi pada produk bagi mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Berlokasi di Jalan Adi Sucipto No.112, Sobo, Kec. Banyuwangi, kegiatan ini dimulai sejak pagi hari pukul 07.30 WIB.

Acara diawali dengan sambutan hangat oleh Bapak DR H. Lukman Hakim, Ketua BAZNAS Banyuwangi, yang memberikan inspirasi kepada para peserta. Selanjutnya, Drs. H. Jali, Kasubag Kementerian Agama, secara resmi membuka acara dengan menekankan pentingnya pengembangan UMKM di daerah ini.

Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh sesi motivasi dan sharing tentang strategi mengangkat UMKM ke level yang lebih tinggi oleh Bapak M. Pandu, serta materi mendalam terkait proses kurasi yang disampaikan oleh Ibu Ratna Puspitasari, SIP.

Program kurasi ini bertujuan untuk mendorong perbaikan di berbagai aspek legalitasusaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Pendaftaran Izin Edar (PIRT),sertifikasi halal, serta pengemasan produk. Dalam kegiatan ini, beberapa UMKMtelah berhasil memperoleh legalitas NIB dan PIRT, yang diserahkan secarasimbolis oleh DR. H. Herman, Wakil Ketua BAZNAS Banyuwangi, Ibu Santi Dewi dariPendistribusian BAZNAS, dan Ibu Ratna Puspitasari, SIP sebagai Kurator dariBadan Kurasi Indonesia.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM di Banyuwangi dapat meningkat kualitas dan daya saingnya, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. (AW/Media Blambangan)

Ratna Puspitasari bersama para peserta kurasi di Banyuwangi

Profil Gus Shofi, Ketum PB PMII 2024-2027

 Jombang (Warta Blambangan) Shofiyullah Cokro terpilih menjadi ketua umum PB-PMII  2024-2027 setelah unggul dari rivalnya, Moh Faqih Al-Haramain. Caketum PB PMII nomor urut 1 tersebut meraih 179 suara, sedangkan Moh Faqih Al-Haramain mengantongi 116 suara.  

Dari pantauan acara Kongres XXI PMII 2024 yang digelar di Jakabaring Sport City (JSC), Kota Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (22/“8/2024). Gus Shofi melaju ke putaran kedua bersama 3 calon lainnya, Moh Faqih Al-Haramain, Mahbub Ubaedi, dan M Irkham. 

“Jumlah suara M Shofiyullah Cokro sebanyak 179 suara, Moh Faqih Al-Haramain 116 suara, dan 1 suara yang tidak sah” ujar panitia pemungutan suara Kongres XXI PMII 2024 yang digelar di Jakabaring Sport City (JSC), Kota Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (22/08/2024).  

M. Shofiyullah Cokro Hadi Kusumo lahir di Jombang, 8 Januari 1995. Shofi dikenal sebagai seorang santri yang tumbuh kembang dalam dunia aktivis, ayahnya dari Pondok Pesantren Tambakberas dan ibu dari Pondok Pesantren Durisawo Ponorogo. Ia pernah menimba ilmu di beberapa pesantren seperti Pondok Pesantren Lirboyo dan Pondok Pesantren Krapyak.

Gus Shofi sapaan akrabnya merupakan putra asal Jombang yang menempuh perkuliahan di Yogyakarta sekaligus menjadi aktivis gerakan kemahasiswaan dan gerakan sosial. Ia aktif berproses di PMII dan menjadi Presidium PMII UIN Sunan Kalijaga 2013. 

Ketua kaderisasi Rayon Wisma Tradisi fakultas tarbiyah 2015. Ketua komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Ketua PC PMII DIY 2018, hingga saat ini menjadi anggota tim kaderisasi nasional PB PMII. 

Sebagai Ketua Umum PB PMII terpilih, visi Gus Shofi membawa PMII menuju era baru dengan profesionalisme yang kokoh. Dalam era globalisasi yang dinamis ini, PMII harus mampu beradaptasi dan menjadi pelopor dalam inovasi serta perubahan yang konstruktif.

Sementara itu, ucapan selamat dan harapan juga datang dari berbagai pihak, salah satunya datang dari pihak keluarga. Agus M Izzul Islam Annajmi menyambut baik atas terpilihnya Gus Shofi menjadi ketua umum PB PMII 2024-2027.

"Selamat untuk sahabat Shofi serta ikut berbelasungkawa karena sudah mengemban amanah yang begitu berat sebagai ketua umum  PB PMII," ujar Gus Ami saat dikonfirmasi pihak media.

"Dan semoga dapat diberikan kelancaran dalam mewujudkan gagasan, visi dan misi menuju era baru PMII serta agar dapat melestarikan pemikiran kritis yang konstruktif untuk menjaga Independensi PMII dengan tetap memperkuat ideologi ahlussunnah wal jamaah di kalangan mahasiswa” tutupnya.

Sistem informasi Produk Hukum Banyuwangi Terbaik se-Indonesia

Jakarta (Warta Blambangan) Sistem informasi produk hukum Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi yang terbaik se-Indonesia. Untuk kelima kalinya secara beruntun Banyuwangi meraih posisi terbaik pertama dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

JDIH Banyuwangi selama lima tahun sejak 2020-2024 menjadi yang terbaik tingkat nasional dari 1617 anggota.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan keterbukaan informasi publik.

