Banyuwangi (Warta Blambangan) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 pada Senin, 17 Maret 2025. Acara ini menjadi ajang strategis dalam menentukan arah pembangunan Banyuwangi ke depan, dengan dihadiri oleh Muspida Banyuwangi, seluruh Camat se-Banyuwangi, perwakilan kelompok masyarakat, serta pemerintah kabupaten tetangga seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Jembrana, Buleleng, dan Klungkung. Tak hanya itu, para Kepala Desa dan berbagai instansi di Banyuwangi turut mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom.
Dr. H. Akh. Jazuli, SH., M.SI., Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur, hadir sebagai keynote speaker mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam paparannya, Jazuli menyoroti pertumbuhan indeks pembangunan di Jawa Timur, dengan Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten yang mencatat perkembangan ekonomi yang cukup baik. Suasananya semakin cair ketika Jazuli, yang dikenal sebagai "wong pesantren," menyelingi materinya dengan gaya khas ludrukan. Gelak tawa pun pecah di antara peserta yang semula tenggelam dalam suasana formal.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam sambutannya menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Salah satu dampaknya adalah penundaan program infrastruktur jalan senilai Rp59 miliar. Namun, ia menegaskan bahwa Dana Desa tidak terdampak kebijakan ini. Ipuk mengingatkan pemerintah desa agar tetap berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dan fokus pada tiga prioritas utama: pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Selain itu, Ipuk menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan, serta percepatan digitalisasi layanan publik. Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan budaya kerja BERAHLAK, yang mencerminkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptasi, dan kolaborasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, Ni’matul Nikmah, menyoroti persoalan penyalahgunaan lahan di lereng Gunung Ijen dan Raung yang berdampak pada bencana banjir serta kerugian bagi masyarakat. Ia juga menyinggung kekurangan tenaga dokter di beberapa Puskesmas, serta banyaknya pejabat kecamatan dan dinas yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). "Dan karena Banyuwangi dikenal sebagai daerah dengan prestasi kebersihan, mohon perhatian lebih terhadap pengelolaan sampah," tambahnya.
Di penghujung acara, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PT. PLN (Persero) UP3 Banyuwangi. Kerja sama ini mencakup penyediaan infrastruktur dan keandalan suplai energi listrik, serta optimalisasi pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik di Banyuwangi.
Sebagai bagian dari inovasi layanan publik, Banyuwangi juga meluncurkan program kesehatan masyarakat bertajuk Permata Hati. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap ibu yang melahirkan mendapatkan penanganan persalinan dalam 24 jam di setiap Puskesmas dan fasilitas kesehatan desa/kelurahan. Dengan program ini, diharapkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Banyuwangi semakin meningkat, seiring dengan upaya pemerintah dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan sejahtera.
Komentar
Posting Komentar
Jaga kesopanan dalam komentar