Rembuk Anak Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi (Warta Blambangan) Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berhasil menarik perhatian. Kegiatan yang diberi nama “Rembug Anak” tersebut bertujuan untuk menggali aspirasi dari generasi muda guna membentuk kebijakan yang lebih inklusif terhadap pemenuhan hak anak.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam sambutannya pada Sabtu (04/05/2024), menggarisbawahi pentingnya memahami perkembangan pemikiran anak-anak di era modern ini. “Rembug Anak ini dibuat untuk memahami kebutuhan mereka di era saat ini,” ujarnya. Rembug Anak diadakan di pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, diikuti oleh 50 pelajar dari tingkat SMP/SMA dari seluruh Banyuwangi, termasuk perwakilan forum anak dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Diskusi terbagi dalam 5 kluster, mulai dari hak sipil dan kebebasan hingga perlindungan khusus. Ipuk menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal untuk melibatkan anak-anak dalam proses pembuatan kebijakan. Salah satu perwakilan siswa, Bilquis Syifa Aziza, mengusulkan peningkatan kegiatan outdoor berbasis budaya lokal untuk mengurangi ketergantungan pada gadget dan game online. Sementara itu, M. Ega Arizona Vata mengusulkan pembuatan aplikasi adminduk khusus disabilitas untuk membantu teman netra mengenali identitasnya. Nabila Patricia Elita, Ketua Forum Anak, meminta sosialisasi pencegahan kasus pelecehan seksual, kekerasan anak, bullying, dan pernikahan dini ditingkatkan secara masif, bahkan hingga ke pelosok desa. Sebelumnya, peserta rembug juga diajak mengunjungi beberapa lembaga terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang permasalahan yang dibahas. Ini termasuk kunjungan ke Dinas Pendidikan untuk membahas putus sekolah dan kecanduan game online.

Bimbingan Manasik Haji KBIHU Darussalam

Banyuwangi (Warta Blambangan)Jamaah haji Kabupaten Banyuwangi mulai melaksanakan praktik manasik di beberapa tempat, seperti yang dilakukan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Darussalam Blokagung Kecamatan Tegalsari yang berlangsung Sabtu dan Ahad (4-5/05/2024) yang dipandu Ketua KBIHU KH. Hasyim Syafaat diikuti oleh seluruh jamaah haji yang tergabung dalam KBIHU tersebut.

Nampak hadir dalam praktek bimbingan manasik tersebut Ketua Kloter PPIH Syafaat dan Pembimbing Ibadah Haji Kloter Muhammadun. Ketua KBIHU Darussalam Hasyim Syafaat menyampaikan bahwa praktek bimbingan manasik haji ini sangat penting agar jamaah lebih faham tentang perhajian. "mendekati pemberangkatan sengaja kita adakan lagi bimbingan manasik agar tidak lupa" kata Hasyim. Muhamadun menyampaikan bahwa yang disampaikan kepada jamaah merupakan ilmu yang akan di praktekkan dalam ibadah haji jamaah haji Kabupaten Banyuwangi yang berangkat pada gelombang dua. " kita praktekan perjalanan haji mulai pemakaian ihrom di Embarkasi Surabaya, dan niat umroh diatas pesawat ketika berada diatas wilayah Yalamlam" katanya. Kepada media ini Syafaat menyampaikan bahwa semakin banyak jamaah mengikuti bimbingan manasik, maka akan semakin paham jamaah dalam melaksanakan haji nantinya. "sebagian besar jamaah hanya mempunyai satu kali kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga jangan sampai salah, terutama yang wajib" kata Syafaat. Perlu diketahui bahwa Kementerian Agama telah menjadwal manasik haji di tingkat Kecamatan sebanyak 6 pertemuan yang diadakan di masing-masing kecamatan, dua kali di tingkat Kabupaten serta satu kali pemantapan ketua regu dan rombongan, dan setiap Kloter juga disiapkan Pembimbing Ibadah Kloter yang siap memandu Ibadah jamaah.