"Tujuannya agar masyarakat bisa mengakses semua produk hukum daerah dengan cepat dan mudah," kata Bupati Ipuk.

Penghargaan diserahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM RI Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra, M.Y. Bramuda, di Jakarta, pada Kamis (22/08/2024).

Bramuda menjelaskan, Banyuwangi Juara JDIHN Awards kategori Kabupaten. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas 7 aspek dan 32 indikator.

Tujuh aspek dimaksud meliputi organisasi, SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi dan pengembangan JDIH.

"Nilai Banyuwangi unggul pada keseluruhan aspek penilaian lainnya. Verifikasi penilaian dilakukan langsung oleh tim Kemenkumham RI di Banyuwangi," urai Bramuda.

Bramuda menambahkan, JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi. Misalnya, inovasi e-konsultasi Publik Produk Hukum Daerah. 

JDIH Banyuwangi juga memiliki pelayanan bagi kelompok disabilitas dengan program “Jalan Desaku Wangi” (Jasa Pelayanan Hukum bagi kelompok Disabilitas Banyuwangi).

"Banyuwangi menyediakan peraturan daerah dengan huruf braille, serta video publikasi peraturan daerah dengan bahasa isyarat," pungkas Bramuda

PDI Perjuangan Berikan Rekomendasi Ipuk-Mujiono untuk Pilkada 2024-2029

Banyuwangi (Warta Blambangan) Pasangan cabup dan cawabup Banyuwangi, Ipuk-Mujiono resmi mengantongi rekom dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Dukungan PDI Perjuangan kepada Ipuk Fiestiandani dan Ir. H. Mujiono MSi tersebut diumumkan secara langsung melalui akun youtube resmi PDI Perjuangan, dengan judul ‘Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahap 2 dari PDI Perjuangan’, pada Kamis, (22/8/2024).

Dalam acara tersebut, PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa Ipuk Fiestiandani akan menjadi calon Bupati Banyuwangi. Ipuk, yang dikenal sebagai kader setia partai sekaligus petanahan, mendapatkan kepercayaan penuh dari PDI Perjuangan untuk memimpin Banyuwangi menuju masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Mujiono, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, akan mendampingi Ipuk sebagai calon Wakil Bupati.

Pengumuman ini mengakhiri spekulasi yang beredar mengenai siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan dalam kontestasi Pilkada 2024 di Banyuwangi.

Sebagai informasi, Ipuk-Mujiono hingga saat ini telah mengantongi rekom dari 6 partai diantaranya yaitu, Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PPP dan PDI Perjuangan.

Hingga saat ini hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang belum menyampaikan rekomendasi nya untuk Pilkada 2024 di Banyuwangi, sempat beredar surat rekomendasi dari DPP PKB menyampaikan bahwa untuk rekomendasi Calon Bupati H. Moh. Ali Makki dan Calon wakil Bupati Ali Ruchi pada Pilkada 2024 Banyuwangi. (*)

Issu Pilkada Jadi Bahasan ISNU Banyuwangi

 Banyuwangi (Warta Blambangan) Fokus Group Discussion (FGD) Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC-ISNU) Kabupaten Banyuwangi dengan tema Peran Intelektual dalam Pilkada Banyuwangi diselenggarakan di Meeting room Aston Hotel and Conference  Banyuwangi, Kamis (22/08/2024).

Ketua PC-ISNU Kabupaten Banyuwangi Abdul Aziz menyampaikan bahwa issue pilkada di Banyuwangi menarik untuk dibahas dengan mengingat ISNU merupakan salah satu kelompok intelektual yang perlu hadir di tengah masyarakat.

Hadir dalam FGD tersebut Komisioner KPU kabupaten Banyuwangi yang juga Ketua ISNU Kecamatan Tegaldlimo Enot Sugiarto menyampaikan bahwa prinsip dari KPU adalah pelayan, yakni menyediakan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

"negara kita adalah negara demokrasi dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat" katanya.

Terkait dengan calon Bupati Banyuwangi, Enot menyampaikan bahwa secara hukum yang sah menjadi calon adalah mereka yang memenuhi syarat dan mendaftar serta ditetapkan sebagai calon.

Dengan moderator Gembong Aji Rifai, diskusi yang diikuti beberapa pimpinan cabang ISNU Kabupaten Banyuwangi berjalan hangat membahas issue terkini terkait aturan pilkada yang terus berkembang.

Fajar Isnaini, Sekretaris PC-ISNU ketika memberikan paparan menyampaikan bahwa semua aturan yang berlaku secara nasional, akan berimbas kepada pelaksanaan pilkada di Banyuwangi.

"peran Intelektual sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi di masyarakat" kata Fajar.

FGD ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka pengukuhan PC-ISNU Kabupaten Banyuwangi yang akan berlangsung Sabtu mendatang.

