Banyuwangi Siap Gelar Sekolah Rakyat: MoU antara Mensos dan Bupati Tandai Implementasi Tahap Awal

JAKARTA (Warta Blambangan) Kabupaten Banyuwangi secara resmi memenuhi seluruh indikator kelayakan sebagai lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan, sebuah program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan akses pendidikan. Kelayakan ini ditetapkan setelah hasil asesmen menyeluruh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU), dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Sosial Dr. (H.C.) Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, pada Kamis (10/7/2025) di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk menjawab persoalan ketimpangan pendidikan dengan pendekatan terstruktur, berbasis komunitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan secara ekonomi dan geografis.

Menteri Sosial, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa Banyuwangi termasuk dalam 63 kabupaten/kota yang akan memulai operasional Sekolah Rakyat rintisan secara serentak pada 14 Juli 2025. Kabupaten ini dinyatakan siap dari tiga dimensi utama: infrastruktur pendidikan, kesiapan peserta didik, serta ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang terstandar.

“Dari hasil asesmen teknis Kementerian PU, Banyuwangi memenuhi indikator kelayakan sebagai daerah pelaksana Sekolah Rakyat rintisan. Infrastruktur eksisting yang adaptif serta komitmen pemerintah daerah menjadi pertimbangan utama,” terang Gus Ipul dalam konferensi pers usai penandatanganan.

Terdapat dua kategori utama dalam klasifikasi Sekolah Rakyat: rintisan dan permanen. Sekolah Rakyat rintisan menggunakan fasilitas gedung yang telah diverifikasi kelayakannya, baik yang berasal dari aset Kementerian Sosial, lembaga negara lain, maupun usulan dari pemerintah daerah, institusi pendidikan tinggi, atau mitra masyarakat sipil.

Adapun Sekolah Rakyat permanen dirancang sebagai institusi pendidikan jangka panjang yang akan mulai dibangun pada September 2025. Fasilitas ini diproyeksikan memiliki kapasitas 1.000 siswa per sekolah, mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah (SD-SMA), dan dilengkapi fasilitas asrama, laboratorium, ruang gizi, serta sistem pengajaran berbasis digital terintegrasi.

Gus Ipul menambahkan bahwa implementasi tahap pertama Sekolah Rakyat rintisan akan melibatkan:

• 9.755 siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin
• 1.554 guru tetap dan sukarelawan profesional
• 3.390 tenaga pendidik pendukung, termasuk konselor dan pengasuh asrama

Kebutuhan logistik pendidikan, termasuk modul pembelajaran, alat peraga, perangkat TIK, dan sarana penunjang lain telah menjalani proses simulasi distribusi dan siap disalurkan ke seluruh titik pelaksanaan.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan infrastruktur fisik untuk mendukung pelaksanaan program ini. Gedung eks Balai Diklat PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, telah direnovasi secara menyeluruh oleh Kementerian PUPR untuk difungsikan sebagai sekolah berasrama.

“Pemilihan lokasi berbasis pertimbangan teknis dan efisiensi. Bangunan tersebut memiliki konfigurasi ruang dan sistem sanitasi yang kompatibel untuk fungsi pendidikan dan pemondokan,” ujar Ipuk.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah mengalokasikan sumber daya manusia pendukung, termasuk guru dan tenaga kependidikan dari kalangan ASN dan PPPK. Nama-nama pendidik yang memenuhi kualifikasi telah dikirim ke Kementerian Sosial untuk proses verifikasi dan penugasan.

Penandatanganan MoU ini tidak hanya menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menjadi langkah awal dalam penguatan struktur pendidikan nasional berbasis komunitas. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model ekosistem pendidikan transformatif yang menjangkau kelompok marginal dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan.

Dalam konteks akademik, program ini dapat dibaca sebagai implementasi pendidikan afirmatif dengan pendekatan intersektoral, di mana variabel pendidikan, sosial-ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dipadukan dalam sebuah kerangka kebijakan terpadu. 

Program Sekolah Rakyat Banyuwangi akan mulai berjalan efektif 14 Juli 2025, dengan evaluasi tahap awal dijadwalkan pada akhir September sebagai dasar perluasan dan penguatan model pada 2026. (*)