Kegaduhan Elit dan Frustasi Sosial

 Kegaduhan Elit dan Frustasi Sosial 

Oleh ; Dr. Emi Hidayati S.pd,. M.Si

Konfik kepentingan di dalam tubuh organisasi sosial ke”ummatan”saat ini menjadi isu hangat dan tranding topik, terutama dalam pusaran persaingan politik dan  kepentingan suksesi. Konflik ini melibatkan berbagai faktor yang memengaruhi dinamika internal sebuah organisasi, mengganggu  stabilitas dan integritas organisasi. Konflik kepentingan dapat muncul dalam berbagai konteks, mulai dari pemilihan pemimpin hingga penetapan kebijakan organisasi. Dalam banyak kasus, persaingan politik menjadi pemicu utama konflik ini. Sebagai contoh, kandidat yang bersaing untuk posisi kepemimpinan menggunakan berbagai strategi, termasuk manipulasi politik, memicu pertentangan dengan kepentingan banyak pihak atau individu dalam organisasi  lalu menciptakan gesekan  dan perpecahan.

Hampir di setiap perhelatan suksesi, Kita bersama telah berulangkali menyaksikan betapa para elit organisasi sosial ikut-ikutan begitu sibuk membincang segala bentuk  ketegangan antar politisi, kalkulasi koalisi, migrasi politisi ke partai sebelah, tawar-menawar kekuatan berkuasa dan oposisi, manuver saling serang antar elit, tentang hasil poling popularitas calon pimpinan daerah. Sangat disayangkan kegaduhan yang sengaja diciptakan oleh elit organisasi sosial  yang menguasai media di balik beban kebutuhan dasar masyarakat yang nyaris tak tertangani dengan serius. 

Hiruk pikuk yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan urusan masyarakat, tidak menyentuh permasalahan ummat yang substansial.  Permasalahan  beban angka putus sekolah, angka kesakitan, pengangguran terbuka, kekerasan pada anak , kesehatan lingkungan, bentrokan pemuda, kerentanan pelaku UMKM yang terlilit rentenir ) . Meskipun terkadang para elit merespon masalah – masalah  krusial tersebut , tak jarang sekedar menabur citra sesaat, menampakkan eksistensi diri dan mendulang popularitas.

Bagaimana memahami fenomena konflik kepentingan dalam tubuh organisasi sosial  ?  ini adalah peran yang dimainkan oleh faktor politik, etika, dan kelembagaan. Memotret pemikiran Douglas North (1990) dan Merton (1996), bahwa konflik kepentingan sering kali muncul dalam konteks persaingan politik untuk mendapatkan kekuasaan atau kontrol atas suksesi kepemimpinan. Persaingan ini dapat mencakup berbagai taktik manipulatif, di mana elite organisasi menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka untuk memanipulasi proses pengambilan keputusan atau mengendalikan hasil-hasil politik sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Manipulasi politik ini tidak hanya memengaruhi dinamika internal organisasi, tetapi juga berdampak pada prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar integritas organisasi. etika memainkan peran penting untuk mengatur perilaku dalam organisasi sosial. manipulasi politik sering kali berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran norma-norma   dalam organisasi. Contoh konkret dari penyalahgunaan ini termasuk  kong-kalikong, nepotisme, korupsi, atau diskriminasi ( peminggiran ), serta mengabaikan mekanisme permufakatan. yang dapat merapuhkan khidmad organisasi. 

Peran kelembagaan sedang tertantang  oleh konflik kepentingan pada organisasi sosial . Kelembagaan merujuk pada struktur, prosedur, dan aturan yang ditetapkan dalam sebuah organisasi atau sistem sosial untuk mengatur perilaku individu dan kelompok, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelembagaan dapat mencakup hukum, kebijakan, norma-norma sosial, dan praktik-praktik yang terbentuk dari waktu ke waktu dan memberikan kerangka kerja bagi interaksi sosial. kelembagaan bertindak sebagai pengatur dan penjaga etika, menerapkan aturan dan prosedur yang adil untuk menangani konflik internal dan eksternal. Dalam posisi ini kehadiran komite penjaga komitmen dibutuhkan.

Ketika organisasi terlibat dalam konflik internal yang dipicu oleh persaingan politik atau penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu implikasinya adalah penurunan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat., fokus mereka cenderung bergeser dari misi utamanya yaitu memberikan layanan yang berkualitas kepada ummat. terutama dalam bidang layanan dasar seperti  pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.  Mengatasi konflik kepentingan dan mencegah implikasi buruk yang mungkin timbul, penting bagi organisasi sosial dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Sebagaiman prinsip-prinsip dan pesan moral yang titipkan oleh para ‘alim “ Tashorruful iimam ‘ala ro’iyyah manuutun bil maslahah “.

 

PPIH Kloter Dapat Pemantapan di Asrama Haji

Surabaya (Warta Blambangan) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kloter mendapatkan pemantapan petugas kloter di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Jumat (03/05/2025). Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Mufi Imron Rosyadi menyampaikan beberapa hal penting kepada PPIH, baik Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah maupun Tenaga Kesehatan Kloter.

"Jangan sia-siakan kesempatan menjadi petugas haji, banyak yang ingin menjadi petugas, tapi sampai saat ini, mereka belum di beri kesempatan" kata Mufi. Mufi juga mengingatkan agar petugas kloter menunjukkan loyalitas kepada Bangsa dan Negara dengan memberikan pelayanan kepada Jamaah Haji dengan sebaik mungkin, sabar, tulus dan ikhlas, menunjukkan kepedulian kepada Jemaah Haji, tidak hanya jamaah haji yang didampingi dalam satu kloter tapi juga jamaah haji yang ditemui selama di Tanah Suci. "Sapa mereka, bantu mereka jika mereka mengalami kesulitan. Perkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi sesama petugas, Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah, Dokter, Perawat, PHD, Pembimbing KBIHU, Karom dan Karu, semua harus kompak dan sinergi dalam memberikan layanan kepada jamaah haji" kata Kabid Penais Zawa tersebut. Mufi mengingatkan agar jangan sampai petugas yang seharusnya melayani, malah justru dilayani. "tanggalkan seluruh atribut yang melekat pada Bapak/Ibu, status sosial, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya, murnikan dan mantapkan niat bahwa anda adalah Petugas Haji yang memberikan pelayanan kepada jamaah haji" katanya Para petugas haji ini mengambil quota petugas, sehingga merupakan kedholiman jika hanya beribadah seperti jamaah haji biasa dan tidak melaksanakan tugasnya, karenanya, bagi petugas, tugasku adalah ibadahku dan berpegang pada prinsip “BERIBADAH UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS, BUKAN BERTUGAS UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH

554 Kloter Jamaah Haji Tahun 2024 dengan Tiga Bandara Layani Fasttrack

 Surabaya (Warta Blambangan) Pada penyelengaraan ibadah haji 1445 H/2024 M, Indonesia akan memberangkatkan 241.000 jemaah. Mereka terbagi dalam 554 kelompok terbang (kloter). Sebanyak 294 kloter terbang dengan Garuda Indonesia, 260 kloter dengan Saudia Airlines.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU Kementerian Agama, Saiful Mujab, saat menghadiri Pelantikan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya 1445 H/2024 M di Aula Muzdalifah, Asrama Haji Embarkasi Surabaya.

"Jemaah haji melalui Embarkasi Surabaya tahun ini sebanyak 106 kelompok terbang. Artinya kloter melalui Embarkasi Surabaya menjadi yang terbanyak dari total 554 kelompok terbang tahun ini," ujar Saiful Mujab yang hadir mewakili Dirjen PHU Hilman Latief di Surabaya, Jumat (3/5/2024).

"Semoga penjdwalan slot tidak ada masalah sehingga penyelengaraan haji melalui embarkasi Surabaya berjalan dengan baik," sambungnya.

Tahun ini, embarkasi Surabaya untuk kali pertama mengunakan layanan fast track. Menurut Saiful, layanan ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Saudi menyediakan tiga layanan fasttrack dalam Mecca Route Haji 1445 H/2024 M, yakni Bandara Djuanda Surabaya, Adi Soemarmo Solo, dan Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.

"Hanya Indonesia yang memiliki tiga layanan fast track di dunia dalam penyelengaraan ibadah haji," tandas Saiful.

Dengan fast track, lanjut Saiful, jemaah saat turun di Madinah atau Jeddah bisa langsung menuju pemondokan. Ini tentu memberi kemudahan dan kenyamanan kepada jemaah haji Indonesia.

Keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dijadwalkan dari 12 - 23 Mei 2024. Untuk gelombang kedua, pemberangkatan jemaah akan berlangsung dari 24 Mei - 10 Juni 2024.

"Pada 12 Mei nanti ada 22 kloter yang akan menuju tanah suci, termasuk dari Embarkasi Surabaya. Kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemprov Jatim yang ikut berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji," kata Saiful.

Pelantikan PPIH Embarkasi Surabaya siang itu juga dirangkai dengan Meal Test atau uji kualitas makanan yang akan disajikan untuk jamaah haji Indonesia selama dalam penerbangan menuju ke Tanah Suci dan pulang ke Tanah Air. Meal Test ini bertujuan untuk memastikan kualitas menu yang disajikan kepada jemaah.

Plt Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Mufi Imron Rosyadi menyampaikan Embarkasi Surabaya, tahun ini akan melayani 39.228 jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 37.271 jemaah asal Jawa Timur, 732 jemaah asal Bali, 695 jemaah dari NTT. Selain itu, ada 530 petugas kloter.

"Jemaah Haji Embarkasi Surabaya Tahun 2024 tergabung dalam 106 kloter yang diberangkatkan ke Arab Saudi dengan Maskapai Saudia Arabian Airlines," sebutnya.

"Rata-rata PPIH Embarkasi akan melayani jamaah yang masuk asrama haji dan keluar berangkat arab saudi, per hari 4 - 5 kloter. Kita berharap semoga seluruh rangkaian tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti," imbuhnya.

PPIH Embarkasi Surabaya Tahun 1445H/2024M dilantik oleh Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. Mereka yang dilantik berasal dari berbagai unsur, yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, Polrestabes Surabaya.

Ada juga perwakilan Dinas Kesehatan Jawa Timur, Kantor Otoritas Bandara Juanda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya, UPT Asrama Haji Surabaya, Kantor Imigrasi Kelas 1 Surabaya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Juanda, Rumah Sakit Haji Surabaya dan Angkasa Pura 1 Bandara Juanda.

Mengenal Anggota Forum Anak dari Madrasah

Banyuwangi (Warta Blambangan) Anisa Dwie Pramita yang biasa dipanggil Mita merupakan satu-satunya anggota Forum Anak Kabupaten Banyuwangi periode 2023-2025 dari Madrasah Aliyah.

Mita menjadi pengurus Farum Anak Kabupaten Banyuwangi sejak duduk di Kelas 10 melalui rekruitmen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan berbeda dengan beberapa rekan lainnya yang menjadi pengurus Forum Anak sejak di Forum Anak Desa maupun Forum Anak Kecamatan.

Rekruitmen Forum Anak selain dilakukan secara berjenjang, juga melalui tes khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Ditanya tentang pengalaman menjadi Pengurus Forum Anak Kabupaten Banyuwangi, ada pengalaman menarik karena kita bertemu dengan perwakilan dari macam-macam anak sekolah diseluruh Kabupaten Banyuwangi.

"kita bisa audiensi dengan paraaaa pejabat dan Bupati Banyuwangi untuk menyuarakan tentang anak"katanya.

Lebih lanjut Mita berharap agar lebih banyak anak madrasah yang berperan aktif dalam forum anak, karena lembaga ini di fasilitasi oleh pemerintah sebagai salah satu lembaga untuk komunikasi anak.

Rembuk Anak Forum Anak (FA) Kabupaten Banyuwangi

 Banyuwangi (Warta Blambangan) Bertempat di aula Minak Jinggo Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Forum Anak Kabupaten Banyuwangi mengadakan rembuk Forum Anak Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan pendapat, ide dan gagasan kepada Bupati Banyuwangi, Kamis (02/05/2024).

Bersamaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tersebut, acara yang dibuka Kepala Bapeda Kabupaten Banyuwangi Dr. Suyatno Waspo Tondo itu diikuti oleh Forum Anak Kabupaten, serta perwakilan Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan.

"anak-anak yang hadir ini merupakan anak pilihan perwakilan anak di Kabupaten Banyuwangi" Kata Yayan.

Pembekalan terhadap anak-anak sebelum kegiatan disampaikan oleh Dr. Ari Cahyono, S.STP., M.Si. (Widyaiswara BPDSM Provinsi Jawa Timur).

Ari menyampaikan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan dasar dari lahirnya Undang-undang hak anak.

"Tumbuh kembang anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, sehingga butuh perhatian khusus" kata Ari.

Dalam rembuk anak-anak ini diharapkan adanya usulan tentang anak yang berasal dari anak itu sendiri.

Selain dari BPSDM, pembekalan juga disampaikan oleh lima orang pimpinan SKPD dan Instansi, seperti pada Klaster pertama oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Klaster kedua dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Klaster ketiga dari Dinas Kesehatan, Klaster empat dari Dinas Kesehatan serta Klaster Kelima dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana.

Syafaat mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Chaironi Hidayat menyampaikan bahwa pada Klaster kedua yang membahas tentang lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang dalam hal ini akan difokuskan pada pencegahan perkawinan anak.

"anak-anak akan kita bawa ke KUA Kecamatan Banyuwangi untuk audiensi dengan Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi, menggali data tentang sebab-sebab perkawinan anak untuk selanjutnya didiskusikan pencegahannya" kata Syafaat.