BRUS Sebagai Selebrasi dan Amplifikasi Program Prioritas Kementerian Agama

Banyuwangi (Warta Blambangan) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Rabu (21/08/2024) mengadakan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di aula bawah Kankemenag Kab Banyuwangi yang diikuti Siswa MAN 1 Banyuwangi. 

Selebrasi dan Amplifikasi Program Prioritas Kementerian Agama dibuka secara hybrid oleh Dr. Akhmad Sruji Bakhtiar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, menyapa peserta dari berbagai Kabupaten dan Kota se-provinsi Jawa Timur.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Dr. Chaironi Hidayat dalam pengarahannya dihadapan peserta dari Kabupaten Banyuwangi menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat perlu dan akan terus dilakukan untuk sekolah dan madrasah di Kabupaten Banyuwangi.

"BRUS hari ini dilaksanakan serentak se Provinsi Jawa Timur dan setiap Kabupaten dengan Narasumber yang sudah terbimtek" kata Roni.

Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari BRUS adalah pencegahan terhadap kenakalan remaja dan pencegahan terjadinya perkawinan usia dini.

"bulan ini saja ada 33 pernikahan dengan dispensasi dari pengadilan agama karena usia kurang dari 19 tahun" katanya.

Selain BRUS, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi juga mengadakan Bimbingan Perkawinan (Binwin) bagi calon mempelai yang sudah mendaftarkan kehendak perkawinannya di KUA Kecamatan.

Setelah Peer To Peer Learning dari Banyuwangi, Pemkab Blitar Canangkan Tangani ATS, dengan Kolaborasi Integratif Multipihak

Blitar (Warta Blambangan) Selasa, 20/08/24. Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka untuk mengurangi atau menurunkan ATS (Anak Tidak Sekolah) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinergitas Multipihak dalam penanganan anak tidak sekolah yang diselenggarakan di Ruang Rapat Candi Penataran, Kantor Bupati Blitar. Mak Rini (sebutan Bupati Blitar) dalam sambutanya menyampaikan terima kasih kepada Program USAID ERAT yang telah melakukan inisiasi dengan mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk lebih takitis dan strategis dalam menangani ATS di Kabupaten Blitar melalui forum Peer to Peer Learning Penanganan ATS dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 21/Februari/2024 yang kemudian dilanjutkan dengan pendampingan-pendampingan.

Mak Rini, dalam sambutanya menyampaikan bahwa penannganan ATS di Kabupaten Blitar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun hal ini menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik dan spasial, serta mengedepankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan seluruh mitra kerja dan pemangku kepentingan dalam penanganan ATS dan Dinas Pendidikan menjadi Leading Sektor untuk pelaksanaannya. Lebih lanjut Bupati Blitar menyampaikan dalam penanganan ATS di Kabupaten Blitar pentingnya Pendataan ATS secara tepat sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan ATS dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS), serta memperdalam data/informasi tentang ATS dan ABPS dengan menambahkan beberapa kuisioner/pertanyaan terkait penyebab dan alasan tidak sekolah/berisiko putus sekolah.

Untuk diketahui Jumlah ATS Kabupaten Blitar tahun 2023 mencapai 10.714 anak. Ini terdiri dari anak usia 7-18 tahun yang belum pernah bersekolah sama sekali (BPB), Anak putus sekolah dalam salah satu jenjang Pendidikan (DO), dan anak putus sekolah tidak melanjutkan (PTM). Tertinggi di Kecamatan Ponggok yakni sebanyak 1.185 anak.  

Angka ini apabila tidak ditangani saat ini, akan berdampak pada tidak meningkatnya angka Rata-Rata Lama Sekolah dan juga angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Blitar, yang kedua angka ini mengindikasikan kurangnya kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Blitar terutama dari sisi tingkat pendidikan. Untuk diketahui bersama bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar Tahun 2023 hanya 72,84%, berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yakni 74,65%, dengan RLS yaitu 7,83 yang artinya, rata-rata penduduk usia di atas 25 tahun kita hanya mengenyam Pendidikan tidak sampai lulus SMP atau hanya sampai kelas 2 SMP.

ATS sebagai salah satu permasalahan pembangunan Kabupaten Blitar di bidang pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen secara serius dalam menangani ATS sehingga telah dirumusan dalam RPJPD 2025 – 2045, rancangan teknokratis RPJMD 2025 – 2029, dan juga dalam RKPD 2025.

Hasil Forum Rakor Penanganan ATS Kabupaten Blitar, telah diambil beberapa kesepakatan: 1) Revitalisasi serta Penguatan Tim Teknis Daerah Lintas Sektor dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) 2). Menetapkan payung kebijakan, 3) Membangun basis data anak tidak sekolah, 4) Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah, 5) Integrasi Rencana Aksi Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran dalam Penanganan ATS.

Hadir dalam Rakor Integrasi Penanganan ATS Kabupaten Blitar antara lain: Bapak Judi Aquarianto, S.Sos, M.M, Sub Koordinator Pembangunan Manusia dari Bappeda Provinsi Jawa Timur; Para Asisten Setda Kabupaten Blitar, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Kepala Cabang Dinas Pendidkan Provinsi Jawa Timur di Blitar; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar: